DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2018

Nomor: 17
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Juli 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 343 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
c.bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018, perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem SALINAN 2 Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 3 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
12.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 82);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 86); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 14), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

(1)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disingkat RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 adalah merupakan hasil penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
(2)Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 yang selanjutnya disingkat P-RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 adalah merupakan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan umum Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat.
(2)P-RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan umum Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Barat.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/Biro/Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
(2)P-RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/memuat program prioritas yang akan dilaksanakan Tahun 2018 dan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Dinas/Badan/Biro/Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:
1. a.BAB I Pendahuluan
2. b.BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016;
3. c.BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
6. f.BAB VI Penutup.
(2)P-RKPD Provinsi Sulawesi Barat 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.BAB I Pendahuluan
2. b.BAB II Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
3. c.BAB III Kerangka ekonomi dan keuangan daerah; 5 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 Juli 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR
4. d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.BAB VI Penutup.
(3)P-RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 NOMOR 17 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Juli 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 31 Juli 2018 KEPALA BIRO HUKUM, BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…