DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2020

Nomor: 16
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 21), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentag Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
14.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan angka 23, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 4

Pasal 1

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat DPRD Prov. Sulbar atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur Pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13.Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 5
16.Penatausahaan adalah suatu rangkaian yang dilakukan secara sistematis dalam rangka pengelolaan pemberian hibah maupun bantuan sosial berdasarkan prinsip-prinsip, standar tertentu serta prosedur-prosedur tertentu sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
17.Monitoring adalah suatu kegiatan observasi yang berlangsung terus menerus untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program/kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
18.Evaluasi adalah suatu tehnik penilaian kualitas program yang dilakukan secara berkala melalui metode yang tepat.
19.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jas dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
20.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
23.Miskin adalah keadaan dimana seseorang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
2.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah/proposal secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Gubernur menunjuk PD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi :
1. a.Bidang pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
2. b.bidang kesehatan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
3. c.bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan 6 Penataan Ruang;
4. d.bidang permukiman dan perumahan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
5. e.bidang lingkungan hidup, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
6. f.bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
7. g.bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesejahteraan Masyarakat;
8. h.bidang ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja;
9. i.bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM;
10. j.bidang kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
11. k.bidang pariwisata, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
12. l.bidang organisasi masyarakat dan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
13. m.bidang keagrariaan dan kerja sama, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah;
14. n.bidang usaha milik daerah, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah;
15. o.bidang ketahanan pangan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
16. p.bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. q.bidang perpustakaan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
18. r.bidang Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Peternakan;
19. s.bidang kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. t.bidang kehutanan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kehutanan;
21. u.bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, 7 dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
22. v.bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Satuan polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran;
23. w.bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. x.bidang perhubungan, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
25. y.bidang energi sumber daya mineral, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi Sumber Daya Mineral;
26. z.bidang transmigrasi, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi; aa. bidang hukum dan perundang-undangan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Hukum Sekretariat Daerah; bb. bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan administrasi pembangunan Sekretariat Daerah; cc. bidang organisasi dan tata laksana, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang organisasi dan tata laksana Sekretariat Daerah; dd. bidang umum dan perlengkapan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang umum, perlengkapan dan protokoler Sekretariat Daerah; ee. bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, pelindungan jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; ff. bidang penanggulangan bencana daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanggulangan bencana Daerah; gg. bidang perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; hh. bidang pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; ii. Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian Daerah; jj. Bidang pengembangan sumber daya manusia, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengembangan Sumber daya Manusia; kk. bidang penelitian dan pengembangan daerah, dilaksanakan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan Pengembangan Daerah; dan 8 ll. bidang Perkebunan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 31 huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

[Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) meliputi:

a.individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
1. 4.Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3)Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang bersangkutan.
(4)Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5.Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
(2)Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain: beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
(3)Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu. 9 Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 17 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 29 Mei 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal 29 Mei 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 10

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 36

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 36

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019