DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2022

Nomor: 15
Tahun: 2022
Ditetapkan: 20 April 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ASN di Pemerintah Daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6.Peraturan … SALINAN
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 363);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Repubik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang Menyelenggarakan Fungsi Perhubungan Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 576);
11.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pakaian …
3.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
8.Lambang Daerah adalah lambang Provinsi Sulawesi Barat.
9.Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
11.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
12.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
13.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
14.Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi.
15.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.PDH;
b.PDL pada perangkat daerah tertentu;
c.PSL;
d.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
e.pakaian olahraga.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PDH warna khaki;
2. b.PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
3. c.PDH sutra mandar; dan
4. d.PDH batik Nasional.
(2)Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pakaian dinas.

Pasal 5

(1)PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
2. b.PDH khaki atau warna gelap model safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
3. c.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

(1)PDH sutra mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, digunakan pada hari Kamis.
(2)Bagi …
(2)Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH sutra mandar lengan panjang dan/atau pendek.
(3)Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH sutra mandar lengan pendek.

Pasal 8

(1)PDH batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDH batik nasional, juga digunakan pada hari Jumat.
(3)Bagi pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama dapat menggunakan PDH batik nasional lengan panjang dan/atau pendek. Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik nasional lengan pendek.

Pasal 9

(1)PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, digunakan oleh pegawai Perangkat Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
(2)PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebanagimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. b.PDL Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi Perhubungan;
2. c.PDL Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi Kehutanan;
3. d.PDL Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
4. e.PDL Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang membidangi Penanggulangan Bencana.

Pasal 10

(1)Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d digunakan pada saat:
1. a.upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
2. b.tanggal 17 ( tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional; dan
4. d.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Pakaian KORPRI digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
(3)Penggunaan pakaian KORPRI pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(4)Apabila tanggal 17 (tujuh belas) bertepatan pada hari Senin, penggunaan pakaian KORPRI dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
(5)Apabila tanggal 17 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertepatan dengan hari libur maka pakaian KORPRI digunakan pada hari kerja setelah hari libur.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…