Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2014
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 23
Ringkasan
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perhitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perhitungan dan penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang penetepen perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara kerja perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesi SALINAN 2 Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 3984);
3
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERHITUNGAN DASARPENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2014 DALAM WILAYAH PROVINSI SULAWESI BARAT. BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
4
BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB Bagian Kesatu Kendaraan Bermotor Selain Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar
BAB II
1) Perhitungan dasar Pengenaan PKB ditetapkan berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsure pokok;
2) NJPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2013. 3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 5 4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya I (satu) atau lebih besar dari I (satu) 5) Koefisien sama dengan I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti kerusakan jalan dan / atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap masih dalam batas toleransi. 6) Koefisien lebih besar dari I (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor dianggap melewati batas toleransi. 7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai berikut;
1) Dasar Pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 2) Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, dasar pengenaan PKB adalah NJKB.
NJKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
Tarif PKB ditetapkan sebesar :
6
Bagian Kedua Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
7
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen