DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang kewenangan; tata cara pemberian perizinan IUP; izin pertambangan rakyat; surat izin penambangan batuan; izin pengangkutan dan penjualan untuk komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan; usaha jasa pertambangan; IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam, komoditas mineral bukan logam jenis tertentu, dan komoditas batuan; penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; suspensi kegiatan usaha pertambangan; mekanismen koordinasi perizinan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administratif; dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di bidang Pertambangan dan Batubara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batubara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan… SALINAN Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6873);
7.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor 91 Tahun 2022); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.
6.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, serta Reklamasi dan Pascatambang.
7.Mineral Bukan Logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri.
8.Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan logam, bernilai tinggi dan tidak mudah didapatkan, umumnya digunakan sebagai bahan baku industri Jenis Tertentu.
9.Batuan…
9.Batuan adalah massa padat yang terdiri atas satu jenis mineral atau lebih baik dalam keadaan terikat (massive) maupun lepas (loose), umumnya digunakan sebagai bahan baku Konstruksi.
10.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
11.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
12.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.
14.Pemberian Perizinan Berusaha adalah kegiatan pemberian legalitas kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya yang disertai pembinaan dan pengawasan di bidang Pertambangan mineral dan batubara.
15.Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
16.Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam WPR dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
17.Surat lzin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan Batuan Jenis Tertentu atau untuk keperluan tertentu.
18.Batuan Jenis Tertentu adalah Batuan yang digunakan untuk kebutuhan Konstruksi.
19.Batuan Untuk Keperluan Tertentu adalah keperluan untuk mendukung proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
20.Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.
21.Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Jasa Pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan.
22.IUP Tahap Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, Eksplorasi dan Studi Kelayakan.
23.IUP Tahap Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi.
24.IUP untuk Penjualan adalah izin Usaha Pertambangan yang diberikan kepada badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau batubara yang tergali.
25.Rekomendasi Teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin Pertambangan.
26.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
27.Eksplorasi…
27.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
28.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis Usaha Pertambangan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
29.Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk Pengangkutan dan Penjualan, serta sarana pengendalian, dampak lingkungan sesuai dengan hasil Studi Kelayakan.
30.Konstruksi adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas Operasi Produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
31.Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
32.Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan Pemurnian atau menjadi bahan baku industri.
33.Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.
34.Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan mineral dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.
35.Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan mineral.
36.Pemohon adalah badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang bergerak di bidang Pertambangan.
37.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Pertambangan.
38.Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
39.Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
40.Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
41.Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan Rakyat.
42.Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha Pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
43.Kegiatan…
43.Kegiatan Pascatambang yang selanjutnya disebut Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah Penambangan.
44.Kepala Inspektur Tambang adalah Pejabat yang secara ex officio menduduki jabatan direktur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keteknikan dan lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
45.Inspektur Tambang adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kaidah teknik Pertambangan yang baik.
46.Pejabat Pengawas Pertambangan adalah aparatur sipil negara yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tata kelola penggusahaan Pertambangan.
47.Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan Reklamasi dibidang Pertambangan.
48.Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melaksanakan kegiatan Pasca Tambang.
49.Suspensi adalah pelaksanaan penundaan atau penangguhan kegiatan Usaha Pertambangan untuk sementara waktu.
50.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan Pemberian Perizinan Berusaha Mineral Bukan Logam dan Batuan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat.
(2)Kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian Sertifikat Standar dan izin;
2. b.pembinaan atas pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan terhadap pemegang Perizinan Berusaha yang diterbitkan; dan
3. c.koordinasi penugasan pengawasan atas pelaksanaan Pemberian Perizinan Berusaha yang didelegasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha Jasa Pertambangan di bidang:
1. a.Penyelidikan umum;
2. b.Eksplorasi;
3. c.Studi Kelayakan;
4. d.Konstruksi…
5. d.Konstruksi Pertambangan;
6. e.Pengangkutan;
7. f.lingkungan Pertambangan;
8. g.Reklamasi dan Pascatambang;
9. h.keselamatan Pertambangan; dan/atau
10. i.Penambangan.
(4)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
1. a.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral Bukan Logam;
2. b.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
3. c.IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas Batuan;
4. d.SIPB;
5. e.IPR;
6. f.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam;
7. g.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu;
8. h.lzin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas Batuan;
9. i.IUJP di Daerah;
10. j.IUP untuk Penjualan komoditas Mineral Bukan Logam;
11. k.IUP untuk Penjualan komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
12. l.IUP untuk Penjualan komoditas Batuan.
(5)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan:
1. a.pemberian dan penetapan wilayah izin usaha, Pertambangan Mineral Bukan Logam, wilayah izin usaha, Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan wilayah izin Usaha Pertambangan Batuan dengan ketentuan:
  1. 1.berada dalam Daerah; atau
  2. 2.berada pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
2. b.penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam, penetapan harga patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan penetapan harga patokan Batuan; dan
3. c.pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.

Pasal 3

(1)Wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a angka 2 diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
(2)Apabila wilayah laut antardua Daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), Gubernur mendelegasikan kepada PD yang membidangi urusan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Kepala PD yang membidangi urusan perizinan wajib menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan untuk masing-masing perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PERIZINAN IUP

Pasal 5

(1)IUP diperoleh melalui tahapan:
1. a.pemberian WIUP; dan
2. b.pemberian IUP.
(2)IUP diberikan oleh Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan perizinan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
1. a.badan usaha;
2. b.koperasi; atau
3. c.perusahaan perseorangan.
(3)Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional.
(4)Perusahaan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi perusahaan firma dan perusahaan komanditer.
(5)IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.

Pasal 6

(1)Pihak yang memegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubenrur melalui kepala PD yang membidangi urusan perizinan.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:
1. a.telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;
2. b.administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
3. c.menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.

Pasal 7

(1)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.surat permohonan;
2. b.NIB…
3. b.NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
4. c.susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.laporan akhir Eksplorasi; dan
2. b.data sumber daya dan cadangan.
(4)Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.
(5)Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi; dan
2. b.bukti penempatan jaminan Reklamasi.
(6)Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, paling sedikit meliputi:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. b.surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan; dan
3. c.bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 8

(1)Dokumen terkait pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi dokumen administratif, teknis, lingkungan, dan finansial.
(2)Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nomor induk berusaha; dan
2. b.profil pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP.
(3)Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan/atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan; atau
2. b.dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang Pertambangan bagi perusahaan baru.
(4)Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
(5)Dokumen finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
2. b.laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru. Pasal 9…

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan IUP, pengalihan sebagian WIUP, dan pengalihan kepemilikan saham badan usaha pemegang IUP diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.WIUP Mineral Bukan Logam;
2. b.WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu; dan
3. c.WIUP Batuan.
(2)WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…