DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 11 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi: a. prinsip SPBE: b. Tata Kelola SPBE c. Manajemen SPBE; d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; e. Penyelenggara SPBE; dan f. pemantauan dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, setiap kepala daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Provinsi;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Dinas adalah Perangkat Daerah di Provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
8.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
10.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
11.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
12.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Provinsi masing-masing.
15.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
16.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan, dan pemulihan data.
17.Jaringan Intra Pemerintah adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah Provinsi.
18.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
20.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
21.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh PD tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan umum instansi pusat dan Pemerintah Provinsi.
22.Keamanan SPBE adalah perlindungan terhadap sistem informasi yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
23.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
24.Pemantauan SPBE Nasional adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
25.Pemantauan SPBE Pemerintah Provinsi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Provinsi.
26.Pemantauan SPBE Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Perangkat Daerah.
27.Evaluasi SPBE Pemerintah Provinsi adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Provinsi.
28.Evaluasi SPBE Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE Perangkat Daerah.
29.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
30.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
31.Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
32.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini antara lain:

a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan keterpaduan teknologi informasi dengan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi; dan
b.mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara optimal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.mewujudkan terselenggaranya SPBE di wilayah Daerah secara terpadu dan berkesinambungan (sustainability) dengan memanfaatkan teknologi informasi;
b.menciptakan sinkronisasi, sinergi, dan integrasi (interoperability) dalam perencanaan, implementasi, dan pengembangan SPBE Pemerintah Provinsi guna membangun ekosistem digital; dan
c.memberikan pelayanan yang berkualitas, terpercaya dan cepat kepada masyarakat, pemerintah, pelaku usaha dan pihak lainnya melalui pemanfaatan dan pengembangan SPBE.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.prinsip SPBE:
b.Tata Kelola SPBE
c.Manajemen SPBE;
d.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
e.Penyelenggara SPBE; dan
f.pemantauan dan evaluasi.

BAB III

PRINSIP SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

(1)SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan koordinasi dan kolaborasi antarproses bisnis dan antarsistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

BAB IV

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu.
(2)Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap unsur SPBE.
(3)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Arsitektur SPBE;
2. b.Peta rencana SPBE;
3. c.Rencana dan anggaran SPBE;
4. d.Proses bisnis;
5. e.Data dan Informasi;
6. f.Infrastruktur SPBE;
7. g.Aplikasi SPBE;
8. h.Keamanan SPBE; dan
9. i.Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan kerangka dasar yang menggambarkan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, infrastruktur, aplikasi dan keamanan untuk menghasilkan layanan SPBE terintegrasi.
(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Provinsi merupakan panduan dan rujukan bersama unsur Pemerintahan Daerah untuk pengembangan SPBE.
(3)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat domain arsitektur.
(4)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi;
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. d.domain arsitektur Aplikasi SPBE;
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(5)Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah atau rencana pembangunan Daerah.
(6)Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.
(7)Dalam menyusun Arsitektur SPBE, tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melakukan konsultasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional.
(8)Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Arsitektur SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi;
3. c.perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c sampai dengan huruf I; dan/atau
4. d.perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
(4)Reviu dilaksanakan dengan koordinasi dinas bersama PD terkait.
(5)Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi adalah dokumen mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE terintegrasi.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Provinsi merupakan panduan dan rujukan bersama unsur Pemerintahan Daerah untuk rincian detail pengembangan SPBE.
(3)Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b disusun oleh Dinas dan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi dan rencana strategis daerah Provinsi.
(4)Peta Rencana SPBE memuat:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Layanan SPBE;
4. d.Infrastruktur SPBE;
5. e.Aplikasi SPBE;
6. f.Keamanan SPBE; dan
7. g.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(5)Penyusunan Peta Rencana SPBE dikoordinasikan oleh:
1. a.Dinas, terkait penyusunan muatan Peta Rencana SPBE; dan
2. b.PD yang membidangi perencanaan pembangunan daerah, terkait penyelarasan tujuan, sasaran, dan indikator sasaran, serta inisiatif strategis Arsitektur SPBE dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
(6)Peta Rencana SPBE ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

(1)Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Reviu Peta Rencana SPBE dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
2. b.perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
4. d.hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang dilaksanakan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi.
(4)Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan Dinas dan perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(5)Hasil reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tim koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…