DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 18 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman dalam pelayanan penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Provinsi Sulawesi Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran di Provinsi Sulawesi Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Provinsi Sulawesi Barat Yang Bekerja Di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l2 tentang Pengesahan Intemational Conuention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 SALINAN 2 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
7.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dearah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyelenggaraan Layanan Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1487);
10.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 730); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL PROVINSI SULAWESI BARAT YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
5.Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
6.Calon Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Calon PMI adalah setiap tenaga kerja Indonesia penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas Kabupaten/Kota.
7.Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah setiap Warga Negara Indonesia penduduk Provinsi Sulawesi Barat yang akan atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
8.Keluarga Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Keluarga PMI adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia penduduk Provinsi Sulawesi Barat di luar negeri.
9.Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
10.Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
11.Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
12.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya di sebut BPPMI Regional Makassar berkedudukan di Makassar merupakan perangkat Lembaga Vertikal Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BPPMI) Nasional yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara terpadu diwilayah Indonesia Timur.
13.Rumah Pekerja Indonesia selanjutnya disebut RPI SULBAR MALA’BIQ adalah Aplikasi multi layanan yang digunakan di lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam hal Pelayanan, Pendaftaran, Pendataan dan Database PMI secara terpusat dan terintegrasi yang terstruktur.
14.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pelayanan antar kerja (Informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan dan perantaraan kerja).
15.Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4
16.Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut BLK adalah prasarana dan sarana tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan atau yang ingin mendalami keahliannya dibidang masing-masing dan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenagakerja.
17.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan PMI di luar negeri.
18.Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan PMI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.
19.Surat Permintaan PMI atau job order adalah surat dari pengguna dan/atau mitra usaha kepada P3MI yang disahkan/dilegalisir oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan mengenai permintaan PMI dengan syarat dan kualifikasi jabatan tertentu.
20.Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disingkat SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada P3MI untuk merekrut calon PMI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
21.Elektronik Kartu Pekerja Migran Luar Negeri yang selanjutnya disingkat E-KTKLN adalah kartu identitas bagi PMI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
22.Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan calon PMI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
23.Perjanjian Kerja sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dengan mitra usaha atau pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing- masing pihak dalam rangka penempatan dan Pelindungan PMI di luar negeri.
24.Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara PMI dengan pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
25.Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerja.
26.Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat LTSA-PMI adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
27.Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi. 5
28.Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga Sertifikasi Profesi/Asosiasi Profesi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus.
29.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang diterapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan penempatan dan pelindungan PMI.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan mengedepankan hak azasi manusia dan pelindungan hukum, serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara terpadu;
b.mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi PMI asal daerah dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak;
c.menjamin hak ekonomi dan melindungi keselamatan PMI asal daerah dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia;
d.menjamin pemenuhan dan hak penegakan hak azasi manusia sebagai Warga Negara dan PMI;
e.menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial PMI dan keluarganya; dan
f.melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Penempatan PMI.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.penempatan dan pelindungan PMI;
b.pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja;
c.pembentukan kantor cabang P3MI;
d.pembinaan pengawasan;
e.pembentukan LTSA-PMI; dan
f.pelaporan dan evaluasi.

BAB II

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI

Pasal 5

(1)Penempatan dan Pelindungan PMI ke luar negeri dilaksanakan oleh LTSA-PMI dan BPPMI.
(2)Penempatan dan Pelindungan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cepat, mudah, murah, aman dan tanpa 6 diskriminasi serta dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pelayanan penempatan PMI ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaksanakan oleh LTSA-PMI yang terintegrasi dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri.
(2)LTSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat pengintegrasian keseluruhan mekanisme kegiatan pelayanan penempatan dan pelindungan PMI yang dilaksanakan oleh aparat Instansi teknis/lembaga terkait sesuai fungsi, tugas dan kewenangan masing-masing di dalam satu atap.

Pasal 7

Penempatan PMI dilaksanakan melalui tahapan:

a.sebelum bekerja; dan
b.setelah bekerja.

Pasal 8

Tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

a.pemberian informasi;
b.pendaftaran;
c.seleksi;
d.pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
e.penandatanganan Perjanjian Penempatan;
f.pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;
g.pengurusan Visa Kerja;
h.OPP;
i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
j.pemberangkatan.

Pasal 9

(1)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi informasi mengenai:
1. a.pasar kerja;
2. b.tata cara penempatan; dan
3. c.kondisi kerja di luar negeri.
(2)Informasi pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi lowongan pekerjaan, jenis jabatan, dan persyaratan jabatan.
(3)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara daring atau/uring oleh LTSA-PMI. 7
(4)Pemberian Informasi oleh LTSA-PMI sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dan ayat (3), dapat dilakukan melalui pameran kesempatan kerja.

Pasal 10

(1)Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan oleh Calon PMI pada LTSA-PMI dengan melengkapi dokumen persyaratan.
(2)Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga;
2. b.surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
3. c.surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
4. d.sertifikat kompetensi kerja;
5. e.surat keterangan sehat; dan
6. f.kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
(3)Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan tidak dipungut biaya.
(4)Layanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi melalui Sisnaker dan selanjutnya wajib dimasukkan ke Aplikasi RPI SULBAR MALA’BIQ.
(5)Penginputan data Pencari Kerja yang akan bekerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan oleh Operator RPI SULBAR MALA’BIQ dibawah koordinasi Dinas.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PMI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2017