DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA PPDT) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 – 2019
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peratuan Gubernur tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 2 Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6.Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
7.Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/KEP/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat 51). 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STRATEGI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daearah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
4.Perencanaan Pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaa, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
5.Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6.Pembangunan Daerah adalah bagian dari kesatuan sistem Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan Pemerintah menurut prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
7.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara Perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat Pusat dan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat Strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, Kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termaksud arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
9.Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRANAS PPDT adalah dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat nasional sebagai penjabaran dari RPJM Nasional yang memuat gambaran daerah tertinggal, strategi percepatan pembngunan daerah tertinggal, program prioritas, sumber pendanaan pembangunan, dan kaidah pelaksanaan.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun.
12.Rencana Aksi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RAS SKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjabarkan Renstra SKPD. 4
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program.
16.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
17.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
18.Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja SKPD.
19.Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD.
20.Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan.
21.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termaksud peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

(1)STRADA PPDT Provinsi Sulawesi Barat merupakan program dan kegiatan Gubernur Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun 2015-2019.
(2)STRADA PPDT Provinsi Sulawesi Barat tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dan pedoman bagi :
1. a.SKPD Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun program dan kegiatan SKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015-2019; dan
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menyusun RKPD Tahun Anggaran 2015-2019.

Pasal 3

SKPD Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Barat yang dituangkan dalam Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Barat dan dijabarkan melalui STRADA PPDT.

Pasal 4

SKPD Provinsi Sulawesi Barat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi dalam menyusun Renstra SKPD Provinsi Sulawesi Barat. 5 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 23 Juli 205 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd. H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal 23 Juli 205 Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembagunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

STRADA PPDT Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 17 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd. H. MUHAMMAD SARJAN, SH, M.Si Pangkat: Pembina Utama Madya NIP : 19560303 198703 1 007

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…