DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 24 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2

… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3

Pasal 2

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.894.618.795.334,39(Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Koma Tiga Puluh Sembilan Sen) yang berarti 99,91%(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.896.276.561.452,00(Satu Triliun Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp2.089.718.217.226,29(Dua Triliun Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Tua Ratus Dua Puluh Enam Rupiah Koma Dua Puluh Sembilan Sen) yang berarti 94,70%(Sembilan Puluh Empat koma Tujuh Puluh Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.206.584.328.498,00(Dua Triliun Dua Ratus Enam Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar -Rp195.099.421.891,90(Minus Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Sembilan Puluh Sen) yang berarti 62,87%(enam puluh dua koma delapan puluh tujuh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar minus -Rp310.307.767.046,00(Minus Tiga Ratus Sepuluh Miliar Tiga Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Enam Rupiah);
d.pembiayaan untuk menutupi Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp312.023.875.190,74(Tiga Ratus Dua Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah Koma Tujuh Puluh Empat Sen)
e.berdasarkan defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp116.924.453.298,84(Seratus Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Delapan Puluh Empat Sen).

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Peraturan Gubernur ini Pasal 4 … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 24 Oktober 2023 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH 4

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pembina Tk. I /(IV/b) NIP. 19690820 199903 1 005 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 17 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 24 Oktober 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…