DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penerima Belanja Subsidi; Penganggaran Belanja Subsidi; Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Subsidi; Monitoring dan Evaluasi Belanja Subsidi dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6). MEMUTUSKAN… SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara atas… MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

(1)Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
(2)Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(3)Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
(4)Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(5)Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(6)Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
(7)Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
(8)Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
(9)Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
(10)Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
(11)Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
(12)Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluran DPA-SKPD.
(13)Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
(14)Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
(15)Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(16)Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.
(17)Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
(18)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
(19)Belanja Subsidi adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD yang digunakan untuk menganggarkan Belanja Subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
(20)Penerima Subsidi adalah badan usaha milik negara, BUMD, BUMS dan/atau Badan Hukum Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21)Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(22)Badan Usaha Milik Swasta, yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh individu/pihak swasta.
(23)Badan Hukum Lainnya adalah badan usaha yang tidak termasuk Badan Usaha Milik Daerah maupun Badan Usaha Milik Swasta yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam pemberian dan pertanggungjawaban subsidi.
(2)Peraturan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan, untuk mewujudkan pengelolaan Belanja Subsidi yang dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.penerima Belanja Subsidi;
b.penganggaran Belanja Subsidi;
c.pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Subsidi;
d.pelaporan pertanggungjawaban Belanja Subsidi; dan
e.pembinaan, pengawasan dan evaluasi Belanja Subsidi.

BAB II

PENERIMA BELANJA SUBSIDI

Pasal 4

(1)Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan/atau BUMS merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat sebagai Penerima Subsidi.
(2)Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diberikan subsidi dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(4)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian Belanja Subsidi.
(5)Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
(6)Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem penyediaan air minum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BAB III

PENGANGGARAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Belanja Subsidi dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada DPA-SKPD teknis.
(2)Dalam hal Belanja Subsidi dianggarkan pada DPA-SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PA pada SKPD teknis berkedudukan sebagai penanggungjawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)SKPD teknis menyusun indikasi kebutuhan Belanja Subsidi yang dituangkan dalam dokumen perencanaan untuk disampaikan kepada TAPD sebagai dasar penentuan alokasi anggaran dalam APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 6

(1)Pelaksanaan dan penatausahaan Belanja Subsidi dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing DPA-SKPD/unit kerja.
(2)Mekanisme penyaluran barang/produk yang disubsidi dari Penerima Subsidi kepada kelompok dan/atau masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Berdasarkan DPA-SKPD/unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), SKPD menentukan Penerima Subsidi, nilai subsidi, dan jenis barang/jasa yang akan disubsidi.
(2)Penerima Subsidi, nilai subsidi, dan jenis barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Berdasarkan DPA-SKPD/unit kerja dan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD membuat perjanjian kerja sama antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/penanggungjawab Belanja Subsidi dengan masing-masing Penerima Subsidi, paling sedikit memuat:
1. a.para pihak;
2. b.isi Perjanjian, sekurang-kurangnya memuat:
  1. 1.maksud dan tujuan;
  2. 2.objek;
  3. 3.ruang lingkup;
  4. 4.teknik pelaksanaan subsidi;
  5. 5.hak… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3. c.hasil…
  1. 5.hak dan kewajiban para pihak;
  2. 6.pembiayaan;
  3. 7.jangka waktu;
  4. 8.penyelesaiaan perselisihan;
  5. 9.keadaan kahar; dan
  6. 10.pengakhiran kerja sama.
4. c.penutup.
(4)Dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditegaskan bahwa apabila jumlah Belanja Subsidi yang dimintakan pembayarannya melampaui alokasi anggaran, maka calon Penerima Subsidi tidak diberikan subsidi kecuali diatur lain dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penerima Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum.
(6)Dalam hal alokasi Belanja Subsidi mencakup sampai dengan cabang atau unit, maka perjanjian kerja sama cukup dilakukan dengan penyalur pusat.
(7)Penyalur melaksanakan kegiatan belanja subsidi sesuai ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini, perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyalur, dan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan Belanja Subsidi.
(8)Penyalur wajib menyampaikan informasi secukupnya kepada masyarakat dan/atau kepada calon Penerima Subsidi mengenai program subsidi Pemerintah Daerah, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. (
(9)SKPD teknis dapat mengusulkan pergeseran alokasi plafon subsidi antar penyalur, wilayah, dan/atau cabang/unit, sepanjang masih dalam satu jenis subsidi kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan, dengan tembusan disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelengarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 8

(1)Mekanisme pelaksanaan Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan dokumen pencairan Belanja Subsidi dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
1. a.keputusan Gubernur terkait pelaksanaan Belanja Subsidi;
2. b.perjanjian kerjasama antara SKPD teknis dengan penyedia/penyalur;
3. c.hasil audit dari kantor akuntan publik dan/atau lembaga lain Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara yang independen;
4. d.kwitansi bermaterai cukup.
(2)Pencairan Belanja Subsidi dilakukan dengan mekanisme SPM-LS, kepada rekening Penerima Subsidi.

BAB V

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 9

(1)Penerima Subsidi bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa dokumen/bukti penyaluran barang/produk kepada kelompok dan/atau masyarakat serta dokumen lainnya kepada Gubernur.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setelah selesai pelaksanaan kegiatan dalam tahun berkenaan atau paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BELANJA SUBSIDI

Pasal 10

(1)Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelengarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan Belanja Subsidi.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian bimbingan;
2. b.supervisi; dan
3. c.konsultasi.
(3)Pemberian bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Subsidi.
(4)Pemberian supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, memuat pelaksanaan, akses, dan manfaat pelaksanaan kegiatan dari Belanja Subsidi.
(5)Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana subsidi dilakukan oleh aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) disampaikan kepada Gubernur oleh Perangkat Daerah yang menyelengarakan sub urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah sebagai bahan evaluasi.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 16 Diundangkan di Mamuju pada tanggal Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…