DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2019

Nomor: 16
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN 2
8.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 3 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa.
4.Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5.Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD
6.Kas Non Anggaran adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
7.Iuran Wajib Pegawai, yang selanjutnya disebut IWP, adalah iuran wajib pegawai negeri untuk asuransi kesehatan dan untuk program jaminan hari tua dan program pensiun.
8.Tabungan Perumahan, yang selanjutnya disebut Taperum, adalah tabungan perumahan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat bagi PNS yang masih aktif dan menjadi peserta Taperum.
9.Jaminan Kecelakaan Kerja, yang selanjutnya disebut JKK, adalah perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
10.Jaminan Kematian, yang selanjutnya disebut JKM, adalah perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
11.Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
12.Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan peundang- undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13.e-Billing Pajak adalah adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing.
14.Sistem Informasi PNBP Online, yang selanjutnya disebut SIMPONI, adalah sistem billing yang dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran Penerimaan Negaran Bukan Pajak dan penerimaan non anggaran.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah:

a.memberikan kemudahan dan kepastian hukum terhadap penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran; dan
b.mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis kas non anggran;
b.penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, Iuran Jaminan Kematian dan PPh Pasal 21; dan 4
c.Pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan PPN (GU, TU dan Belanja LS).

BAB II

JENIS KAS NON ANGGARAN

Pasal 4

(1)Jenis penerimaan kas non anggaran meliputi:
1. a.potongan Taspen;
2. b.potongan Askes;
3. c.potongan PPh;
4. d.potongan PPN;
5. e.penerimaan titipan uang muka;
6. f.penerimaan uang jaminan; dan
7. g.penerimaan lainnya yang sejenis.
(2)Penerimaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Pasal 5

(1)Jenis pengeluaran kas non anggaran meliputi:
1. a.potongan Taspen;
2. b.potongan Askes;
3. c.potongan PPh;
4. d.potongan PPN;
5. e.pengembalian titipan uang muka;
6. f.pengembalian uang jaminan; dan
7. g.penyetoran pengeluaran lainnya yang sejenis.
(2)Pengeluaran kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 6

Tata Cara penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran jenis IWP, Taperum, JKK, JKM dan PPh Pasal 21, BUD/Kuasa BUD dilakukan sebagai berikut:

a.menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan;
b.SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari gaji, tunjangan dan potongan-potongan;
c.potongan sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri dari IWP, Taperum, JKK, JKM dan PPh; 5
d.potongan sebagaimana dimaksud pada huruf c disetorkan langsung menggunakan SIMPONI dan e-Billing Pajak;
e.membuat laporan potongan PPh kepada Kantor Perlayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.membuat laporan potongan IWP kepada PT. Taspen (Persero) dan kepada BPJS Kesehatan, Taperum kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Pasal 7

(1)Tata Cara penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran, Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan sebagai berikut:
1. a.menguji perhitungan besaran nominal potongan PPh dan PPN;
2. b.menyetorkan PPh dan PPN kepada kas negara menggunakan e-Billing pajak;
3. c.melakukan pembukuan dan penatausahaan atas penerimaan dan penyetoran PPh dan PPN;
4. d.membuat laporan kepada BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
5. e.membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran, BUD/ Kuasa BUD melakukan:
1. a.menerbitkan SP2D LS untuk pembayaran kepada pihak ketiga;
2. b.SP2D sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri dari pembayaran kepada pihak ketiga dan potongan-potongan;
3. c.potongan sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri dari PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 dan PPN;
4. d.potongan PPh Pasal 4 ayat(2), Pasal 22, Pasal 23 dan PPN selanjutnya disetor ke kas Negara menggunakan e-Billing pajak; dan
5. e.membuat laporan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 8

(1)Laporan potongan IWP disampaikan kepada PT. Taspen (Persero) dan BPJS Kesehatan.
(2)Laporan Taperum disampaikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
(3)Laporan potongan PPh dan PPN disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 17 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 26 Juni 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 26 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 1 Juli 2019 KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…