DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 29 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, hak-hak kepegawaian dan tata kerja staf khusus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat pelaksanaan tugas-tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, perlu membentuk Staf Khusus Gubernur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Staf Khusus Gubernur Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN STAF KHUSUS GUBERNUR SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Staf Khusus Gubernur yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemahiran dan keterampilan khusus berdasarkan pendidikan atau pelatihan atau pengalaman dalam bidang- bidang khusus untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Untuk membantu tugas-tugas Gubernur dan untuk lebih memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dibentuk Staf Khusus. Kedudukan

Pasal 3

(1)Staf Khusus merupakan adalah unsur pembantu Gubernur yang bersifat non struktural.
(2)Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan dan pengetahuan berdasarkan pendidikan atau pelatihan atau pengalaman dalam bidang-bidang khusus untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
(3)Staf Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Jumlah dan pembidangan tugas Staf Khusus sesuai dengan kebutuhan.
(2)Pembidangan tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Gubernur. Tugas

Pasal 5

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya. 4 Fungsi

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Staf Khusus mempunyai fungsi :

a.pembantu Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
b.pembantu Gubernur dalam rangka menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis dan non teknis sesuai bidang tugasnya.
c.pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai Staf Khusus, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.Pegawai Negeri Sipil;
b.lulus Seleksi Administrasi;
c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat; dan
d.pangkat/golongan serendah-rendahnya Pembina/IV.a

Pasal 8

Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

BAB IV

HAK-HAK KEPEGAWAIAN

Pasal 9

(1)Staf Khusus selain menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, juga menerima honorarium yang besarnya setara dengan tunjangan jabatan struktural eselon II.a atau setingkat Pejabat Tinggi Pratama.
(2)Selain gaji dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Khusus menerima tunjangan-tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 5

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi pemerintah lainnya.
(2)Staf Khusus mendapat dukungan administrasi dari Biro Umum Sekretariat Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…