DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2023

Nomor: 14
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

Pasal 1

(1)Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disingkat RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026 adalah … SALINAN adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023– 2026.
(2)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024, Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.
(2)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) disusun dari hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Pasal 3

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2024, analisis kapasitas riil keuangan daerah Tahun 2024, penelaahan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran dan arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023–2026, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP Nasional dan program strategis nasional Tahun 2024, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2024, perumusan prioritas pembangunan daerah, perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
(2)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Ayat (1) disajikan kedalam 8 (Delapan) Bab yang terdiri dari:
1. a.BAB I Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota;
6. f.BAB VI Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
7. g.BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. h.BAB VIII Penutup.
(3)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Ayat
(2)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Barat untuk Tahun Anggaran 2024.
(2)Perubahan RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.keadaan …
3. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 14 Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 3 Juli 2023 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd ZUDAN ARIF FAKROLLAH Diundangkan di Mamuju pada tanggal 3 Juli 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b NIP. : 19690820 199903 1 005

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…