DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020

Nomor: 17
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 20), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); SALINAN 2
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah 3 Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 20), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Komponen ASB terdiri dari :
1. a.bidang Non Konstruksi
2. b.bidang Konstruksi
(2)Komponen ASB Bidang Non Kontruksi meliputi :
1. a.Bimbingan Teknis, terdiri dari : 1) Bimbingan Teknis di dalam kota di lingkungan kantor milik pemda 2) Bimbingan Teknis di luar kota dengan sewa ruangan 3) Bimbingan Teknis Halfday 4) Bimbingan Teknis Fullday 5) Bimbingan Teknis Fullboard
2. b.Focus Group Discussion (FGD), terdiri dari : 1) FGD dalam kota di lingkungan kantor milik pemda 2) FGD di luar kota dengan sewa ruangan 3) FGD Halfday 4) FGD Fullday 5) FGD Fullboard
3. c.Lokakarya, terdiri dari : 1) Lokakarya dalam kota di lingkungan kantor milik pemda 2) Lokakarya di luar kota dengan sewa ruangan 3) Lokakarya Halfday 4) Lokakarya Fullday 5) Lokakarya Fullboard
4. d.Penyuluhan, terdiri dari : 1) Penyuluhan dalam kota di lingkungan kantor milik pemda 2) Penyuluhan di luar kota dengan sewa ruangan 3) Penyuluhan Halfday 4 4) Penyuluhan Fullday 5) Penyuluhan Ful
5. e.Sosialisasi, terdiri dari : 1) Sosialisasi dalam kota di lingkungan kantor milik pemda 2) Sosialisasi di luar kota dengan sewa ruangan 3) Sosialisasi Halfday 4) Sosialisasi Fullday 5) Sosialisasi Fullboard
6. f.Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, yaitu : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. g.Penyusunan Laporan, terdiri dari : 1) Penyusunan LAKIP OPD 2) Penyusunan Laporan Bendahara Barang 3) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4) Penyusunan Laporan keuangan semester 5) Penyusunan Laporan Persediaan selain Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan BPKPD 6) Penyusunan Laporan Persediaan Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan BPKPD 7) Penyusunan LPPD OPD 8) Penyusunan Laporan Akhir Tahun
8. h.Penyusunan Dokumen Perencanaan, terdiri dari : 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa 2) Penyusunan Renja OPD 3) Penyusunan Renstra OPD 4) Penyusunan RKA/DPA-SKPD diluar Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 5) Penyusunan RKA/DPA-SKPD Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 6) Penyusunan RKA-P/DPPD-P–SKPD diluar Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan 7) Penyusunan RKA-P/DPPD-P–SKPD untuk Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, BPKPD dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan
9. i.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu : Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
(3)Komponen ASB Bidang Kontruksi meliputi :
1. a.perkuatan Tebing Sungai (PTS) dengan Kawat Bronjong. 5 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 26 Juni 2020 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR
2. b.pembangunan Tanggul Penahan Ombak-Pekerjaan Tanah, terdiri dari : 1) Pembangunan Tanggul Penahan Ombak-Pekerjaan Pasangan Batu. 2) Pembangunan Tanggul Penahan Ombak-Pekerjaan Struktur.
  1. 2.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Organisasi Perangkat Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 18 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 26 Juni 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 17 TAHUN 2020 TANGGAL : 26 JUNI 2020 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH A. KONSEP PENYUSUNAN ASB PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT Pengalokasian sumberdaya dalam rangka menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan yang ekonomis, efesien dan efektif, sering dihadapkan oleh situasi dan pilihan yang sulit. Sering keputusan diambil tidak berdasarkan data yang memadai dan mendukung, sebab hanya didasarkan atas feeling atau intuisi. Dalam situasi yang demikian, tersusunnya Analisis Standar Belanja (ASB) sangat membantu para pengambil kebijakan untuk menghasilkan keputusan yang logis dengan didukung oleh fakta atau data yang dapat dipertanggungjawabkan. Analisis Standar Belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penilaian “kewajaran” suatu kegiatan cenderung bersifat relatif. Artinya wajar menurut satu orang mungkin akan berbeda dengan wajar menurut pendapat orang lain. Karena bersifat relative, maka diperlukan adanya tolok ukur atau benchmark yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apakah suatu kegiatan dapat dianggap wajar atau tidak wajar. Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan Analisis Standar Belanja (ASB), antara lain pendekatan Activity Based Costing (ABC) dan Ordinary Least Square (OLS). Dengan pendekatan ABC, ASB dihitung dengan menentukan fix cost dan variablecost dalam satu kelompok kegiatan, kemudian ditentukan aktivitas dan pemicu biaya (cost driver) yang menyebabkan timbulnya biaya dalam satu kegiatan. Dengan pendekatan OLS, ASB dihitung dengan menghubungkan dependent variable dan independent variable dan menentukan belanja rata-rata, batas atas dan batas bawah dan persentase alokasi belanja. Adapun ASB Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggunakan pendekatan sebagaimana Aplikasi Simda Perencanaan yang mengadopsi pendekatan ABC, ASB dihitung dengan pengelompokan (clustering) aktivitas, penentuan cost driver (dan derivativenya) untuk setiap aktivitas dan menentukan fixed cost dan variable cost pada rincian komponen aktivitas. B. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ASB
  2. 1.Menginventarisir Kegiatan - Mengidentifikasi aktivitas yang berulang - Mengelompokkan/Clustering aktivitas - Mengidentifikasi regulasi yang terkait dengan perhitungan biaya
  3. 2.Menetapkan Cost Driver - Menentukan cost driver aktivitas - Menentukan turunan cost driver
  4. 3.Menentukan Komponen Aktivitas - Mengelompokkan berdasarkan rekening belanja - Mengkaitkan ke rekening belanja
  5. 4.Menentukan Rincian Komponen Aktivitas - Menentukan rincian biaya - Menentukan besaran koefisien dan sifat biaya - Menentukan kaitan dengan cost driver - Mengaitkan dengan SSH - Memformulasikan perhitungan ASB ASB NOMOR 1.1 PENYUSUNAN LAPORAN Definisi: Suatu bentuk penyampaianataupun pertanggungjawaban secara tulisan dari penanggungjawab atas kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan hubungan wewenang (authority) dan tanggung jawab (responsibility) yang ada. ASB NOMOR 1.1.1 PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OPD Deskripsi Aktivitas: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) OPD. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = Jumlah Rapat (kali) Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) OPD Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Total Harga (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - - 3 rim 1 - 1 - Map Ordner - Fix - - 2 buah 1 - 1 - Hekter - Fix - - 2 buah 1 - 1 - Peluru Hekter - Fix - - 3 dos 1 - 1 - Tinta Toner Printer - Fix - - 1 dos 1 - 1 - Map Kertas - Fix - - 3 lusin 1 - 1 - Belanja Dokumentasi Foto - Fix - - 40 lbr 1 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - - 2000 Lembar 1 - 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - - 10 Eksp 1 - 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang - Variable Peserta Jumlah Rapat 1 Peserta 1 Kali 1 Kotak Snack - Variable Peserta Jumlah Rapat 1 Peserta 1 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.1.2 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Deskripsi Aktivitas: Penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak 2 kali rapat pembahasan per semester. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = - Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Total Harga (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - 3 rim 1 - 1 - Map Ordner - Fix - 2 buah 1 - 1 - Hekter - Fix - 2 buah 1 - 1 - Tinta Toner Printer - Fix - 1 dos 1 - 1 - Peluru Hekter - Fix - 3 dos 1 - 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - 1000 Lembar 2 Semester 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - 2 Eksp 2 Semester 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang dan Makan Malam - Variable Peserta - 1 Peserta 4 Kali 2 Kotak Snack - Variable Peserta - 1 Peserta 4 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.1.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Deskripsi Aktivitas: Penyusunan laporan keuangan akhir tahun. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta (Orang) X2 = - Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Total Harga (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - 6 rim 1 - 1 - Map Ordner - Fix - 2 buah 1 - 1 - Hekter - Fix - 2 buah 1 - 1 - Tinta Toner Printer - Fix - 1 dos 1 - 1 - Peluru Hekter - Fix - 3 dos 1 - 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - 2000 Lembar 1 Tahun 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - 3 Eksp 1 Tahun 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang dan Makan Malam - Variable Peserta - 1 Peserta 4 Kali 2 Kotak Snack - Variable Peserta - 1 Peserta 4 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.2 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN Definisi: Kegiatan penyusunan dokumen yang memuat program/kegiatan suatu daerah/instansi yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu dan mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya. ASB NOMOR 1.2.1 PENYUSUNAN RENJA OPD Deskripsi Aktivitas: Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = Jumlah Rapat (Kali) Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN RENJA OPD Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Biaya (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - - 8 rim 1 tahun 1 - Map Ordner - Fix - - 4 buah 1 tahun 1 - Hekter - Fix - - 2 buah 1 tahun 1 - Peluru Hekter - Fix - - 6 dos 1 tahun 1 - Tinta Toner Printer - Fix - - 1 dos 1 tahun 1 - Map Kertas - Fix - - 3 lusin 1 tahun 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - - 2000 Lembar 1 - 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - - 2 Eksp 12 Bulan 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang - Variable Peserta Jumlah Rapat 1 Peserta 1 Kali 1 Kotak Snack - Variable Peserta Jumlah Rapat 1 Peserta 1 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.2.2 PENYUSUNAN RKA/DPA-SKPD DILUAR OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Deskripsi Aktivitas: Penyusunan RKA/DPA-SKPD diluar OPD PU, Diknas, Keuangan, Pertanian dengan kapasitas 10 orang dan 5 kali rapat. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = Jumlah Rapat (Kali) Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN RKA/DPA-SKPD DILUAR OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Biaya (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - - 8 rim 1 tahun 1 - Map Ordner - Fix - - 4 buah 1 tahun 1 - Hekter - Fix - - 2 buah 1 tahun 1 - Peluru Hekter - Fix - - 6 dos 1 tahun 1 - Tinta Toner Printer - Fix - - 2 dos 1 tahun 1 - Map Kertas - Fix - - 3 lusin 1 tahun 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - 2000 Lembar 1 - 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - - 5 Eksp 12 Bulan 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang - Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 1 Kotak Snack Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.2.3 PENYUSUNAN RKA/DPA-SKPD UNTUK OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Deskripsi Aktivitas: Penyusunan RKA/DPA-SKPD untuk OPD PU, Diknas, Keuangan, Pertanian dengan kapasitas 10 orang dan 5 kali rapat. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = Jumlah Rapat (Kali) Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN RKA/DPA-SKPD UNTUK OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Biaya (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - - 10 rim 1 tahun 1 - Map Ordner - Fix - - 4 buah 1 tahun 1 - Hekter - Fix - - 2 buah 1 tahun 1 - Peluru Hekter - Fix - - 6 dos 1 tahun 1 - Tinta Toner Printer - Fix - - 3 dos 1 tahun 1 - Map Kertas - Fix - - 5 lusin 1 tahun 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - 4500 Lembar 1 - 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - - 5 Eksp 12 Bulan 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang - Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 1 Kotak Snack Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.2.4 PENYUSUNAN RKA-P/DPPA-SKPD DILUAR OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Deskripsi Aktivitas: Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD diluar OPD PU, Diknas, Keuangan, Pertanian dengan kapasitas 10 orang dan 5 kali rapat. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = Jumlah Rapat (Kali) Derivatif: (tidak ada) Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN RKA-P/DPPA-SKPD DILUAR OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Biaya (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - - 8 rim 1 tahun 1 - Map Ordner - Fix - - 4 buah 1 tahun 1 - Hekter - Fix - - 2 buah 1 tahun 1 - Peluru Hekter - Fix - - 6 dos 1 tahun 1 - Tinta Toner Printer - Fix - - 2 dos 1 tahun 1 - Map Kertas - Fix - - 3 lusin 1 tahun 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - - 2000 Lembar 1 - 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - - 5 Eksp 12 Bulan 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang - Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 1 Kotak Snack - Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 2 Kotak ASB NOMOR 1.2.5 PENYUSUNAN RKA-P/DPPA-SKPD UNTUK OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Deskripsi Aktivitas: Penyusunan RKA-P/DPPA-SKPD untuk OPD PU, Diknas, Keuangan, Pertanian dengan kapasitas 10 orang dan 5 kali rapat. Zona Wilayah SSH : Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa. Rumusan ASB (Y = A + B) : Y = Total Biaya A = Biaya Tetap (Fix Cost) B = Biaya Variabel (Variable Cost) Pemicu Biaya (Cost Driver): X1 = Peserta Rapat(Orang) X2 = Jumlah Rapat (Kali) Derivatif: (tidak ada) GUBERNUR SULAWESI BARAT, H. M. ALI BAAL MASDAR Alokasi Objek Belanja : PENYUSUNAN RKA-P/DPPA-SKPD UNTUK OPD PU, DIKNAS, KEUANGAN, PERTANIAN Komponen Rincian Komponen Group Rincian Jenis Biaya Variabel Terhadap Koef 1 Koef 2 Koef 3 SSH (Rp) Biaya (Rp)Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS F4 - Fix - - 10 rim 1 tahun 1 - Map Ordner - Fix - - 4 buah 1 tahun 1 - Hekter - Fix - - 2 buah 1 tahun 1 - Peluru Hekter - Fix - - 6 dos 1 tahun 1 - Tinta Toner Printer - Fix - - 3 dos 1 tahun 1 - Map Kertas - Fix - - 5 lusin 1 tahun 1 - Belanja Penggandaan Penggandaan - Fix - - 4500 Lembar 1 - 1 - Belanja Penjilidan Penjilidan - Fix - - 5 Eksp 12 Bulan 1 - Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Makan Siang - Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 1 Kotak Snack - Variable Peserta Rapat 1 Peserta 1 Kali 2 Kotak ttd Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2022