DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2019

Nomor: 15
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang rekening bendahara dalam pelaksanaan transaksi non tunai, ruang lingkup dan mekanismenya

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran melalui Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Bank Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Pengelolaan Rekening Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN 2 Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 38); 3

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN REKENING BENDAHARA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta untuk menggunakan anggaran Perangkat Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
11.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menenima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menenima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 4 mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15.Kas Bendahara Pengeluaran adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang digunakan kepala SKPD selaku PA dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dikelolanya.
16.Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang digunakan oleh SKPD selaku PA untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dikelolanya pada bank yang ditetapkan.
17.Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah tempat penyimpanan uang daerah yang digunakan oleh Biro/UPTD selaku KPA untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dikelolanya.
18.Rekening Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang digunakan oleh Biro/UPTD selaku KPA untuk membayar seluruh pengeluaran daerah yang dikelolanya pada bank yang ditetapkan.
19.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
20.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
21.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang bersifat pengisian kembali atau revolving yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
22.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
23.SPP Langsung untuk pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pengadaan Barang dan Jasa adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
24.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu.
25.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
26.Nota Permintaan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah format permintaan dana dari setiap PPTK untuk mencairkan dana atau uang. 5
27.Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk memindahbukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank yang lain.
28.Elektronik Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disingkat e-SPB adalah alat pembayaran yang dilakukan secara non tunai yang dikerjakan melalui aplikasi transaksi non tunai yang digunakan untuk melakukan transaksi non tunai.
29.Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
30.Transaksi Secara Tunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa uang tunai dalam bentuk fisik uang kertas dan/atau uang logam.

Pasal 2

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.tugas, dan wewenang bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu;
b.pembukaan rekening giro bendahara;
c.mekanisme pembukaan rekening penerimaan SKPD;
d.mekanisme pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
e.mekanisme pelimpahan jasa giro dan saldo rekening SKPD;
f.mekanisme penutupan rekening SKPD mekanisme pencairan dana pada bendahara pengeluaran; dan
g.pelaporan posisi kas tunai dan non tunai.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

Pasal 3

(1)Bendahara Penerimaan SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerimaan SKPD berwenang:
1. a.menerima penerimaan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
2. b.menyimpan seluruh penerimaan pendapatan;
3. c.menyetorkan penerimaan pendapatan dari pihak ketiga ke Rekening Kas Umum Daerah paling singkat 1 (satu) hari kerja;
4. d.mendapatkan bukti transaksi atas setoran penenimaan pendapatan yang diterima melalui bank; dan
5. e.setiap penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menggunakan Transaksi Non Tunai yang dilaksanakan secara bertahap.
(3)Dalam hal objek pendapatan daerah provinsi tersebar secara geografis sehingga wajib pajak dan/atau wajib retribusi mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya, dapat ditunjuk satu atau lebih bendahara 6 penerimaan pembantu SKPD untuk melaksanakan tugas dan wewenang bendahara penerimaan SKPD.
(4)Menyusun laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD dan bendahara penerimaan pembantu SKPD.

Pasal 4

(1)Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran SKPD berwenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP-LS, untuk pengadaan barang dan jasa serta SPP-LS untuk Gaji dan Tunjangan;
2. b.menerima dan menyimpan uang persediaan;
3. c.melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari PA/KPA yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
6. f.mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap.
(3)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, ditunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD.
(4)Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD berwenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP-LS, untuk pengadaan barang dan jasa serta SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
2. b.menenima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari tambahan uang dan/atau pelimpahan uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
3. c.melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa serta SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh PPTK; dan
6. f.mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa serta SPP-LS untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap. 7

BAB III

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING GIRO BENDAHARA

Pasal 5

(1)Bendahara diwajibkan membuka rekening giro dengan menggunakan Rekening Bendahara pada SKPD bersangkutan.
(2)Selain rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pembantu dapat membuka rekening giro dengan menggunakan Rekening Kas Bendahara Pembantu pada unit SKPD bersangkutan.

BAB IV

MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD

Pasal 6

(1)Guna menampung uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD pada SKPD, Bendahara Penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pendapatan Daerah yang ditampung dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja.
(3)Dalam hal kewajiban pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, wajib dilimpahkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali seminggu.

Pasal 7

Untuk dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Gubernur, Kepala SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan daerah kepada BUD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a.Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
b.Contoh Specimen PA/KPA, Bendahara Penenimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

Pasal 8

(1)Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala SKPD selaku PA/KPA mengajukan permohonan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan daerah pada SKPD;
2. b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening penerimaan daerah milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.dalam hal SKPD yang mengajukan permohonan baru pembukaan rekening penerimaan daerah, telah memiliki rekening penerimaan daerah maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan daerah pada SKPD;
4. d.dalam hal SKPD yang mengajukan permohonan pembukaan rekening penerimaan daerah belum memiliki rekening penerimaan daerah, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening daerah sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan daerah pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur; 8
5. e.berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Gubernur, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan
7. g.BUD menyampaikan usulan Rancangan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rekening Penenimaan Daerah kepada Gubernur melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah.
(2)Format surat usulan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(3)Format surat penolakan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Format surat persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

(1)Untuk pengembangan pelayanan pendapatan, SKPD dapat membuka rekening penerimaan daerah pada Bank Umum selain yang ditetapkan oleh Gubernur, yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Umum.
(2)Mekanisme pembukaan rekening penerimaan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan dari BUD.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…