DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2014

Nomor: 16
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai tata kerja , sarana dan prasarana pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan SP2D.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diperlukan regulasi yang mengatur terkait dengan prosedur penerbitannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN 2
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggung-jawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 3
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35)
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 4 Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 48);
25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 49);
26.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 38). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari Gubernur dan perangkat daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD.
6.Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
7.Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban DPRD, dipimpin oleh sekertaris DPRD dan diangkat oleh Gubernur dengan persetujuan dan bertanggungjawab kepada DPRD.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga teknis daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang pada pemerintah daerah yang 5 bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan
9.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Bupati/Wakil Gubernur dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
14.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
15.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dan juga sebagai SKPD.
16.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD.
17.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
18.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19.Kepala Biro keuangan adalah Kepala Biro Keuangan Provinsi Sulawesi Barat selaku pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Sulawesi Barat.
20.Kepala Bagian Perbendaharaan adalah Kepala Bagian Perbendaharaan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Kuasa Bendaharaan Umum Daerah (Kuasa BUD) sebagai Pejabat Penandatangan SP2D.
21.Kepala Sub-Bagian Bina Perbendaharaan adalah Kepala Sub-Bagian Bina Perbendaharaan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pejabat Peneliti Dokumen Pengajuan SPM yang diajukan oleh SKPD.
22.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
24.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
25.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 6
26.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
27.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
28.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
29.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
30.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
31.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
32.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PPKD selaku BUD.
34.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
35.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh PPKD.
36.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
37.Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
38.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
39.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
40.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. 7
41.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
42.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
43.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
44.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
45.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
46.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
47.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
48.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
49.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
50.Nota Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat NPD adalah dokumen yang digunakan oleh PPTK dalam rangka melakukan permintaan pembayaran uang muka kerja/panjar atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawab PPTK yang pengajuannya berdasarkan Rencana Kebutuhan Dana Kegiatan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi proses pengajuan permintaan penerbitan SP2D, verifikasi/penelitian dokumen untuk perbitan SP2D, pengesahan dokumen penerbitan SP2D, dan Penerbitan SP2D. 8

Pasal 3

(1)Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
(6)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
(7)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
(8)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(9)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
(10)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(11)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal 4

(1)Pelayanan penerbitan SP2D dimulai dengan diterimanya surat permohonan penerbitan SP2D beserta dokumen kelengkapannya dari SKPD melalui PPK- SKPD atau Bendahara Pengeluaran SKPD. 9
(2)Pelayanan Penerbitan SP2D diberikan kepada SKPD yang menurut ketentuan tidak melampaui pagu anggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3)SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.SP2D Uang Persediaan (SP2D-UP);
2. b.SP2D Ganti Uang (SP2D-GU);
3. c.SP2D Tambahan Uang (SP2D-TU); dan
4. d.SP2D Pembayaran Langsung (SP2D-LS).
(4)SP2D-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas :
1. a.SP2D-LS Gaji dan Tunjangan;
2. b.SP2D-LS Barang dan Jasa Pihak Ketiga;
3. c.SP2D-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ketiga; dan
4. d.SP2D-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan.

Pasal 5

(1)Pelayanan Penerbitan SP2D meliputi pengajuan dana melalui mekanisme pengajuan SPM oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pengajuan Dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk diajukan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan untuk penerbitan SP2D.

Pasal 6

(1)Prosedur pengajuan SP2D terdiri atas :
1. a.prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan (SP2D-UP);
2. b.prosedur pengajuan SP2D Ganti Uang (SP2D-GU);
3. c.prosedur pengajuan SP2D Tambahan Uang (SP2D-TU);
4. d.prosedur pengajuan SP2D-LS Gaji dan Tunjangan;
5. e.prosedur pengajuan SP2D-LS Barang dan Jasa Pihak Ketiga;
6. f.prosedur pengajuan SP2D-LS Barang dan Jasa Non Pihak Ketiga; dan
7. g.prosedur pengajuan SP2D-LS Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan.
(2)Prosedur pengajuan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD atau Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD dengan cara mengajukan surat permohonan penerbitan SP2D dilengkapi dengan dokumen yang dipersyaratkan.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Penggunan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan telah diparaf oleh PPK- SKPD.
(4)Kepala Bagian Perbendaharaan melakukan verifikasi dan penghitungan yang memungkinkan terhadap surat permohonan penerbitan SP2D yang diajukan oleh SKPD melalui PPK-SKPD atau Bendahara.

Pasal 7

(1)Kelengkapan Dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D-UP mencakup :
1. a.SPM-UP;
2. b.Surat Pernyataan Tanggungjawab Pengguna Anggaran;
3. c.Cek List Penelitian kelengkapan Pengajuan SPP-UP yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
(2)Besaran jumlah SP2D-UP untuk pertama kalinya diberikan kepada SKPD berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Besaran Dana Uang Persediaan.
(3)Pemberlakuan khusus Pemberian Uang Persediaan dapat diberikan kepada beberapa SKPD oleh karena pertimbangan teknis.

Pasal 8

(1)Kelengkapan Dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D-GU mencakup :
1. a.SPM-GU;
2. b.Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
3. c.Surat keterangan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
4. d.Daftar penerimaan SP2D periode sebelumnya; dan
5. e.Cek List Penelitian Kelengkapan Pengajuan SPP-GU yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
(2)Besaran Jumlah SP2D-GU dapat diberikan jika jumlah SPJ mencapai minimal 75% dari pencairan SP2D-UP/GU bulan sebelumnya.

Pasal 9

(1)Kelengkapan Dokumen SPM-TU untuk penerbitan SP2D-TU mencakup :
1. a.SPM-TU;
2. b.surat keterangan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
3. c.daftar penerimaan SP2D periode sebelumnya;
4. d.Surat persetujuan jumlah TU yang ditandatangani PPKD selaku BUD dalam hal ini Kepala Biro Keuangan;
5. e.Rekening Koran yang menunjukkan Saldo Terakhir; dan
6. f.Cek List Penelitian Kelengkapan Pengajuan SPP-TU yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
(2)Besaran jumlah SP2D-TU ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium, Perjalanan Dinas serta penghasilan lainnya mencakup :
1. a.SPM-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
2. b.Daftar gaji yang sudah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
3. c.Daftar honorarium yang sudah ditandatangani oleh penerima honor; 11
4. d.Cek list penelitian kelengkapan sesuai Pengajuan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan; dan
5. e.Lampiran sesuai ketentuan pengajuan SPP-LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Honorarium dan Perjalanan Dinas.
(2)Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa pihak ketiga mencakup :
1. a.SPM-LS Barang dan Jasa;
2. b.Surat pernyataan tanggungjawab mutlak pengguna anggaran;
3. c.Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
4. d.Form data pengadaan aset tetap dan pemeliharaan yang dibuat oleh PPTK yang telah disahkan oleh Bagian Aset untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan;
5. e.Ringkasan/Resume Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Ketiga;
6. f.Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kelengkapan berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran SKPD;
7. g.Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Pihak ketiga, Bendahara pengeluaran/ Bendahara pengeluaran pembantu, PPTK dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
8. h.Copy NPWP dan Rekening Koran Pihak Ketiga/Rekanan pada Bank Umum;
9. i.Surat Setoran Pajak (SSP) disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani wajib pajak; dan
10. j.Cek List Penelitian Kelengkapan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.
(3)Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa non-pihak ketiga mencakup :
1. a.SPM-LS Barang dan Jasa;
2. b.Surat pernyataan tanggungjawab mutlak pengguna anggaran;
3. c.Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya;
4. d.Form data pengadaan aset tetap dan pemeliharaan yang dibuat oleh PPTK yang telah disahkan oleh Bagian Aset untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan;
5. e.Ringkasan/Resume Kontrak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran dan Pihak Ketiga;
6. f.Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kelengkapan berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran SKPD;
7. g.Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu, PPTK dan diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
8. h.Surat Setoran Pajak (SSP) disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani wajib pajak; dan
9. i.Cek List Penelitian Kelengkapan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK-SKPD. 12
(4)Kelengkapan Dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D-LS Barang dan Jasa Belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan mencakup :
1. a.SPM-LS Barang dan Jasa;
2. b.Surat keputusan terkait belanja Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan yang ditandatangani pajabat yang berwenang;
3. c.Surat pernyataan tanggungjawab mutlak pengguna anggaran;
4. d.Surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; dan
5. e.Surat Pernyataan Tanggungjawab atas kelengkapan berkas yang bermaterai yang ditandatangani oleh Bendahara pengeluaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran SKPD;
6. f.Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Pihak Ketiga, Bendahara pengeluaran, PPTK dan diketahui oleh Pengguna Anggaran;
7. g.Surat Setoran Pajak (SSP) disertai Faktur Pajak yang telah ditandatangani wajib pajak; dan
8. h.Cek List Penelitian Kelengkapan Pengajuan SPP-LS Barang dan Jasa yang ditandatangani oleh PPK-SKPD.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 35 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2014

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 35 Tahun 2016