(1)SOP Pelayanan adalah prosedur baku yang harus dilalui dalam proses pelayanan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah.
(2)SOP Pelayanan dilakukan dengan alur sebagai berikut:
a.penyusunan rancangan RPP;
b.PA/KPA menetapkan dan mengumumkan RUP setelah APBD ditetapkan;
c.PA/KPA mengumumkan RUP pada portal pengadaan nasional melalui LPSE;
d.PPK bersama ULP dapat mengkaji ulang RUP paling lambat 3 (tiga) hari setelah RUP diterima ULP.
e.SOP Pelayanan dengan Sistem Prakualifikasi:
1) PA/KPA masing-masing OPD menetapkan PPK setiap kegiatan; 2) PA masing–masing OPD mengajukan nama–nama PPK setiap kegiatan lelang kepada LPSE Provinsi; 3) LPSE menyerahkan user id dan password kepada masing-masing PPK; 4) PA/KPA menyerahkan RUP kepada PPK; 5) PPK menerima RUP dan menetapkan RPP kemudian mengirimkan ke ULP bersama dokumen kelengkapan pengadaan; 6) ULP menerima Dokumen kelengkapan RPP tersebut, jika tidak lengkap, maka ULP mengembalikan dokumen tersebut ke PPK; 7) Kepala ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi Pokja; 8) Kepala ULP menyampaikan pemberitahuan penetapan Pokja kepada PPK untuk melaksanakan pengadaan melalui LPSE provinsi; 9) LPSE memberikan User id dan Password kepada Pokja; 10) PPK mengundang untuk melakukan kaji ulang :
a.jika ada perubahan dalam RPP, maka PPK melakukan revisi; dan
b.jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumen pengadaan.
11) Pokja mengumumkan pengadaan dan mengunggah dokumen kualifikasi melalui media yang telah ditetapkan; 12) Penyedia barang/jasa mendaftar dan mengunduh dokumen kualifikasi melalui LPSE; 13) Penyedia menggunggah dokumen kualifikasi melalui LPSE dan Pokja mengunduh dokumen kualifikasi yang telah dikirimkan oleh penyedia barang/jasa; 14) Pokja melakukan evaluasi dokumen kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 15) Pokja melakukan pembuktian hasil kualifikasi; 16) Pokja menetapkan hasil kualifikasi; 17) Pokja mengumumkan hasil prakualifikasi melalui media : 8
a.mengumumkan melalui portal LPSE Provinsi atau K/L/D/I;
b.mengumumkan di papan pengumuman ULP;
18) Penyedia barang/jasa yang ditetapkan lulus evaluasi kualifikasi dapat mengunduh dokumen pemilihan melalui LPSE; 19) Pokja melakukan Aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pengadaan:
a.Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
b.Pokja membuat berita acara penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan-perubahan yang telah disepakati pada Aanwijzing;
c.Pokja dapat melaksanakan Aanwijzing lapangan apabila diperlukan;
20) Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, Pokja melakukan addendum dokumen dan mengunggah di portal LPSE; 21) Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pengadaan dan mengunggah dokumen penawaran; 22) Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE atau LPSE K/L/D/I sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 23) Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 24) Pokja menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP); 25) Jika dianggap perlu Pokja dapat melakukan expose hasil evaluasi berdasarkan permintaan Kepala ULP; 26) Pokja menetapkan pemenang; 27) Jika nilai paket di atas Rp. 100 milyar, Pokja mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada K/L/D/I atau Kepala Daerah untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan penyedia jasa konsultasi di atas Rp. 10 milyar; 28) Pokja mengumumkan pemenang melalui LPSE; 29) Jika ada sanggahan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, maka Pokja membuat jawaban atas sanggahan yang diterima; 30) Pengaduan kepada instansi yang berwenang; 31) Pokja mengirimkan Berita Acara Hasil Pelelangan kepada PPK sebagai dasar diterbitkannya SPPBJ. a) Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
1.Apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan ulang;
2.Apabila PA/KPA sependapat dengan pokja, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ; dan
b) Jika PPK menyetujui Berita Acara Hasil Pelelangan, maka PPK wajib menerbitkan SPPBJ; 32) PPK wajib menandatangani kontrak maksimal 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ; 9 33) Bila pengaduan dinyatakan benar oleh Instansi berwenang maka PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
f.SOP Pelayanan dengan Sistem Pascakualifikasi:
1) PA/KPA masing-masing OPD menetapkan PPK setiap kegiatan; 2) PA masing-masing OPD mengajukan nama-nama PPK setiap kegiatan lelang kepada LPSE; 3) LPSE menyerahkan user id dan password kepada masing-masing PPK; 4) PA/KPA menyerahkan RUP kepada PPK; 5) PPK menerima RUP dan menetapkan RPP kemudian mengirimkan ke ULP bersama dokumen kelengkapan pengadaan; 6) ULP menerima Dokumen kelengkapan RPP tersebut, jika tidak lengkap, maka ULP mengembalikan dokumen tersebut ke PPK; 7) Kepala ULP menetapkan anggota ULP yang akan menjadi Pokja; 8) Kepala ULP menyampaikan pemberitahuan penetapan Pokja kepada PPK untuk melaksanakan pengadaan melalui LPSE; 9) LPSE memberikan User id dan Password kepada Pokja; 10) PPK mengundang untuk melakukan kaji ulang :
a.Jika ada perubahan dalam RPP, maka PPK melakukan revisi;
b.Jika tidak ada perubahan, Pokja melakukan penyusunan dokumen pengadaan;
11) Pokja mengumumkan pengadaan dan mengunggah dokumen kualifikasi melalui media yang telah ditetapkan; 12) Penyedia barang/jasa mendaftar dan mengunduh dokumen kualifikasi melalui LPSE; 13) Pokja melakukan aanwijzing pada waktu yang telah ditetapkan dalam jadwal pengadaan:
a.Pokja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
b.Pokja membuat berita acara penjelasan paket pekerjaan yang berisikan pertanyaan dan jawaban serta perubahan-perubahan yang telah disepakati pada aanwijzing;
c.Pokja memungkinkan untuk melaksanakan aanwijizing lapangan apabila diperlukan;
14) Jika ada perubahan dalam dokumen pengadaan, Pokja melakukan addendum dokumen dan mengunggah di portal LPSE; 15) Penyedia barang/jasa mengunduh dokumen pengadaan dan mengunggah dokumen penawaran; 16) Pokja mengunduh dokumen penawaran melalui portal LPSE atau LPSE K/L/D/I sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 17) Pokja melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; 18) Pokja menyusun BAHP; 10 19) Jika dianggap perlu Pokja bisa melakukan expose hasil evaluasi berdasarkan permintaan Kepala ULP; 20) Pokja menetapkan pemenang; 21) Jika nilai paket di atas Rp. 100 milyar, Pokja mengusulkan penetapan pemenang kepada PA pada K/L/D/I atau Kepala Daerah untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan penyedia jasa konsultasi di atas Rp. 10 milyar; 22) Pokja mengumumkan pemenang melalui LPSE; 23) Jika ada sanggahan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa, maka Pokja membuat jawaban atas sanggahan yang diterima; 24) Pengaduan kepada instansi yang berwenang; 25) Pokja mengirimkan BAHP kepada PPK sebagai dasar diterbitkannya SPPBJ. (Pasal 85 Perpres 70 Tahun 2012)
a.Jika PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan :
1.Apabila PA/KPA tidak sependapat dengan PPK, maka dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan ulang;
2.Apabila PA/KPA sependapat dengan Pokja, maka PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ;
b.Jika PPK menyetujui BAHP, maka PPK wajib menerbitkan SPPBJ;
26) PPK wajib menandatangani kontrak maksimal 14 hari setelah diterbitkan SPPBJ; 27) Bila pengaduan dinyatakan benar oleh Instansi berwenang maka PPK dapat melakukan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak.
(3)Alur SOP Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
BAB VII STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMILIHAN PENYEDIA