DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang masterplan kawasan pertanian berbasis korporasi petani tahun 2023-2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang arah dan kebijakan pengembangan kawasan; kerangka pikir; metodologi; analisis pengembangan kawasan pertanian; strategi pengembangan kawasan pertanian; road map pengembangan kawasan pertanian; indikator keberhasilan; sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan; rancangan tata letak kawasan pertanian; dan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Tahun 2024-2028; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penepatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri SALINAN

a.meningkatkan ... Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
1. 6.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 /Permentan/RC.040 /4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MASTERPLAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI TAHUN 2023 - 2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi penhusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
5.Korporasi Pertanian adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagain besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
6.Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
7.Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumber daya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan maksud:

a.Untuk memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kawasan pertanian di Daerah;
b.untuk mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu kelembagaan ekonomi petani di Daerah yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sistem usaha tani; dan
c.sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam menata pembangunan pertanian berbasis korporasi petani dan berbasis pengembangan kawasan dengan pendekatan spasial/kewilayahan di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dibentuk dengan Tujuan:

a.meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian Daerah untuk keberlanjutan, ketahanan, swasembada, dan kedaulatan pangan;
b.memperkuat sistem usaha tani Daerah secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
c.memperkuat kelembagaan petani di Daerah dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan, serta pengolahan dan pemasaran.

Pasal 4

Fungsi dari Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani:

a.konektivitas infrastruktur dan jaringan kelembagaan (penyedia input, pelaku usaha, pemasaran, jasa keuangan dan pembinaan teknologi);
b.penguatan rantai nilai (value chain) sistem dan usaha agribisnis; serta
c.koordinasi manajemen pemerintahan (tata kelola) dalam pengembangan kawasan.

Pasal 5

Sistematika penyususnan Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani terdiri atas:

a.bab I, pendahuluan;
b.bab II, arah dan kebijakan pengembangan kawasan;
c.bab III, kerangka pikir;
d.bab IV, metodologi;
e.bab V, analisis pengembangan kawasan pertanian;
f.bab VI, strategi pengembangan kawasan pertanian;
g.bab VII road map pengembangan kawasan pertanian;
h.bab VIII, indikator keberhasilan;
i.bab IX, sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
j.bab X, rancangan tata letak kawasan pertanian; dan
k.bab XI, penutup.

Pasal 6

Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 9 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 9 Agustus 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd BAHTIAR BAHARUDDIN Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd NURYANI, SH, MH Pangkat : Pembina/IV.a NIP. : 19780612 200801 2 023 LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 17 TAHUN : 2024 TENTANG : MASTERPLAN KAWASAN PERTANIAN BERBASIS KORPORASI PETANI TAHUN 2023-2028 MASTERPLAN KAWASAN PERTANIAN PROVINSI SULAWESI BARAT BERBASIS KORPORASI PETANI TAHUN 2023-2028 Pembangunan wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan peran dalam pengembangan industri berbasis sumber daya alam tambang. Pembangunan wilayah Sulawesi akan dilakukan dalam kerangka koridor pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan tersebut mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Sulawesi Barat sebagai salah satu wilayah yang memiliki peran integral dalam pembangunan regional Sulawesi dan Nasional harus berkontribusi terhadap program pembangunan secara umum, termasuk dalam kegiatan prioritas sesuai fokus pengembangan yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-

2024.Salah satu program priotitas yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2021 di wilayah Sulawesi Barat adalah pengembangan sektor unggulan dengan fokus pengembangan komoditas pertanian dan perikanan. Pengembangan fokus sektor unggulan di wilayah Sulawesi Barat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang menopang pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa. Hal tersebut akan terwujud bila pola kerja dan pengolahan hasil tani tidak lagi secara konvensional tetapi perlu badan usaha atau korporasi petani atau kelompok tani agar petani memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi. Petani dengan lahan yang relatif kecil, tidak punya kesempatan mendapat keuntungan yang lebih besar. Namun, ketika mereka ikut berperan dalam korporasi dan proses agribisnis, peluang meningkatkan nilai tambah menjadi lebih besar. Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 18 tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dalam Peraturan tersebut diamanatkan Pemerintah Daerah wajib menyusun Dokumen Masterplan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi Petani. Dokumen tersebut diharapkan dapat memberikan arah bagi perencanaan kawasan pertanian selaras dengan kebijakan nasional dalam bentuk program pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani secara terarah, terpadu, terukur dengan didukung sarana dan prasarana yang diperlukan. Peraturan Menteri Pertanian No. 8 tahun 2018 dilandasi oleh adanya kebijakan pembangunan pertanian yang berdampak pada keharusan untuk menerapkan sistem pertanian modern dalam pembangunan pertanian, baik pada aspek teknis produksi maupun manajemen usahatani yang lebih efisien agar dapat lebih berdaya saing. Perubahan regulasi ini tentu saja berimplikasi pada keharusan untuk meninjau kembali instrumen perencanaan dalam bentuk masterplan dan action plan yang telah disusun dengan memasukkan prinsip prinsip korporasi dalam pengembangan kawasan pertanian. Issu utama kebijakan pengembangan kawasan pertanian yang diubah dari berbasis komoditi menjadi berbasis korporasi adalah peningkatan pendapatan petani melalui industrialisasi dan modernisasi. Prinsip-prinsip korporasi tentunya tidak bisa dimaknai secara naratif sebagai swastanisasi atau privatisasi, akan tetapi dimaknai sebagai upaya untuk menggerakkan kelembagaan usaha tani yang selama ini lebih berorientasi sebagai wadah pembinaan teknis budi daya ke arah yang lebih berorientasi pada usaha tani atau agribisnis yang dapat bekerja sama secara saling memperkuat, saling membesarkan dan saling menguntungkan Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dapat disejajarkan dengan RPJMN/RPJMD/Renstra karena merupakan dokuman perencanaan yang diacu selama 5 tahun. Masterplan tersebut tidak hanya memikirkan di bagian hulu saja sebagaimana masterplan yang berbasis komoditas yang outputnya produk komoditas, tetapi masterplan yang berbasis korporasi ini, selain di hulu, juga lebih memfokuskan dihilir yang lebih cenderung mengupayakan lembaga ekonomi petani berkembang, dan outputnya peningkatan pendapatan petani melalui keuntungan yang lebih dari nilai tambah produk hulu. Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan sebelumnnya, maka Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan penyusunan dokumen Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Sulawesi Barat. Dokumen tersebut sebagai rancang bangun bagi pembangunan pertanian Provinsi Sulawesi Barat yang perencanaan pengembangan kawasannya melalui pendekatan top-down policy, yaitu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional dan bottom-up planing, yaitu sesuai dengan kebutuhan masyarakat/petani. Dalam rangka efektivitas manajemen pembangunan pertanian, Kawasan Pertanian dibagi menurut kelompok yang mencerminkan basis komoditas utama yang dikembangkan, yaitu: (a) Kawasan Tanaman Pangan; (b) Kawasan Hortikultura; dan (c) Kawasan Peternakan. Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani yaitu:

a.Memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran Pembangunan Kawasan Pertanian; dan
b.Mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif Sistem Usaha Tani. Tujuan dari pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah:
a.meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional;
b.memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan
c.memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana public, permodalan serta pengolahan dan pemasaran. Sasaran dari pengembangan Kawasan pertanian berbasis korporasi petani mencakup:
a.Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas prioritas pertanian nasional;
b.Tersedianya dukungan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Pertanian secara optimal;
c.Teraplikasinya teknologi inovatif spesifik lokasi di Kawasan pertanian;
d.Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola kelembagaan ekonomi petani; dan
e.Berfungsinya system usaha tani secara utuh, efektif dan efisien.
f.Mendorong meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan petani dalam mengelola Kelembagaan Ekonomi Petani; dan
g.Mendorong berfungsinya sistem Usaha Tani secara utuh, efektif dan efisien. Dasar Hukum
1. 1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
5. 5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
6. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. 7.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
8. 8.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
9. 9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
10. 10.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
11. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. 12.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentangUsaha Budidaya Tanaman (
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang
19. 19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
20. 20.Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000;
21. 21.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/ OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
22. 22.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ KB.400/2/2016 tentang Pedoman Perencanaan Perkebunan Berbasis Spasial
23. 23.Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024
24. 24.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan /SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani
25. 25.Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/Rc.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
26. 26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat No. 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Konsep dan Definisi
27. 1.Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang.
28. 2.Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
29. 3.Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani adalah Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.
30. 4.Masterplan adalah dokumen rancangan pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat provinsi yang disusun secara teknokratik, bertahap dan berkelanjutan sesuai potensi, daya dukung dan daya tampung sumberdaya, sosial ekonomi dan tata ruang wilayah.
31. 5.Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
32. 6.Road Map adalah intisari Masterplan yang menggambarkan peta jalan pengembangan Kawasan Pertanian dalam bentuk bagan/skema yang mencakup gambaran garis-garis besar dari kondisi saat ini, strategi, program, tahapan pengembangan, sasaran kondisi akhir dan indikator outcome yang akan dicapai masing-masing tahapan dalam jangka waktu tertentu.
33. 7.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
34. 8.Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/ pekebun yang dibentuk oleh petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
35. 9.Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
36. 10.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
37. 11.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.
38. 12.Rantai Pasok adalah suatu sistem terintegrasi yang mengkoordinasikan keseluruhan proses dalam mempersiapkan dan menyalurkan produk kepada konsumen, yang mencakup proses penyediaan input, produksi, transportasi, distribusi, pergudangan, dan penjualan. Ruang Lingkup Ruang Lingkup Wilayah Ruang lingkup wilayah perencanaan Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Provinsi Sulawesi Barat meliputi seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Ruang Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Provinsi Sulawesi Barat meliputi:
a.Kajian kondisi fisik dan sosial ekonomi kawasan, serta orientasi kawasan ditinjau dari : 1) Kondisi biofisik dasar kawasan yang meliputi keadaan topografi dan batimetri, geologi/struktur tanah, hidrologi/sumber-sumber air, iklim dan pasang surut, dimana informasi tersebut perlu dilengkapi peta dengan kedalaman skala minimal 1: 5.000; 2) Eksisting tata guna lahan yang meliputi pola pemanfaatan lahan (lahan budidaya dan non budidaya) yang disajikan dalam peta dengan kedalaman minimal 1: 5.000. 3) Aspek kependudukan, meliputi jumlah penduduk 5 tahun terakhir, distribusi penduduk, penduduk berdasarkan usia kerja dan jenis struktur tenaga kerja. 4) Kondisi fungsi-fungsi kawasan budidaya yang disajikan dalam bentuk peta dengan kedalaman minimal 1: 5.000, 5) Kondisi prasarana kawasan: perhubungan dan pendukungnya, energy, telekomunikasi, sumberdaya air, dll disajikan dalam bentuk peta dengan kedalaman minimal 1: 5.000. 6) Mengidentifikasi permasalahan lingkungan, seperti genangan, polusi, kehilangan keanekaragaman hayati, ketersediaan air, potensi longsor dan erosi pantai, sedimen, penumpukan sampah di pesisir dll. 7) Mengidentifikasi kearifan lokal dan dan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat terkait lahan dan penggunaan lahan.
b.Identifikasi kesesuaian peruntukan lahan kawasan dan jenis aktivitas yang akan dikembangkan dan kebijakan rencana pemanfaatan ruang pada lingkup yang lebih rinci.
c.Melakukan analisis berdasarkan potensi dan masalah kawasan. Adapun tahap analisis tersebut meliputi: 1) Proses penentuan jenis kawasan berdasarkan kegiatan dominan yang ditetapkan berdasarkan:  Rencana penggunaan lahan.  Analisis persebaran kegiatan dalam kawasan.  Analisis kemudahan pencapaian antar bagian dalam kawasan. 2) Proses penentuan struktur ruang kawasan berdasarkan:  Analisis kecenderungan perkembangan fisik dasar kawasan  Analisis pola kepadatan dan distribusi penduduk  Analisis tingkat pelayanan sarana dan prasarana kawasan  Analisis hubungan fungsional antar kegiatan-kegiatan dalam kawasan.
d.Melakukan perumusan rencana dengan tahapan sebagai berikut : 1) Identifikasi kebijaksanaan dasar rencana yang mencakup :  Penentuan fungsi kawasan pengembangan secara terpadu.  Penentuan strategi dasar pengembangan kegiatan-kegiatan kawasan.  Pengembangan prasarana dan sarana dalam kaitannya dengan fungsi- fungsi kawasan yang akan tingkatkan. 2) Selanjutnya rumusan kebijaksanaan rencana tersebut dijabarkan dalam rencana fisik kawasan yakni pengembangan konsep kawasan yang direncanakan pada masa datang yang memberikan gambaran sketsa lokasi kegiatan-kegiatan. Konsep kawasan ini harus menggambarkan sistematika fungsi-fungsi kawasan dan hubungan antara fungsi kawasan dalam sistem wilayah. 3) Pengembangan rencana struktur ruang kawasan yang mengatur/ mengarahkan penempatan dan intensitas tiap jenis penggunaan.
e.Menjabarkan pokok-pokok pelaksanaan pembangunannya antara lain meliputi :  Tahapan pelaksanaan.  Tahapan pengorganisasian pelaksanaan pembangunan kawasan.
f.Adapun jenis informasi penunjang yang menyangkut tahapan identifikasi, analisis dan rencana meliputi :  Kondisi lahan, yang mendukung kegiatan di kawasan terpadu, yang meliputi topografi dan batimetri, tata guna lahan, iklim, hidrologi dan pasang surut.  Kondisi sosial, yang meliputi jumlah dan persebaran penduduk.  Kondisi ekonomi, yang meliputi segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan produksi barang dan jasa.  Kondisi sarana dan prasarana pengembangan sektor perhubungan.  Semua informasi yang tersedia harus berbasis ruang (dengan menggunakan perangkat GIS: Geographic Information Systems).Berisi uraian mengenai latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, dasar hukum, konsep dan definisi serta ruang lingkup.  Sebelah Utara : Provinsi Sulawesi Tengah;  Sebelah Selatan : Provinsi Sulawesi Selatan;  Sebelah Barat : Selat Makassar;  Sebelah Timur : Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah administrasi Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 39 tahun 2015 terdiri dari 6 (enam) kabupaten meliputi: Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Mamuju merupakan wilayah kabupaten yang memiliki luas terbesar dan Kabupaten Majene sebagai wilayah tersempit (Gambar 2.2). Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang berada paling dekat dengan ibukota provinsi, sedang Kabupaten Pasangkayu memiliki jarak terjauh dari ibukota provinsi (Gambar 2.3). Provinsi Sulawesi Barat memiliki wilayah administrasi kecamatan sebanyak 69 kecamatan dan 69 pulau. Wilayah kabupaten dengan jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Mamasa yang tidak memiliki pulau Gambar 2.4). Sedangkan kabupaten dengan jumlah wilayah administrasi kecamatan terkecil adalah Kabupaten Mamuju Tengah dengan jumlah pulau sebanyak tujuh pulau. Kabupaten Mamuju dengan jumlah wilayah administrasi sebanyak sebelas memiliki jumlah pulau terbesar yaitu sebanyak 37 pulau. Gambar 2. 1 Peta administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Barat Gambar 2. 2 Luas Provinsi Sulawesi Barat menurut wilayah administrasi kabupaten . Gambar 2. 3 Luas Provinsi Sulawesi Barat menurut wilayah administrasi kabupaten 05 1 01 52 02 53 03 54 0 M a j e n e P o l e w a l i M a n d a r M a m a s a M a m u j u P a s a n g k a y u M a m u j u T e n g a h J u m l a h J u m l a h K e c a m a t a n J u m l a h P u l a u Gambar 2. 4 Jumlah pulau dan wilayah administrasi kecamatan menurut wilayah kabupaten di Sulawesi Barat Kondisi Biofisik A. Iklim dan Curah Hujan Iklim sangat berpengaruh terhadap keadaan lingkungan, khususnya terhadap siklus hidrologi, sumberdaya tanah, air dan tanaman. Umumnya, ketersediaan air bagi kepentingan makhluk hidup di atas permukaan tanah sangat ditentukan oleh keadaan iklim dan ekosistemnya. Berada di bawah pengaruh iklim tropis dengan curah hujan tinggi, seringkali terjadi pencucian hara dan translokasi partikel-partikel tanah, baik secara lateral yang membawanya ke daerah aliran, maupun vertikal pada tubuh tanah dari horison atas ke horison tanah di bawahnya. Iklim di wilayah Sulawesi Barat umumnya tropis karena dilalui juga garis khatulistiwa serta mempunyai kelembaban udara yang relatif tinggi. Sebagai daerah yang memiliki pinggiran pantai, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar, maka Sulawesi Barat memiliki pola suhu udara yang bergantung kepada musim angin laut. Pada tahun 2022 suhu udara di Sulawesi Barat berkisar antara 20,6°C hingga 34,8°C dengan rata-rata suhu udara sekitar 27,7°C, Sedangkan kelembaban udara dalam setahun rata-rata berkisar antara 98 persen sampai dengan 100 persen (Tabel 2.1). Tabel 2. 1 Suhu dan Kelembaban Udara Menurut Bulan di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Bulan Suhu Udara (ᵒC) Kelembaban Udara (%) Minimal Maksimal Rata-rata Januari 22,4 34,3 27,2 98 Februari 22,6 35 27,2 98 Maret 23,2 34,8 27,9 98 April 22,8 33,6 28 100 Mei 23,4 33,4 27,8 100 Juni 23,1 33,3 27,2 99 Juli 20,6 32 27,2 100 Agustus 22,9 34,4 27,3 100 September 22 32,4 27,5 100 Oktober 22,3 32,6 27,3 100 November 23 33,8 27,3 100 Desember 22,4 32,6 27,2 100 Pada Tahun 2022, Sulawesi Barat menurut Stasiun Meteorologi Majene memiliki jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 23 ha ri hujan dan terendah pada bulan Maret yaitu 8 hari hujan. Curah hujan terbesar pada periode yang sama terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 331,9 mm3 (Tabel 2.2). Besarnya intensitas curah hujan berbeda-beda tergantung dari lamanya curah hujan dan frekuensi kejadiannya. Intensitas curah hujan yang tinggi pada umumnya berlangsung dengan durasi pendek dan meliputi daerah yang tidak luas. Hujan yang meliputi daerah luas, jarang sekali dengan intensitas tinggi, tetapi dapat berlangsung dengan durasi cukup panjang. Adapun jenis-jenis hujan berdasarkan besarnya curah hujan menurur BMKG, diantaranya yaitu hujan kecil antara 0 – 21 mm3, hujan sedang antara 21 – 50 mm3 dan hujan besar atau lebat di atas 50 mm3. Salah satu komponen yang mempengaruhi iklim dan cuaca pada suatu wilayah adalah tekanan udara. Komponen ini memiliki peran besar dalam menggerakkan udara dari suatu tempat ke tempat lain, membawa awan, dan mendorong terciptanya hujan. Tekanan udara di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 rata-rata > 1000 mb, dimana tekanan udara tertinggi terjadi pada bulan Januari dan terendah pada bulan Februari (Tabel 2.2) Tabel 2. 2 Jumlah curah hujan dan hari hujan, tekanan udara, kecepatan angin, dan rata- rata penyinaran matahari di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Bulan Curah Hujan (mm3) Jumlah hari hujan (hari) Tekanan Udara (mb) Kecepatan Angin (m/det) Rata-rata Penyinaran Matahari (%) Januari 263,6 12 1.011,3 2,4 5,6 Februari 192 15 1.008,9 2,7 4,8 Maret 26 8 1.009,9 2,7 6,1 April 73,9 10 1.009,7 2,3 6,5 Mei 232,5 12 1.009,8 2,8 6 Juni 214,7 18 1.009,3 3,3 7,4 Juli 145,2 14 1.009,7 4,5 6,2 Agustus 143,2 11 1.009,5 4,6 6,2 September 191,7 11 1.010,9 3,1 6,2 Oktober 344,4 23 1.010,5 2,6 6,7 November 236,7 18 1.010,6 2,6 5,9 Desember 331,9 16 1.010,3 2,8 4,3 B. Topografi Provinsi Sulawesi Barat memiliki Topografi yang bervariasi, dari datar, berbukit sampai bergunung. Wilayah dengan kondisi topografi yang datar dapat dijumpai di sebagian besar Kabupaten Polewali Mandar dan Pasangkayu sedangkan Mamuju, Majene dan Mamasa adalah berbukit sampai bergunung. Sulawesi Barat juga merupakan daerah pegunungan sehingga memiliki banyak aliran sungai yang cukup besar dan berpotensi untuk dikembangkan. Peta sebaran topografi Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 2.5. Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagian besar berada pada ketinggian rata-rata < 50 m di atas permukaan laut, kecuali kabupaten Mamasa yang rata-rata berada pada wilayah dengan ketinggian > 1000 mdpl (Gambar 2.6). Ketinggian merupakan salah satu faktor fisik yang sangat berpengaruh terhadap suhu udara. Makin tinggi posisi suatu tempat dari permukaan laut akan semakin rendah suhu udara dan sebaliknya. Wilayah daratan Provinsi Sulawesi Barat mempunyai ketinggian umumnya di bawah 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) mengindikasikan bahwa kondisi ketinggian bukan merupakan penghambat berarti dalam pengembangan sebagian besar wilayah provinsi ini. Ketinggian tempat dapat menjadi faktor pembatas hanya pada wilayah Kabupaten Mamasa yang rata-rata berada di atas 500 mdpl. Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 Gambar 2. 5 Peta sebaran topografi Provinsi Sulawesi Barat 05 1 01 52 02 53 03 54 04 55 0 M a j e n e P o l e w a l i M a n d a r M a m a s a M a m u j u P a s a n g k a y u M a m u j u T e n g a h 1 0 0 01 0 5 01 1 0 01 1 5 01 2 0 0 T i n g g i w i l a y a h ( m ) Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2. 6 Peta sebaran ketinggian wilayah menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Jumlah gunung di Sulawesi Barat sekitar 193 buah yang tersebar di beberapa kabupaten (Tabel 2.3). Gunung tertinggi adalah Gunung Ganda Dewata dengan ketinggian 3.037 meter di atas permukaan laut yang menjulang tegak di Kabupaten Mamuju. Satuan pegunungan menempati wilayah paling luas yaitu sekitar 70 persen dari total luas wilayah dan umumnya menempati bagian tengah ke timur dengan bentuk memanjang utara selatan, lembah-lembah yang terbentuk merupakan wilayah yang curam. Tabel 2. 3 Jumlah gunung dan nama gunung tertinggi menurut kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Jumlah Gunung Gunung Tertinggi Ketinggian Gunung (m) Majene 11 Seteng 1 001 Polewali 28 Tetuho 1 448 MandarMamasa 31 Mambulilling 2 873 Mamuju 109 Gandang Dewata 3 037 Pasangkayu 14 Pandabatu 284 Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi Sulawesi Barat 2014-2034 C. Geologi Geologi di Sulawesi Barat disusun dari beberapa jenis batuan, yaitu batuan sedimen, malihan, gunung api dan terobosan. Umurnya berkisar antara Mesozoikum sampai Kuarter. Urutan stratigrafi batuan tersebut dimulai dari yang tertua ke yang muda adalah batuan Malihan Kompleks Wana (TRw) yang terdiri sekis, genes, filit dan batusabak. Satuan ini dijumpai pada lembar Mamuju dan Lembar Pasang kayu yang diduga berumur lebih tua dari Kapur dan tertindih tak selaras oleh Formasi Latimojong (Kls) dibagian timur memanjang utara-selatan wilayah Sulawesi barat. Formasi ini terdiri dari filit, kuarsit, batu lempung malih, dan pualam. Satuan batuan ini berumur Kapur. Formasi Latimojong ditindih tak selaras Formasi Toraja pada bagian timur wilayah mamuju dan mamasa yang terdiri dari batu pasir kuarsa, konglomerat kuarsa, kuarsit, serpih dan batu lempung yang umumnya berwarna merah atau ungu, setempat dijumpai batubara. Formasi ini mempunyai mempunyai Anggota Rantepao (Tetr) yang terdiri dari batu gamping numulit berumur Eosen Tengah – Eosen Akhir. Sedangkan pada wilayah pasang kayu formasi Latimojong di tindih tidah selaras batuan gunung api Formasi Lamasi (Toml) dan Formasi Talaya. Formasi Lamasi bersusunan andesit-dasit berumur Oligosen-Miosen Awal. Formasi Talaya bersusunan andesit-basal berumur Miosen Awal-Miosen Akhir. Formasi Lamasi menindih tidah selaras Formasi Toraja yang berumur Oligosen Akhir. Miosen Awal, yang merupakan Batuan gunung api beranggotakan Batu gamping (Tomc), tertindih selaras oleh Formasi Riu (Tmr) yang terdiri dari batu gamping napal. Formasi Riu berumur Miosen Awal – Miosen Tengah dan tertindih tak selaras oleh Formasi Sekala (Tmps) dan Batuan Gunung api Talaya (Tmtv). Formasi Sekala terdiri dari grewake, batu pasir hijau, napal dan batu gamping, bersisipan tufa dan lava yang tersusun oleh andesit – basal. Formasi ini berumur Miosen Tengah – Pliosen dan berhubungan menjemari dengan Batuan Gunungapi Talaya. Batuan Gunungapi Talaya terdiri dari breksi, lava dan tufa yang tersusun oleh andesit – basal. Batuan ini mempunyai Anggota Tuf Beropa (Tmb) dan menjemari dengan Batuan Gunung api Adang (Tma), terutama yang disusun oleh leusit - basal. Sedangkan Pada bagian barat wilayah Kab. Pasangkayu didominasi oleh batuan sedimen Formasi Lariang (Tmpl) dan Formasi Pasang kayu (TQp). Formasi ini merupakan endapan molase terdiri dari konglomerat, batupasir dan batulempung. Batuan berumur Miosen Tengah – Miosen Akhir dan mempunyai hubungan ketidak selarasan dengan batuan yang lebih tua di bawahnya dan juga batuan yang lebih muda di atasnya termasuk Formasi Pasangkayu. Formasi Pasangkayu terdiri dari batu pasir dan batu lempung, setempat ditemukan batu gamping dan konglomerat. Umur formasi ini adalah Pliosene dan ditindih secara tidak selaras oleh satuan aluvial (Qa) yang berumur holosen dan mendominasi bagian barat. Batuan Gunung api Adang berhubungan menjemari dengan Formasi Mamuju (Tmm) yang berumur Miosen Akhir. Formasi Mamuju terdiri atas napal, batupasir gampingan, napal tufaan dan batugamping pasiran bersisipan tufa. Formasi ini mempunyai Anggota Tapalang (Tmmt) yang terdiri dari batugamping koral, batugamping bioklastik dan napal yang banyak mengandung moluska. Formasi Lariang terdiri dari batupasir gampingan dan mikaan, batulempung, bersisipan kalkarenit, konglomerat dan tufa. Formasi ini berumur Miosen Akhir – Pliosen Awal. Pada bagian timur wilayah Sulawesi barat disusun oleh batuan terobosan batolit granit (Tmpi) dengan penyebaran yang cukup luas menerobos semua satuan yang lebih tua (mendominasi bagian utara timur laut atau daerah Mamasa). Batuan ini terdiri dari granitik, diorit, riolit dan setempat gabro. Batuan terobosan berbentuk batolit ini diduga berumur Pliosen. Kearah tenggara wilayah Mamasa, batuannya didominasi oleh batuan epiklastik gunungapi Formasi Loka (Tml). Formasi ini terdiri atas batupasir andesitan, konglomerat, breksi dan batu lanau. Batuan ini mempunyai umur Miosen Tengah – Miosen Akhir. Pada bagian tengah ditempati oleh batuan gunung api Walimbong (Tmpv) yang terdiri atas lava dan breksi. Penyebaran batuan ini cukup luas dan menyebar hingga ke arah tenggara. Batuan ini diduga berumur Mio-Pliosen. Diwilayah Mamuju jumpai batuan Tufa Barupu (Qbt) yang terdiri dari tufa dan lava, yang diduga berumur Pliosen. Sedangkan di bagian barat wilayah Sulawesi barat pada umumnya di susun oleh endapan sedimenter dimana di wilayah mamuju tersingkap Formasi Budongbudong (Qb) yang terdiri dari konglomerat, batupasir, batulempung dan batugamping koral (Ql). Endapan termuda di Lembar ini adalah endapan kipas aluvium (Qt) dan aluvium (Qa) terdiri dari endapan-endapan sungai, pantai dan antar gunung. Sedangkan wilayah Majene dan Polewali Mandar tersusun dari batuan sedimen dari Formasi Mandar. Batuan tersebut terdiri atas batupasir, batu lanau dan serpih serta lensis batubara. Hasil penanggalan menunjukkan bahwa umur formasi ini Miosen Akhir. Selain Formasi Mandar (Mamuju), pada bagian barat juga ditemukan batuan sedimen klastik lainnya (Formasi Mapi/Tmpm) yang tersusun oleh batu pasir, batu lempung, batu gamping pasiran dan konglomerat. Umur dari satuan ini adalah Miosen Tengah – Pliosen. Proses tertonik yang pernah terjadi wilayah Sulawesi Barat menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batuan berumur Eosen Formasi Toraja dan batuan Berumur Miosen Formasi Lariang (Tmpl), pembentukan batuan sedimen molase Formasi Pasangkayu (TQp). Dalam fase tetonik yang berbeda juga menyebabkan perlipatan dan pensesaran pada kelompok batuan volkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps). Secara stratigrafi, kelompok batuan tertua pada Mandala Sulawesi Barat bagian tengah berupa kompleks batuan Metamorf dan endapan plysch Formasi Latimojong (Kls). Secara umum Formasi ini mengalami pemalihn lemah-sedang ; terdiri atas serpih, filit, rijang, marmer dan kuarsit dengan ketebalan tidak kurang dari 1000 m serta diintrusi oleh batuan granitic hingga basaltic baik berbentuk stock ataupun retas . Umur Formasi ini diperkirakan Kapur Akhir dn diendapkan pada lingkungan laut dalam. Bergman, dkk (1996) membagi Sulawesi Bagian Barat menjadi tiga kelompok tektonik yaitu :
a.Fold belt aktif dimana batuan vulkanik yang berumur Pliosen-Miosen menyebar hingga ke selat Makassar
b.Central belt yang terdiri dari Formasi Latimojong sebagai basemen, paparan karbonat dan batuan sedimen klasti yang berumur oligoeosen, sub marin vulkanik yang berumur Miosen.
c.Akresi ophiolit kompleks Lamasi berumur Kapur-Paleogen. Proses tektonik yang pernah terjadi di wilayah ini menyebabkan pemalihan pada kelompok batuan Kompleks Wana (TRw) dan Formasi Latimojong. Perlipatan dan pensesaran pada batu an volkanik seperti Formasi Lamasi (Toml), Formasi Talaya (Tmtv), Formasi Sekala (Tmps). Kelompok Toraja terdiri atas Formasi Bonehau yang terendapkan pada lingkungan laut terbuka. Formasi Kalumpang yang terdiri dari batulempung, batubara, batupasir kaya kuarsa dan sedikit batuan vulkanik menindih tak selaras Formasi Bonehau. Formasi Kalumpang terendapkan pada lingkungan transisi hingga fluvial. Diatas Formasi tersebut terendapkan Formasi Rantepao yang didominasi oleh batugamping berumur Eosen . Pada bagian atas dari kelompok Toraja ini adalah Formasi Batio yang berumur Oligosen dan tersusun oleh napal. Kelompok batuan ini dominan terendapkan pada lingkungn laut dan pada saat bagian barat Sulawesi memisah (rifting) dari Kalimantan. Kelompok Lariang terletak tidak selaras dengan kelompok Toraja di bawahnya. Kelompok Lariang ini terdiri atas Formasi Tabiora yang juga didominasi oleh napal. Diatas Formasi ini terendapkan secara selaras Formasi Lisu yang berumur Miosen Atas. Pada Formasi ini terlihat adanya peningkatan kandungan klastik kasar kea rah selatan. Kelompok batuan ini umumnya tersusun oleh endapan-endapan laut dimana materialnya sebagian berasal dari batuan yang lebih tua.Kelompok batuan tersebut mengalami deformasi sebelum terbentuknya kelompok Pasangkayu. Batuan Kelompok Formasi Pasangkayu berumur Plio-Pleistesen dan didominasi oleh konglomerat yang kaya akan kuarsa. Batuan ini terendapkan pada daerah cekungan foreland pada saat orogenesa ke arah timur. Peta sebaran geologi Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 2.7. D. Hidrologi Provinsi Sulawesi Barat dialiri sejumlah sungai yang tergolong besar, dengan jumlah aliran terbanyak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 5 (lima) aliran sungai. Sungai terpanjang tercatat ada 2 (dua) sungai yakni Sungai Saddang yang mengaliri Kabupaten Tana Toraja, Enrekang, Pinrang dan Polewali Mandar serta Sungai Karama yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju, dengan panjang masing-masing sekitar 150 km (Tabel 2.4). Sumber: RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 Gambar 2. 7 Peta sebaran geologi Provinsi Sulawesi Barat Tabel 2. 4 Sungai Utama Menurut Panjang dan Aliran Sungai di Provinsi Sulawesi Barat Nama Sungai Panjang (km) Lokasi Saddang 150 Tanah Toraja, Enrekang, Pinrang, Polewali Mandar Matakali 28 Polewali Mandar Mambi 95 Polewali Mandar Mandar 90 Polewali Mandar Manyamba 28 Majene Malunda 38 Majene Kaluku 32 Mamuju, Polewali Mandar Karama 150 Mamuju Daerah Aliran Sungai di Sulawesi Barat merupakan ekosistem dengan tingkat kepentingan sangat tinggi dan menjadi isu sentral. Ini terjadi karena Sulawesi Barat dominan dibangun oleh wilayah dengan topografi bergunung dengan curah hujan tinggi, dijejali begitu banyak sungai besar. Sementara, wilayah-wilayah dengan topografi datar yang menjadi andalan perekonomian masyarakat Sulawesi Barat merupakan kawasan/dataran pengaruh banjir dan sedimentasi sungai-sungai besar. Karena itu, ekosistem dan daya dukung wilayah datar ditentukan oleh kualitas ekosistem DAS-DAS besar yang mempengaruhinya. Peta daerah Aliran Sungai Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 2.8 Gambar 2. 8 Peta aliran sungai Provinsi Sulawesi Barat E. Penggunaan Lahan Tutupan lahan wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 didominasi oleh hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering campur, dan hutan lahan kering primer yang secara berurutan masing-masing sebesar 28,54%, 22,73%, dan 19,08% dari total luas wilayah ini (Gambar 2.9). Jenis penggunaan lain yang cukup luas adalah adalah perkebunan, pertanian lahan kering, dan sawah. Peta sebaran tutupan lahan wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 2.10 0 1 0 02 0 03 0 04 0 05 0 0 B a d a n A i r B a n d a r a / P e l a b u h a n B e l u k a r B e l u k a r R a w a H u t a n L a h a n K e r i n g P r i m e r H u t a n L a h a n K e r i n g S e k u n d e r H u t a n M a n g r o v e S e k u n d e r H u t a n R a w a S e k u n d e r P e m u k i m a n P e r k e b u n a n P e r t a m b a n g a n P e r t a n i a n L a h a n K e r i n g P e r t a n i a n L a h a n K e r i n g C a m p u r S a v a n n a / P a d a n g r u m p u t S a w a h T a m b a k T a n a h T e r b u k a T r a n s m i g r a s i 3 5 0 07 0 0 0 1 0 5 0 01 4 0 0 01 7 5 0 02 1 0 0 02 4 5 0 02 8 0 0 03 1 5 0 03 5 0 0 03 8 5 0 04 2 0 0 04 5 5 0 04 9 0 0 05 2 5 0 0 1 2 0 0 0 02 4 0 0 0 03 6 0 0 0 04 8 0 0 0 06 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) Gambar 2. 9 Tutupan lahan wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2018 Dalam perkembangannya, luas kawasan hutan di Indonesia dan khususnya di Provinsi Sulawesi Barat telah mengalami banyak perubahan, sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data spasial dengan mengakomodir proses-proses pengukuhan kawasan hutan seperti tata batas, perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan secara parsial. Luas kawasan hutan di provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 sebesar 1.691.597,71 Ha. Kawasan hutan terluas terdapat di Kabupaten Mamuju yang juga memiliki wilayah administrasi terbesar dengan luas sebesar 504.766.3.19 Ha atau .29,84% dari total luas hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Tabel 2.5). Wilayah kabupaten yang memiliki luas area hutan terendah adalah Majene yang hanya sekirar 5% dari tota l luas hutan di wilayah ini. Peta sebaran kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 2.11 Sumber: RPPLH Provinsi Sulawesi Barat,2019 Gambar 2. 10 Peta sebaran tutupan lahan Provinsi Sulawesi Barat, 2018 Tabel 2. 5 Fungsi dan luas kawasan hutan menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2018 Kabupaten Areal Penggunaan Lain Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan Produksi Konversi Hutan Produksi Terbatas Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam Majene 38.117,81 44.962,15 7.562,24 Mamasa 104.689,93 99.805,18 367,68 50.958,80 63.258,88 Mamuju 122.135,79 130.344,40 40.989,51 10.818,82 85.126,67 71.887,60 Mamuju Tengah 100.346,45 22.368,42 27.620,09 1.101,68 109.165,81 53.511,54 Pasangkayu 128.550,49 95.667,41 2.317,87 8.301,65 54.856,35 612,08 Polman 107.471,82 55.580,29 21.235,67 986,00 Total 601.312,29 448.727,85 70.927,47 20.589,83 328.905,54 190.256,10 Sumber: KLHK Provinsi Sulawesi Barat, 2021 Gambar 2. 11 Peta kawasan hutan Provinsi Sulawesi Barat, 2021 F. Wilayah Rawan Bencana Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah dengan kondisi alam yang kompleks sehingga menjadikan Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah yang berpotensi tinggi terhadap ancaman bencana, khususnya bencana alam. Berdasarkan hasil analisis spasial kerawanan bencana di wilayah ini pada tahun 2018, ditemukan wilayah-wilayah yang potensial rawan bencana dengan tingkat ancaman rendah hingga tinggi (Tabel 2.6). Jenis ancaman bencana alam yang didentifikasi dan memberi dampak area yang paling luas dengan kategori tinggi adalah bencana gempa bumi, diikuti tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, bahaya kekeringan juga dapat berdampak terhadap wilayah yang luas dengan kategori sedang. Peta sebaran wilayah rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 2.12 Tabel 2. 6 Luas area dan kategori dampak menurut jenis bahaya bencana di Provinsi Sulawesi Barat Jenis Bahaya Dampak Bahaya Luas Area (ha) Kategori Banjir 257.959 Tinggi Banjir Bandang 38.956 Tinggi Cuaca Ekstrim 860.706 Sedang Epidemi dan Wabah Penyakit 5.477 Rendah Gelombang ekstrim dan Abrasi 13.040 Tinggi Gempa Bumi 1.624.709 Tinggi Kebakaran Hutan dan Lahan 1.038.088 Tinggi Kekeringan 1.624.229 Sedang Tanah Longsor 1.144.206 Tinggi Tsunami 29.759 Tinggi Sumber: RPPLH Provinsi Sulawesi Barat, 2019 Gambar 2. 12 Peta sebaran wilayah rawan bencana di Provinsi Sulawesi Barat Wilayah rawan bencana sebagaimana yang telah diidentifikasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2014 - 2034 dapat diuraikan sebagai berikut:
a.Rawan Gempa di Kabupaten Mamuju (Kecamatan Tapalang, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Kalukku, kecamatan Simkep, Kecamatan Bonehau, Kecamatan Belang-Belang, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Sampaga); di Kabupaten Mamuju Tengah (Kecamatan Pangale, dan Budong-Budong); Kabupaten Polewali Mandar (Kecamatan-Kecamatan Tutallu, Wonomulyo); Kabupaten Pasangkayu (Bambalamotu, Bambaira, Pasangkayu, Baras, Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Simboro Kepulauan, Tapalang Barat, Sampaga, dan Papalang); Kabupaten Mamuju Tengah (Budong-Budong, Topoyo dan Karossa), Majene (Malunda, Sendana, Pamboang, Banggae) dan Polewali Mandar (Tinambung, Campalagian, Limboro,Balanipa, Luyo,Mapilli, Wonomulyo, Anreapi dan Polewali). b. Tsunami di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budong-Budong); Mamuju (Sampaga, Papalang, Kalukku, Mamuju, Balabalakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang). c. Rawan Longsor di Kabupaten Mamuju (Kalumpang, Bonehau, Kalukku, Simkep, Tapalang Barat), Majene (Ulumanda, Malunda, Tubo, Tammerodo, Pamboang, Banggae), Mamasa (seluruh kecamatan) dan Polewali Mandar(Tutar, Matangnga, Limboro, Allu, Luyo, Anreapi dan Bulo).
b.Rawan Banjir di Kabupaten Pasangkayu (Sarjo, Bambalamotu,Pasangkayu, Lariang, Tikke dan Sarudu), Kabupaten Mamuju (Mamuju, Kalukku, Sampaga, Papalang); Mamuju Tengah (Topoyo dan Budong- Budong, dan Karossa), Majene (Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana dan Malunda) dan Polewali Mandar (Allu, Limboro, Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Binuang dan Polewali).
c.Rawan Abrasi di Kabupaten Pasangkayu (Bambaira, Bambaloka, Pasangkayu, Sarudu, Lariang, Tikke), Mamuju Tengah (Karossa, Topoyo, Budongbudong); Mamuju (Sampaga,Papalang, Kalukku, Mamuju, Bala-Balakang, Simkep, Tapalang Barat dan Tapalang), Majene (Malunda, Sendana, Banggae, Pamboang) dan Polewali Mandar (Tinambung, Balanipa, Campalagian, Mapilli, Wonomulyo, Matakali, Polewali dan Binuang).
d.Kawasan rawan tenggelamnya pantai dan pulau-pulau kecil akibat penurunan permukaan tanah aluvial pantai dan kenaikan permukaan air laut di seluruh pantai Provinsi Sulawesi Barat, di kepulauan BalaBalakang Kabupaten Mamuju dan pulau Lere-Lerekang di Kabupaten Majene Kondisi Demografi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Barat dengan luas wilayah 16.787,18 Km2 memiliki jumlah penduduk sekitar 1.458.606 jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2023), dengan rincian penduduk laki-laki sebanyak 739.649 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 718.957 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 102,9 artinya penduduk laki-laki lebih banyak sekitar 2,9 % dari penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini sebesar 88 jiwa/Km2 dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.58%. Jumlah penduduk di wilayah ini dominan bermukim di Kabupaten Polewali Mandar yaitu 490.493 jiwa atau sekitar 33,63% dari total penduduk Provinsi Sulawesi Barat dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 236 jiwa/km2, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Mamuju Tengah (9,6%) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 51jiwa/km2 (Tabel 2.7) Kepadatan penduduk yang tinggi dan berbeda signifikan dengan kabupaten lainya berada di wilayah kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Majene dengan tingkat kepadatan masing-masing sebesar 236 jiwa/km2 dan 197 jiwa/km2 sedangkan wilayah lainnya <70 jiwa/km2. Tabel 2. 7 Jumlah, sebaran, dan kepadatan penduduk menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Kabupaten Jumlah Penduduk (ribuan jiwa) Sebaran Penduduk(%) Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) Majene 177.390 12,16 197 Polewali Mandar 490.493 33,63 236 Mamasa 166.471 11,41 55 Mamuju 285.616 19,58 58 Pasangkayu 198.608 13,62 68 Mamuju Tengah 140.028 9,6 51 Total 1.458.606 100 88 Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Barat masih relatif tinggi yang berkisar antara 0,97 – 2,92% pertahun. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Pasangkayu dengan rasio kelamin 107,61% dan terendah di Kabupaten Majene dengan rasio jenis kelamin 99,43 (Tabel 2.8). Dari enam wilayah kabupaten, hanya dua wilayah yang memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibanding penduduk perempuan yaitu Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang diindikasan oleh rasio kelamin < 100%. Tabel 2. 8 Laju pertumbuhan dan rasio jenis kelamin penduduk menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Kabupaten Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Rasio Kelamin (%) Majene 0,97 99,43 Polewali Mandar 1,42 99,01 Mamasa 1,08 105,46 Mamuju 1,4 105,28 Pasangkayu 2,92 107,61 Mamuju Tengah 1,99 106,77 Total 1,58 102,88 Struktur usia penduduk di Sulawesi Barat pada tahun 2022 menunjukkan angka terbesar berada pada kelompok usia muda yaitu antara usia 0-49 tahun (Gambar 2.13). Hal itu menunjukkan bahwa rasio ketergantungan penduduk pada usia muda yang cukup tinggi. Piramida penduduk tersebut masih menunjukkan pola pertumbuhan penduduk yang ekspansif. Jumlah penduduk usia yang berada di kelompok usia muda lebih besar dibanding penduduk usia tua menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk yang masih cukup tinggi. Selain itu median umur penduduk Provinsi Sulawesi Barat adalah sekitar 25,32 tahun sehingga dikategorikan sebagai penduduk intermediate. Piramida tersebut menunjukkan pula bahwa jumlah penduduk laki-laki pada tingkatan umur 20 tahun ke atas relatif lebih lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2. 13 Jumlah penduduk menurut struktur kelompok umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Ketenagakerjaan Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 adalah 749.447 jiwa yang didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 439.773 jiwa atau 60,09% dari total angkatan kerja (Tabel 2.9) . Dari jumlah tersebut, 2,34% adalah pengangguran terbuka yang nilainya masih di bawah tingkat pengangguran skala nasional. Angka partisipasi angkatan kerja secara kumulatif sebesar 97,66% yang menunjukkan angka partisipasi di atas angka partisipasi nasional.. Sebagian besar penduduk Provinsi Sulawesi Barat bekerja sebagai kelompok berusaha yang dibantu tenaga tidak tetap/tidak dibayar sebesar 26,98%, disusul sebagai buruh/karyawan/pegawai yang peresentasenya mencapai 21,61% (Gambar 2.14). Penduduk yang bekerja sebagai kelompok berusaha yang dibantu tenaga tidak tetap/tidak dibayar tersebut lebih dominan laki-laki dibanding perempuan (Gambar 2.15). Pekerjaan utama lainnya juga didominasi oleh laki-laki, kecuali pekerja rumah tangga yang menunjukkan perempuan lebih dominan. Tabel 2. 9 Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan utama dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Kegiatan Utama Jenis Kelamin Jumlah Laki-Laki Perempuan Angkatan Kerja 451.280 298.167 749.447 Bekerja 439.773 292.129 731.902 Pengangguran Terbuka 11.507 6.038 17.545 Bukan Angkatan Kerja 63.208 213.972 277.180 Sekolah 28.376 33.450 61.826 Mengurus Rumah Tangga 14.532 168.858 183.390 Lainnya 20.300 11.664 31.964 Jumlah 514.488 512.139 1.026.627 Tingkat partisipasiAngkatan Kerja 97,45% 97,97% 97,66% Tingkat Pengangguran 2,55% 2,03% 2,34% Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2. 14 Persentase jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 0 10002000300040005000 Berusaha sendiri Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Buruh/Karyawan/Pegawai Pekerja bebasdi pertanian Pekerja Bebas di Non Pertanian Pekerja keluarga/tak dibayar 100002000030000400005000060000700008000090000100000110000120000 Jumlah penduduk (jiwa) Laki-laki Perempuan Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.15 Jumlah penduduk menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Sosial A. Pendidikan Pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan kemajuan yang sangat positif. Jenis fasilitas pendidikan yang berada dalam lingkup wilayah ini berupa Taman Kanak- kanak/sederajat sebanyak 844 unit, Sekolah Dasar (SD)/sederajat sebanyak 1492buah, Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP)/sederajat sebanyak 551 buah serta Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat sebanyak 326 buah, dan Perguruan Tinggi sebanyak 28 buah (Gambar 2.16). Secara umum, jumlah guru relatif tinggi dan memenuhi standar rasio guru untuk setiap jenjang pendidikan, bahkan masih lebih rendah dari ketentuan yang dipersyaratkan. Rasio guru tersebut mengindikasikan bahwa jumlah guru pada semua jenjang pendidikan relatif berlebih. Semakin kecil nilai rasio guru dengan siswa akan memiliki makna yang lebih baik. Namun demikian, sesuai Peraturan Pemerintah 74 Tahun 2008 tentang Guru, rasio ideal guru dengan siswa pada sekolah umum adalah 1 : 20 dan sekolah kejuruan dan/atau madrasah adalah 1 : 15. Penetapan rasio tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas pembelajaran dan menghindari terjadinya peningkatan beban guru yang berlebih bila rasio lebih besar atau pemborosan sumberdaya guru bila rasio terlalu kecil. TK/sederajatSD Sederajat SMP SederajatSMA Sederajat Perguruan Tinggi 0 200 400 600 800 0 10 20 301500 3000 4500 6000 7500 15000 30000 45000 60000 75000 90000 105000 120000 135000 150000 165000 180000 100 200 300 400 500 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Jumlah Siswa dan Guru (orang) Jumlah Sekolah dan rasio guru : siswa Sekolah Siswa Guru Rasio Guru:Siswa Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.16 Jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru, dan rasio guru dan murid di Provinsi Sulawesi Barat, 2022/2023 Seluruh kabupaten dalam lingkup Provinsi Sulawesi Barat memiliki fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan SD hingga perguruan tinggi, kecuali kabupaten Mamuju Tengah yang belum memiliki Perguruan Tinggi (Gambar 2.17). Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar merupakan wilayah kabupaten yang memiliki fasilitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang kuantitasnya lebih tinggi dibanding wilayah kabupaten lainnya, kecuali pada jenjang SMA yang jumlahnya lebih tinggi di Kabupaten Mamasa. 02468 10 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 30405060708090 100150200250300350400450 Jumlah Sekolah (unit) SD SMP SMA P T Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.17 Jumlah sekolah dan perguruan tinggi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022. Penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada usia SD atau 7-12 tahun merupakan jenjang usia dengan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) dalam pendidikan paling tinggi yakni masing-masing 95.81 % dan 106,08% (Gambar 2.18). Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar cenderung mengalami penurunan dengan meningkatnya jenjang pendidikan, Kecuali pada APK yang cenderung meningkat pada jenjang SMA. Penurunan angka partisipasi tersebut dapat disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk ikut berkompetisi dalam mendapatkan kesempatan kerja. Walaupun demikian, angka partisipasi kasar yang cenderung lebih tinggi dari angka partisipasi murni mengindikasikan bahwa sebagian penduduk menyadari pentingnya pendidikan sehingga sebagian dari mereka mengikuti pendidikan yang tidak sesuai dengan kelompok umur jenjang pendidikan yang ditentukan . Untuk meningkatkan angka partisipasi penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang layak maka dibutuhkan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan serta kemudahan akses pendidikan bagi seluruh strata masyarakat, khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah. Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.18 Angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) penduduk menurut jenjang pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 B. Kesehatan Dalam bidang kesehatan, Provinsi Sulawesi Barat sudah memiliki beberapa fasilitas kesehatan, diantaranya Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliknik, Puskesmas, dan Puskesmas Pembantu (Gambar 2.19). Puskesmas dan Puskesmas Pembantu merupakan fasilitas kesehatan yang jumlahnya dominan di wilayah ini yang tersebar dan bervariasi pada semua wilayah kabupaten. Fasilitas kesehatan ini merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat hingga ke pelosok-pelosok desa. Setiap wilayah kabupaten telah memiliki rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan bagi puskesmas dan puskesmas pembantu. Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah kabupaten yang memiliki fasilitas kesehatan paling lengkap dengan jumlah desa tertinggi yang memiliki fasilitas kesehatan (Gambar 2.20). Sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan wilayah kabupaten yang jumlah desanya memiliki fasilitas kesehatan terendah. Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.19 Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2021 02468 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 102030405060708090 100110120130140150 Jumlah Fasilitas Kesehatan (unit) Rumah sakit Poliklin ik Puskemas Puskesmas pembantu Apotek Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.20 Jenis dan jumlah desa yang memiliki fasilitas kesehatan menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2021 Tenaga kesehatan yang melayani masyarakat di Provensi Sulawesi Barat hingga tahun 2022 sebanyak 10.724 orang yang sebagian besar merupakan tenaga keperawatan dan kebidanan (Gambar 2.21). Tenaga dokter yang melayani masyarakat pada rumah sakit dan puskesmas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat relatif rendah dan belum tersebar merata pada wilayah Kabupaten (Gambar 2.22). Tenaga kesehatan relatif dominan berada di wilayah Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar . 05 10152025303540 Dokter Psikologi Klinis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Ahli Gizi Tenaga Kesehatan Masyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Keterampilan Fisik Tenaga Keteknisan Medis Teaga Teknik Biomedika 150200250300350400500 1000150020002500300035004000 Jumlah Tenaga Kesehatan (orang) Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.21 Jenis dan jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 05 101520 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 20406080 100120140160180200300400500600700800900100011001200 Jumlah Tenaaga Kesehatan (orang) Dokter Psikologi Klinis Tenaga Keperawatan Tenaga Kebidanan Tenaga Kefarmasian Ahli G izi Tenaga Kesehatan M asyarakat Tenaga Kesehatan Lingkungan Tenaga Keterampilan Fisik Tenaga Keteknisan M edis Teaga Teknik Biom edika Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.22 Jumlah tenaga kesehatan menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Produktivitas A. Tanaman Pangan Komoditi tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Barat meliputi padi, palawija dan hortikultura. Produksi tanaman padi pada wilayah ini pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya dimana produksi padi setara beras mengalami peningkatan sebesar 17,23 persen dari 311.072,46 ton menjadi 364.683,16 ton (Gambar 2.23). Peningkatan produksi tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan produktivitas dan luas panen pada beberapa wilayah. Rata-rata produktitas tanaman padi pada tahun 2022 sebesar 51,03 kuintal/ha yang menurun dari 52,05 kuintal/ha pada tahun 2021. Tanaman palawija yang terdiri dari tanaman jagung dan kedelai pada tahun 2015 menunjukkan produksi masing-masing sebesar 100.811 ton dan 4,218 ton (BPS Sulawesi Barat, 2023). Produksi terbesar kedua jenis komoditas tersebut dihasilkan di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah (Gambar 2.24). Kabupaten Majene dan Mamasa yang produksi jagungnya terendah, tidak memproduksi komoditas kedelai sebagai sumber pangan Majene Polewali Mandar MamasaMamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 0 250 500 750 1000 0 5 10 15 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 27500 30000 32500 35000 37500 40000 50000 100000 150000 200000 250000 30 35 40 45 50 55 60 Luas lahan (ha)Produksi (ton) Produktivitas (kuintal/ha) Luas Panen (ha)Produktivitas (qu/ha) Produksi (ton) Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.23 Luas panen, produktivitas, dan produksi komoditas tanaman padi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 0 5 0 01 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 04 0 0 0 M a je n e P o le w a li M a n d a r M a m a s a M a m u ju P a s a n g k a y u M a m u ju T e n g a h 5 0 0 01 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 0 P r o d u k s i ( t o n ) d a n L u a s a r e a ( h a ) J a g u n g ( to n ) K e d e la i ( to n ) T e g a l/K e b u n ( h a ) L a d a n g /H u m a ( h a ) L a h a n s e m e n ta r a t id a k D iu s a h a k a n ( h a ) Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2.24 Produksi jagung dan kedele, luas tegal/kebun, luas ladang/huma, dan luas lahan yang sementara tidak diusahakan menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 B. Hortikultura Tanaman hortikultura di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan biofarmaka. Tanaman sayuran-sayuran terdiri dari Bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kentang, kubis, tomat, bawang putih, kangkung, kacang panjang, Daun Bawang, Bayam, Buncis, Ketimun, Labu Siam, Petsai/Sawi/ Chinese, Terung, dan Wortel . Cabe rawit merupakan jenis komoditas sayur-sayuran yang paling tinggi produksinya, sedang wortel merupakan komoditas dengan produksi terendah (Tabel 2.10). Wilayah dengan produksi cabai rawit terbesar adalah Kabupaten Mamuju diusul Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Majene, sedang produksi cabe besar yang hanya dihasilkan pada tiga wilayah Kabupaten menujukkan produksi tertinggi di Kabupaten Mamuju disusul Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar (Gambar 2.27). Sedangkan produksi bawang puti teretinggdi dihasilkan di Kabupaten Majene dan produksi bawang merah tertinggi di Kabupaten Polewali MandarJenis sayur-sayuran lain yang tinggi produksinya adalah cabai besar, kacang panjang, dan bawang putih. Semua jenis sayur-sayuran tersebut diproduksi pada lahan seluas 43.831 ha dan luas panen tomat merupakan lahan yang terluas (Tabel 2.11). . Tabel 2. 10 Produksi sayur-sayuran di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Kabupaten Produksi Tanaman Sayuran (kuintal) Bawang Merah Cabai Besar Cabai Keriting Cabai Rawit Kentang KubisTomat Bawang Putih Kangkung Kacang Panjang Daun Bawang BayamBuncis Ketimun Labu Siam Petsai/Sawi/ ChineseTerungWortel Majene 2363 9358 2905 3473 - 1019 495 1197 - 676 450 - 223 1132 Polewali Mandar 1654 1176 544 1087 - 1127 732 875 46 482 10 308 192 190 889 Mamasa 2340 - 16 348 700 94 711 480 703 639 380 331 177 5 - 954 22 88 Mamuju 471 14650 - 20203 - 7301 15180 14750 1285 8965 10175 1490 3280 9820 Pasangkayu 103 - 5.647 5.845 - 2.532 581 5.148 94 570 941 - - 3519 Mamuju Tengah - - 1728 2401 - 2140 1169 1302 232 722 1498 - 558 1232 Total 6.931 25.184 10.840 33.357 700 94 14.830 480 18.860 23.911 2.037 11.746 187 13.377 1.682 5.205 16.614 88 Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 2. 11 Luas panen tanaman sayur-sayuran menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Kabupaten Luas panen tanaman sayur-sayuran (Ha) Bawan g Merah Cabai Besar Cabai Keriting Cabai Rawit Kentang KubisTomat Bawang Putih Kangkung KacangPanjang Daun Bawang BayamBuncis Ketimun Labu Siam Petsai/Sawi/ ChineseTerungWortel Majene 76 90 38 83 93 42 48 - 58 28 - 8 39 Polewali Mandar 134 103 76 93 75 123 93 12 69 3 30 11 45 88 Mamasa 22 - 3 38 7 10 34 11 48 47 35 58 25 1 - 97 4 10 Mamuju 350 4230 - 4320 4.630 4.845 4.590 415 4.865 4.725 465 3.040 4.550 Pasangkayu 7 - 59 68 27 43 46 2 52 8 - - 28 Mamuju Tengah 1 - 55 53 34 68 51 23 43 41 - 55 34 Total 590 4423 231 4655 7 10 4.893 11 5.169 4.875 487 5.145 28 4.833 476 3.245 4.743 10 Tanaman biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Produksi tanaman biofarmaka di Provinsi Sulawesi Barat terdapat pada semua wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten Pasangkayu dan Kabupaten Mamasa yang tidak menghasilkan jenis tanaman ini, dengan jenis dan tingkat produksi yang bervariasi, dimana Kabupaten Mamuju Tengah merupakan wilayah kabupaten yang jumlah jenis dan produksi tanaman biofarmakanya paling rendah (Gambar 2.25). Kabupaten Kabupaten Mamuju merupakan wilayah yang tingkat produksinya paling tinggi meliputi jahe, laos, kencur, kunyit, temu lawak, dan mengkudu. Rendahnya jumlah jenis dan produksi biofarmaka di Kabupaten Mamuju Tengah dan tingginya produksi di Kabupaten Mamuju diakibatkan oleh faktor luas lahan. Kabupaten Mamasa memiliki lahan produksi biofarmaka jahe yang relatif sempit dibandingkan dengan luas lahan produksi di Kabupaten Mamuju (Gambar 2.26). 0 200400600800 100012001400 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 150030004500600075009000 105001200020000400006000080000 100000120000140000160000180000200000 Produksi (kg) Jahe Laos Kencur Kunyit Tem ulawak Lempuyang Se rai Kapulaga Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2. 25 Produksi tanaman biofarmaka menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 0 200400600800 1000 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 12002400360048006000720084009600 10800150003000045000600007500090000 105000 Luas area (m 2 ) Jahe Laos Kencur Kunyit Tem ulawak Lempuyang Se rai Kapulaga Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2. 26 Luas lahan panen tanaman biofarmaka menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Jenis tanaman biofarmaka yang paling banyak dihasilkan di Provinsi Sulawesi Barat adalah jahe, dimana dari 97.976 m2 luas panen mampu menghasilkan sebanyak 920.124 kg jahe pada tahun 2022 (Gambar 2.30). Tingginya produksi jenis tanaman ini dipengaruhi oleh tingginya luas lahan panen dibandingkan dengan jenis tanaman biofarmaka lainnya. Jenis tanaman lain yang cukup tinggi produksinya adalah lempuyang, laos, dan temulawak yang diproduksi pada semua wilayah kabupaten. Ketiga jenis tanaman biofarmaka ini memiliki juga lahan panen yang cukup luas sehingga berimplikasi terhadap produksi jenis tanaman tersebut. 0 100200300400500600700800900 1000 Jahe/ Ginger Kapulaga/ Java Cardamon Kencur/ East Indian Galangal Kunyit/ Turmeric Laos/Lengkuas/ Galanga Lempuyang/ Zingiber Aromaticum Mengkudu/ Indian Mulberry Sambiloto/ King of Bitter Sambiloto/ King of Bitter Temulawak/ Java Turmeric Jeruk Nipis/ Lime Serai/ Lemongrass Serai 100002000030000400005000060000700008000090000 100000150000200000250000 Luas Panen (ha) dan Produksi (kg) Luas Panen Produksi (ton) Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2022 Gambar 2. 27 Luas panen dan produksi tanaman biofarmaka di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Komoditi hortikultura berupa buah-buahan di Provinsi Sulawesi Barat yang produksinya paling tinggi pada tahun 2022 adalah pisang yaitu sebesar 457.885 kuintal dan terendah adalah markisa sebesar 200 kuintal (Gambar 2.31). Jenis buah-buahan lain yang besar produksinya adalah durian sebesar 158.819 kuintal, jeruk sebesar 136.660 kuintal, jeruk keprok sebesar 135.365 kuintal, duku sebesar 108.854 kuintal dan mangga sebesar 56.031kuintal. Jenis buah-buahan pisang dengan tingkat produksi tertinggi dihasilkan pada semua wilayah kabupaten dengan tingkat produksi tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah (Tabel 2.12). Daerah lain yang tingkat produksi pisangnya tinggi adalah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar. Durian yang merupakan jenis buah-buahan yang juga tinggi produksinya dihasilkan di semua kabupaten, kecuali Kabupaten Mamasa, dan Mamuju Tengah dan Polewli Mandar merupakan wilayah yang produksinya dominan. Jeruk siam dihasilkan dari pada semua wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten Mamasa produksinya dominan pada Kabupaten mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu. Dukuh yang juga merupakan buah-buahan yang cukup tinggi produksinya dihasilkan pada semua wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten Mamasa, dengan tingkat produksi yang dominan di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. C. Peternakan Populasi ternak yang diproduksi di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari sapi potong, kerbau, kambing, kuda, dan babi. Produksi ternak di wilayah ini pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2021. Jenis ternak yang diproduksi didominasi oleh populasi kambing dan babi yaitu masing-masing sebesar 200.998 ekor dan 169.546 ekor (Gambar 2.29). Populasi kambing dengan produksi tertinggi tersebut dominan pada wilayah kabupaten Polewali Mandar, sedang ternak babi dominan di Kabupaten Mamasa (Gambar 2.37). Populasi sapi potong yang juga cukup tinggi populasinya dominan dihasilkan di Kabupaten Polewali Mandar. Tabel 2. 12 Jenis dan Produksi buah-buahan menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Kabupaten Produksi Buah-buahan (kuintal) ManggaDurian Jeruk Siam PisangPepaya SalakDuku Rambutan Alpukat BelimbingJambu AirJambu Biji JerukBesar MarkisaNangka/ Cempedak NenasPe tai SawoSirsakSukun Buah Naga Lengkeng Majene 190.967 21.660 176 232.517 31.066 3 55.384 1.868 204 55 771 69 2.343 - 21.172 14.886 1.424 15.409 7 - Polewali Mandar 28.031 69.698 550 31.483 22.155 469 12.962 21.317 679 966 865 956 - 1.395 3.749 278 511 2.288 2.167 306 Mamasa 34 - - 4.270 - - - - 1.328 - - - - 715 - 174 - - - - Mamuju 2.897 9.607 55 7.505 10.738 104 68 566 135 - 324 421 193 - 293 972 182 333 - - Pasangkayu 10 8.112 55.333 3.356 818 76 - 5.360 79 - 68 17 8 236 886 278 68 71 - - Mamuju Tengah 1.274 126.183 158.804 948.369 2.441 198 622 34.635 909 73 951 1.153 288 74 20.812 1.432 133 470 230 386 2.133 58 Total 223.213 235.260 214.918 1.227.500 67.218 850 69.036 63.746 3.334 1.094 2.979 2.616 2.832 2.420 46.912 18.020 133 470 2.415 18.487 4.307 364 Gambar 2. 28 Jenis dan produksi ternak di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 0 50 100150200 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 500 100015002000250030003500400045005000550060006500700075008000850090009500 100002000030000400005000060000700008000090000 100000110000120000 Produksi (ekor) Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Babi Gambar 2. 29 Jenis dan produksi ternak menurut wilayah kabupatendi Provinsi Sulawesi Barat, 2022 Populasi unggas di Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik dan itik manila pada tahun 2022 didominasi oleh populasi ayam kampung (Gambar 2.38). Populasi ayam kampung tersebut paling tinggi dihasilkan di Kabupaten Polewali Mandar dan dua wilayah lainnya yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju. Jenis unggas laun yang cukup dominan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah ayam pedaging yang dominan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamuju, dan Kabupaten Pasangkayu. Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 Gambar 2. 30 Populasi Ternak Unggas di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 05 101520 Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Pasangkayu Mamuju Tengah 3040506070 100200300400500600700800900 10001100120013001400150016001700180019002000 Produksi (x 1000 ekor) Ayam kampung Ayam Petelur* Ayam Pedaging* Itik dan Itik manila Gambar 2. 31 Populasi Ternak Unggas menurut wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2022 (* = data sebaran berdasarkan data tahun kondisi ternak unggas 2020) Isu Strategis dalam Pengembangan Kawasan Pertanian Pembangunan pertanian haruslah direncanakan secara sistematis agar dapat dijalankan secara efektif dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk masterplan pertanian yang pada hakikatnya adalah pedoman yang menjadi arah bagi kebijakan pertanian pada jangka menengah atau panjang. Masterplan pertanian merupakan grand desain yang disusun berdasarkan analisis yang mendalam tentang potensi, peluang, permasalahan, dan isu-isu pertanian yang sedang dan akan dihadapi pada masa mendatang. Sejumlah isu mutakhir harus dipertimbangkan dalam menentukan rencana pembangunan pertanian, yaitu swasembada, daya saing produk berstandar internasional, diversifikasi pangan, dan kesejahteraan masyarakat petani. Pembangunan pertanian juga mempunyai sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan agar dapat mewujudkan tujuan dan target pembangunan. Permasalahan tersebut bersumber dari faktor internal sumberdaya pertanian, antara lain kondisi lahan yang semakin sempit, infrastruktur yang kurang baik, keterbatasan penyediaan dan penggunaan benih unggul, kelembagaan pertanian yang belum dapat dikelola dengan baik, sumberdaya manusia (SDM) yang masih rendah, dan kapasitas dan akses permodalan yang sering kali mengalami hambatan. Hal tersebut menyebabkan pencapaian tujuan pembangunan pertanian seringkali tidak sesuai harapan. Pertanian sebagai salah satu sektor utama sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat. Berdasarkan fakta, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat senantiasa meningkat dan menggembirakan sejak terbentuknya provinsi ini hingga tahun 2010 yang sempat mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu 15,90% pada semestrer I tahun 2010. Namun selama periode 2010 hingga 2018 pertumbuhan ekonomi daerah ini berfluktuasi yang cenderung menurun sebesar 11,91 persen pada tahun 2010 turun hingga 6,23 persen pada tahun 2018. Kondisi tersebut disebabkan dampak dari melambatnya sektor utama, termasuk pertanian. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat salah satunya sangat dipengaruhi oleh komoditas perkebunan yaitu sawit, ketika kebijakan eksport ke Uni Eropa mendapat hambatan maka sangat berdampak pada pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat. Untuk itu perlu memaksimalkan berbagai potensi komoditi selain sawit yang ada di Sulawesi Barat serta peningkatan sektor industri pengolahan berbasis UMKM. Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang investasi yang besar, ketersediaan infrastruktur pendukung, dan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Tingkat daya saing Provinsi Sulawesi Barat yang masih rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia yang pada tahun 2018 masih berada pada posisi ke-31 secara nasional tahun 2018, perlu terus ditingkatkan. Beberapa kendala dalam meningkatkan daya saing di Sulawesi Barat yaitu berkaitan dengan permasalahan infrastruktur dasar serta kualitas hidup yang masih cukup rendah, berbagai potensi yang besar di Sulawesi Barat juga belum mampu dioptimalkan dan dikelola dengan baik. Produk yang dihasilkan masih sebatas produk primer yang langsung dijual dan sebagian besar belum melalui proses industrialisasi. Hal itu berdampak pada rendahnya nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan serta produk lainnya. Disamping itu, kualitas dari tenaga kerja kita masih perlu mendapat perhatian lebih untuk meningkatkan daya saing. Arah dan Kebijakan
a.Visi Pengembangan Kawasan Kawasan pertanian berbasis Korporasi memiliki visi “ Kawasan Pertanian yang Mandiri dan Modern “ Visi ini menggambarkan bahwa kawasan pertanian berbasis koorporasi ini akan menjadi suatu kawasan baik aktifitas ekonomi dan pengelolaan kelembagaan senantiasa menerapkan teknologi modern untuk senantiasa tetap mampu bersaing di era globalisasi dan menjadi suatu kawasan yang mandiri secara ekonomi.
b.Misi Pengembangan Kawasan Untuk mewujudkan visi mandiri dan modern dari kawasan pertanian memiliki misi yaitu;
1. 1.Melaksanakan peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat di dalam kawasan dalam bidang pertanian modern.
2. 2.Meningkatkan koneksitas dengan pemerintah daerah dan pusat, swasta, BUMN dan lembaga lainnya untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kawasan pertanian sekaligus mendorong peningkatan perekonomian kawasan.
3. 3.Menerapkan teknologi modern di dalam kegiatan budidaya tanaman di setiap aktifitas di dalam kawasan pertanian untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha di dalam kawasan pertanian.
4. 4.Mengembangkan pengelolaan pertanian secara terpadu dan modern untuk meningkatkan kemanfaatan sumberdaya yang terdapat di dalam kawasan pertanian.
5. 5.Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan perdesaan melalui pendirian lembaga koorporasi petani yang mandiri dan modern.
c.Keterkaitan Dengan Program Prioritas Program Prioritas (RPJMN) 2020-2024 yang ingin mewujudkan masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi, pembangunan kewilayahan, pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur dan pembangunan hukum pertahanan dan keamanan Program Kementerian Pertanian untuk mempercepat swasembada pangan dilakukan dengan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan melalui pengembangan kawasan pertanian dengan menumbuhkan kelembagaan ekonomi petani melalui koorporasi petani berdasarkan peraturan pemerintah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 dan Peraturan Menteri pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018.Program ini merupakan program prioritas dari kemeneterian pertanian. Program ini sesuai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022, di mana di dalam RPJMD penjabaran dari visi dan misi program Gubernur dengan arah kebijakan yaitu mewujudkan pemerintah yang bersih, modern dan terpercaya, Membangun dan menguatkan koneltivitas antara wilayah berbasis unggulan strategis dan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Arah dan kebijakan ini dituangkan dalam bentuk program di bidang sektor pertanian dan peternakan. Teori lokasi merupakan salah satu teori dasar yang perlu dipahami dalam perencanaan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan pertanian Dalam buku Metode Perencanaan Pertanian, 2014, dijelaskan bahwa pemilihan lokasi kawasan pertanian selain ditentukan oleh kesesuaian kondis agroekosistem terhadap pengembangan komoditas, juga ditentukan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan bahan baku lokal, volume permintaan lokal dan permintaan dari luar, bahan baku dan hasil produksi atau output baik berupa barang atau jasa yang dapat dipindahkan akibat adanya permintaan dari dalam maupun luar. Berkaitan dengan hal ini, biaya transportasi dan transaksi karena adanya jarak, dan infrastruktur atau prasarana ekonomi dan aksesiblitas lokas menjadi salah satu topik yang juga dibahas dalam teori lokasi. Teori lokasi berkembang sejak awal abad 19 dan terdapat tiga tokoh atau pencipta landasan teori lokasi, yaitu Von Thunen, Weber dan Christaller.
a.Teori Lokasi Von Thunen Von Thunen adalah ahli ekonomi pertanian Jerman yang membuat teori tentang lokasi pertanian. Sebagai Bapak dari teori lokasi atau kawasan pertanian, pada tahun 1826 Von Thunen mengidentifikasi perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan. Menurut Von Thunen, tingkat sewa lahan paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Hubungan sewa lahan dengan jarak kepasar dengan menggunakan kurva permintaan, dimana perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Teori ini menjadi acuan penting dalam pengembangan wilayah terutama dalam menentukan berbagai kegiatan perekonomian. Berdasarkan teori ini dapat ditentukan berbagai zonasi (zoning) atau pewilayahan kawasan termasuk kawasan pertanian. Dalam perkembangan saat ini, terdapat beberapa kelemahan teori ini diantaranya : 1) kemajuan transportasi dapat menghemat banyak waktu dan biaya; 2) beberapa daerah tidak lagi hanya hanya memiliki satu pusat pasar saja tetapi terdapat dua atau lebih pusat pasar; 3) adanya berbagai bentuk pengawetan dan pengolahan produk pertanian yang mencegah risiko busuk pada pengiriman jarak jauh; 4) kondisi topografi setiap daerah berbeda-beda, sehingga hasil pertanian yang akan dihasilkanpun akan berbeda; 5) dalam perkembangannya sebuah wilayah atau sebuah negara yang menjadi wilayah atau negara industri mampu membentuk kelompok produksi sehingga tidak terpengaruh pada kota; 6) pengusahaan komoditas berkembang sehingga antara produksi dan konsumsi dapat membentuk usaha bersama menyangkut pemasarannya (perkembangan diversifikasi vertikal dan horisontal).
b.Teori Lokasi Weber Alfred Weber pada tahun 1909 melakukan analisis tentang lokasi kegiatan industri. Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip minimisasi biaya, yaitu lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dengan total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber ada tiga faktor yang memengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku. Biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Jadi, titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transpotasi dipengaruhi oleh berat lokasional (berat to tal semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah be output yang akan dibawa ke pasar). Berat total itu terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pabrik seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan penolong dan lain-lain yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Dipandang dari segi tata guna lahan, model Weber berguna untuk merencanakan lokasi industri dalam rangka menyuplai pasar wilayah, pasar nasional dan pasar dunia. Dalam model ini, fungsi tujuan biasanya meminimumkan ongkos transportasi sebagai fungsi dari jarak dan berat barang yang harus diangkut (input dan output). Model ini memiliki kelemahan terutama pada asumsi biaya transportasi dan biaya produksi yang bersifat konstan, tidak memerhatikan faktor lain seperti adanya kelembagaan dan terlalu menekankan pada posisi lokasi input.
c.Teori Lokasi Christaller Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Teori Christaller dikenal dengan dengan teori model tempat sentral (central place model theory). Christaller mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat kota. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang produktif, dengan tempat sentral merupakan pusat kota. Berdasarkan prinsip aglomerasi, ekonomi kota kecil bergantung pada tersedianya dan adanya kegiatan \ ada pada kota besar. Dalam hubungan antara kota dengan rumah tinggal, Christaller mengatakan bahwa rumah tangga memaksimalkan kegunaan kepuasan dalam rangka pemilihan tempat tinggal atau permukiman. Salah satu hal penting yang banyak dibahas dalam teori lokasi Christaller adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik, dimana orang ingin mendatangi. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. 3.2 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah Pengembangan kawasan pertanian memiliki model-model atau kerangka operasional pengembangan kawasan berdasarkan konsep pengembangan dalam teori pembangunan wilayah. Pengembangan kawasan ditujukan sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Menurut Undang- Undang nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan (Bappenas, 2006): 1) pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; 2) pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; 3) pengembangan wilayah terpadu (menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal); 4) pengembangan wilayah berdasarkan klaster dengan tujuan: a) memperoleh manfaat kesejahteraan; kesempatan kerja, dan ekspor; b) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; c) berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional; d) berkembangnya infrastruktur pendukung; e) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerja sama, dengan biaya transaksi yang rendah; f) tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya; (g) berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan. Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan Menurut Hanafiah (1999) dalam Metode Perencanaan Pertanian, komoditas unggulan yang dikembangkan setidaknya dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: 1) komoditas unggulan basis ekonomi dan (2) komditas unggulan nonbasis ekonomi. Komoditas unggulan basis ekonomi adalah komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan ekonomi dan berorientasi pasar lokal, regional, nasional, maupun internasional. Konsep efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif menentukan pertumbuhan komoditas basis ekonomi melalui kemampuannya bersaing di pasar nasional dan internasional. Komoditas unggulan nonbasis ekonomi adalah komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan stabilitas sosial, ekonomi dan politis yang lebih berorientasi bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pasar dalam negeri sendiri. Komoditas ini dikenal sebagai komoditas strategis. Selanjutnya Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian menentukan kelompok komoditas kawasan pertanian : (1) kawasan tanaman pangan; (2) kawasan hortikultura; (3) kawasan perkebunan; dan (4) kawasan peternakan. Mengingat rancang bangun kawasan yang disusun merupakan Master Plan Pengembangan kawasan pertanian, sehingga penting diketahui kawasan pertanian untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura. a. Kawasan Tanaman Pangan Kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial namun terhubung dengan aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan tanaman pangan dalam aspek luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan adalah: padi, jagung, dan ubi kayu minimal 5.000 hektar; kedelai minimal 2.000 hektar; kacang tanah minimal 1.000 hektar; serta kacang hijau dan ubi jalar minimal 500 hektar. Disamping aspek luas agregat, kriteria khusus kawasan tanaman pangan juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas. b. Kawasan Hortikultura Kawasan hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan hortikultura dapat meliputi kawasan yang telah eksis maupun lokasi baru yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias. Konsep Pengembangan Kawasan Pertanian Daryanto dan Hafizrianda (2010), menyatakan bahwa pendekatan pengembangan wilayah dengan berbasis pada komoditas unggulan dengan kriteria : sebagai penggerak ekonomi wilayah, memiliki keterkaitan kedepan kebelakang (forward and backward linkages), memiliki daya saing (competitiveness) dengan komoditas lain di pasar domestik dan ekspor, memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah lain (regional linkages), memiliki status penggunaan inovasi teknologi yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dapat bertahan dalam jangka panjang (siklus pertumbuhan), tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal, didukung oleh multi kebijakan, dan pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam. Artinya pemwilayahan komoditas pertanian disusun dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan, manusia, dan infrastruktur yang tersedia agar diperoleh produk pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis (Hartomi dan Suhardjo, 2001) Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian adalah pendekatan sistem agribisnis dengan sasaran : 1) meningkatnya kuantitas produksi, kualitas produk dan kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan; 2) meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengembangan komoditas unggulan. Pengembangan komoditas pertanian dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang meliputi aspek pengadaan input produksi, proses produksi komoditas, aspek pemasaran, pengolahan komoditas, serta aspek penyuluhan dan permodalan. Kawasan Pertanian tersebut dibangun melalui pendekatan agribisnis dengan orientasi produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan local serta untuk memenuhi permintaan pasar terutama pasar ekspor. Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan pertanian tersebut lebih diarahkan untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing melalui peningkatan kuantitas produksi dan produktivitas melalui berbagai instrumen mencakup perluasan areal, penggunaan benih/bibit unggul, aplikasi teknologi budidaya, pengairan dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek hulu (benih/bibit unggul) dan aspek budidaya (kuantitas produksi), serta tetap mengedepankan aspek kualitas dan efisiensi. Sedangkan kawasan pertanian hortikultura dengan komoditas sayuran dan buah unggulan yang bernilai tinggi dan diminati pasar, diarahkan menjadi pemasok permintaan pasar lokal dan internasional. Keterpaduan kegiatan yang dibangun lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing produk melalui peningkatan produksi dan kualitas produk, kontinuitas ketersediaan produk, pengolahan pasca panen dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek budidaya (praktik GAP) dan aspek pasca panen (pengolahan, penyimpanan dan peningkatan kualitas). Mengacu Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, pendekatan pembangunan pertanian ke depan menitikberatkan pada pengembangan kawasan pertanian yang meliputi Sentra Pertanian dan Kawasan Pertanian. Sentra Pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu, sentra merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra terdapat suatu kesatuan fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta SDM, yang berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Selanjutnya Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaan terdiri dari: a) Kawasan Pertanian Nasional; b) Kawasan Pertanian Provinsi; dan c) Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kawasan pertanian yang akan dikembangkan di Jawa Timur merupakan kawasan pertanian tingkat provinsi dengan penetapan Gubernur. Kawasan Pertanian Provinsi memiliki kriteria: 1) memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi provinsi; 2) difasilitasi oleh APBD provinsi dan atau dapat didukung APBN sebagai pendamping (untuk provinsi yang mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional); 3) mengembangkan komoditas unggulan provinsi dan / atau 40 komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. 3.1.5. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian Penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian merupakan tahap awal serangkaian proses dan kegiatan pembangunan pada kawasan pertanian, dan mencakup serangkaian proses sebagai berikut: 1) penentuan komoditas prioritas; 2) penentuan lokasi kawasan pada kabupaten/kota; 3) penyusunan Master Plan pengembangan kawasan pertanian; 4) penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan pertanian; 5) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan pertanian lingkup provinsi; dan 6) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan, perencanaan dan pemilihan atau penentuan komoditas unggulan dan lokasi kawasan komoditas unggulan pertanian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: 1) ditetapkan komoditas unggulan pada kabupaten/kota tertentu dan selanjutnya dilakukan penetapan lokasi kawasan pengembangannya (Ratnawa et.al. 2000 dan 2001); 2) dilakukan pemilihan komoditas unggulan secara nasional untuk ditetapkan, selanjutnya dilakukan pemilihan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sebagai dasar penetapan kawasan pengembangan seperti yang dilakukan oleh Siregar et.al.

(2003); 3) berdasarkan komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas kawasan pengembangannya seperti yang dilakukan oleh Setiyanto et.a (2012) dan Tim Biro Perencanaan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dan Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (2012 dan 2013); dan 4) ditetapkan dahulu lokasi kawasan selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas komoditas unggulan yang aka dikembangkan untuk ditetapkan. Berdasarkan Permentan 50 Tahun 2012, secara skematis metode penetapan lokasi pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan dua metode, yaitu: 1) pola pengembangan kawasan yang sudah ada; dan 2) pola pengembangan kawasan baru. Penentuan kawasan baru dapat didasarkan pada komodi yang potensial, dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk mendukung pengembangan komodi tersebut (commodity driven). Ada kalanya lokasi potensial sudah ada, namun belum terdapat komoditas yang layak untuk dikembangkan. Secara nasional, komoditas unggulan yang dikembangkan dalam bentuk kawasan pertanian 40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019. Arah dan kebijakan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura unggulan sesuai Permentan Nomor 50/2012, kawasan pertanian diklasifikasikan dalam tiga kategori : 1) kawasan belum berkembang; 2) kawasan yang cukup berkembang; 3) kawasan telah berkembang. Selanjutnya proses pengembangan kawasan dikelompokkan dalam lima kelompok : l) tahap inisiasi; 2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; 3) tahap pengembangan kawasan; 4) tahap pemantapan kawasan; dan 5) tahap perluasan dan integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbedabeda tergantung pada keterkaitan antar sentra pertanian, kekuatan subsistem agribisnis yang ada (hulu, produk dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan. Kerangka Pemikiran Master Plan pengembangan kawasan pertanian adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian nasional di tingkat provinsi. Kerangka pikir dalam penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian memiliki keterkaitan berbagai dokumen pengembangan kawasan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat 2011 – 2031 yang membagi kawasan budidaya untuk komoditas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2014-2019 yang memuat pembagian kawasan agropolitan. Penyusunan Master Plan ini juga mengakomodir rencana aksi pengembangan kawasan dari kabupaten/kota. Sebagai rancang bangun dan instrumen perencanaan kabupaten/kota, rencana aksi (action plan) menjabarkan secara lebih operasional Master Plan yang telah disusun dan menjadi rencana detail kawasan pertanian di kabupaten/kota yang disusun setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks rencana program yang komponen isinya mencakup: 1) jenis kegiatan dan volume; 2) lokasi (kecamatan / desa); 3) jadual pelaksanaan; 4) satuan kerja pelaksana; 5) proyeksi kebutuhan dan sumber pendanaan; 6) indikator ouput dan outcome. Secara ringkas kerangka pemikiran Masterplan Pengembangan Kawasan Pertanian Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 3.1. Analisis Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasil Korporasi Petani Analisis Kondisi Eksisting Analisis Potensi Analisis Gap (kesenjangan) Analisis Stuktur dan Pola Ruang Analisis Road Map Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan Petunjuk Teknis Identifikasi Karakteristik wilayah Kondisi Umum Wilayah (Geografi, Biofisik, Deografi, dan Sosial Budaya) Isu Strategis Pengembangan Pertanian Wilayah Arah kebijakan Pengembangan Kawasan Pernian Berbasis Korporasi Petani Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Visi Pengembangan Kawasan Misi Pengembangan Kawasan Tujuan dan Sasaran Arah Program dan Kegiatan Output dan Outcome Gambar 3. 1 Diagram alir kerangka pemikiran penyusunan master plan kawasan pertanian berbasis korporasi petani Provinsi Sulawesi barat Aspek teknis meliputi penentuan komoditas, penentuan dan penetapan wilayah, dan aspek yang terkait dengan teknologi produksi. Di samping itu, jenis komoditas yang dikembangkan di kawasan juga sangat menentukan. Komoditas pertanian yang berbeda mempunyai potensi permasalahan yang berbeda. Kawasan pertanian didominasi oleh petani berlahan sempit sebagai produsen utama komoditas pertanian di kawasan. Pengembangan kawasan pertanian akan melibatkan sejumlah besar petani produsen. Karena itu, aspek sosial ekonomi di dalam kawasan menjadi penting untuk dimonitor dan dievaluasi. Kelembagaan utama yang ada di dalam kawasan pertanian adalah kelembagaan korporasi petani itu sendiri. Korporasi petani merupakan kelembagaan baru yang diintroduksi di dalam kawasan. Lembaga ini menyangkut banyak elemen kelembagaan dan organisasi yang telah ada, seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dan sejenisnya. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam tahapan Penyusunan Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilakukan untuk keperluan pemetaan kondisi dan persebaran lahan pertanian eksisting dan status lahan. Data yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berupa data primer dan data sekunder. Survei Primer Survei primer ini dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang bersifat primer, yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari lapangan. Teknik untuk mendapatkan data tersebut adalah dengan survey lahan, observasi, pengukuran, perhitungan serta wawancara. Kegiatan ini terutama bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan yang spesifik di wilayah studi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui :
1. g.Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penyebaran angket, temu wicara, wawancara orang perorang, dan lain sebagainya untuk menjaring aspirasi masyarakat terhadap kebutuhan yang diatur dalam Masterplan Kawasan Industri serta kepada pihak yang melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan Pengenalan kondisi fisik secara langsung melalui peninjauan lapangan serta Metode Overlay guna memadukan data-data dasar yang diperoleh dari hasil survey dan investigasi lapangan Pengumpulan data dilakukan melalui survei lapangan yang bertujuan untuk melakukan survei lingkungan, topografi, hidrologi, ekonomi, sosial, penggunaan lahan, dan aksesibilitas. Hasil survei lapangan ini menjadi bahan dalam perencanaan teknis dan penggambaran. Survei Sekunder Survey sekunder ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang bersifat sekunder, yaitu data-data yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh dinas- dinas maupun instansi sektoral yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, quesioner maupun dengan mereproduksi data yang ada. Data sekunder yang harus dikumpulkan meliputi :
2. h.Peta-peta rencana kawasan yang terkait dengan kebijakan kewilayahan Data dan informasi, meliputi : 1) data wilayah administrasi; 2) data fisiografis; 3) data kependudukan; 4) data ekonomi dan keuangan; 5) data ketersediaan prasarana dan sarana ; 6) data peruntukan ruang; 7) data penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan; 8) data jenis dan bidang usaha industri, khususnya terkait pertambangan dan turunannya; 9) peta dasar rupa bumi dan peta tematik yang dibutuhkan, penguasaan lahan, penggunaan lahan, peta peruntukan ruang, pada skala atau tingkat ketelitian minimal peta 1:10.000.
3. i.identifikasi masalah dari masing-masing sub kawasan/zona peruntukan pertanian serta kondisi fisik (ketersediaan prasarana dan sarana, konflik masyarakat, dampak lingkungan);
4. j.kajian dampak terhadap kegiatan yang ada atau akan ada di zona yang bersangkutan;
5. k.standar teknis dan administratif yang dapat dimanfaatkan dari peraturan- perundangundangan nasional maupun daerah;
6. l.peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan lahan dan bangunan, serta prasarana di wilayah perencanaan; dan Tingkat akurasi data, sumber penyedia data, kewenangan sumber atau instansi penyedia data, tingkat kesalahan, variabel ketidakpastian, serta variabel- variabel lainnya yang mungkin ada, perlu diperhatikan dalam pengumpulan data. Data dalam bentuk data statistik dan peta, serta informasi yang dikumpulkan berupa data tahunan (time series) minimal 3 tahun terakhir dengan kedalaman data setingkat kecamatan. Data dan informasi yang diperoleh dari survei primer dan sekunder, biasanya masih bersifat kasar, yang mana masih diperlukan adanya pengolahan lebih lanjut sehingga data dan informasi yang disajikan lebih informatif serta mudah dibaca dan dipahami. Adapun teknik pengolahan dan penyusunan data didasarkan pada jenis dan sifat data bersangkutan, antara lain:
  1. 1.Data yang sifatnya kuantitatif, diolah dan disusun dengan tabulasi, yang dalam penyajian akhir berupa tabel-tabel, grafik maupun uraian.
  2. 2.Data yang bersifat kualitatif, diolah dan disusun secara deskriptif, yaitu berupa uraian yang menerangkan keadaan data tersebut.
  3. 3.Data yang sifatnya menunjukkan letak, diolah dan disusun dengan menggunakan peta data
  4. 4.Data yang sifatnya menunjukkan suasana, diolah serta disusun yang berupa foto-foto serta uraian-uraian Metode Analisis Secara umum analisis yang digunakan dalam Penyusunan Master Plan kawasan pertanian berbasis korposi petani dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Metode Analisis Data Metode Kualitatif Metode ini digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk non numerik atau data yang tidak dapat diterjemahkan dalam bentuk angka-angka, misalnya data mengenai keadaan sosial masyarakat, politik, kebijaksanaan, budaya dan kondisi fisik alam khususnya yang terkait dengan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan. Metode ini digunakan karena dianggap praktis dan mudah dipahami. Metode ini dapat bersifat: 1) Deskriptif. Analisa yang memberikan gambaran pengertian dan penjelasan terhadap kondisi wilayah studi. 2) Normatif. Analisa mengenai keadaan yang seharusnya menurut pedoman ideal atau norma-norma tertentu. Pedoman atau norma ini dapat berbentuk standar- standar, landasan hukum, batasan-batasan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu 3) Asumtif. Analisa dengan menggunakan asumsi-asumsi atau anggapan- anggapan tertentu yang dibuat berdasarkan kondisi tertentu dan diperkirakan dapat terjadi dalam waktu yang relatif lama pada wilayah studi, asumsi ini harus layak dan dapat diterima secara umum 4) Komparatif. Melakukan perbandingan antara berbagai kondisi dan permasalahan untuk mendapatkan suatu karakteristik struktur wilayah studi. Misalnya membandingkan suatu masalah dengan masalah lain atau suatu kondisi dengan kondisi lain yang memiliki kesamaan sehingga dapat diperoleh karakteristik struktur wilayah yang jelas C. Metode Kuantitatif Metode ini digunakan untuk memprediksi serta analisa lain yang sifatnya kuantitatif. Teknik yang digunakan, yaitu: 1) Proyektif; menganalisa bahwa kebijakan, rencana dan/atau program bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan, melainkan juga untuk merencanakan dan mengendalikan langkah-langkah yang diperlukan sehingga menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan 2) Ekonomi; menganalisa potensi dan masalah sektor ekonomi yang terdapat di wilayah studi yang terkait dengan kebijakan, rencana dan/atau program, misalnya dampak sosial ekonomi yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan tersebut. 3) Super-impose; menganalisis dengan melakukan overlay dari data, misalnya untuk mengetahui kemampuan lahan, dilakukan dengan melakukan overlay peta. Skoring/Pembobotan, analisis pembobotan digunakan untuk memberikan penilaian/ bobot terhadap suatu faktor/parameter untuk menghasilkan nilai suatu kelas. Tahapan Analisis Penyusunan Masterplan Analisis Masterplan pengembangan Kawasan Pertanian sangat terkait dengan analisis terhadap sumber daya, sosial ekonomi dan analisis tata ruang wilayah dimana Kawasan Pertanian berada. Ruang lingkup analisis dari Masterplan mencakup: (1) analisis kondisi eksisting; (2) analisis potensi (daya dukung dan daya tampung wilayah); (3) analisis kesenjangan (gap); (4) analisis struktur dan pola ruang Kawasan Pertanian; dan (5) analis Road Map. Kelima hasil analisis tersebut kemudian dirumuskan dalam strategi, kebijakan, indikasi program dan kegiatan untuk mengisi kesenjangan yang ada sesuai tahapan yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Secara garis besar tahapan kelima analisis tersebut sebagai berikut: A. Analisis Kondisi Eksisting Analisis kondisi eksisting memerlukan berbagai data dukung mencakup: luas tanam/populasi, luas panen secara series, produksi, produktivitas (minimal 10 (sepuluh) tahun), kualitas produk yang telah dihasilkan dan penanganan pasca panen, pengolahan hasil pertanian serta data-data dukung lainnya. Selain itu, diperlukan ketersediaan data kondisi pemasaran, kelembagaan petani dan ketersediaan sarana prasarana atau infrastruktur serta sumber daya manusia yang ada pada saat ini. Gambaran kondisi eksisting ini dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Kondisi eksisting tersebut juga dilengkapi dengan faktor pendukung keberhasilan, isu strategis dan permasalahan penting yang menjadi faktor penghambat kinerja kawasan selama ini. Gambaran atau keragaan kondisi eksisting Kawasan Pertanian selanjutnya dianalisis faktor-faktor utama yang menjadi penyebab munculnya permasalahan. Analisis faktor pendukung keberhasilan dan penyebab permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode seperti SWOT, fishbone analysis, problem tree analysis atau metode lainnya. Analisis Potensi (Daya Dukung dan Daya Tampung Wilayah) Di dalam Masterplan, analisis potensi sumber daya dilakukan untuk mendapatkan gambaran sampai sebesar apa kapasitas produksi suatu komoditas dapat dikembangkan secara optimal dengan segala potensi sumber daya dan permasalahan sosial ekonominya. Analisis potensi tersebut mencakup analisis daya dukung dan analisis daya tampung wilayah. Daya dukung Kawasan Pertanian dimaknai sebagai kemampuan agroekosistem kawasan yang mencakup sumber daya lahan, air, iklim, prasarana dan sarana serta aspek sosial, budaya dan ekonomi masyarakat dalam mendukung aktivitas pertanian mulai dari sub sistem hulu, on farm dan hilir. Adapun daya tampung Kawasan Pertanian dimaknai sebagai batas maksimal aktivitas pertanian mulai dari sub sistem hulu, on farm dan hilir dapat dilakukan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan ekternalitas negatif terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial. Analisis daya dukung dan daya tampung wilayah pertanian dapat dilakukan dengan menggunakan metode optimasi terkait carrying capacity analysis. Untuk Kawasan Pertanian, analisis yang paling penting untuk dilakukan yaitu terkait dengan penggunaan kapasitas sumber daya lahan, air, infrastruktur serta sumber daya manusia. Analisis Kesenjangan (gap). Kondisi belum terpenuhinya kapasitas daya tampung wilayah dibandingkan dengan kondisi eksisting menggambarkan adanya kesenjangan (gap). Kesenjangan tersebut harus diminimalkan melalui berbagai upaya yang dirumuskan dalam bentuk berbagai skenario alternatif strategi (kebijakan, program dan kegiatan). Walaupun pada akhirnya hanya ada satu skenario alternatif strategi yang akan dipilih dan ditetapkan di dalam Masterplan, namun dalam proses analisis pembahasannya harus melalui pengkajian berbagai skenario yang paling mungkin, sehingga dihasilkan suatu skenario strategi yang paling realistis. Skenario strategi yang paling realistis tersebut selanjutnya diformulasikan ke dalam rumusan visi dan misi pengembangan kawasan, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan serta indikasi program dan kegiatan pengembangan kawasan. Penentuan alternatif strategi (kebijakan serta indikasi program dan kegiatan) pengembangan kawasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode yang terkait dengan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah seperti analytical hierarchy process, meansends analysis dan metode lainnya. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 1 Luas wilayah menurut penggunaan lahan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Luas Tanam/Populasi dan Luas Panen Lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari sawah, tegalan/kebun, dan ladang/huma dalam rentang 10 (sepuluh) tahun terakhir cenderung mengalami perubahan luasan. Perubahan tersebut diakibatkan oleh alih fungsi lahan, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun untuk pengembangan daerah. Lahan pertanian berupa sawah yang merupakan lahan produksi komoditas pangan padi dan palawija di wilayah ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan luasan dari 39.485 ha pada tahun 2019 menjadi 42.758,8 ha pada tahun 2023 (hasil integrasi data penyusunan data sawah update tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023) atau mengalami peningkatan sekitar 3.273,80 ha (7,66%) (Gambar 5.2). Peningkatan luas lahan sawah yang cukup signifikan terjadi pada periode 2022 hingga 2023, hal ini disebabkan updating data tentang luas sawah baru dilaksanakan tahun 2023. Lahan sawah tersebut terdiri dari sawah beririgasi teknis dan non irigasi. Sawah berigasi teknis pada periode 2019 - 2023 mengalami peningkatan luas sekitar 10.864,05 ha atau 35,7% (Gambar 5.3). Luas sawah non irigasi ini mengalami penurun dari 19.941,01ha pada tahun 2019 menjadi 11.810,27 ha pada tahun 2023 atau sebesar -8.130,74 ha. Gambar 5. 2 Luas lahan sawah Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2023 Gambar 5. 3 Luas lahan sawah beririgasi teknis dan non irigasi di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2023 Wilayah Kabupaten Polewali Mandar merupakan daerah yang memiliki lahan sawah terluas dibandingkan daerah lainnya. Lahan sawah di wilayah ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2017 (Gambar 5.4). Sementara Kabupaten Mamuju menunjukkan kecenderungan penurunan luas lahan sawah dalam sepuluh tahun terakhir. Penurunan luas sawah tersebut terutamna terjadi pada tahun 2013. Kondisi yang sama ditunjukkan pada wilayah Kabupaten Mamuju utara dan Mamuju Tengah yang mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2018. 0 2 0 0 04 0 0 06 0 0 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 0 L u a s L a h a n ( h a ) T a h u n M a je n e P o l e w a l i M a n d a r M a m a s a M a m u ju M a m u ju U ta ra M a m u ju T e n g a h Gambar 5. 4 Luas lahan sawah menurut wilayah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2011- 2020 Tegal/Kebun yang merupakan lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah pindah di wilayah ini mengalami penurunan luas dalam periode 2015 hingga 2019 sebesar 1,68% yaitu dari 137.131 ha menurun menjadi 134.821 ha (Gambar 5.5). Penurunan luas lahan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan luas tegal/kebun di wilayah Kabupaten Polewali Mandar yang menurun sebesar hingga 28.79%, disamping wilayah lainnya yaitu Mamuju dan mamuju Utara yang mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,65% dan 1,58% (Tabel 5.1). Sebaliknya wilayah Kabupaten Mamasa dan Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan luas lahan tegal/kebun masing-masing sebesar 27.91% dan 17,88%. Ladang/Huma yang merupakan lahan pertanian bukan sawah (lahan kering) yang biasanya ditanami tanaman semusim dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian akan ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi (berpindah-pindah) di wilayah ini bersifat fluktuatif yang cenderung meningkat selama periode tahun 2015-2019 (Gambar 5.5). Peningkatan tersebut terutama terjadi pada tahun 2016 dan 2019 yang sempat menurun pada tahun 2015 dan 2017. Perubahan yang fluktuatif tersebut akibat perilaku masyarakat yang akan meninggalkan lahan ladang ketika tanah tidak subur dan akan kembali menggarapnya apabila lahannya subur kembali. Wilayah yang menunjukkan kecenderungan peningkatan luas ladang/huma tertinggi adalah Polewali Mandar, sedang wilayah yang menunjukkan penurunan luas ladang tertinggi adalah Mamuju Tengah yang hingga tahun 2019 menunrun sekitar 43,45% (Tabel 5.1). Di samping lahan sawah, tegal/kebun, dan ladang/huma, di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdapat lahan yang dikategorikan sebagai lahan yang sementara tidak diusahakan. Lahan ini merupakan lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari atau sama dengan 2 (dua) tahun) tidak diusahakan, termasuk lahan sawah yang tidak diusahakan selama lebih dari 2 (dua) tahun. Tipe lahan yang sementara tidak diusahakan menunjukkan peningkatan luas dalam tiga tahun terakhir (Gambar 5.5). Polewali Mandar dan Mamuju Utara merupakan wilayah kabupaten yang mengalami peningkatan luas lahan yang sementara tidak diusahakan yaitu masing-masing meningkat sebesar 787,55% dan 477,33% (Tabel 5.1) 2 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 9 0 5 1 0 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 6 5 7 0 7 5 8 0 8 5 9 0 9 5 1 0 0 1 3 0 1 3 2 1 3 4 1 3 6 1 3 8 1 4 0 T a h u n L u a s L a h a n ( x 1 0 0 0 0 h a ) T e g a l/ K e b u n L a d a n g / h u m a S e m e n t a r a t id a k d i u s a h a k a n Gambar 5. 5 Luas lahan tegal/kebun, ladang/huma, dan sementara tidak diusahakan di Provinsi Sulawesi Barat, 2015 - 2019 Tabel 5. 1 Luas tegal/kebun/ ladang/huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun Majene Polewali Mandar Mamasa Mamuju Mamuju Utara Mamuju Tengah Luas Lahan (Ha) Tegal/KebunLadang/huma Sementara tidak diusahakan Tegal/KebunLadang/huma Sementara tidak diusahakan Tegal/KebunLadang/huma Sementara tidak diusahakan Tegal/KebunLadang/huma Sementara tidak diusahakan Tegal/KebunLadang /huma Sementara tidak diusahakan Tegal/KebunLadang/huma Sementara tida k diusahakan 2015 11633 6321 3608 28432 13291 731 13438 14953 11590 19504 8096 17686 49298 43381 1945 14826 6866 8927 2016 11836 6310 3530 24776 18582 1169 13447 14953 11590 19504 8096 17686 49298 43381 1269 14826 6866 8927 2017 11841 6260 3513 25203 11249 982 13447 14953 11390 19504 8080 17686 48663 43976 11790 14826 6866 8927 2019 12014 7292 3316 20246 17361 6488 17189 16163 12350 19378 8080 17686 48517 43531 11229 17477 3883 9486 Perubahan 3.28% 15.36%- 8.09% - 28.79%30.62%787.55%27.91% 8.09%6.56 % - 0.65% - 0.20%0.00%- 1.58%0.35% 477.33%17.88%- 43.45%6.26% Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat , 2016 - 2020 Produksi pertanian dan perkebunan diperoleh dari lahan-lahan produktif yang tingkat produktivitasnya ditentukan berdasarkan luas lahan panen. Luas lahan panen tersebut dihitung dari lahan-lahan yang meghasilkan komoditi, baik produksi tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan. A. Luas Panen Padi Padi yang merupakan sumber pangan utama di Provinsi Sulawesi Barat diproduksi dari sawah, baik sawah beririgasi teknis maupun sawah non irigasi, dan ladang yang ditanami padi. Dalam 10 tahun terakhir, luas panen padi pada sawah menunjukkan peningkatan hingga tahun 2017, menurun cukup signifikan pada tahun 2018 (Gambar 5.6). Sedangkan luas panen padi pada lahan ladang yang pada tahun 2011 – 2015 relatif konstan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2016. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 T a h u n L u a s L a h a n ( h a ) S a w a h L a d a n g Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2021 Gambar 5. 6 Luas panen padi menurut jenis lahan di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2020 B. Luas Panen Tanaman Palawija Tanaman palawija yang merupakan tanaman semusim dan cukup dominan diproduksi di Provinsi Sulawesi Barat adalah jagung, kedele, dan ubi kayu. Tanaman tersebut biasanya ditanam pada lahan sawah dan kebun serta ladang. Produksi palawija pada sawah biasanya memanfaatkan waktu jeda antar musim tanah padi setelah panen. Luas panen tanaman palawija di wilayah ini dalam kurun waktu 2011-2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan, khususnya komoditas jagung yang meningkat signifikan pada tahun 2016 dan 2017 (Gambar 5.7). Tanaman kedele dan ubikayu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2014, namun kedele mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, sedang ubi kayu relatif stagnan setelah mengalami peningkatan. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 3 0 0 0 0 3 5 0 0 0 4 0 0 0 0 4 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 1 6 0 0 0 0 T a h u n L u a s P a n e n J a g u n g ( h a ) L u a s P a n e n K e d e l e d a n u b i k a y u (h a ) J a g u n g U b i K a y uK e d e l e Gambar 5. 7 Luas panen tanaman palawija di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2017 C. Luas Panen Tanaman Hortikultura Tanaman hortikultura merupakan tanaman yang dibudidayakan, baik di halaman maupun di kebun, meliputi sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman biofarmaka. Di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tanaman hortikultura yang umum dan dominan dibudidayakan berupa tanaman buah- buahan yaitu durian, jeruk, manggis, dan mangga. Disamping itu, tanaman sayur-sayuran meliputi bawang merah dan cabai merupakan jenis tanaman hortikultura yang banyak juga dikembangkan pada wilayah ini. Keempat jenis tanaman buah-buahan yang dikembangkan pada wilayah ini dalam stastik yang di rilis BPS menggunakan jumlah tanaman yang menghasilkan untuk menghitung produktivitas komoditas tersebut. Data yang tersedia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2011 – 2020) terkait jumlah pohon tanam pada statistik yang dirilis tersebut hanya pada periode 2011 – 2014. Jumlah tanaman jeruk yang menghasilkan di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2011-2014 cenderung mengalami penurunan, khususnya tanaman jeruk yang tingkat penurunnya cukup signifikan (Gambar 5.8). Tanaman durian mengalami penurunan sekitar 54,96% dari 170.173 pohon pada tahun 2011 menurun menjadi 76641 pohon pada tahun 2014. Tingkat penurunan yang relatif sama dialami oleh komoditi jeruk yang menurun dari 665.891 pohon pada tahun 2011 menurun menjadi 306.543 pohon pada tahun 2014 atau sekitar 53,96%. Demikian juga dengan tanaman mangga yang menurun sekitar 53,96% dari 665.891 pohon pada tahun 2011 menjadi 306.543 pohon pada tahun 2014. Tanaman manggis menunjukkan penurunan yang paling rendah pada periode yang sama yaitu sekitar 44,75% atau menurun dari 144.253 pohon pada tahun 2011 menjadi 79.702 pohon pada tahun 2014. Jenis tanaman ini menunjukan kecenderungan peningkatan pada tahuin 2014. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 4 0 2 4 6 8 1 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 7 0 0 T a h u n J u m l a h T a n a m a n M e n g h a s i l k a n ( x 1 0 0 0 p o h o n ) D u r i a n J e r u k M a n g g a M a n g g i s Gambar 5. 8 Jumlah tanaman buah-buahan yang menghasilkan di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2014 Luas panen sayur-sayuran yang terdiri dari bawang merah dan cabai dalam kurun waktu 10 tahun terakhir menunjukkan relatif berfluktuasi (Gambar 5.9). Fluktuasi luas panen sayuran-sayuran tersebut lebih besar pada komoditas cabai dibanding bawang merah. Komoditas bawang merah menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam lima tahun terakhir, walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 40 ha tetapi meningkat kembali pada tahun
  5. 2020.Cabai merah pada tahun 2016-2018 menunjukkan luas panen yang meningkat cukup signifikan setelah periode sebelumnya mengalami penurunan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan kembali yang cukup tinggi sebelum meningkat kembali pada tahun 2020. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 0 0 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 9 0 0 9 5 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 0 1 1 5 0 1 2 0 0 1 2 5 0 1 3 0 0 L u a s P a n e n (h a ) B a w a n g M e r a h C a b a i Gambar 5. 9 Luas panen sayur-sayuran di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2020 Produksi dan produktivitas A. Produksi dan Produktifitas Padi Produksi padi di Sulawesi Barat dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir bersifat fluktuatif dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, khususnya produktifitas padi sawah (Gambar 5.10). Produksi padi sawah pada periode sebelumnya menunjukkan tren positif yang terus meningkat hingga tahun 2017. Penurunan produksi dalam tiga tahun terakhir merupakan implikasi dari penurunan luas lahan panen dan produktifitas dalam periode yang sama. Produktivitas padi sawah dalam tiga terakhir cenderung menurun dari 50,32% menjadi 47.96 – 49,36%. Produksi padi ladang cenderung lebih fluktuatif dibanding dengan padi sawah, namun produksi padi ladang menunjukkan tren peningkatan walaupun setiap tahun produksinya naik-turun (Gambar 5.10). Fluktuasi dan penurunan produksi jenis padi ini terutama disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat dikontrol sehingga kebutuhan optimal padi yang dipelihara di ladang tidak dapat dipenuhi. Peningkatan produksi padi ladang ini dipengaruhi oleh luas panen yang meningkat dalam tiga tahun terakhir sehingga walaupun produktifitasnya cenderung menurun, produksi tetap relatif lebih tinggi. Produksi dan Produktifitas Palawija Produksi palawija di Provinsi Sulawesi Barat dalam kurun waktu 2011 – 2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam dua tahun terakhir periode tersebut, kecuali kedele yang cenderung menurun pada tahun 2017 yang sebelumnya meningkat dari tahun 2014 hingga 2016 (Gambar 5.11) 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 0 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 0 5 1 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 6 5 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0 5 5 6 0 T a h u n P r o d u k s i ( x 1 0 0 0 t o n ) P r o d u k t i v i t a s ( k u i n t a l / h a ) P r o d u k s i P a d i s a w a h P r o d u k t i v i t a s P a d i s a w a h P r o d u k s i P a d i L a d a n g P r o d u k t i v i t a s P a d i L a d a n g Gambar 5. 10 Produksi dan produktivitas padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2011 – 2020 Peningkatan produksi komoditas jagung yang cukup tinggi di wialayah ini sebagai implikasi dari meningkatnya luas panen pada periode yang sama. Asumsi pengaruh luas panen terhadap peningkatan produksi jagung tersebut dikemukakan setelah melihat produktivitas jagung yang cederung menurun pada tahun terakhir periode. Pada tahun terakhir tersebut, produksi jagung meningkat signifikan seiring dengan peningkatan luas panen dan penurunan produktivitas.. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 7 0 2 4 6 8 0 2 0 4 0 6 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 T a h u n P r o d u k s i ( x 1 0 0 0 t o n ) P r o d u k t i f i t a s ( k w i n t a l / h a ) P r o d u k s i J a g u n g P r o d u k t iv i t a s ja g u n g P r o d u k s i U b i K a y u P r o d u k t iv it a s U b i K a y u P r o d u k s i K e d e l e P r o d u k t iv i t a s K e d e l e Gambar 5. 11 Produksi dan produktivitas komoditi jagung, ubi kayu, dan kedele di Provinsi Sulawesi Barat, 2011 -2017 Produksi kedele yang cenderung menurun pada tahun terakhir setelah meningkat pada tahun-tahun sebelumnya diakibatkan oleh produktifitas dan luas panen yang menurun pada periode yang sama. Sedangkan produksi ubi kayu yang cenderung meningkat pada dua tahun terakhir disamping sebagai implikasi dari produktifitas yang meningkat, juga dipengaruhi oleh luas panen yang cenderung meningkat pada periode yang sama. Produksi dan Produktifitas Hortikultura Produksi komoditi hortikultura durian, jeruk, dan mangga di Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Ketiga jenis komoditas ini pada tahun 2015 mengalami peningkatan produksi yang signifikan, namun tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup tinggi, khususnya durian dan jeruk (Gambar 5.12). Sedang komoditas manggis menunjukkan kecenderungan peningkatan produksi, walaupaun pada periode 2013 – 2017 sempat mengalami fluktuasi. Produktifitas tanaman hortikultura yang hanya tercatat hingga 2014 menunjukkan penurunan pada tahun 2012 untuk komoditas durian dan jeruk, sedangkan komoditas manggis dan mangga cenderung meningkat (Gambar 5.15). Penurunan produktivitas jeruk berlanjut hingga 2014, sebaliknya produktifitas durian meningkat pada periode yang sama. Produktivias mangga pada tahun 2013 mengalami penurunan sebelum meningkat pada tahun 2014, sebaliknya komoditas manggis pada periode yang sama meningkat pada tahun 2013 sebelum menurun pada tahun 2014. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 2 0 . 0 4 0 . 0 6 0 . 0 8 0 . 1 0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 5 5 0 6 0 0 T a h u n P r o d u k s i (x 1 0 0 0 t o n ) P r o d u k s i D u r i a n P r o d u k s i J e r u k P ro d u k s i m a n g g a P ro d u k s i m a n g g is Gambar 5. 12 Produksi komoditi buah-buahan di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2020 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 4 0 . 0 8 0 . 1 2 0 . 1 6 0 . 2 0 0 . 4 0 . 8 1 . 2 1 . 6 2 . 0 2 . 4 T a h u n P r o d u k t i f i t a s ( t o n / p o h o n ) P r o d u k t if i t a s D u r ia n P r o d u k t i f it a s J e r u k P r o d u k t i fi t a s i M a n g g a P r o d u k t if it a s M a n g g i s Gambar 5. 13 Produktifitas komoditi buah-buahan di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2020 Produksi komoditas bawang merah dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat setelah mengalami penurunan yang signifikan pada periode 2014-2017 (Gambar 5.14). Cabai menunjukkan penurunan produksi yang signifikan pada tahun 2020 setelah sebelumnya selama empat mengalami peningkatan setiap tahunnya. Produktifitas tanaman bawang merah dan cabai pada periode 2011-2020 menunjukkan nilai yang fluktuatif terutama komoditas bawang merah dalam kurun waktu 2011 – 2016 yang mengalami fluktuasi produktivitas yang besar. Fluktuasi tersebut menurun pada periode 2017-2019 yang cenderung meningkat. Kecenderungan peningkatan produktifitas bawang merah mengikuti pola perubahan produksinya, kecuali pada tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan produksi tetapi produktifitas pada periode yang sama mengalami penurunan. Fluktuasi produktifitas cabe pada periode 2011-2020 relatif lebih rendah dibanding bawang. Perubahan produktivitas cabe cenderung men gikuti perubahan nilai produksinya, kecuali pada tahun 2015 dan 2017. Nilai produktifitas cabai mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020 yang berimplikasi pada penurunan produksi komoditas tersebut. 2 0 1 12 0 1 22 0 1 32 0 1 42 0 1 52 0 1 62 0 1 72 0 1 82 0 1 92 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 0 . 0 0 . 5 1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5 3 . 0 3 . 5 4 . 0 4 . 5 5 . 0 5 . 5 6 . 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 P r o d u k s i ( t o n ) P r o d u k t i f i t a s ( t o n / h a ) P r o d u k s i B a w a n g M e r a h P r o d u k t i fi t a s B a w a n g M e r a h P r o d u k s i C a b a i P r o d u k t ifi t a s C a b a i Gambar 5. 14 Produktsi dan produktifitas komoditi sayur-sayuran di Provinsi Sulawesi Barat, 2011-2020 Penanganan Pasca Panen Potensi sektor pertanian dalam arti luas budidaya tanaman pangan, perkebunan, peternakan Sulawesi Barat sangatlah besar. Luas lahan sawah sekitar kurang lebih 62.000 hektar yang meliputi produksi tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), holtikultura (cabe, bawang merah, jeruk, durian), perkebunan (kakao, kopi, kelapa sawit dan kelapa) serta peternakan. Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung PDRB Sulawesi Barat. Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Sulawesi Barat stabil berkisar antara 41 % – 42%. Sektor pertanian selalu tumbuh positif pada rentang 4%-6%. Komoditas pertanian yang telah diekspor adalah kelapa sawit, kakao, cengkeh, kopi, kelapa dan jagung (BPS Sulbar, 2020). Komoditas pertanian yang telah diekspor tentunya memiliki kualitas yang telah melalui beberapa uji dan memenuhi kulaitas ekspor sehingga dapat diterima oleh negara tujuan ekspor. Produk yang akan diekspor harus melalui banyak instansi dan regulasi yang terkait, termasuk unsur Karantina, Bea Cukai, Pelabuhan, Dinas Teknis, Dinas Perdagangan dan Perbankan yang masing- masing memiliki regulasi dan kewenangan. Karantina terkait aspek teknis penyakit dan keamanan produk, Bea Cukai terkait pencatatan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pelabuhan terkait kesiapan dermaga dan alat angkut kapal, Dinas terkait dengan produksi dan Certificate of Origin (COO) serta perbankan dengan penerbitan pembiayaan LC (letter of credit). Tentunya semua stakeholder harus memiliki mind set (pola pikir) mempermudah dan mempercepat prosesnya. Ekspor berhubungan dengan perdagangan dua negara atau G to G dan permintaan negara tujuan sehingga harus memenuhi aspek teknis meliputi kualitas, kuantitas dan kontinyuitas. Ketiga aspek tersebut harus selesai di pre border (sebelum pengiriman di Pelabuhan) untukmenghindari komoditi ekspor ditolak negara tujuan karena tidak memenuhi dari aspek teknis. Amanat UU No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bahwasanya salah satu peran karantina pertanian sebagai economic tools (instrument perdagangan) dalam rangka akselerasi ekspor, pemenuhan persyaratan negara tujuan seperti komoditas harus bebas terhadap penyakit tertentu, phytosanitary treatment (fumigasi, Iradiasi), sistem ketertelusuran (tracebility sistem), food safety dari cemaran kimia, residu dan biologi. Meningkatnya permintaan negara tujuan terhadap persyaratan diatas merupakan konsekuensi logis dalam menghambat masuknya suatu produk ke suatu negara. Dalam perspektif perdagangan modern dapat diartikan untuk melindungi negara sendiri dari berbagai ancaman biologis. Untuk mendapatkan produk pertanian yang berkualitas dan memenuhi persyaratan ekspor maka penangan pasca panen sangat menentukan. Dalam bidang pertanian, istilah pasca panen diartikan sebagai berbagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Istilah tersebut secara keilmuan lebih tepat disebut Pasca produksi (Postproduction) yang dapat dibagi dalam dua bagian atau tahapan, yaitu pasca panen (postharvest) dan pengolahan (processing). Penanganan pasca panen (postharvest) sering disebut juga sebagai pengolahan primer (primary processing) merupakan istilah yang digunakan untuk semua perlakuan dari mulai panen sampai komoditas dapat dikonsumsi “segar” atau untuk persiapan pengolahan berikutnya. Umumnya perlakuan tersebut tidak mengubah bentuk penampilan atau penampakan, kedalamnya termasuk berbagai aspek dari pemasaran dan distribusi. Pengolahan (secondary processing) merupakan tindakan yang mengubah hasil tanaman ke kondisi lain atau bentuk lain dengan tujuan dapat tahan lebih lama (pengawetan), mencegah perubahan yang tidak dikehendaki atau untuk penggunaan lain. Ke dalamnya termasuk pengolahan pangan dan pengolahan industri. Penanganan pasca panen bertujuan agar hasil tanaman tersebut dalam kondisi baik dan sesuai/tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk bahan baku pengolahan. Prosedur/perlakuan dari penanganan pasca panen berbeda untuk berbagai bidang kajian antara lain: - Penanganan pasca panen pada komoditas perkebunan yang ditanam dalam skala luas seperti kopi, teh, tembakau dll., sering disebut pengolahan primer, bertujuan menyiapkan hasil tanaman untuk industri pengolahan, perlakuannya bisa berupa pelayuan, penjemuran, pengupasan, pencucian, fermentasi dan lain-lain - Penanganan pasca panen pada produksi benih bertujuan mendapatkan benih yang baik dan mempertahankan daya kecambah benih dan vigornya sa mpai waktu penanaman. Teknologi benih meliputi pemilihan buah, pengambilan biji, pembersihan, penjemuran, sortasi, pengemasan, penyimpanan, dan lain - lain - Penanganan pasca panen pada komoditas tanaman pangan yang berupa biji- bijian (cereal/grains), ubi-ubian dan kacangan yang umumnya dapat tahan agak lama disimpan, bertujuan mempertahankan komoditas yang telah dipanen dalam kondisi baik serta layak dan tetap enak dikonsumsi. Penanganannya dapat berupa pemipilan/perontokan, pengupasan, pembersihan, pengeringan (curing / drying), pengemasan, penyimpanan, pencegahan serangan hama dan penyakit, dan lain-lain. - Penanganan pasca panen hasil hortikultura yang umumnya dikonsumsi segar dan mudah “rusak” (perishable), bertujuan mempertahankan kondisi segarnya dan mencegah perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki selama penyimpanan, seperti pertumbuhan tunas, pertumbuhan akar, batang bengkok, buah keriput, polong alot, ubi berwarna hijau (greening), terlalu matang, dll. Perlakuan dapat berupa: pembersihan, pencucian, pengikatan, curing, sortasi, grading, pengemasan, penyimpanan dingin, pelilinan, dan lain-lain. Pada penanganan hasil tanaman, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan segera setelah panen, tindakan tersebut bila tidak dilakukan segera, akan menurunkan kualitas dan mempercepat kerusakan sehingga komoditas tidak tahan lama disimpan. Perlakuan tersebut antara lain: - Pengeringan (drying) bertujuan mengurangi kadar air dari komoditas. Pada bijibijian pengeringan dilakukan sampai kadar air tertentu agar dapat disimpan lama. Pada bawang merah pengeringan hanya dilakukan sampai kulit mengering. - Pendinginan pendahuluan (precooling) untuk buah-buahan dan sayuran buah. Buah setelah dipanen segera disimpan di tempat yang dingin/sejuk, tidak terkena sinar matahari, agar panas yang terbawa dari kebun dapat segera didinginkan dan mengurangi penguapan, sehingga kesegaran buah dapat bertahan lebih lama. Bila fasilitas tersedia, precooling ini sebaiknya dilakukan pada temperatur rendah (sekitar 10°C) dalam waktu 1 – 2 jam. - Pemulihan (curing) untuk ubi, umbi dan rhizom. Pada bawang merah, jahe dan kentang dilakukan pemulihan dengan cara dijemur selama 1 – 2 jam sampai tanah yang menempel pada umbi kering dan mudah dilepaskan/ umbi dibersihkan, setelah itu juga segera disimpan di tempat yang dingin / sejuk dan kering. Untuk kentang segera disimpan di tempat gelap (tidak ada penyinaran) ! Curing juga berperan menutup luka yang terjadi pada saat panen. - Pengikatan (bunching) dilakukan pada sayuran daun, umbi akar (wortel) dan pada buah yang bertangkai seperti rambutan, lengkeng dll. Pengikatan dilakukan untuk memudahkan penanganan dan mengurangi kerusakan. - Pencucian (washing) dilakukan pada sayuran daun yang tumbuh dekat tanah untuk membersihkan kotoran yang menempel dan memberi kesegaran. Selain itu dengan pencucian juga dapat mengurangi residu pestisida dan hama penyakit yang terbawa. Pencucian disarankan menggunakan air yang bersih, penggunaan desinfektan pada air pencuci sangat dianjurkan. Kentang dan ubi jalar tidak disarankan untuk dicuci. Pada mentimun pencucian berakibat buah tidak tahan simpan, karena lapisan lilin pada permukaan buah ikut tercuci. Pada pisang pencucian dapat menunda kematangan. - Pembersihan ( cleaning, trimming) yaitu membersihkan dari kotoran atau benda asing lain, mengambil bagian-bagian yang tidak dikehendaki seperti daun, tangkai atau akar yang tidak dikehendaki. - Sortasi yaitu pemisahan komoditas yang layak pasar (marketable) dengan yang tidak layak pasar, terutama yang cacat dan terkena hama atau penyakit agar tidak menular pada yang sehat. - Kelembagaan dan Ketersediaan Data Pemasaran Pada setiap lokalitas usahatani diperlukan beberapa kelembagaan pertanian, yaitu kelembagaan penyedia sarana produksi, kelembagaan keuangan (penyedia kredit produksi), kelembagaan usahatani, kelembagaan pengolahan hasil pertanian, kelembagaan pemasaran, kelembagaan pemasaran, dan kelembagaan penyuluhan. Peran kelembagaan dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian di Indonesia terutama terlihat dalam kegiatan pertanian tanaman pangan. Di tingkat makro nasional, peran lembaga pembangunan pertanian sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Kegiatan pembangunan pertanian dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan, seperti Padi Sentra, Demonstrasi Massal (Demas), Bimbingan Massal (Bimas), Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD) dan lain-lain. Kondisi di atas menunjukkan signifikansi keberdayaan kelembagaan dalam akselerasi pembangunan sektor pertanian. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai pengamatan yang menyimpulkan bahwa bila inisiatif pembangunan pertanian dilaksanakan oleh suatu kelembagaan atau organisasi, di mana individu individu yang memiliki jiwa berorganisasi menggabungkan pengetahuannya dalam tahap perencanaan dan implementasi inisiatif tersebut maka peluang keberhasilan pembangunan pertanian menjadi semakin besar.
  6. 1.Kelembagaan penyedia sarana produksi Sarana produksi pertanian (saprotan) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mendukung perkembangan atau kemajuan pertanian terutama untuk mencapai tujuan terciptanya ketahanan pangan. Pupuk dan pestisida (obat-obatan pertanian) adalah sarana produksi pertanian utama yang paling banyak diperlukan petani dalam kegiatan pertanian. Pupuk dalam hal ini terdiri dari pupuk organik (kompos, kotoran hewan, kasting, dan pupuk hijau) dan pupuk anorganik (urea, ZA, TSP, SP36 dan KCL). Sedangkan pestisida meliputi, herbisida, insektisida, fungisida, dan lainnya. Dengan semakin berkembangnya dan semakin majunya sistem pertanian di Indonesia, kombinasi yang tepat dari penggunaan sarana produksi pertanian, khususnya pupuk dan pestisida merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga permintaan sarana produksi pertanian (saprotan) yang terus meningkat dapat dipenuhi dengan terpenuhinya prinsip enam Tepat yaitu, tepat jumlah/dosis, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu/kualitas, tepat waktu aplikasinya, dan tepat tempatnya (pupuk tersedia di kios saprotan). Pupuk, pestisida, dan sarana produksi lainnya seperti alat-alat pertanian, umumnya disediakan oleh pengecer yang biasanya berbentuk koperasi atau usaha dagang. Toko/kios saprotan merupakan salah satu usaha dagang yang banyak berada di sekitar petani yang menyediakan saprotan yang dibutuhkan petani. Dengan demikian, kios saprotan merupakan lembaga yang sangat penting bagi petani di dalam menyediakan saprotan. Namun kenyataannya seringkali fungsi lembaga ini menjadi terganggu yang disebabkan karena faktor teknis maupun ekonomis sehingga tidak tercapainya prinsip enam T yaitu tepat jumlah/dosis, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu/kualitas, dan tepat waktu, terutama tepat waktu dan tepat jumlah dengan yang diharapkan. Subsistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup Perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan sumberdaya agar penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat produk. Sedangkan dalam penyediaan peralatan dan bahan pertanian didapat dari koperasi desa maupun toko pertanian berupa cangkul, sabit, pupuk, benih, dan bibit serta peralatan lain yang mendukung.
  7. 2.Kelembagaan Usahatani atau Produksi dan Pasca Panen Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Kelembagaan agribisnis yang bergerak di bidang usaha tani/produksi meliputi :
7. a.Rumah Tangga petani sebagai unit usaha terkecil di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
8. b.Kelembagaan tani dalam bentuk kelompok tani.
9. c.Kelembagaan usaha dalam bentuk perusahaan budidaya tanaman pangan dan holtikultura. Baik unit-unit usaha tani dalam bentuk rumah tangga petani maupun kelompok tani, merupakan kelembagaan non-formal yang melaksanakan fungsi agribisnis di pedesaan. Kelompok tani sebagai bentuk kelembagaan yang lebih maju dan terorganisasi, berfungsi sebagai :
10. a.Wadah berproduksi,
11. b.Wahana kerjasama antar anggota kelompok tani, dan
12. c.Kelas belajar di antara petani/ anggota kelompok tani. Lembaga pasca panen dan pengolahanan hasil pertanian merupakan lembaga yang menyangkut usaha dan pengolahan hasil pertanian setelah panen. Lembaga ini dibedakan menjadi tiga meliputi lembaga ini bergerak pada bidang usaha setelah panen, lembaga yang berfungsi untuk mengolah hasil pertanian, dan lembaga ini berfungsi untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
  1. 3.Kelembagaan Pemasaran Lembaga pemasaran adalah badan usaha atau individu yang menyelenggarakan pemasaran, menyalurkan jasa dan komoditi dari produsen ke konsumen akhir, serta mempunyai hubungan dengan badan usaha atau individu lainnya. Lembaga pemasaran muncul karena adanya keinginan konsumen untuk memperoleh komoditi yang sesuai dengan waktu (time utility), tempat (place utility), dan bentuk (form utility). Lembaga pemasaran bertugas untuk menjalankan fungsi-fungsi pemasaran serta memenuhi keinginan konsumen semaksimal mungkin. Imbalan yang diterima lembaga pemasaran dari pelaksanaan fungsi-fungsi pemasaran adalah margin pemasaran (yang terdiri dari biaya pemasaran dan keuntungan). Bahagian balas jasa bagi lembaga pemasaran adalah keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pemasaran. Menurut penguasaannya terhadap komoditi yang diperjual belikan, lembaga pemasaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu
13. a.Lembaga yang tidak memiliki komoditi, tetapi menguasai komoditi, seperti agen dan perantara, makelar (broker, selling broker, dan buying broker)
14. b.Lembaga yang memiliki dan menguasai komoditi-komoditi yang dipasarkan, seperti: pedagang pengumpul, tengkulak, eksportir, dan importir.
15. c.Lembaga pemasaran yang tidak memiliki dan menguasai komoditi yang dipasarkan, seperti perusahaan-perusahaan yang menyediakan fasilitas transportasi, auransi pemsaran, dan perusahaan yang menentukan kualitas produk pertanian (surveyor). Lembaga koperasi dan BUMDes yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan lembaga yang memiliki peran untuk mengakomodir kebutuhan produksi dan pemasaran produk-produk pertanian. Kedua lembaga tersebut berfungsi mengakselerasi peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan desa yang pada akhirnya berkontribusi dalam peningkatan pendapatan daerah. Sarana dan Prasarana Penunjang Usahatani Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang usaha tani yang sesuai dengan kebutuhan komoditas merupakan salah satu faktor keberhasilan usaha tani. Sarana produksi utama yang dibutuhkan petani, baik pangan, hortikultura, maupun perkebunan adalah benih, pupuk, khususnya pupuk anorganik dan obat-obatan. Di Provinsi Sulawesi Barat tersedia telah tersedia sarana dan prasana produksi kios sarana produksi, baik untuk kebutuhan proses produksi, pengolahan hasil produksi maupun pemasaran produksi untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Di wilayah ini sudah tersedia sarana untuk memenuhi kebutuhan air tanaman berupa waduk, bendungan, dan embung serta jaringan irigasi (Gambar 5.15). Untuk memenuhi kebutuhan sarana produksi berupa bibit, pupuk, dan obat-obatan serta peralatan lainnya terdapat kios-kios pertanian. Sarana pengolahan hasil-hasil pertanian berupa pabrik beras dan pengolahan kakao juga sudah tersedia di wilayah ini, demikian juga fasilitas pemasaran dan permodalan berupa pasar, koperasi, pedagang pengecer, Bulog dan BUMDes. Di samping itu tersedia juga gudang sebagai sarana penampungan hasil produksi pertanian. Sarana dan prasarana penunjang usaha tani di wilayah ini tersebar pada seluruh wilayah kecamatan dalam kabupaten yang merupakan bagian administrasi Provinsi Sulbar waulaupun belum tersebar secara merata. Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar merupakan wilayah administrasi yang lebih lengkap sarana dan prasarana usaha taninya (Tabel 5.2). Di wilayah kabupaten ini, telah tersedia sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air produksi, penyedia sarana produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil. Sedangkan di wilayah kabupaten lainnya, ketersediaan sarana dan prasarana usaha tani masih kurang lengkap. 02468 1 01 21 41 61 82 0 B a l a i P e m e r i n t a h B e n d u n g a n B u l o g B u m d e s E m b u n g G u d a n g Ir i g a s i K o p e r a s i M e s i n P e n g o l a h K a k a o P a b r i k B e r a s P a s a r P e m b i b i t a n P e m b i b i t a n K e l a p a S a w i t P e m u p u k a n d a n P e s t i s i d a P e n g e c e r B e r a s P u p u k P u p u k d a n P e s t i s i d a W a d u k J u m l a h ( u n i t ) Gambar 5. 15 Sarana dan prasana penunjang usaha tani di Provinsi Sulawesi Barat Tabel 5. 2 Distribusi sarana dan prasarana penunjang usaha tani menurut kabupaten dan kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat KABUPATEN KECAMATAN SARANA JUMLAH KABUPATEN KECAMATAN SARANA JUMLAH Majene Banggae Gudang 1 Koperasi 2 Banggae Timur Koperasi 1 Pupuk 1 Malunda Pengecer Beras 1 Pamboang Embung 3 Sendana Bumdes 2 Pengecer Beras 1 Ulumanda Bumdes 1 Mamasa Buntu Malangka Bumdes 1 Mamasa Embung 1 Pembibitan 2 Pemupukan dan Pestisida 1 Waduk 1 Mamuju Kalukku Bendungan 3 Bulog 1 Gudang 1 Mesin Pengolah Kakao 1 Pabrik Beras 2 Pembibitan 1 Pupuk dan Pestisida 2 Mamuju Bulog 1 Gudang 2 Koperasi 2 Pasar 3 Pengecer Beras 5 Pupuk dan Pestisida 2 Papalang Pembibitan 1 Sampaga Gudang 1 Simboro Balai Pemerintah 2 Bulog 3 Gudang 1 Mesin Pengolah Kakao 1 Pembibitan 1 Pupuk dan Pestisida 1 Tapalang Bendungan 1 Koperasi 1 Pasar 1 KABUPATEN KECAMATAN SARANA JUMLAH Tommo Bendungan 1 Pembibitan 1 Mamuju Tengah Budong-Budong Koperasi 1 Pembibitan 1 Pupuk dan Pestisida 1 Pangale Pengecer Beras 1 Tobadak Bendungan 1 Bumdes 2 Pembibitan Kelapa Sawit 1 Pasangkayu Bambalamotu Bulog 1 Gudang 1 Pupuk dan Pestisida 1 Pasangkayu Pupuk dan Pestisida 1 Pedongga Pabrik Beras 1 Sarudu Pupuk dan Pestisida 1 Tikke Raya Bumdes 2 Pembibitan 1 Polewali Mandar Balanipa Koperasi 1 Pasar 1 Binuang Gudang 1 Irigasi 1 Pupuk dan Pestisida 1 Campalagian Koperasi 1 Pabrik Beras 2 Luyo Bumdes 1 Pasar 1 Mapilli Embung 1 Pabrik Beras 1 Matakali Pabrik Beras 1 Pengecer Beras 1 Polewali Bendungan 1 Bulog 1 Gudang 2 Koperasi 1 Pasar 3 Pupuk dan Pestisida 2 Tapango Bendungan 1 KABUPATEN KECAMATAN SARANA JUMLAH Pasar 1 Pembibitan 1 Tinambung Gudang 1 Wonomulyo Bumdes 1 Irigasi 1 Mesin Pengolah Kakao 1 Pabrik Beras 10 Pembibitan 1 Pengecer Beras 4 Utilitas dan Sarana Penunjang Lainnya Pertumbuhan suatu kawasan ditandai dengan meningkatnya jumlah jumlah penduduk secara terus menerus yang mengakibatkan meningkatnya aktivitas sosial dan ekonomi pada kawasan tersebut. Peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi tersebut harus berbanding lurus dengan peningkatan pembangunan infrastruktur yang berguna sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi, karena infrastruktur kawasan merupakan turunan tata ruang kawasan yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat di dalam kawasan dalam menjalankan aktivitasnya. Infrastruktur mengacu pada penyediaan sistem fisik seperti transportasi, irigasi, drainase bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan dasar masnusia dalam bidang sosial dan ekonomi. Sistem infromasi merupakan fungsi pendukung utama dari sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Beberapa contoh infrastruktur publik yang dibangun oleh pemerintah, yaitu jalan, bandara, stasiun, gorong- gorong, kantor polisi, dan berbagai infrastruktur publik lainnya. Perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi di dalam kawasan tidak dapat berjalan dengan lancar jika tidak memiliki kesinambungan antara prasarana dan sarana dengan ketersediaan utilitas umum seperti air bersih, telepon, listrik, dan sebagainya. Maka, penyediaan utilitas umum penting untuk diperhatikan guna mensukseskan pembangunan setiap lembaga sosial dan sektor kehidupan ekonomi yang ada di masyarakat. Penyediaan prasarana dan sarana dengan ketersediaan utilitas pada setiap kawasan pertanian dapat digambarkan bahwa secara umum prasarana dan sarana hampir semua terdapat di dalam setiap kawasan pertanian seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, penerangan dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana ini jumlah dan kualitasnya untuk masing- masing di kecamatan yang terdapat di dalam kawasan berbeda-beda. Sarana dan prasarana pendidikan di kawasan pertanian untuk setiap kecamatan yang merupakan bagian wilayah kawasan pertanian pada umummnya sama yaitu terdapat sekolah mulai Sekolah Dasar (SD) sampai sekolah Menengah Pertama (SMP). Sementara Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak semua kecamatan ada dan sekolah akademi atau perguruan tinggi tidak terdapat di semua kecamatan. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk setiap kecamatan rata-rata hanya memiliki puskesmas, poliklinik dan posyandu, sementara untuk rumah sakit hampir tidak ada untuk semua kecamatan. Sarana dan prasarana penerangan untuk setiap kecamatan semuanya telah memiliki penerangan baik yang berasal dari PLN maupun Non PLN. Secara keseluruhan di wilayah kecamatan dalam kawasan pertanian menggunakan penerangan dari PLN sementara dari non PLN tidak semua kecamatan ada. Pembangkit listrik yang digunakan di wilayah ini merupakan Pembangkit listrik tenaga diesel sehingga direncanakan akan menambah jumlah dan jenis pembangkit listrik dari sumber tenaga lain yaitu tenaga uap, tenaga air, tenga geothermal, dan tenaga hidrogen (Tabel 5.3). Disamping pembangkit tenaga listrik, diwilayah ini terdapat juga beberapa Depo BBM walaupun belum tersebar merata pada setiap kabupaten sehingga direncanakan akan dilakukan penambahan pada setiap wilayah kabupaten yang kebutuhannya belum terpenuhi dengan jumlah sarana penunjnag yang tersedia. Jaringan listrik di wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah terbentang sekitar 436.838 km untuk melayani kebutuhan stakeholders di wilayah tersebut. Jaringan listrik terpanjang terdapat di wilayah adminitrasi Kabupaten Pasangkayu yaitu sepanjang 103.454 km dan jangkauan terendah di Kabupaten Mamasa sebesar 31.328 km (Gambar 5.16). Peta sebaran jaringan listrik di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 5.17. Tabel 5. 3 Jenis dan jumlah eksisting dan rencana penambahan sumber energi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Jenis Eksisting Rencana Majene Depo BBM 2 0 Gardu Listrik 1 0 Mamasa PLT Geothermal 1 0 PLTD 0 1 Mamuju Depo BBM 2 0 Gardu Listrik 1 0 PLT Hidrogen 1 0 PLTA 1 0 PLTD 0 1 PLTU 1 0 Mamuju Tengah PLTD 0 2 Pasangkayu Depo BBM 1 0 PLTD 0 3 Polewali Mandar Depo BBM 1 0 Gardu Listrik 1 0 0 2 55 07 5 1 0 01 2 5 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r P a n j a n g j a r i n g a n ( K m ) 1 0 1 . 0 8 8 1 0 3 . 4 5 4 5 5 . 0 3 7 9 4 . 6 0 4 3 1 . 3 2 8 5 1 . 3 2 7 Gambar 5. 16 Panjang jaringan listrik menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Gambar 5. 17 Peta jaringan energi Provinsi Sulawesi Barat Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi hampir semua kecamatan yang terdapat di dalam kawasan memiliki sambungan jaringan seluler (BTS) sehingga memudahkan bagi masyarakat di dalam kawasan pertanian melakukan komunikasi, walaupun masih terdapat kecamatan yang belum memiliki BTS. Selain itu, setiap wilayah kabuten dalam wilayah perencanaan memiliki fasilitas Sentra Telepon Otomat (STO). Fasilitas tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung aktivitas telekomunikasi. STO merupakan kumpulan perangkat dalam sebuah fasilitas yang menyambungkan komunikasi telepon pelanggan dengan penyedia layanan telekomunikasi publik. STO dilengkapi dengan sejumlah perangkat seperti rak kabinet, penyedia daya, extention card, trunk card, option card, dan lain sebagainya. Peta sebaran Stasiun Telpon Otomat di Provinsi Sulawesi Barat di sajikan pada Gambar 5.18. Jaringan telekomunikasi di wilayah memiliki jangkauan sepanjang 453,3 Km yang tersebar pada semua wilayah kabupaten. Jangkauan jaringan telekomunikasi terpanjang terdapat di Kabupaten Pasangkayu sepanjang 111.57 Km, disusul Kabupaten Mamuju sepanjang 89.04 Km (Gambar 5.19). 0 2 55 07 5 1 0 01 2 5 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r P a n j a n g j a r i n g a n ( K m ) 5 0 , 9 5 1 1 1 , 5 7 6 9 , 4 4 8 9 , 0 4 5 6 , 8 5 7 5 , 4 5 Gambar 5. 18 Panjang jaringan telekomunikasi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Jaringan transportasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat didukung oleh sarana dan prasarana terminal angkutan darat, pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan yang tersebar di wilayah kabupaten. Namun demikian, penyebaran prasarana tersebut tidak merata dan kapasitasnya masih belum memadai untuk pengembangan kawasan yang efektif. Untuk itu dibutuhkan peningkatan jumlah dan kapasitas prasarana di wilayah ini untuk melengkapi prasarana yang telah terbangun dan berfungsi melayani kebutuhan masyarakat. Gambar 5. 19 Peta sistem jaringan telekomunikasi Provinsi Sulawesi Barat Jaringan jalan di wilayah ini yang menjadi penghubung antar wilayah dan prasarana transportasi lainnya kualitasnya bervariasi mulai dari hanya pengerasan dengan menggunakan kerikil dan tanah sampai pada pengaspalan/beton. Jenis dan jumlah eksisting dan rencana penambahan prasarana transportasi disajikan pada Tabel 5.4. Prasana transportasi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas barang dan jasa serta manusia yang akan menunjang pengembangan kawasan adalah Bandara Pengumpan pada tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar, sedang peta jaringan transportasi di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 5.20. Tabel 5. 4 Jenis dan status rencana prasarana transportasi di Provinsi Sulawesi Barat KABUPATEN JENIS PRASARANA STATUS Kab. Majene Pelabuhan Lokal Eksisting Pelabuhan Pengumpan Primer Eksisting Terminal Angkutan Darat Type B Eksisting Kab. Mamasa Bandara Pengumpan Rencana Kab. Mamuju Bandara Pengumpul Eksisting Pelabuhan Khusus Eksisting Pelabuhan Lokal Eksisting Pelabuhan Pengumpul Eksisting Terminal Angkutan Darat Type A Eksisting Kab. Mamuju Tengah Pelabuhan Pengumpan Primer Eksisting Terminal Angkutan Darat Type B Eksisting Kab. Pasangkayu Bandara Pengumpan Rencana Pelabuhan Khusus Eksisting Pelabuhan Pengumpan Primer Eksisting Pelabuhan Pengumpul Eksisting Terminal Angkutan Darat Type A Eksisting Kab. Polewali Mandar Bandara Pengumpan Rencana Pelabuhan Lokal Eksisting Pelabuhan Pengumpan Primer Eksisting Pelabuhan Pengumpul Eksisting Terminal Angkutan Darat Type A Eksisting Gambar 5. 20 Peta sistem jaringan transportasi Provinsi Sulawesi Barat Wilayah perencanaan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Provinsi Sulawesi Barat telah didukung oleh sumberdaya air yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan dan proses produksi tanaman pertanian. Sumberdaya air tersebut diperoleh dari beberapa daerah aliran irigasi yang tersebar di setiap wilayah kabupaten. Wilayah kabupaten yang paling tinggi kapasitas irigasinya adalah Kabupaten Pasangkayu yaitu sebesar 15.442 ha dan terendah Kabupaten Pasangkayu yaitu sebesar 3.330 ha (Tabel 5.5). Peta sebaran daerah irigasi di provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 5.21 Tabel 5. 5 Nama daerah dan luas area pengairan irigasi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Nama Luas Area (Ha) Mamuju D.I. Batupapan 2410 D.I. Beru-Beru 1300 D.I. Kalukku 1027 D.I. Keang 1000 D.I. Tommo 2310 Total Mamuju 8047 Mamuju Tengah D.I. Lesang 1900 D.I. Pontanakaiyyang 1250 D.I. Salubaja 1000 D.I. Tinali 2000 Total Mamuju Tengah 6150 Pasangkayu D.I. Bantalaka 1200 D.I. Randomayang 1100 D.I. Tikke 1000 Total Pasangkayu 3300 Polewali Mandar D.I. Kunyi 1000 D.I. Lakejo 1265 D.I. Maloso-Sekaseka 12163 D.I. Rappang/Curede 1014 Total Polewali Mandar 15442 Gambar 5. 21 Peta sumberdaya air Provinsi Sulawesi Barat Potensi Pengembangan A. Potensi Pengembangan Produktivitas dan Komoditas Berdasarkan Kondisi Iklim Dan Tanah Kondisi iklim dan tanah di kawasan pertanian pada khususnya dan Sulawesi Barat pada umumnya mendukung pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Dengan kondi Iklim tropis dengan kelembaban udara yang relatif tinggi. Kisaran suhu tahun 2020 berada pada 20,60 oC pada bualn juli sampai 28,43 oC di bulan september, dengan kelembaban rata-rata terendah 74,09% pada bulan agustus sampai 81,70% pada bulan mei, kondisi curah hujan pada tahun 2020 berada pada kisaran 20,20 mm3 yang jatuh pada bulan adustus sampai 325,70 mm3 pada bulan januari, dan kondisi tanah sangat penting dalam penentuan jenis tanaman yang akan ditanam karena menyangkut kesesuaian habitat dari tanaman tersebut di dalam mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman yang diusahakan di dalam kawasan pertanian. Klasifikasi tanah Sulawesi Barat berdasarkan sistem ”Soil Taxonomy USDA 1990” terdiri dari ordo-ordo tanah, Alfisol, Andisol, Entisol, Inceptisol, Enceptisol, Vertisol, Mollisol dan Oxisol. Klasifikasi tanah pertanian sangatlah penting, mengingat untuk mewujudkan pertanian modern, tangguh dan efisien, maka teknologi pertanian spesifik lokasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing pertanian dalam pengembangan kawasan pertanian komoditas di Sulawesi Barat. B. Ekonomi Dan Pemasaran Hasil Pertanian Salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran daerah adalah tercapainya Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB menunjukkan tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian pada suatu periode di daerah tertentu sekaligus merangkum perolehan nilai tambah yang dihasilkan. Sektor pertanian dalam perekonomian Sulawesi Barat cukup memegang peran penting karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar. Sebagai sektor primer yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertanian mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tergantung pada kesuburan lahan dan teknologi yang ditetapkan serta kondisi iklim. Dalam perhitungan PDRB, yang termasuk dalam sub sektor tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, buah- buahan, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk ikutannya. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB baik pada harga yang berlaku maupun harga konstan masing-masing yaitu 30,50% dan 29,88% (Tabel 5.6). Kontribusi pertanian ini sangat besar dibandingkan dengan sektor lapangan usaha lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian dalam arti luas memberikan kontribusi besar di dalam pembangunan di Sulawesi Barat. Adapun kontribusi masing-masing sektor yaitu pangan pada PDRB untuk harga berlaku dan konstan masing-masing sebesar 5,82% dan 5,60% , hortikultura sebesar 4,52% dan 4,36% dan sektor peternakan yaitu 2,00% dan 1,97%. Kontribusi ini masih rendah dari sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dari keseluruhan kontribusi pertanian bila dibandingkan dengan kontribusi bidang pertanian secara keseluruhan sehingga memungkinkan untuk mengembangkan sektor pangan, hortikultura dan peternakan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar pada PDRB provinsi Sulawesi Barat. Tabel 5. 6 Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Barat Tahun 2020 (Milyar Rupiah) Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 % Atas Dasar Harga Berlaku Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 14.907,59 16.400,37 18.324,02 19.178,20 19.541,96 42,57 Pertanian 10.897,23 11.990,05 13.400,91 13.808,76 14.000,06 30,50
16. a.Tanaman Pangan 1.521,67 1.960,87 2.141,19 2.463,26 2.669,75 5,82
17. b.Tanaman Hortikultura 1.429,07 1.385,56 1.605,65 1.874,23 2.074,76 4,52
18. c.Peternakan 648,06 712,38 778,71 877,66 917,93 2,00 Atas Dasar Harga Konstan Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 10.734,08 11.433,15 12.131,88 12.692,97 12.761,68 39,78 Pertanian 8.150,73 8.681,06 9.225,80 9,559,53 9,584,67 29,88
19. a.Tanaman Pangan 1.119,35 1.416,91 1.506,81 1.686,70 1.796,70 5,60
20. b.Tanaman Hortikultura 1.128,83 1.054.45 1.132,65 1.268,45 1.397,30 4,36
21. c.Peternakan 509,73 541,44 572,55 620,07 632,50 1,97 Kontribusi PDRB subsektor tanaman pangan dan hortikultura meliputi: a) Produk meliputi penyediaan pangan bagi penduduk, penyediaan bahan baku industri makanan dan minuman; b) Pasar yaitu pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi; c) Faktor produksi, yaitu penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain; dan d) Devisa melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk import. Dalam tahun 2015, Indonesia berhadapan dengan Pasar Tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Terbentuknya pasar tunggal ASEAN semakin membuka peluang pasar. Dari segi kekuatan ekonomi, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dalamnya akan terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terdidik/profesional yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara-negara ASEAN. Di Sulawesi Barat, pemasaran hasil pertanian terdiri : a) Pemasaran Domestik; dan b) Pemasaran Internasional. Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri diarahkan terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/ pelaku usaha, meningkatnya pangsa pasar. Pemasaran ekspor di antaranya negara Tiongkok, Philipina, dan Pakistan Secara kumulatif nilai impor Sulbar pada periode Januari sampai Mei 2021 sebesar USD39 juta atau mengalami penurunan sebesar 46,39 persen dibandingkan dengan periode Januari sampai Mei 2020 yang tercatat sebesar USD73 juta. C. Potensi Pengembangan Luas Kawasan Komoditi Berdasarkan kondisi eksisting luas lahan setiap komoditi dan potensi lahan yang ada sesuai dengan evaluasi kesesuai lahan, maka beberapa komoditas masih dapat dilakukan upaya pengembangan berupa perluasan areal penanaman komoditi pangan dan hortikultura sesuai dengan komoditi yang dikembangkan di dalam kawasan pertanian. Kawasan padi secara keseluruhan masih dapat dikembangkan luas areal penanaman yaitu untuk kawasan padi seluas 8.974,38 ha, kawasan jagung seluas 27.177,02 ha, kawasan kedelai seluas 30.873,76 ha, kawasan cabai seluas 52.140,72 ha, kawasan bawang seluas 14.920,15 ha, kawasan jeruk seluas 14.513,66 ha dan kawasan manggis seluas 31.169,78 ha (Tabel 5.7). Luas lahan pengembangan komoditi pangan dan hortikultura tersebar di beberapa kecamatan sesuai dengan kawasan pengembangan komoditi yang ada, Tabel 5. 7 Potensi pengembangan luas areal pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura di kawasan pertanian. Kawasan Kabupaten Kecamatan Potensi Lahan Pengembangan (ha) Padi I Majene Malunda 764,46 Mamasa Messawa 2.328,56 Polewali Mandar Campalagian 1.420,57 Luyo 1.672,24 Wonomulyo 1.718,91 Kawasan Kabupaten Kecamatan Potensi Lahan Pengembangan (ha) Padi II Mamuju Tengah Budong-Budong 635,80 Pasangkayu 433,84 Total Kawasan Padi 8.974,38 Jagung 1 Mamasa Mamasa 14,50 Sesenapadang 331,29 Tawalian 847,62 Polewali Mandar Luyo 497,49 Mapilli 1.531,52 Jagung II Mamuju Simboro 511,41 Tapalang 4.941,34 Tapalang Barat 7.116,70 Mamuju Tengah Tobadak 3.529,28 Pasangkayu Dapurang 7.342,41 Duripoku 513,46 Total Kawasan Jagung 27.177,02 Kedelai I Polewali Mandar Anreapi 936,01 Binuang2018 4.952,97 Matakali 631,87 Polewali 2.425,40 Kedelai II Mamuju Sampaga 878,70 Tommo 2.152,47 Mamuju Tengah Budong-Budong 9.350,85 Tobadak 834,35 Topoyo 7.271,09 Pasangkayu Pasangkayu 1.440,05 Total Kawasan Kedelai 30.873,76 Cabai 1 Majene Banggae 2.109,97 Banggae Timur 3.692,06 Pamboang 4.313,56 Sendana 4.974,14 Mamasa Bambang 4.459,22 Mambi 147,53 Mehalaan 1.659,33 Rantebulahan Timur 2.555,59 Tanduk Kalua 3.136,55 Polewali Mandar Balanipa 360,17 Limboro 1.816,14 Tinambung 1.791,48 Cabai 2 Mamuju Bonehau 6.635,26 Mamuju Tengah Karossa 9.900,45 Pasangkayu Bambaira 2.608,76 Kawasan Kabupaten Kecamatan Potensi Lahan Pengembangan (ha) Bambalamotu 1.980,51 Total Kawasan Cabai 52.140,72 Bawang Merah Majene Malunda 484,46 Ulumanda 4.650,14 Mamasa Mambi 1.916,90 Mehalaan 2.175,18 Polewali Mandar Tubbi Taramanu 5.693,47 Total Kawasan Bawang Merah 14.920,15 Jeruk Pasangkayu Baras 5.838,27 Bulu Taba 967,69 Duripoku 2.829,28 Lariang 1.881,75 Sarudu 2.996,67 Total Kawasan Jeruk 14.513,66 Manggis Mamasa Messawa 4.247,19 Sumarorong 5.025,53 Polewali Mandar Bulo 9.062,66 Mapilli 212,69 Matangnga 10.139,89 Tapango 2.481,82 Total Kawasan Manggis 31.169,78 Analisis SWOT Keberadaan suatu kawasan pertanian tidak terlepas dengan peluang dan tantangan yang ada untuk mengembangkan komoditas di kawasan pertanian sehingga dapat meningkatkan perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan dan sekitarnya. Diperlukan suatu analisis untuk mengetahui posisi kawasan pertanian saat ini dengan melihat kekuatan,kelemahan, ancaman dan peluang yang ada sehingga diperlukan adanya suatu strategi yang baik untuk pengembangan kawasan pertanian. Untuk menganalisis kawasan pertanian dibutuhkan alat analisis yaitu dengan menggunakan SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strenghts), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) dalam suatu proyek. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Berbagai alternative strategi dapat dirumuskan berdasarkan analisis SWOT untuk mendukung kawasan pertanian di Kabupaten Sulawesi Barat kaitannya dengan kegiatan produksi, ekonomi dan kondisi sosial masyarakat. Keunggulan matriks ini adalah mempermudah untuk memformulasi strategi berdasarkan gabungan faktor internal dan eksternal. Empat strategi utama yang disarankan yaitu S-O, W-O, S-T dan W-T. Berdasarkan analsisis SWOT maka kawasan pertanian dapat dilakukan telaah tentang apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancama dan peluang yang dimiliki oleh masing-masing kawasan pertanian di Sulawesi Barat. Adapun kajian SWOT sebagai berikut: A. Kekuatan (Strenghts) 1). Komoditas yang dikembangkan di dalam kawasan pertanian merupakan komoditi yang sudah lama diusahakan oleh petani, sehingga petani sudah memiliki pengalaman terkait komoditi kawasan. 2). Masih terdapat lahan yang potensial untuk pengembangan komoditi kawasan yang lebih luas 3). Komoditi kawasan yang dikembangkan merupakan komoditi prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah daerah dan pusat. 4). Sulawesi Barat memiliki sumber air yang melimpah dari tiga bendungan besar yaitu Bendungan Sekka-sekka, Bendungan Batupapan dan Bendungan Tommo yang mampu mengairi lahan pertanian petani. 5). Kondisi agroklimat dan tanah mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman yang diusahakan di dalam kawasan pertanian. 6). Pengetahuan dan keterampilan petani mengenai budidaya komoditas unggulan sudah relatif baik. 7). terdapat kelembagaan petani berupa kelompok tani, gapoktan, dan koperasi. 8). Ada peluang intensifikasi dan ekstensifikasi pengembangan komoditi di kawasan pertanian 9). Komitmen pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor pertanian khsusunya tanaman pangan dan hortilutura. B. Kelemahan (Weaknesses) 1). Masih rendahnya adospsi teknologi di tingkat petani dalam hal budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil. 2). Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan budidaya tanaman, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian yang dihasilkan kawasan pertanian. 3). Belum optimalnya lembaga petani di dalam melakukan kegiatan peningkatan kapasitas anggota di dalam penguasaan teknologi dan informasi pasar. 4). Belum optimalnya peranan pihak penyedia modal untuk membantu petani di dalam meningkatkan kegiatan usahatani di dalam kawasan. 5). Pemahaman dan pengetahuan tentang korporasi petani belum ada. 6). Peranan lembaga kelompok tani, lembaga pemasaran seperti koperasi, BUMDES dan lembaga pemasaran lainnya masih kurang. 7). Tingkat pengetahuan dan keterampilan petani di dalam manajemen usahatani masih rendah. 8). Pemasaran hasil produksi kawasan pertanian belum memberikan keuntungan yang layak bagi petani dan pelaku pasar lainnya. 9). Produktivitas per hektar yang dihasilkan masih rendah. 10). Kurangnya modal untuk melakukan kegiatan usahatani di kawasan pertanian menyebabkan petani tidak melakukan pengelolaan tanaman secara optimal. 11). Tingkat pendidikan yang sebagian besar masih rendah yang bergerak dibidang sektor pertanian tanaman pangan,hortikultura serta peternakan merupakan kendala di dalam menerapkan inovasi teknologi. C. Peluang (Opportunities) 1). Sektor pertanian khususnya tanaman pangan dan hortikultura merupakan sektor yang senantiasa mendapat perhatian yang utama karena menyangkut tentang kelangsungan hidup masyarakat Indonesia melalui penyediaan pangan yang cukup dan tersedia setiap saat. 2). Kebijakan pemerintah pusat khususnya kementerian pertanian untuk mendorong adanya pembentukan kawasan pertanian yang berbasis koorporasi merupakan peluang besar untuk mengembangkan komoditas unggulan daerah. 3). Kebijakan pemerintah daerah Sulawesi Barat menjadikan sektor pertanian merupakan sektor penting di dalam mendorong perekonomian masyarakat. 4). Permintaan komoditas pangan dan hortikultura setiap tahun terus mengalami peningkatan baik untuk kebutuhan pasar domestik maupun pasar untuk ekspor memberikan peluang bagi upaya pengembangan dan peningkatan produksi pertanian di kawasan pertanian. 5). Kenaikan harga beberapa komoditi pertanian khususnya pangan dan hortikultura yang dikembangkan di kawasan pertanian mendorong petani untuk mengolah lahan pertanian yang mereka miliki. D. Ancaman (Threats) 1). Wilayah Provinsi Sulawesi Barat merupakan wilayah yang rawan terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir dan longsor hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi petani di kawasan pertanian. 2). Peningkatan produksi, kualitas, dan inovasi di kawasan pertanian di wilayah lain menjadi pesaing untuk merebut konsumen produk sejenis. 3). Fluktuasi harga yang tinggi menjadi risiko paling berat bagi petani. E. Strategi Strategi Menggunakan Kekuatan untuk Menangkap Peluang (Strategi S-O)
22. a.Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian untuk menangkap peluag pasar yang begitu besar baik untuk pasar domestik maupun pasar ekspor. Memberikan insentif dan bantuan penyediaan sarana dan prasarana produksi agar meningkatkan minat bagi petani untuk meningkatkan produksi dan mengembangkan komoditi yang diusahakan oleh kawasan. Membuat perencanaan kawasan pertanian secara baik, komprehensif, realistik dan dapat diimplementasikan untuk mendapat dukungan pembiayaan dari pihak eksternal yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha dan pemodal baik dari dalam maupun dari luar negeri untuk mengembangkan kawasan pertanian. Membentuk korporasi petani di setiap kawasan pertanian untuk menambah nilai tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan petani di kawasan pertanian. Strategi Mengatasi Kelemahan untuk Memanfaatkan peluang (Strategi W-O)
23. a.Meningkatkan kemampuan petani di dalam pengusahaan teknologi budidaya dan pengolahan hasil sehingga dapat menghasilkan produksi yang tinggi dengan kualitas baik. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi dan kegiatan ekonomi lainnya yang ada di kawasan pertanian. Meningkatkan pembinaan petani melalui kegiatan penyuluhan, pendampingan. Membantu dan memfasilitasi petani di dalam penyediaan modal usahatani. Mendorong lembaga kelompok tani, lembaga pemasaran, koperasi dan BUMDES dalam hal pemasaran hasil pertanian di kawasan pertanian. Membentuk korporasi petani untuk membetuk suatu usaha bersama sehingga akan memberikan manfaat bagi petani. Strategi Meningkatkan Kekuatan untuk Mengatasi Ancaman (Strategi S-W)
24. a.Meningkatkan kemampuan petani di dalam melakukan kegiatan usahatani di kawasan pertanian sehingga mampu menghasilkan produksi yang tinggi dan berkualitas yang mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain. Meningkatkan kemampuan petani di dalam penguasaan teknologi untuk mengatasi permasalahan yang disebabkan akibat gangguan dari bencana alam. Melakukan perjanjian kontrak pemasaran hasil dengan mitra melalui lembaga koporasi yang ada agar petani tidak mengalami kerugian akibat adanya fluktuasi harga. Strategi Mengatasi Kekurangan untuk Mengatasi Ancaman (Strategi W-T)
25. a.Meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan mencakup produksi, pengolahan hasil dan pemasaran bagi petani untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian di kawasan pertanian. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam bidang penguasaan teknologi budidaya tanaman, pengolahan, pemasaran dan manajemen usahatani. Memberikan pengetahuan dan keterampilan di dalam penanganan permasalahan yang diakibatkan oleh bencana yang berdampak pada tanaman petani. Meningkatkan peranan lembaga korporasi petani untuk mendukung pelaksanaan kegiatan usaha di kawasan pertanian. Potensi Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Kawasan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Kepentingan kajian ini terutama adalah untuk menentukan apakah intensitas pembangunan masih dapat dikembangkan dan ditambahkan. Bisa diukur dalam bermacam variabel yang mencerminkan jasa dan produk dari ekosistem, misalnya daya dukung tanah/kemampuan lahan, air, habitat spesies, dan lain sebagainya. Beberapa teknik yang dapat digunakan antara lain adalah mengukur kinerja jasa lingkungan, mengukur populasi optimal yang dapat didukung, maupun mengukut ringkat kerentanan, kerawanan dan kerusakan. Teknik-teknik perhitungan dan penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat mengikuti ketentuan yang ada atau metodologi yang telah diakui secara ilmiah. Daya tampung lingkungan hidup dapat diukur dari tingkat asimilasi media (air, tanah, udara) ketika menerima gangguan dari luar. Indikator yang digunakan dapat berupa kombinasi antara beban pencemaran dengan kemampuan media mempertahankan fungsinya sejalan dengan masuknya pencemaran tersebut. Program-program yang berdampak negatif terhadap lingkungan dalam pengembangan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Barat dapat mempengaruhi daya dukung dan daya tampung suatu wilayah yang memiliki layanan ekosistem tinggi khususnya terkait sektor yang sangat vital terhadap pembangunan seperti pangan dan air. Pengembangan infrastruktur, permukiman dan kawasan budidaya lainnya tentunya akan mempengaruhi ketersediaan sektor tersebut jika dikembangkan pada kawasan yang memiliki layanan ekosistem tinggi. Sehingga, pengembangan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung kawasan yang memiliki layanan ekosistem tinggi seperti pangan dan air. Berdasarkan data daya dukung dan daya tampung berbasis jasa ekosistem pangan dan air di Provinsi Sulawesi Barat, terdapat kecamatan-kecamatan yang memiliki layanan jasa ekosistem tinggi sehingga kawasan-kawasan tersebut perlu dihindari untuk dikembangkan. Distribusi daya dukung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem penyediaan pangan disajikan pada Tabel 5.8 dan Gambar 5.22, sedang sebaran daya dukung berbasis jasa ekosistem penyediaan air disajikan pada Tabel 5.9 dan Gambar 5.23. Tabel 5. 8 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kecamatan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (Ha) Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Banggae 361.93 2,037.28 Banggae Timur 347.91 2,462.01 400.71 145.93 Malunda 258.06 10,614.77 7,513.73 422.17 Pamboang 296.87 7,119.59 28.94 Sendana 972.89 9,883.57 62.19 29.91 Tammerodo 279.15 8,457.29 10.59 18.15 Tubo 568.67 5,738.82 22.39 16.37 Ulumanda 183.68 18,821.84 12,808.70 135.35 Aralle 166.69 777.25 16,795.63 434.95 Balla 223.83 4,374.29 27.79 312.87 Bambang 190.54 12,335.55 444.25 1,241.04 Buntu Malangka 176.01 9,673.51 1,627.00 636.51 Mamasa 846.31 22,614.86 27.37 1,139.11 Mambi 101.21 270.01 21,714.86 741.66 Mehalaan 362.58 24.26 11,652.88 208.55 Messawa 51.14 2,629.78 10,306.42 527.21 Nosu 50.79 9,615.89 100.75 1,071.30 Pana 53.61 87.26 16,503.64 2,646.85 59.47 Rantebulahan Timur 190.72 2,056.53 1,732.75 1,368.87 Sesean Padang 47.18 10,090.96 454.35 Sumarorong 170.90 58.17 10,919.55 4,847.93 911.16 Tabang 178.37 17,333.86 13,921.00 110.49 Tabulahan 271.92 32,448.02 24,082.45 760.96 Tanduk Kalua 261.49 17,434.91 1,262.95 1,151.05 Tawalian 221.40 4,682.26 637.47 Balabalakang 146.30 Bonehau 732.63 38,035.48 52,304.82 712.41 Kalukku 186.00 1,381.09 12,290.77 30,314.82 3,601.21 Kalumpang 3,385.70 34,474.54 138,126.72 636.44 Mamuju 1,164.72 15,672.41 3,171.93 495.80 Papalang 27.11 431.87 4,908.98 8,286.74 1,956.96 Sampaga 116.97 518.98 6,513.31 7,040.19 1,389.23 Simboro 1,353.53 7,451.62 147.82 164.28 Tapalang Barat 282.85 15,055.56 291.97 321.42 Tappalang 317.84 16,469.02 11,800.09 208.95 Tommo 359.32 11,763.89 15,457.48 32,777.67 992.25 Kecamatan Jasa Ekosistem Penyedia Pangan (Ha) Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Budong Budong 573.07 8,393.10 14,727.04 995.35 252.67 Karossa 56.30 4,228.78 96,713.83 11,410.81 930.11 Pangale 113.64 1,686.60 5,631.01 2,243.63 748.16 Tobadak 277.08 9,043.15 34,262.60 23,749.68 229.33 Topoyo 438.55 4,626.14 39,653.58 45,090.93 4,716.97 Bambaira 340.91 5,883.06 64.73 84.55 Bambalamotu 300.28 21,852.68 1,522.49 117.44 Baras 49.53 5,896.50 17,405.52 2,550.38 1,318.70 Bulutaba 2.60 5,471.66 36,446.60 860.60 Daapurang 32.76 9,304.89 80,068.28 1,101.49 377.21 Doripoku 3,011.50 17,812.44 11.18 Lariang 0.05 2,705.93 2,407.86 1,881.57 1,103.90 Pasangkayu 34.28 9,055.37 16,740.82 4,353.67 195.75 Pedongga 101.64 740.73 4,065.43 4,199.40 211.95 Sarjo 108.55 3,183.86 66.85 256.70 Sarudu 10.52 4,538.41 3,997.10 899.84 250.83 Tikke Raya 78.42 11,756.34 7,062.42 5,781.20 1,141.72 Alu 73.52 4,494.68 11,500.55 661.27 90.25 Anreapi 84.63 83.70 4,267.87 5,130.76 325.29 Balanipa 539.74 2,457.77 370.37 Binuang 13.02 137.98 4,703.90 7,139.83 1,675.73 Bulo 561.72 3,780.07 19,124.30 151.20 Campalagian 1,554.45 5,022.07 2,040.09 3,183.51 Limboro 996.88 3,951.88 1,191.89 195.42 Luyo 421.68 9,187.86 2,066.58 1,048.74 Mapilli 1,296.08 995.11 4,644.88 3,452.42 Matakali 7.87 211.40 1,819.65 2,762.53 2,129.61 Matangnga 58.66 22,028.15 42.17 Polewali 12.18 818.76 397.92 571.29 1,092.15 Tapango 307.58 478.04 12,062.12 1,304.33 Tinambung 185.79 713.48 715.45 405.26 Tubi Tara'manu 2,240.17 33,881.86 7,567.49 11.63 Wonomulyo 824.11 68.73 424.30 6,518.76 Total 2,873.57 124,030.09 896,536.66 611,557.06 56,605.25 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 22 Peta sebaran wilayah dengan jasa ekosistem penyediaan pangan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 9 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Penyediaan Air di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kecamatan Jasa Ekosistem Penyedia Air (Ha) Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Banggae 638.10 1,761.11 Banggae Timur 166.16 2,642.48 547.92 Malunda 112.93 14,024.39 4,465.17 57.78 148.46 Pamboang 294.14 3,465.73 3,685.53 Kecamatan Jasa Ekosistem Penyedia Air (Ha) Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Sendana 5,565.63 5,320.74 62.19 Tammerodo 4,317.42 4,437.17 10.59 Tubo 5,447.38 876.48 22.39 Ulumanda 7.87 23,569.71 8,137.02 234.97 Aralle 0.85 14,567.42 3,606.25 Balla 223.83 4,687.16 27.79 Bambang 523.18 13,688.20 Buntu Malangka 131.29 443.32 11,538.42 Mamasa 846.31 23,753.97 27.37 Mambi 18.47 18,769.91 3,999.56 39.80 Mehalaan 116.04 7,319.00 4,804.70 8.53 Messawa 44.09 4,282.31 9,077.65 71.06 39.44 Nosu 23.93 474.89 10,331.78 8.13 Pana 467.05 4,639.47 14,244.31 Rantebulahan Timur 178.80 1,189.67 3,980.40 Sesean Padang 47.18 10,545.31 Sumarorong 1,882.49 14,961.42 17.36 46.44 Tabang 357.68 7,439.44 23,720.11 26.49 Tabulahan 15,903.16 41,492.03 168.16 Tanduk Kalua 311.11 19,731.22 68.07 Tawalian 221.40 5,319.73 Balabalakang 146.30 Bonehau 14.78 39,579.39 51,738.12 453.05 Kalukku 2,201.48 22,059.32 23,155.85 95.99 261.25 Kalumpang 1,095.73 100,104.85 74,865.62 6.51 550.69 Mamuju 9,343.17 11,070.29 91.40 Papalang 746.40 8,374.87 6,358.06 60.22 72.11 Sampaga 838.79 6,421.80 8,099.62 218.47 Simboro 117.41 3,415.81 5,568.46 15.57 Tapalang Barat 55.63 5,667.38 10,196.90 9.56 22.33 Tappalang 204.08 19,468.31 8,899.98 29.29 194.24 Tommo 4,483.48 38,259.97 18,102.91 99.52 404.73 Budong Budong 5,997.07 10,468.01 8,195.96 197.44 82.75 Karossa 4,830.22 33,126.25 75,164.76 75.33 143.27 Pangale 1,795.52 8,188.29 313.92 70.33 54.98 Tobadak 6,106.21 26,986.24 34,136.29 7.27 325.83 Topoyo 4,294.85 46,850.16 42,804.96 3.32 572.88 Bambaira 2,496.04 3,097.86 714.62 54.23 10.50 Bambalamotu 1,950.80 19,946.38 1,895.71 Baras 4,513.75 16,618.76 6,074.82 13.30 Bulutaba 3,742.18 21,472.80 16,700.44 5.44 860.60 Kecamatan Jasa Ekosistem Penyedia Air (Ha) Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tinggi Daapurang 6,305.76 20,812.21 63,438.92 211.36 116.38 Doripoku 2,236.39 6,194.49 12,393.06 11.18 Lariang 2,374.73 5,141.77 391.54 0.47 190.80 Pasangkayu 7,323.40 17,780.85 5,275.64 Pedongga 3,968.10 4,651.11 695.40 4.54 Sarjo 1,355.17 1,380.91 867.21 9.92 2.75 Sarudu 3,605.71 4,721.72 1,369.27 Tikke Raya 14,446.53 10,671.36 374.27 13.44 314.50 Alu 9,614.03 6,928.89 277.35 Anreapi 2,771.29 7,120.96 Balanipa 2,358.97 1,008.91 Binuang 538.90 2,713.28 10,388.05 17.85 12.38 Bulo 9,476.96 13,800.87 339.46 Campalagian 1,024.73 3,150.15 7,614.95 10.29 Limboro 3,643.55 2,635.99 56.53 Luyo 1,687.98 10,866.86 170.02 Mapilli 191.09 2,914.94 7,062.18 220.28 Matakali 1,361.43 5,541.15 28.48 Matangnga 9,596.92 12,498.25 33.81 Polewali 247.90 851.13 1,793.27 Tapango 1,079.24 13,068.27 4.56 Tinambung 1,599.81 382.91 37.26 Tubi Tara'manu 13,592.11 29,705.60 403.44 Wonomulyo 316.35 3,379.68 4,081.28 22.37 36.22 Total 91,976.58 720,619.75 870,313.24 1,136.06 7,557.00 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 23 Peta sebaran wilayah dengan jasa ekosistem penyediaan air di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kemampuan Lahan Kemampuan lahan adalah penilaian lahan (komponen-komponen lahan) secara sistematik dan pengelompokannya ke dalam kategori berdasarkan sifat- sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Untuk menentukan klasifikasi kemampuan lahan digolongkan kedalam tiga kategori utama yaitu kelas, subkelas dan satuan pengelolaan. Pengelompokan dalam kelas berdasarkan intensitas penghambat, pengelompokan dalam subkelas didasarkan atas jenis faktor penghambat, dan satuan pengelolaan merupakan paket usaha dan perlakuan yang disarankan atau diperlukan. Menurut Sitanala Arsyad klasifikasi kemampuan lahan dibagi 8 kelas, yaitu :  Kelas I - IV : sesuai untuk berbagai penggunaan seperti untuk penanaman pertanian pada umumnya  Kelas V – VII : sesuai untuk padang rumput, tanaman tahunan dan vegetasi alami.  Kelas VIII : harus dibiarkan dalam keadaan alami Penentuan klasifikasi lahan yang dilakukan Sitanala Arsyad didasarkan beberapa parameter yaitu :  Tekstur tanah  Kedalaman efektif tanah  Drainase  Lereng  Tingkat erosi  .Permeabilitas  Kerikil/batuan  Kepekaan erosi  Banjir/genangan Wilayah Provinsi Sulawesi Barat didominasi kemampuan lahan V – VIII dengan luas area sekitar 1.629.668.32 ha (Gambar 5.24). Selain keempat kelas kemampuan tersebut, wilayah ini memiliki juga area dengan kemapuan kelas II – IV dengan total area sebesar 47.589,53 ha. Batu dan tingkat kelerengan merupakan faktor pembatas kemampuan lahan yang membatasi kapasitas pemanfaatan lahan pada wilayah ini. Distribusi sebaran kemampuan lahan wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 5.25. Di Provinsi Sulawesi Barat, tidak ada lahan kelas I yang merupakan lahan yang sesuai untuk segala jenis penggunaan lahan tanpa memerlukan tindakan pengawetan tanah yang khusus (Arsyad, 2010; Fenton, 2014). Lahan terbaik yang ditemukan di wilayah ini adalah lahan kelas II, yaitu lahan dengan penghambat yang relatif sedikit. Lahan kelas II di wilayah ini dijumpai seluas 11,075.76 ha atau 0.66% luas wilayah. Penghambat yang dijumpai pada lahan kelas II di wilayah ini adalah lereng. Lahan kelas III dijumpai pada areal seluas 1,233.22 ha atau 0.07% dari luas wilayah Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat. Lahan kelas III mempunyai penghambat yang agak berat, yang mengurangi pilihan jenis penggunaan yang dapat diusahakan, atau memerlukan usaha pengawetan tanah yang khusus, atau keduanya. Di wilayah ini, penghambat utama yang mengantarkan lahan ke kelas III adalah lereng, drainase, bahaya banjir/genangan dan kedalaman efektif. 0 1 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 09 0 0 0 II l r III l r IV b s IV l r V b V b s V I l r V I l r , b s V II l r V III b s V III l r V III t e k s 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 0 2 0 0 0 0 03 0 0 0 0 04 0 0 0 0 05 0 0 0 0 06 0 0 0 0 07 0 0 0 0 08 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) 8 . 5 0 3 , 9 4 4 0 5 . 5 3 3 , 1 8 1 . 2 2 2 , 9 3 2 0 6 . 0 1 3 , 0 2 2 . 4 3 0 , 4 1 7 3 6 . 5 9 0 , 5 4 2 2 3 . 8 2 4 , 2 2 4 5 . 5 5 0 , 0 8 3 0 . 4 7 7 , 9 9 4 . 8 0 2 , 5 6 1 . 2 3 3 , 2 2 1 1 . 0 7 5 , 7 6 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 24 Luas wilayah menurut kelas kemampuan lahan Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 25 Peta distribusi kemampuan lahan wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Lahan dengan kelas kemampuan lahan IV menempati area seluas 4,802.56 ha atau 0.29% dari luas wilayah. Lahan kelas IV mempunyai penghambat yang berat yang membatasi pilihan penggunaan lahan, memerlukan pengelolaan yang harus dilakukan dengan sangat hati-hati, atau kedua-duanya (Klingebiel dan Montgomery, 1961; Arsyad, 2010; Fenton, 2014). Penggunaan lahan kelas IV sangat terbatas karena salah satu atau kombinasi dari penghambat seperti lereng yang curam, kepekaan erosi yang besar, erosi yang telah tejadi berat, tanah dangkal, daya menahan air rendah, sering tergenang banjir yang menimbulkan kerusakan berat pada tanaman, dan drainase terhambat dan masih sering tergenang meskipun telah dibuat saluran drainase (Klingebiel dan Montgomery, 1961; Arsyad, 2010; Fenton, 2014). Lahan kelas V menempati area sekitar 269.374,30 atau sekitar 16,06% dengan faktor pembatas utama berupa batu-batuan. Kemampuan lahan kelas V mempunyai hambatan yang tidak dihilangkan dan membatasi - pilihan penggunaannya, tetapi tidak terancam erosi, sehingga hanya sesuai untuk tanaman rumput, padang penggembalaan hutan produksi atau hutan lindung dan suaka alam. Lahan di dalam kelas V mempunyai hambatan yang membatasi pilihan macam penggunaan dan tanaman, dan menghambat pengolahan tanah bagi tanaman semusim. Lahan ini terletak pada topografi datar atau hampir datar tetapi tergenang air, sering terlanda banjir, berbatu-batu, iklim yang kurang sesuai, atau mempunyai kombinasi hambatan tersebut. Contoh lahan kelas V adalah (1) lahan yang sering dilanda banjir, sehingga sulit dipergunakan untuk penanaman tanaman semusim secara formal, (2) lahan datar yang berada pada kondisi iklim yang tidak memungkinkan produksi tanaman secara normal, (3) lahan datar atau hamper datar yang berbatu-batu, dan (4) lahan tergenang yang tidak- layak didrainase untuk tanaman semusim, tetapi dapat ditumbuhi rumput atau pohon-pohonan. Lahan kelas VI wilayah ini menempati areal seluas 739,020.95 ha atau 44,06% dari luas wilayah dengan pembatas utama lereng dan batu sedang. Kemampuan lahan kelas VI mempunyai hambatan berat yang menyebabkan lahan ini tidak sesuai untuk penggunaan pertanian; penggunaan terbatas untuk tanaman rumput atau padang penggembalaan; hutan produksi; hutan lindung atau cagar alam. Penggunaan untuk padang rumput harus dijaga agar rumputnya selalu menutup dengan baik. Bila dihutankan, penebangan kayu harus selektif. Lahan ini mempunyai penghambat yang sangat sulit diperbaiki. Di Lahan dalam kelas VI mempunyai pembatas atau ancaman kerusakan yang tidak dapat dihilangkan, berupa salah satu atau kombinasi factor-faktor berikut: (1) tedetak pada lereng agak curam, (2) bahaya erosi berat, (3) telah tererosi berat, (4) mengandung garam larut atau natrium, (5) berbatu-batu, (6) daerah perakaran sangat dangkal (7) atau iklim yang tidak sesuai. Lahan kelas VI yang terletak pada lereng agak curam jika dipergunakan untuk penggembalaan dan hutan produksi harus dikelola dengan baik untuk menghindari erosi. Beberapa tanah di dalam Kelas VI yang daerah perakarannya dalam, tetapi terletak pada lereng agak curam dapat dipergunakan untuk tanaman semusim dengan tindakan konservasi tanah yang berat. Lahan dengan kemampuan kelas VII menempati area sebesar 208,443.43 ha atau 12, 43%. Seperti pada lahan kelas V dan kelas VI, tanah pada kelas VII ini tidak sesuai dimanfaatkan untuk usahatani atau tanaman semusim, sehingga semestinya dibiarkan sesuai dengan lingkungan alaminya. Tanah pada lahan kelas VII terletak pada lereng yang sangat curam atau telah mengalami erosi berat dengan kondisi solum yang sangat dangkal atau berbatu. Lahan kelas VIII di wilayah ini menempati areal seluas 415,260.05 ha atau 24,76% luas wilayah. Tanah pada kelas VIII tidak sesuai untuk tanaman semusim dan usaha pertanian, oleh karena itu harus tetap dipertahankan sesuai dengan lingkungan alaminya. Pada umumnya tanah pada lahan kelas VIII di manfaatkan sebagai cagar alam, hutan lindung serta wisata alam. Tanah pada lahan kelas VIII merupakan tanah dengan kondisi lereng sangat curam atau permukaan tanah sangat berbatu, dapat berupa batuan lepas atau batuan singkapan serta tanah pasir. Faktor penghambat utama kemampuan lahan kelas VIII di wilayah ini adalah lereng, terutama lereng >40%, disamping batu sedang dan tekstur. Lahan kelas VIII tidak sesuai untuk produksi pertanian, dan harus dibiarkan dalam keadaan alami atau di bawah vegetasi hutan (Klingebiel dan Montgomery, 1961; Arsyad, 2010; Fenton, 2014). Lahan ini dapat digunakan untuk rekreasi, cagar alam atau hutan lindung. Kesesuaian Lahan Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan sebidang lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan tersebut dapat dinilai untuk kondisi saat ini (kesesuaian lahan aktual) atau setelah diadakan perbaikan (kesesuaian lahan potensial). Kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan berdasarkan data sifat biofisik tanah atau sumber daya lahan sebelum lahan tersebut diberikan masukan-masukan yang diperlukan untuk mengatasi kendala. Data biofisik tersebut berupa karakteristik tanah dan iklim yang berhubungan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang dievaluasi. Kesesuaian lahan potensial menggambarkan kesesuaian lahan yang akan dicapai apabila dilakukan usaha- usaha perbaikan. Lahan yang dievaluasi dapat berupa hutan konversi, lahan terlantar atau tidak produktif, atau lahan pertanian yang produktivitasnya kurang memuaskan tetapi masih memungkinkan untuk dapat ditingkatkan bila komoditasnya diganti dengan tanaman yang lebih sesuai. Struktur klasifikasi kesesuaian lahan adalah sebagai berikut:  Kelas S1 (Sangat Sesuai/Highly Suitable): lahan ini tidak mempunyai pembatas yang berat untuk suatu penggunaan lahan secara berkelanjutan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksinya/pemanfaatannya untuk penggunaan tertentu serta tidak membutuhkan penanganan khusus.  Kelas S2 (Cukup Sesuai/Moderately Suitable): lahan ini memiliki pembatas- pembatas agak berat untuk suatu penggunaan lahan tertentu secara berkelanjutan. Pembatas-pembatas tersebut dianggap dapat mengurangi produktivitas, keuntungan atau nilai pemanfaatannya untuk penggunaan tertentu serta membutuhkan biaya atau penanganan lebih.  Kelas S3 (Sesuai Marginal/Marginally Suitable): lahan ini memiliki pembatas- pembatas yang sangat berat untuk suatu penggunaan secara berkelanjutan. Pembatas akan mengurangi produktivitas, keuntungan atau nilai pemanfaatannya untuk penggunaan tertentu serta membutuhkan biaya atau penanganan yang lebih jika dibandingkan dengan Kelas S2.  Kelas N1 (Tidak Sesuai untuk Saat Ini/Currently Not Suitable): lahan ini memiliki pembatas yang sangat berat, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi untuk penggunaan tertentu serta membutuhkan biaya atau penanganan lebih jika dibandingkan dengan Kelas S3.  Kelas N2 (Tidak Sesuai Secara Permanen/Permanently Not Suitable): lahan ini memiliki pembatas permanen yang tidak dapat diatasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk penggunaan tertentu secara berkelanjutan. A. Kesesuaian Lahan Pangan
  1. 1.Kesesuain Lahan Padi Padi dapat dibudidayakan dibawah berbagai kondisi iklim baik di daerah sedang maupun di tropika yang panas, dan dataran rendah sampai dataran tinggi. Penyinaran matahari yang panjang adalah esensial untuk memperoleh hasil yang tinggi. Produksi berkenaan erat dengan energi surya yang diterima atau panjang penyinaran selama 45 hari menjelang panen. Pertumbuhan optimal pada suhu udara antara 24 dan 30oC. Perbedaan suhu antara siang dan malam hendaknya minimal selama pembungaan dan pengeringan. Suhu air irigasi yang diperlukan >18oC. Presipitasi optimum untuk padi ladang > 1600 mm/thn dan kekeringan selama 8 sampai 12 hari pada waktu pembungaan atau pemasakan dapat sangat mempengaruhi hasil. Padi dapat dibudidayakan pada banyak jenis tanah. Tanah dengan tekstur liat berat bahkan lempung berpasir dapat digunakan untuk budidaya padi. Tanah pada endapan alluvial; dengan tekstur berat umumnya lebih sesuai dibanding dengan yang bertekstur ringan. Tanah-tanah dengan drainase terhambat sampai agak baik dinilai sesuai untuk padi. Permeabilitas tanah yang optimal dari subsoil adalah < 0,5 cm/jam, kisaran pH 4,5-8,2 dan optimum pada pH 5,5-7,5 salinitas yang dianggap sesuai adalah < 3 ds/m - 1,5 ds/m. Hasil analisis kesesuaian lahan yang membandingkan antara data karakteristik lahan wilayah kecamatan dalam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan kriteria kesesuaian lahan komoditi tanaman padi menujukkan bahwa sebagian besar wilayah ini tidak sesuai untuk pengembangan komoditas padi dengan proporsi sebesar 60,54%. Namun demikian, wilayah ini memiliki kawasan sebesar 30,46% yang sesuai untuk pengembangan padi yang sebagian besar memiliki tingkat kesesuaian S3 (cukup marjinal) dan S2 (cukup sesuai) masing-masing seluas 327,568.65 ha atau 19.96% dan 303,241.77 ha, atau 18.48% (Gambar 5.26). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan di wilayah sesuai untuk pengembangan komoditas padi tetapi terdapat faktor pembatas yang harus diantisipasi agar daya dukung lahan dapat lebih baik. Lahan-lahan tersebut memiliki pembatas yang agak berat hingga sangat berat sehingga membutuhkan penangan dan biaya yang lebih tinggi. Disamping tingkat kesesuaian lahan S2 dan S3, diwilayah ini terdapat daerah seluas 16,548.20 ha atau 1.01%yang memiliki tingkat kesesuaian S1 (sangat sesuai) untuk pengembangan komoditas padi. Lahan tersebut tidak mempunyai pembatas yang berat untuk penggunaan lahan secara berkelanjutan atau hanya mempunyai pembatas yang tidak berarti atau tidak berpengaruh secara nyata terhadap produksinya/pemanfaatannya untuk penggunaan budidaya padi serta tidak membutuhkan penanganan khusus. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 26 Luas wilayah berdasarkan tingkat kesesuaian lahan padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Pada wilayah Provinsi Sulawesi Barat, hanya dua kabupaten yang memiliki daerah dengan tingkat kesesuaian lahan S1 untuk pengembangan komoditas padi, yaitu Kabupaten Mamuju Tengah dan Polewali Mandar dengan proporsi terbesar atau sekitar 99,01% di Kabupaten Mamuju Tengah (Gambar 5.27). Lahan-lahan yang tingkat kesesuaiannya S2 dan S3 di wilayah ini tersebar pada semua wilayah kabupaten, kecuali Kabupaten Mamasa yang tidak memiliki area dengan tingkat kesesuaian S2. Tingkat kesesuaian lahan kategori Cukup Sesuai terluas terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju yaitu sebesar 115.619,29 ha atau 38,13%, diikuti Kabupaten Polewali Mandar dan Mamuju Tengah. Sedang yang Sesuai Marjinal dominan terdapat di wilayah Kabupaten Pasangkayu, Polewali Mandar, dan Mamuju Tengah. Distribusi tingkat kesesuaian lahan padi berdasarkan kecamatan pada setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 5.10 dan Gambar 5.28 0 5 0 0 1 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 5 0 0 0 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) S 1 S 2 S 3 N1 N2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 27 Distribusi tingkat kesesuaian lahan padi menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 10 Tingkat kesesuaian lahan padi menurut wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 MAJENE Banggae 1,942.21 147.51 Banggae Timur 416.32 3,093.28 316.97 109.11 Malunda 6,724.74 180.14 976.90 13,760.38 Pamboang 2,653.61 2,271.61 1.10 1,959.67 Sendana 4,398.08 2,602.52 5,428.66 Tammerodo 3,639.62 0.71 511.59 1,844.69 Tubo Sendana 4,482.12 67.71 20.13 1,925.83 Ulumanda 5,781.19 4,575.55 1,147.21 18,949.63 Total Majene - 28,095.68 14,733.73 3,121.41 43,977.97 MAMASA Aralle 151.47 11,529.50 38.31 15,187.44 Balla 178.84 6,007.81 Bambang 4.29 421.97 14,362.07 BuntuMalangka 975.62 36.62 9,759.49 Mamasa 146.01 1,412.85 250.17 22,932.68 Mambi 6,987.79 2,741.18 7,080.17 Mehalaan 512.77 3,068.46 1,419.56 7,516.84 Messawa 98.58 3,616.98 492.84 8,505.73 Nosu 706.60 10,609.95 Pana 101.54 19,413.09 KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 RantebulahanTimur 1,205.49 1,869.90 Sesenapadang 969.81 330.25 14,157.46 Sumarorong 180.39 1,486.75 2,475.72 18,658.91 Tabang 108.40 602.23 28,679.82 Tabulahan 9,386.68 2,183.89 868.67 40,595.13 TandukKalua 1,255.74 10,856.64 Tawalian 1,169.68 3,723.86 Total Mamasa - 10,588.59 36,463.37 10,063.69 239,916.99 MAMUJU Balabalakang Bonehau 29,726.71 1,519.31 5,848.43 57,333.23 Kalukku 17,784.03 1,150.97 1,897.18 26,242.81 Kalumpang 12,338.71 942.84 11,042.28 122,392.23 Mamuju 8,878.14 2,513.26 271.50 8,923.15 Papalang 9,231.96 3,470.44 2,844.34 4,212.61 Sampaga 3,732.38 6,303.78 689.79 Simboro 6,422.09 3,701.43 962.68 Tapalang 9,427.91 4,676.61 345.63 13,463.99 Tapalang Barat 888.00 9,038.27 2,824.14 Tommo 17,189.36 22,382.12 5,905.67 37,127.10 Total Mamuju - 115,619.29 55,699.03 28,155.03 274,171.73 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 6,523.92 13.58 14,140.99 587.32 413.67 Karossa 376.52 21,666.24 2,473.33 15,428.84 73,717.29 Pangale 0.03 10,394.96 31.33 734.27 Tobadak 5,727.90 24,096.17 3,585.97 4,630.49 14,958.18 Topoyo 3,756.05 19,131.45 174.98 5,168.86 52,874.40 Total Mamuju Tengah 16,384.42 64,907.44 30,770.23 25,846.84 142,697.81 PASANGKAYU Bambaira 3,074.23 2,738.83 Bambalamotu 19,877.75 3,871.14 Baras 10,811.16 5,609.70 5,008.27 BuluTaba 7,893.91 34,399.14 24,080.37 Dapurang 12,884.14 14,014.61 50,843.25 Duripoku 6,505.67 5,314.63 3,674.02 Lariang 8,211.10 454.38 Pasangkayu 25,975.68 425.78 Pedongga 10,995.38 486.93 Sarjo 1,981.53 1,655.38 Sarudu 5,298.66 4,200.06 TikkeRaya 20,489.95 3,406.52 Total Pasangkayu - - 133,999.16 59,338.08 100,844.93 POLEWALI MANDAR KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 Alu 8,362.36 787.39 1,017.79 8,957.93 Anreapi 3,453.52 100.78 276.57 6,607.53 Balanipa 2,821.53 530.77 126.65 Binuang 163.78 3,895.26 2,385.42 157.56 7,255.28 Bulo 3,490.82 11,920.53 548.70 7,728.14 Campalagian 4,876.49 6,329.51 103.62 64.84 Limboro 4,927.27 866.02 150.34 536.22 Luyo 7,926.16 3,313.29 20.34 Mapilli 5,662.41 3,419.93 78.09 Matakali 4,353.95 411.60 730.20 2,449.80 Matangnga 369.79 9,157.06 2,387.23 9,429.16 Polewali 2,170.15 351.66 Tapango 4,359.92 5,144.36 9.24 2,873.55 Tinambung 1,049.88 296.33 258.53 TubbiTaramanu 19,002.66 11,240.14 1,211.94 11,536.80 Wonomulyo 7,308.60 355.37 Total Polewali Mandar 163.78 84,030.77 55,903.13 6,851.72 58,371.36 Grand Total 16,562.06 304,471.76 332,930.99 134,477.95 887,576.06 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 28 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2023
  2. 2.Kesesuaian Lahan Jagung Jagung dapat dibudidayakan pada kondisi iklim yang berbeda sepanjang dalam siklus pertumbuhan tidak terdapat suhu dibawah 0oC. Suhu yang optimal untuk perkecambahan adalah18-21oC dan jagung dapat tumbuh pada suhu 14- 40oC dan pertumbuhan optimal pada suhu 18oC-32oC. Rata-rata suhu minimum berada pada 12-24oC sementara rata-rata suhu maksimum 26-29oC. Curah hujan dimana jagung dapat tumbuh adalah antara 500-5.000 mm/thn. Suplai air optimal dapat diperoleh pada daerah dengan curah hujan 1.000-1.500 mm/tahun/musim tumbuh. Jagung sangat peka terhadap cekaman air mulai dari awal pembungaan sampai akhir pembentukan biji (50-100 hari setelah tanam). Jagung dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Tanah dengan drainase yang baik, dalam, lempung dan lempung berdebu dengan bahan organik yang cukup adalah sangat sesuai dengan jagung. Maksimum kedalaman perakaran adalah 2.0 m. Drainase terhambat yang diperlihatkan oleh adanya motling pada kedalaman 1.0 m dari permukaan hendaknya tidak digunakan. Muka air tanah harus berada pada kedalaman >0.75 m dari permukaan tanah dan 6 minggu seterusnya genangan selama 1 sampai 2 hari dapat mematikan tanaman. Kisaran pH yang diperlukan 5.2 sampai 8.5 namun jagung yang tumbuh optimal pada pH 5.8 sampai 7.8.Salinitas < 3.8 ds/m. Hasil analisis kesesuaian lahan wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan wilayah tersebut memiliki tingkat kesesuaian lahan S2 (cukup sesuai) dan S3 (sesuai marjinal) untuk pengembangan tanaman jagung. Lahan yang cukup sesuai untuk pengembangan komoditas jagung di wilayah ini sekitar 159.325,.35 ha atau 9.72% dan sesuai marjinal 356.187.95 ha atau 21,74% dari total wilayah pengembangan jagung (Gambar 5.29). Sekitar 68,54% kawasan di wilayah ini tidak memiliki kesesuaian untuk pengembangan komoditas jagung. Gambar 5. 29 Luas wilayah berdasarkan tingkat kesesuaian lahan jagung di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Semua wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki area yang tingkat kesesuaian lahannya kategori S2 dan S3 untuk pengembangan komoditas jagung (Gambar 5.30). Wilayah yang memiliki area kesesuaian lahan tertinggi untuk pengembangan komoditas jagung kategori cukup sesuai adalah Kabupaten Polewli Mandar yaitu seluas 55.509,17 ha atau 34,84%, disusul Kabupaten Pasangkayu seluas 40.355,79 ha atau 25,33%. Sedangkan yang memiliki kesesuaian lahan S3 yang tinggi adalah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Distribusi tingkat kesesuaian lahan menurut kecamatan setiap kabupaten disajikan pada Tabel 5.11 dan Gambar 5.31. 0 5 0 1 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 5 0 0 0 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) S 2 S 3 N1 N2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 30 Luas area tingkat kesesuaian lahan jagung menurut wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 11 Tingkat kesesuaian lahan jagung menurut wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S2 S3 N1 N2 MAJENE Banggae 1,263.13 826.58 Banggae Timur 416.71 2,503.00 906.87 109.11 Malunda 5,500.33 215.58 2,165.84 13,760.38 Pamboang 2,654.66 1,986.63 285.04 1,959.67 Sendana 6,182.85 253.61 564.13 5,428.66 Tammerodo 3,521.63 0.71 629.57 1,844.69 Tubosendana 4,549.83 20.13 1,925.83 Ulumanda 6,039.35 4,317.39 1,147.21 18,949.63 TOTAL MAJENE 28,865.36 9,276.92 5,718.79 43,977.97 MAMASA Aralle 11,680.97 38.31 15,187.44 Balla 178.84 6,007.81 Bambang 421.97 14,366.36 Buntu Malangka 975.62 36.62 9,759.49 Mamasa 527.33 24,214.41 Mambi 6,987.79 1,779.98 8,041.38 Mehalaan 3,581.22 1,178.46 7,757.94 Messawa 98.58 3,616.98 492.84 8,505.73 Nosu 706.60 10,609.95 Pana 101.54 19,413.09 Rantebulahan Timur 1,205.49 1,869.90 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S2 S3 N1 N2 Sesenapadang 969.81 14,487.71 Sumarorong 1,610.65 2,475.72 18,715.39 Tabang 522.47 28,867.97 Tabulahan 11,561.97 868.67 40,603.69 Tandukkalua 1,255.74 10,856.64 Tawalian 1,169.68 3,723.86 TOTAL MAMASA 98.58 45,744.06 8,201.21 242,988.76 MAMUJU Balabalakang Bonehau 30,441.88 5,848.43 58,137.38 Kalukku 52.43 13,084.53 9,090.87 24,847.19 Kalumpang 13,163.94 11,042.28 122,509.84 Mamuju 8,006.70 2,539.62 1,116.58 8,923.15 Papalang 12,140.25 6,367.76 1,251.32 Sampaga 6,586.33 3,999.18 140.43 Simboro 5,929.72 3,701.43 492.37 962.68 Tapalang 8,057.88 4,966.66 1,425.61 13,463.99 Tapalang Barat 9,038.27 888.00 2,824.14 Tommo 2,875.13 15,622.85 26,979.18 37,127.10 TOTAL MAMUJU 24,921.86 111,285.76 67,250.26 270,187.22 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 12,107.68 9,184.11 387.69 Karossa 466.20 26,417.11 13,071.06 73,707.84 Pangale 5,522.75 5,637.85 Tobadak 7,671.17 9,665.78 20,703.59 14,958.18 Topoyo 1,437.22 8,791.06 18,199.26 52,678.23 TOTAL MAMUJU TENGAH 9,574.59 62,504.38 66,795.87 141,731.94 PASANGKAYU Bambaira 3,073.77 549.11 2,190.16 Bambalamotu 13,519.88 2,811.10 3,546.78 3,871.14 Baras 7,640.38 10,265.18 3,523.59 Bulutaba 3,211.86 22,658.25 16,422.95 24,080.37 Dapurang 2,070.39 19,542.93 7,322.13 48,806.57 Duripoku 1,504.06 7,302.46 3,013.78 3,674.02 Lariang 1,620.99 492.86 6,551.62 Pasangkayu 7,389.09 10,368.01 8,218.57 425.78 Pedongga 9.19 3,531.35 7,675.21 266.57 Sarjo 1,979.49 2.04 1,655.38 Sarudu 3.38 3,347.34 2,133.57 4,014.41 Tikkeraya 5,973.69 958.24 16,535.52 429.03 TOTAL PASANGKAYU 40,355.79 78,652.92 82,236.46 92,937.02 POLEWALI MANDAR Alu 7,737.58 438.11 1,991.85 8,957.93 Anreapi 2,017.92 100.78 1,712.17 6,607.53 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S2 S3 N1 N2 Balanipa 2,821.53 135.55 395.22 126.65 Binuang 2,177.25 1,902.58 2,921.67 6,855.81 Bulo 3,185.44 12,225.90 548.70 7,728.14 Campalagian 4,623.81 820.61 5,865.18 64.84 Limboro 3,928.57 701.66 1,313.40 536.22 Luyo 7,146.09 1,969.26 2,124.10 20.34 Mapilli 1,571.94 2,569.86 4,940.55 78.09 Matakali 413.51 411.60 4,670.65 2,449.80 Matangnga 9,526.85 2,387.23 9,429.16 Polewali 202.24 2,306.83 12.73 Tapango 632.01 6,120.62 2,760.91 2,873.55 Tinambung 507.56 101.44 995.74 Tubbi Taramanu 18,543.72 11,699.09 1,211.94 11,536.80 Wonomulyo 7,663.97 TOTAL POLEWALI MANDAR 55,509.17 48,723.91 43,810.11 57,277.59 GRAND TOTAL 161,612.84 360,639.88 277,407.75 876,358.40 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023
  3. 3.Kesesuaian Lahan Kedelai Kedelai dapat dikembang di lahan sawah maupun di lahan kering, bergantung kepada iklim dan ketersediaan lahan. Tanaman Kedelai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah asal drainase (tata air) dan aerasi (tata udara) tanah cukup baik, curah hujan 100-400 mm/bulan, suhu udara 23-30°C, kelembaban 60-70%, pH tanah 5,8-7 dan ketinggian kurang dari 600 m dpl. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, kawasan wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan kedelai sebesar 39,46% dari total luas wilayah (Gambar 5.32). Daerah yang sesuai untuk pengembangan kedelai tersebut sebagian besar termasuk kategori S3 (sesuai marginal) dan hanya sebagian kecil termasuk kategori S2 (cukup sesuai) dan S1 (Sangat sesuai). Ketiga kategori tersebut secara berurutan masing-masing seluas 569.018,28 ha atau 34,68%, 71.927,86 ha atau 4,38%, dan 6.470,68 atau 0,39% ha. Dengan demikian terdapat sekitar 60,54% daerah yang tidak cocok untuk pengembangan kedelai di wilayah ini. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 31 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas jagung di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 32 Luas wilayah berdasarkan tingkat kesesuaian lahan kedelai di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Polewali Mandar dan Majene merupakan wilayah kabupaten dalam Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki area dengan tingkat kesesuaian lahan kedelai kategori S1 dengan luas area lebih besar di Kabupaten Polewali Mandar (Gambar 5.33). Sedangkan area dengan tingkat kesesuaian lahan S2 tertinggi terdapat di Kabupaten Polewali Mandar disusul Mamuju Tengah, Pasangkayu, Majene, dan Mamuju Tengah, sementara kesesuaian lahan S3 terluas di Kabupaten Mamuju diikuti Mamuju Tangah, Pasangkayu, dan Polewali Mandar. Distribusi tingkat kesesuaian lahan kedelai menurut wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 5.12 dan Gambar 5.34. 0 5 0 0 1 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 5 0 0 0 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 05 5 0 0 06 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) S 1 S 2 S 3 N1 N2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 33 Luas area tingkat kesesuaian lahan kedelai menurut wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 12 Tingkat kesesuaian lahan kedelai menurut wilayah kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 MAJENE Banggae 1,942.21 147.51 Banggae Timur 21.59 3,074.64 730.33 109.11 Malunda 6,904.87 976.90 13,760.38 Pamboang 2,554.88 2,370.36 1.10 1,959.67 Sendana 33.82 2,317.01 4,649.76 5,428.66 Tammerodo 3,640.33 511.59 1,844.69 Tubo Sendana 4,549.83 20.13 1,925.83 Ulumanda 10,356.74 1,147.21 18,949.63 TOTAL MAJENE 55.41 9,888.74 33,202.22 2,804.44 43,977.97 MAMASA Aralle 11,680.97 38.31 15,187.44 Balla 178.84 6,007.81 Bambang 426.26 14,362.07 Buntu Malangka 975.62 36.62 9,759.49 Mamasa 1,558.86 250.17 22,932.68 Mambi 6,987.79 1,779.98 8,041.38 Mehalaan 3,581.22 1,178.46 7,757.94 Messawa 3,715.55 492.84 8,505.73 Nosu 11,316.54 Pana 101.54 19,413.09 Rantebulahan Timur 1,205.49 1,869.90 Sesenapadang 969.81 330.25 14,157.46 Sumarorong 1,667.13 84.53 21,050.12 Tabang 108.40 479.94 28,802.11 Tabulahan 11,570.53 868.67 40,595.13 Tanduk Kalua 1,255.74 10,856.64 Tawalian 1,169.68 3,723.86 TOTAL MAMASA - - 47,051.89 5,641.31 244,339.39 MAMUJU Balabalakang Bonehau 31,246.02 5,848.43 57,333.23 Kalukku 20,330.62 1,897.18 24,847.19 Kalumpang 13,281.55 11,042.28 122,392.23 Mamuju 11,391.39 271.50 8,923.15 Papalang 15,663.69 2,844.34 1,251.32 Sampaga 10,585.52 140.43 Simboro 10,123.53 962.68 Tapalang 14,104.53 345.63 13,463.99 Tapalang Barat 9,926.27 2,824.14 Tommo 2,254.38 37,317.10 5,905.67 37,127.10 TOTAL MAMUJU - 2,254.38 173,970.22 28,155.03 269,265.46 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 20,704.48 587.32 387.69 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 Karossa 31,835.23 7,797.34 74,029.65 Pangale 11,129.26 31.33 Tobadak 9,211.98 24,198.03 4,630.49 14,958.18 Topoyo 2,016.60 21,591.79 4,818.70 52,678.65 TOTAL MAMUJU TENGAH - 11,228.58 109,458.79 17,865.18 142,054.17 PASANGKAYU Bambaira 1,784.17 1,181.44 657.29 2,190.16 Bambalamotu 2,345.84 7,740.00 9,791.91 3,871.14 Baras 10,556.50 6,300.64 4,571.98 Bulu Taba 2,302.93 13,848.39 0.02 50,222.09 Dapurang 19,764.23 5,580.15 52,397.61 Duripoku 7,426.12 2,543.26 5,524.94 Lariang 2,488.00 6,031.45 146.02 Pasangkayu 11,196.63 15,156.63 48.19 Pedongga 9,116.93 2,365.40 Sarjo 1,979.49 2.04 1,655.38 Sarudu 5,281.33 3,029.30 1,188.09 Tikke Raya 3,719.43 11,963.09 6,421.61 1,792.34 TOTAL PASANGKAYU - 14,619.86 104,108.15 51,992.23 123,461.92 POLEWALI MANDAR Alu 349.28 751.57 8,048.90 1,017.79 8,957.93 Anreapi 1,435.60 2,118.70 276.57 6,607.53 Balanipa 395.22 2,957.08 126.65 Binuang 577.37 6,395.24 28.89 6,855.81 Bulo 3,104.50 12,306.84 548.70 7,728.14 Campalagian 3,997.75 252.68 6,955.53 103.62 64.84 Limboro 116.87 1,717.97 3,958.44 150.34 536.22 Luyo 1,406.25 853.67 8,979.54 20.34 Mapilli 466.43 6,046.05 2,569.86 78.09 Matakali 3,940.44 825.09 730.20 2,449.80 Matangnga 9,526.85 2,387.23 9,429.16 Polewali 1,967.91 541.17 12.73 Tapango 3,383.66 6,120.62 9.24 2,873.55 Tinambung 78.69 1,051.00 475.04 Tubbi Taramanu 1,150.06 29,092.74 1,211.94 11,536.80 Wonomulyo 7,308.60 355.37 TOTAL POLEWALI MANDAR 6,415.27 33,936.30 101,227.01 6,464.52 57,277.59 GRAND TOTAL 6,493.45 72,400.97 574,807.97 114,932.84 907,383.45 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 34 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas kedelai di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 B. Kesesuaian Lahan Hortikultura
  4. 1.Cabai Pada umumnya tanaman cabai merah dapat ditanam di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah, yaitu lebih dari 250 - 1200 m di atas permukaan laut. Untuk pertumbuhan optimum cabai memerlukan iklim tropis yang hangat dan lembab dengan suhu berkisar antara 18 - 32 ℃ . Pembentukan buah yang maksimum memerlukan suhu antara 15,5 C – 21 C. Pada suhu di bawah 15,5 ℃ dan di atas 32 ℃ buah yang dihasilkan kurang baik. Suhu yang tinggi pada siang hari menyebabkan tanaman layu dan bunga gugur. Selain itu viabilitas serbuk sari akan berkurang pada suhu diatas 30 ℃. Perkecambahan biji cabai memerlukan suhu optimum sekitar 30 ℃, sedangkan untuk pertumbuhan optimum tanaman diperlukan suhu rata-rata harian 20-30 ℃. pada suhu kurang dari 15 ℃ atau lebih dari 32 ℃, perkecambahan benih dan pertumbuhan tanaman umumnya terhambat (Susiana, 2006). Curah hujan yang tinggi dan iklim yang basah dapat menyebabkan tanaman terserang penyakit. Sebaliknya, curah hujan yang rendah dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman cabai terhambat dan dapat mempengaruhi ukuran buah. Intensitas curah hujan yang baik untuk pertumbuhan tanaman adalah 600-1250 mm per tahun. Cabai sensitif terhadap sinar matahari yang terik tetapi menghendaki penyinaran penuh sepanjang hari. Cabai rentan terhadap hujan yang terlalu deras dan cuaca yang mendung. Namun demikian cabai toleran terhadap naungan hingga 45%. Tanaman cabai merupakan tanaman yang memerlukan penyinaran matahari minimal 8 jam per hari. Intensitas cahaya yang rendah dapat mempengaruhi orientasi kloroplas tanaman. Tanaman cabai yang kekurangan cahaya mengakibatkan tanaman menjadi lemah, pucat, dan pertumbuhannya cenderung memanjang. Cabai merupakan tanaman yang memiliki daya adaptasi yang luas sehingga cabai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah dari tanah berpasir sampai berliat, asalkan terdapat aerasi dan drainase yang baik. Bila diharapkan panen yang lebih cepat, cabai merah sebaiknya ditanam pada tanah lempung berpasir; dan bila diharapkan panen lebih lambat cabai merah lebih sesuai ditanam pada tanah yang lebih berat atau tanah liat. Tanah juga harus mengandung cukup bahan organik, unsur hara dan air serta bebas dari gulma, nematoda dan bakteri layu. Kisaran pH yang ideal adalah antara 5,5 – 6,8 karena pada pH di bawah 5,5 atau di atas 6,8 hanya akan menghasilkan produksi yang sedikit (Kusandriani dan Muharam, 2005). Hasil analisis kesesuaian lahan yang membandingkan antara data karakteristik lahan wilayah kecamatan dalam Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan kriteria kesesuaian lahan komoditi tanaman cabai menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah ini tidak sesuai untuk pengembangan komoditas cabai dengan proporsi sebesar 78,54% (Gambar 5.35). Namun demikian, wilayah ini memiliki kawasan sebesar 21,46% yang sesuai untuk pengembangan cabai yang sebagian besar memiliki tingkat kesesuaian S3 (cukup marjinal) yaitu seluas 356,.1873,95 ha, atau 21.74%, sisanya seluas 159,325.35 ha atau 9.72% merupakan daerah yang memiliki tingkat kesesuaian S2 (cukup sesuai). Gambar 5. 35 Luas area kesesuaian lahan cabai di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Semua wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki area yang tingkat kesesuaian lahannya kategori S2 dan S3 untukk pengembangan komoditas cabai (Gambar 5.36). Wilayah yang memiliki area kesesuaian lahan tertinggi untuk pengembangan komoditas jagung kategori cukup sesuai adalah Kabupaten Polewli Mandar yaitu seluas 159,325.35 ha atau 34,84%, disusul Kabupaten Pasangkayu seluas 40,355.79 ha atau 25,33%. Sedangkan yang memiliki kesesuaian lahan S3 yang tinggi adalah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Distribusi tingkat kesesuaian lahan cabai menurut kecamatan setiap kabupaten disajikan pada Tabel 5.13 dan Gambar 5.37. 0 5 0 1 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 5 0 0 0 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0 S 2 S 3 N 1 N 2 Gambar 5. 36 Luas area kesesuaian lahan cabai menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Gambar 5. 37 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas cabai di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 13 Tingkat kesesuaian lahan cabai menurut kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat KECAMATAN LUAS AREA (ha) S2 S3 N1 N2 MAJENE Banggae 1,263.13 826.58 Banggae Timur 416.71 2,503.00 906.87 109.11 Malunda 5,500.33 215.58 2,165.84 13,760.38 Pamboang 2,654.66 1,986.63 285.04 1,959.67 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S2 S3 N1 N2 Sendana 6,182.85 253.61 564.13 5,428.66 Tammerodo 3,521.63 0.71 629.57 1,844.69 Tubo Sendana 4,549.83 20.13 1,925.83 Ulumanda 6,039.35 4,317.39 1,147.21 18,949.63 TOTAL MAJENE 28,865.36 9,276.92 5,718.79 43,977.97 MAMASA Aralle 11,680.97 38.31 15,187.44 Balla 178.84 6,007.81 Bambang 421.97 14,366.36 Buntu Malangka 975.62 36.62 9,759.49 Mamasa 527.33 24,214.41 Mambi 6,987.79 1,779.98 8,041.38 Mehalaan 3,581.22 1,178.46 7,757.94 Messawa 98.58 3,616.98 492.84 8,505.73 Nosu 706.60 10,609.95 Pana 101.54 19,413.09 Rantebulahan Timur 1,205.49 1,869.90 Sesenapadang 969.81 14,487.71 Sumarorong 1,610.65 2,475.72 18,715.39 Tabang 522.47 28,867.97 Tabulahan 11,561.97 868.67 40,603.69 Tanduk Kalua 1,255.74 10,856.64 Tawalian 1,169.68 3,723.86 TOTAL MAMASA 98.58 45,744.06 8,201.21 242,988.76 MAMUJU Balabalakang Bonehau 30,441.88 5,848.43 58,137.38 Kalukku 52.43 13,084.53 9,090.87 24,847.19 Kalumpang 13,163.94 11,042.28 122,509.84 Mamuju 8,006.70 2,539.62 1,116.58 8,923.15 Papalang 12,140.25 6,367.76 1,251.32 Sampaga 6,586.33 3,999.18 140.43 Simboro 5,929.72 3,701.43 492.37 962.68 Tapalang 8,057.88 4,966.66 1,425.61 13,463.99 Tapalang Barat 9,038.27 888.00 2,824.14 Tommo 2,875.13 15,622.85 26,979.18 37,127.10 TOTAL MAMUJU 24,921.86 111,285.76 67,250.26 270,187.22 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 12,107.68 9,184.11 387.69 Karossa 466.20 26,417.11 13,071.06 73,707.84 Pangale 5,522.75 5,637.85 Tobadak 7,671.17 9,665.78 20,703.59 14,958.18 Topoyo 1,437.22 8,791.06 18,199.26 52,678.23 TOTAL MAMUJU 9,574.59 62,504.38 66,795.87 141,731.94 KECAMATAN LUAS AREA (ha) S2 S3 N1 N2 TENGAH PASANGKAYU Bambaira 3,073.77 549.11 2,190.16 Bambalamotu 13,519.88 2,811.10 3,546.78 3,871.14 Baras 7,640.38 10,265.18 3,523.59 Bulu Taba 3,211.86 22,658.25 16,422.95 24,080.37 Dapurang 2,070.39 19,542.93 7,322.13 48,806.57 Duripoku 1,504.06 7,302.46 3,013.78 3,674.02 Lariang 1,620.99 492.86 6,551.62 Pasangkayu 7,389.09 10,368.01 8,218.57 425.78 Pedongga 9.19 3,531.35 7,675.21 266.57 Sarjo 1,979.49 2.04 1,655.38 Sarudu 3.38 3,347.34 2,133.57 4,014.41 Tikke Raya 5,973.69 958.24 16,535.52 429.03 TOTAL PASANGKAYU 40,355.79 78,652.92 82,236.46 92,937.02 POLEWALI MANDAR Alu 7,737.58 438.11 1,991.85 8,957.93 Anreapi 2,017.92 100.78 1,712.17 6,607.53 Balanipa 2,821.53 135.55 395.22 126.65 Binuang 2,177.25 1,902.58 2,921.67 6,855.81 Bulo 3,185.44 12,225.90 548.70 7,728.14 Campalagian 4,623.81 820.61 5,865.18 64.84 Limboro 3,928.57 701.66 1,313.40 536.22 Luyo 7,146.09 1,969.26 2,124.10 20.34 Mapilli 1,571.94 2,569.86 4,940.55 78.09 Matakali 413.51 411.60 4,670.65 2,449.80 Matangnga 9,526.85 2,387.23 9,429.16 Polewali 202.24 2,306.83 12.73 Tapango 632.01 6,120.62 2,760.91 2,873.55 Tinambung 507.56 101.44 995.74 Tubbi Taramanu 18,543.72 11,699.09 1,211.94 11,536.80 Wonomulyo 7,663.97 TOTAL POLEWALI MANDAR 55,509.17 48,723.91 43,810.11 57,277.59 GRAND TOTAL 161,612.84 360,639.88 277,407.75 876,358.40 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023
  5. 2.Bawang Merah Tanaman bawang merah cocok tumbuh di dataran rendah sampai tinggi (0–1000 m dpl) dengan ketinggian optimum 0-450 m dpl. Syarat tumbuh lainnya adalah cahaya matahari minimum 70%, suhu udara 25-320C, dan kelembaban nisbi 50-70%. Struktur tanah remah, tekstur sedang sampai tinggi, drainase dan aerasi yang baik, mengandung bahan organik yang cukup, dan pH tanah netral (5,6– 6,5). Jenis tanah yang paling cocok untuk tanaman bawang merah ialah tanah Aluvial atau kombinasinya dengan tanah Glei-Humus atau Latosol. Hasil analisis kesesuaian lahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa area yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan bawang merah seluas 123,855 ha. Sekitar 7,53% setara 123.537 ha dari luasan tersebut merupakan tingkat kesesuaian S3 (sesuai marjinal) dan sisanya tingkat kesesuaian S2 (cukup sesuai) dengan luas area sekitar 318 ha atau 0,02% (Gambar 5.38). Dari total luas wilayah provinsi Sulawesi Barat, sekitar 92,45% merupakan kawasan yang tidak cocok untuk pengembangan bawang merah. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 38 Luas area kesesuaian lahan bawang merah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tingkat kesesuaian lahan S2 yang hanya sekitar 0,02% terdapat di wilayah Kabupaten Mamuju dan Mamasa dengan proporsi luas area yang lenih besar di wilayah Kabupaten Mamuju (Gambar 5.39). Area yang memiliki tingkat kesesuaian S3 tersebar pada semua kabupaten dengan luas area yang dominan di Kabupaten Mamasa dan Mamuju.. Demikian juga area yang tidak memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan bawang merah tersebar pada semua wilayah kabupaten yang dominan terletak di Kabupaten Mamuju. Distribusi tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan bawang merah berdasarkan kecamatan setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 5.14 dan Gambar 5.40. 0 1 0 02 0 03 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 5 0 0 0 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 03 5 0 0 0 04 0 0 0 0 04 5 0 0 0 05 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) S 2 S 3 N2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 39 Luas area kesesuaian lahan bawang merah menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tabel 5. 14 Tingkat kesesuaian lahan bawang merah menurut kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat KECAMATAN/KABUPATEN LUAS AREA (ha) S2 S3 N2 MAJENE Banggae 2,090.00 Banggae Timur 6.00 3,931.00 Malunda 1,620.00 20,021.00 Pamboang 145.00 6,742.00 Sendana 461.00 11,969.00 Tammerodo 1.00 5,996.00 Tubo Sendana 6,496.00 Ulumanda 6,537.00 23,917.00 TOTAL MAJENE - 8,770.00 81,162.00 MAMASA Aralle 11,565.00 15,338.00 Balla 179.00 6,007.00 Bambang 424.00 14,363.00 Buntu Malangka 1,011.00 9,761.00 Mamasa 1,809.00 22,933.00 Mambi 9,722.00 7,091.00 Mehalaan 4,409.00 8,109.00 Messawa 99.00 4,111.00 8,506.00 Nosu 707.00 10,610.00 Pana 101.00 19,415.00 Rantebulahan Timur 1,205.00 1,870.00 Sesenapadang 1,299.00 14,156.00 Sumarorong 4,040.00 18,763.00 Tabang 709.00 28,680.00 Tabulahan 3,051.00 49,981.00 Tanduk Kalua 1,255.00 10,856.00 Tawalian 1,169.00 3,724.00 TOTAL MAMASA 99.00 46,766.00 250,163.00 MAMUJU Balabalakang Bonehau 5,260.00 89,166.00 Kalukku 1,611.00 45,466.00 Kalumpang 51.00 9,163.00 137,501.00 Mamuju 2,980.00 17,608.00 Papalang 245.00 19,514.00 Sampaga 10,728.00 Simboro 11,087.00 Tapalang 4,916.00 22,997.00 Tapalang Barat 12,751.00 KECAMATAN/KABUPATEN LUAS AREA (ha) S2 S3 N2 Tommo 168.00 5,392.00 77,043.00 TOTAL MAMUJU 219.00 29,567.00 443,861.00 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 21,681.00 Karossa 6,662.00 107,001.00 Pangale 11,157.00 Tobadak 4,039.00 48,960.00 Topoyo 3,155.00 77,950.00 TOTAL MAMUJU TENGAH - 13,856.00 266,749.00 PASANGKAYU Bambaira 5,812.00 Bambalamotu 467.00 23,283.00 Baras 21,428.00 Bulu Taba 3,314.00 63,062.00 Dapurang 5,520.00 72,223.00 Duripoku 540.00 14,963.00 Lariang 8,666.00 Pasangkayu 26,400.00 Pedongga 11,489.00 Sarjo 3,638.00 Sarudu 9,501.00 Tikke Raya 23,897.00 TOTAL PASANGKAYU - 9,841.00 284,362.00 POLEWALI MANDAR Alu 553.00 18,578.00 Anreapi 368.00 10,072.00 Balanipa 17.00 3,460.00 Binuang 28.00 13,831.00 Bulo 646.00 23,042.00 Campalagian 4.00 11,374.00 Limboro 127.00 6,353.00 Luyo 11,260.00 Mapilli 9,160.00 Matakali - 7,944.00 Matangnga 2,388.00 18,955.00 Polewali 2,521.00 Tapango 9.00 12,381.00 Tinambung 1,606.00 Tubbi Taramanu 10,597.00 32,398.00 Wonomulyo 7,663.00 TOTAL POLEWALI MANDAR - 14,737.00 190,598.00 GRAND TOTAL 346.00 126,697.00 1,549,010.00 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 40 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas bawang merah di Provinsi Sulawesi Barat
  6. 3.Jeruk Jeruk dapat tumbuh di sembarang tempat, namun, tanaman ini akan memberikan hasil optimum bila ditanam di lokasi yang sesuai. Ketinggian tempat yang sesuai untuk tanaman ini yaitu dataran rendah sampai 700 m di atas permukaan laut. Jeruk yang ditanam di atas ketinggian tersebut rasa buahnya lebih asam. Suhu optimum yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya berkisar antara 25-30° C. Sedangkan sinar matahari harus penuh agar produksinya optimum. Tanah yang disukai tanaman jeruk ialah jenis tanah gembur, porous, dan subur. Kedalaman air tanahnya tidak lebih dari 1,5 m pada musim kemarau dan tidak boleh kurang dari 0,5 m pada musim hujan. Tanah tidak boleh tergenang air karena akar akan mudah terserang penyakit. Hasil analisis kesesuaian lahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa area yang memiliki kesesuaian lahan untuk pengembangan jeruk seluas 546.230,85 ha atau 33.29%, sedangkan kawasan yang tidak sesuai untuk pengembangan jeruk seluas 1.094.485,19 ha atau 66.71% dari total luas wilayah (Gambar 5.41). Kawasan yang memiliki kesesuaian tersebut terdiri dari kategori S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) dan S3 (sesuai marjinal) yang didominasi oleh kategori S2 dengan luas sebesar 364.065,8 ha atau 22,19%. Area yang sangat sesuai (S1) dan sesuai marginal (S3) secara berurutan masing- masing seluas 5.109,95 ha atau 0.31% dan 177.055,1 ha atau10.79%. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 41 Luas area kesesuaian lahan jeruk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Semua wilayah kabupaten memiliki area dengan tingkat kesesuaian lahan jeruk S1 – S3, kecuali Kabupaten Mamasa, Majene, dan Pasangkayu yang tidak memiliki area dengan tingkat kesesuaian lahan S1 (Gambar 5.42). Tingkat kesesuaian lahan S1 dominan secara berurutan terdapat di Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Polewali Mandar. Wilayah kabupaten yang memiliki area kesesuaian lahan S2 yang tinggi terutama di Kabupaten Polewali Mandar, Mamuju, Nanuju Tengah, dan Pasangkayu, sementara daerah yang dominan S3 adalah Mamuju, Polewali Mandar, dan Majene. Distribusi tingkat kesesuaian lahan jerukberdasarkan kecamatan dalam setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel. 5.15 dan Gambar 5.43. 0 1 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 07 0 0 08 0 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 1 0 0 0 01 5 0 0 02 0 0 0 02 5 0 0 03 0 0 0 03 5 0 0 04 0 0 0 04 5 0 0 05 0 0 0 05 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 5 0 0 0 02 0 0 0 0 02 5 0 0 0 03 0 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) S 1 S 2 S 3 N1 N2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 42 Luas area kesesuaian lahan jeruk menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tabel 5. 15 Tingkat kesesuaian lahan jeruk menurut kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 MAJENE Banggae 1,942.21 147.51 Banggae Timur 3,410.25 416.32 109.11 Malunda 75.11 7,806.67 13,760.38 Pamboang 2,554.88 2,371.46 1,959.67 Sendana 2,001.72 4,998.88 5,428.66 Tammerodo 4,151.90 1,844.69 Tubo Sendana 4,569.97 1,925.83 Ulumanda 1,984.74 9,519.21 18,949.63 TOTAL MAJENE - 11,968.91 33,981.92 - 43,977.97 MAMASA Aralle 11,680.97 38.31 15,187.44 Balla 178.84 6,007.81 Bambang 421.97 4.29 14,362.07 Buntu Malangka 975.62 36.62 9,759.49 Mamasa 1,809.03 22,932.68 Mambi 6,987.79 1,779.98 961.21 7,080.17 Mehalaan 3,581.22 1,178.46 241.10 7,516.84 Messawa 3,715.55 492.84 8,505.73 Nosu 706.60 10,609.95 Pana 101.54 19,413.09 Rantebulahan Timur 1,205.49 1,869.90 Sesenapadang 1,300.06 14,157.46 Sumarorong 1,610.65 141.01 2,391.19 18,658.91 Tabang 588.34 122.30 28,679.82 KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 Tabulahan 11,561.97 877.23 40,595.13 Tanduk Kalua 332.35 923.38 10,856.64 Tawalian 1,169.68 3,723.86 TOTAL MAMASA - 42,073.58 10,619.61 4,422.40 239,916.99 MAMUJU Balabalakang Bonehau 30,441.88 6,652.58 57,333.23 Kalukku 1,336.31 16,910.06 1,949.61 636.18 26,242.81 Kalumpang 13,163.94 11,159.89 122,392.23 Mamuju 602.73 10,482.26 577.91 8,923.15 Papalang 9,714.40 2,844.34 562.14 6,638.45 Sampaga 5,113.36 2,093.82 3,518.76 Simboro 10,123.53 962.68 Tapalang 2,031.64 12,418.54 13,463.99 Tapalang Barat 9,481.28 444.99 2,824.14 Tommo 1,977.73 18,205.01 7,017.23 17,731.84 37,672.44 TOTAL MAMUJU 3,314.04 96,183.02 72,129.26 22,046.88 279,971.88 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 12,365.20 1,608.17 7,292.44 413.67 Karossa 5,055.16 3,505.32 31,384.46 73,717.29 Pangale 1,915.88 5,483.98 3,026.48 734.27 Tobadak 996.35 19,207.80 4,630.49 13,205.85 14,958.18 Topoyo 28.52 13,984.86 4,623.88 9,594.09 52,874.40 TOTAL MAMUJU TENGAH 1,024.87 52,528.90 19,851.84 64,503.32 142,697.81 PASANGKAYU Bambaira 2,416.95 3,396.10 Bambalamotu 9,061.42 2,346.71 2,223.06 10,117.69 Baras 6,819.83 420.09 9,180.94 5,008.27 Bulu Taba 1,100.89 25,213.78 40,058.77 Dapurang 7,202.29 41.20 19,655.26 50,843.25 Duripoku 3,838.75 7,981.56 3,674.02 Lariang 2,429.84 4,160.26 2,075.37 Pasangkayu 9,722.32 11,394.95 5,284.20 Pedongga 4,118.87 6,867.34 496.12 Sarjo 1,981.53 1,655.38 Sarudu 3,347.34 1,951.30 4,200.06 Tikke Raya 1,260.14 13,256.11 9,380.21 TOTAL PASANGKAYU - 48,901.69 7,206.48 101,884.56 136,189.44 POLEWALI MANDAR Alu 1,419.32 8,748.21 8,957.93 Anreapi 3,554.30 276.57 6,607.53 Balanipa 2,159.12 1,193.16 126.65 Binuang 771.04 5,561.84 269.13 7,255.28 KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 Bulo 15,411.36 548.70 7,728.14 Campalagian 10,076.36 1,233.23 64.84 Limboro 3,245.62 2,697.99 536.22 Luyo 10,862.55 376.89 20.34 Mapilli 9,082.35 78.09 Matakali 4,765.55 730.20 2,449.80 Matangnga 9,526.85 2,387.23 9,429.16 Polewali 2,170.15 351.66 Tapango 9,504.28 9.24 2,873.55 Tinambung 1,580.36 24.37 Tubbi Taramanu 16,181.09 14,795.44 12,015.01 Wonomulyo 7,308.60 355.37 TOTAL POLEWALI MANDAR 771.04 112,409.70 33,265.99 - 58,873.94 GRAND TOTAL 5,110.45 368,333.15 178,606.78 193,808.94 930,159.37 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 43 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas jeruk di Provinsi Sulawesi Barat
  7. 4.Manggis Manggis merupakan tanaman buah yang eksotik dan memiliki syarat tumbuh yang relaitf mudah serta dapat mengasilkan buah yang memiliki kualitas yang cukup. Manggis dapat tumbuh dari dataran rendah hingga ketinggian 800 m dpl dengan tipe iklim basah dengan curah hujan berkisar 1.500-2.300 mm/tahun. Jenis tanaman ini membutuhkan penyinaran matahari 40-70% dengan suhu udara rata-rata 20-30℃. Untuk tumbuh dengan baik, tanaman manggis memerlukan media tanah subur, gembur, banyak mengandung bahan organik (humus), drainasenya baik, dan pH tanah 5-7. Hasil analisis kesesuaian lahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa kawasan yang memiliki kesesuaian untuk pengembangan manggis di wilayah ini seluas 563,063.32 ha atau 35.61% dari total luas wilayah (Gambar 5.44). Tingkat kesesuaian lahan tersebut meliputi kategori S3 hingga S1 dengan proporsi tingkat kesesuaian S3 yang jauh lebih besar dibanding dua tingkat kesesuaian lainnya yaitu sebesar 33,83% atau setara 534,922.50 ha. Kesuaian lahan manggis S1 hanya terdapat pada tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengan dan Polewali Mandar (Gambar 5.45). Sedangkan kesesuaian lahan S3 dan S2 terdapat pada semua wilayah kabupaten, kecuali pada Kabupaten Mamasa dan Pasangkayu tidak ditemukan area tingkat kesesuaian lahan manggis S2. Distribusi tingkat kesesuaian lahan manggis menurut kecamatan setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 5.16 dan Gambar 5.46. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 44 Luas area kesesuaian lahan manggis di wilayah Provinsi Sulawesi Barat 0 5 0 1 0 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h P a s a n g k a y u P o l e w a l i M a n d a r 1 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 0 1 0 0 0 02 0 0 0 03 0 0 0 04 0 0 0 05 0 0 0 06 0 0 0 07 0 0 0 08 0 0 0 09 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01 1 0 0 0 01 2 0 0 0 01 3 0 0 0 01 4 0 0 0 01 5 0 0 0 01 6 0 0 0 01 7 0 0 0 01 8 0 0 0 01 9 0 0 0 02 0 0 0 0 02 1 0 0 0 02 2 0 0 0 02 3 0 0 0 02 4 0 0 0 02 5 0 0 0 0 L u a s a r e a ( h a ) S 1 S 2 S 3 N1 N2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 45 Luas area kesesuaian lahan manggis menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tabel 5. 16 Tingkat kesesuaian lahan manggis menurut kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 MAJENE Banggae 1,263.13 826.58 Banggae Timur 2,945.84 880.74 45.71 63.40 Malunda 7,881.77 3,590.22 10,170.16 Pamboang 2,270.93 2,655.39 684.58 1,275.09 Sendana 1,786.69 5,213.90 1,486.60 3,942.07 Tammerodo 4,151.90 347.90 1,496.79 Tubo Sendana 4,569.97 1,279.89 645.94 Ulumanda 35.04 11,468.91 2,535.61 16,414.01 TOTAL MAJENE - 35.04 11,468.91 2,535.61 16,414.01 MAMASA Aralle 11,719.28 3,565.08 11,622.37 Balla 178.84 954.47 5,053.35 Bambang 426.26 1,800.29 12,561.78 Buntu Malangka 1,012.23 3,163.98 6,595.51 Mamasa 1,809.03 4,758.35 18,174.33 Mambi 9,728.97 697.00 6,383.15 Mehalaan 5,000.78 822.86 6,693.99 Messawa 4,208.39 695.83 7,809.90 Nosu 706.60 3,469.67 7,140.27 Pana 101.54 4,978.88 14,434.23 Rantebulahan Timur 1,205.49 259.01 1,610.89 Sesenapadang 1,300.06 3,184.72 10,972.73 Sumarorong 4,142.85 6,500.98 12,157.91 Tabang 710.63 5,530.38 23,149.46 Tabulahan 12,439.20 1,962.73 38,632.40 Tanduk Kalua 1,255.74 2,502.54 8,354.11 Tawalian 1,169.68 778.34 2,945.53 TOTAL MAMASA - - 57,115.57 45,625.11 194,291.91 MAMUJU Balabalakang Bonehau 37,094.44 4,561.81 52,771.42 Kalukku 21,591.62 2,015.06 23,468.31 Kalumpang 24,323.83 22,124.46 100,267.78 Mamuju 11,084.99 626.03 8,875.03 Papalang 17,945.89 562.14 1,251.32 Sampaga 8,895.40 1,690.12 140.43 Simboro 10,123.53 523.62 439.07 Tapalang 14,450.16 3,652.80 9,811.19 Tapalang Barat 9,481.28 1,933.81 1,335.33 KECAMATAN/ KABUPATEN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 N1 N2 Tommo 3,827.59 2,814.15 21,456.22 31,124.72 23,381.56 TOTAL MAMUJU 3,827.59 2,814.15 176,447.36 68,814.57 221,741.44 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 1,002.71 12,996.63 7,292.44 387.69 Karossa 24,215.35 12,430.26 77,016.61 Pangale 8,799.61 2,361.00 Tobadak 996.35 7,917.15 15,921.14 19,083.61 9,080.43 Topoyo 28.52 1,143.08 17,940.22 20,443.44 41,550.50 TOTAL MAMUJU TENGAH 1,024.87 10,062.94 79,872.95 61,610.75 128,035.23 PASANGKAYU Bambaira 3,622.90 284.54 1,905.62 Bambalamotu 17,654.70 1,934.83 4,159.37 Baras 7,239.92 4,736.32 9,452.88 Bulu Taba 4,312.74 5.33 62,055.37 Dapurang 7,244.44 4,757.80 65,739.50 Duripoku 3,838.75 2,621.03 9,034.83 Lariang 4,196.17 1,981.23 2,488.08 Pasangkayu 13,532.30 48.20 12,820.97 Pedongga 4,118.87 211.68 7,151.78 Sarjo 1,981.53 1,655.38 Sarudu 3,348.14 2,136.15 4,014.41 Tikke Raya 1,260.38 7,700.79 14,935.31 TOTAL PASANGKAYU - - 72,350.84 26,417.90 195,413.50 POLEWALI MANDAR Alu 126.80 10,040.75 4,843.37 4,114.58 Anreapi 3,830.87 1,478.47 5,129.04 Balanipa 395.22 2,957.08 126.65 Binuang 7,001.50 2,049.99 4,805.82 Bulo 3,025.33 12,934.70 665.33 7,062.80 Campalagian 1,504.36 9,805.22 64.84 Limboro 671.77 5,271.84 497.68 38.54 Luyo 62.21 84.78 11,092.45 20.34 Mapilli 1,571.94 7,510.41 4.49 73.61 Matakali 5,495.76 535.18 1,914.62 Matangnga 11,914.08 9,429.16 Polewali 2,509.07 12.73 Tapango 632.01 8,881.51 113.74 2,759.80 Tinambung 250.15 1,354.58 Tubbi Taramanu 2,051.66 29,403.08 5,402.94 6,133.88 Wonomulyo 7,663.97 TOTAL POLEWALI MANDAR 62.21 10,314.02 137,666.87 15,782.68 41,494.92 GRAND TOTAL 4,914.67 31,596.62 567,784.75 233,713.34 838,009.40 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 46 Peta sebaran kesesuaian lahan pengembangan komoditas manggis di Provinsi Sulawesi Barat C. Kesesuaian Lahan Peternakan Pengembangan peternakan di kawasan pertanian harus mempertimbangkan ketersediaan sumber pakan ternak, khususnya ternak besar, berupa padang rumput. Hasil analisis kesesuaian lahan rumput untuk pengembangan padang penggembalaan dan produksi pakan hijauan ternak menunjukkan bahwa sekitar 90,80% atau setara 260.068,74 Ha merupakan tingkat kesesuaian lahan S2 (Cukup sesuai) dan sisanya merupakan tingkat kesesuan S3 (sesuai marginal) dan S1 (sangat sesuai) dengan proporsi masing masing 5,18% dan 4,01% (Gambar 5.47). Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 47 Luas area menurut tingkat kesesuaian lahan produksi rumput pakan ternak di Provinsi Sulawesi Barat Kesuaian lahan produksi rumput S1 terdapat pada semua wilayah kabupaten dalam wilayah rencana pengembangan kawasan, kecual Kabupaten Mamasa yang tidak memiliki area kesesuaian S1 (Gambar 5.48). Sedangkan tingkat kesesuaian lahan S3 dan S2 terdapat pada semua wilayah kabupaten.. Distribusi tingkat kesesuaian lahan rumput menurut kecamatan setiap kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Tabel 5.17. 0 2 55 0 M a j e n e M a m a s a M a m u j u M a m u j u T e n g a h M a m u j u U t a r a P o l e w a l i M a n d a r 5 0 0 1 0 0 01 5 0 02 0 0 02 5 0 03 0 0 03 5 0 04 0 0 04 5 0 05 0 0 05 5 0 06 0 0 0 1 5 0 0 03 0 0 0 04 5 0 0 06 0 0 0 07 5 0 0 0 L u a s S 1 S 2 S 3 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 48 Luas area kesesuaian lahan produksi rumput pakan ternak menurut wilayah kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tabel 5. 17 Tingkat kesesuaian lahan rumput pakan ternak menurut kecamatan di Provinsi Sulawesi Barat KABUPATEN/KECAMATAN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 MAJENE Banggae 1,039.07 15.12 Banggae Timur 529.41 125.60 Malunda 3,140.67 124.35 Pamboang 332.34 2,589.07 Sendana 1,584.19 2,566.00 Tammerodo Sendana 2,652.52 456.28 Tubo Sendana 1,534.07 Ulumanda 4,355.33 591.78 TOTAL MAJENE 1,916.53 18,406.14 1,313.13 MAMASA Aralle 2,231.51 Balla 176.74 Bambang 250.33 Buntu Malangka 494.97 18.75 Mamasa 767.17 130.73 Mambi 3,473.74 350.23 Mehalaan 2,324.72 724.77 Messawa 2,431.67 274.53 Nosu 214.66 Pana 99.20 Rantebulahan Timur 582.07 Sesenapadang 836.72 Sumarorong 1,340.49 Tabang 19.10 398.00 Tabulahan 3,189.82 549.23 Tanduk Kalua 735.86 Tawalian 967.18 TOTAL MAMASA - 20,036.75 2,545.44 MAMUJU Bonehau 10,119.78 98.41 Kalukku 655.85 4,203.47 244.23 Kalumpang 4,758.91 2,824.05 Mamuju 3,859.03 Papalang 181.92 2,210.68 1,711.07 Sampaga 3,097.65 3.74 KABUPATEN/KECAMATAN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 Simboro Dan Kepulauan 5,073.74 Tapalang 3,878.16 210.36 Tapalang Barat 2,741.55 Tommo 3,543.37 5,405.14 TOTAL MAMUJU 4,381.14 45,348.11 5,091.86 MAMUJU TENGAH Budong-Budong 1,372.80 15,999.80 450.50 Karossa 12,613.14 824.53 Pangale 1,326.48 249.73 Tobadak 2,099.86 8,178.77 11.48 Topoyo 975.96 4,002.55 12.05 TOTAL MAMUJU TENGAH 4,448.62 42,120.74 1,548.29 MAMUJU UTARA Bambaira 1,705.18 290.61 Bambalamotu 4,314.36 Baras 6,595.62 1,721.75 Bulutaba 4,424.96 431.41 Dapurang 2,487.78 Duripoku 3,971.96 Lariang 5,234.11 Pasangkayu 42.78 12,757.20 Pedongga 6,385.96 Sarjo 1,382.50 Sarudu 4,012.40 Tikke Raya 17,602.83 TOTAL MAMUJU UTARA 42.78 70,874.86 2,443.77 POLEWALI MANDAR Alu 1,528.73 Anreapi 2,778.39 2.86 Balanipa 3,052.80 Binuang 705.15 2,854.56 56.89 Bulo 5,939.22 257.17 Campalagian 7,016.57 98.71 Limboro 3,244.45 146.37 Luyo 9,515.15 Mapilli 2,565.40 Matakali 2,029.81 155.71 Matangnga 5,022.88 461.76 Polewali 643.53 22.03 KABUPATEN/KECAMATAN LUAS AREA (ha) S1 S2 S3 Tapango 4,158.82 36.39 Tinambung 1,210.93 41.34 Tubbitaramanu 11,618.18 590.76 Wonomulyo 102.72 33.00 TOTAL POLEWALI MANDAR 705.15 63,282.14 1,902.99 GRAND TOTAL 11,494.22 260,068.74 14,845.48 Gambar 5.49 Peta Sebaran Potensi Peternakan Sapi Potong Gambar 5.50 Peta Sebaran Potensi Peternakan Kebau Gambar 5.51 Peta Sebaran Potensi Peternakan Kambing Gambar 5.52 Peta Sebaran Potensi Peternakan Babi Analisis Kesenjangan Kawasan Padi A. Kawasan Padi I Berdasarkan daya dukung dan daya tampung (DDDT) untuk kawasan pengembangan Padi I yang meliputi Kabupaten Majene, Mamasa dan Polewali Mandar berada pada wilayah ekosistem pengembangan penyedia pangan dan penyedia air tinggi serta memiliki potensi rawan gempa yang sangat rendah, kecuali Kecamatan Malunda yang relatif rawan terhadap gempa (Tabel 5.18). Sebagian besar wilayah kecamatan dalam kawasan pengembangan Padi I tersebut tidak rawan terhadap bahaya banjir dan longsor, kecuali wilayah kecamatan Mapilli dan Wonomulyo di Kabupaten Polewali Mandar yang rawan terhadap bahaya banjir. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi (S1,S2 dan S3) beberapa Kecamatan masih memiliki potensi yang besar untuk pengembangan tanaman padi bila dibandingkan kondisi luas lahan eksisting yang ada saat ini yaitu Kecamatan Malunda, Mesawa, Campalagian, Luyo dan Wonomulyo (Gambar 5.49). Sebagian kecamatan memiliki luas sawah eksisting yang lebih besar bila dibandingkan dengan potensi lahan berdasarkan keseuaian lahan (S1,S2 dan S3) untuk tanaman padi seperti pada kecamatan; Ulumanda, Sumarorong. Mapilli, Matakali dan Tapango (Gambar 5.49). Wilayah yang memiliki nilai kesenjangan negatif pada kelima wilayah kecamatan tersebut mengindikasikan bahwa di wilayah tersebut terdapat area yang diusahakan untuk pengembangan padi yang kondisi lahannya tidak sesuai untuk pengembangan tanaman padi. Wilayah yang masih memiliki potensi lahan untuk pengembangan padi dapat lebih dikembangkan untuk meningkatkan produksi tanaman padi melalui kegiatan ekstensifikasi, peningkatan produktivitas lahan dan peningkatan indeks panen. Untuk wilayah yang kondisi luas lahan eksistingnya sudah lebih besar dari lahan padi potensil berdasarkan kesesuain lahan yang ada maka yang perlu dilakukan adalah intensifikasi, peningkatan produktivitas lahan dan peningkatan indeks panen sehingga produksi padi dapat lebih meningkat M a l u n d a U l u m a n d aM e s s a w a S u m a r o r o n gC a m p a l a g i a n L u y o M a p i l l i M a t a k a l iT a p a n g o W o n o m u l y o - 3 0 0 0 - 2 5 0 0 - 2 0 0 0 - 1 5 0 0 - 1 0 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 K e c a m a t a n L u a s A r e a G a p ( h a ) Gambar 5. 49 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan padi di Kawasan Pengembangan Padi I Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 18 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan padi di wilayah rencana pengembangan kawasan Padi I berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Sawah Eksisting Kesesuaian Lahan Sawah Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Majene Malunda 2047 2,811.46 764.46 7,935.90 206.24 Tidak Rawan Tidak rawan Rendah Rawan Ulumanda 2063 119.99 (1,943.01) 12,944.05 234.97 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Mamasa Messawa 634 2,962.56 2,328.56 10,833.63 110.50 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Sumarorong 872 607.67 (264.33) 5,759.09 63.80 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Polewali Mandar Campalagian 2227 3,647.57 1,420.57 8,815.56 10.29 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Luyo 116 1,788.24 1,672.24 3,115.32 170.02 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Mapilli 6973.8 4,365.77 (2,608.03) 8,097.30 220.28 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Matakali 4340.9 2,481.93 (1,858.97) 4,892.14 28.48 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Tapango 3416 1,695.14 (1,720.86) 13,366.45 4.56 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Sawah Eksisting Kesesuaian Lahan Sawah Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Wonomulyo 3308 5,026.91 1,718.91 6,943.06 58.59 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Total Kawasan Padi I 21656.8 25,507.24 1,368.51 82,702.50 1,107.73 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan nilai negatif (luas lahan eksisting lebih tinggi dari luas lahan potensil) B. Kawasan Padi II. Hasil analisis daya dukung dan daya tampung pada area rencana kawasan pengembangan Padi II yang meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu menunjukkan bahwa kawasan ini berada pada wilayah jasa ekosistem penyedia pangan dan penyedia air yang tinggi serta memiliki potensi rawan gempa yang rendah (Tabel 5.19). Sebagian besar wilayah kecamatan dalam kawasan pengembangan Padi II tersebut tidak rawan terhadap bahaya banjir dan longsor, namun wilayah ini rawan terhadap gempa dengan level rendah dan relatif rawan tsunami. Kemampuan lahan kawasan potensil untuk pertanaman padi umumnya berada pada kelas IV dengan faktor pembatas utama kemiringan lereng kecuali area di Kecamatan Kalukku dan Bambalamotu berada pada kelas V dengan faktor pembatas utama batuan (Tabel 5.20). Di samping itu, dikawasan ini terdapat area dengan kemampuan lahan III yang faktor pembatasnya berupa kemiringan lereng. Rencana pengembangan Kawasan Padi II ini berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian lahan untuk tanaman padi memiliki area potensial seluas 16,974.50 ha, namun demikian sebagian besar wilayah kecamatan memiliki luas area eksisting yang lebih besar dari luas area potensialnya (Gambar 5.50). Pada Kawasan ini, wilayah kecamatan yang memiliki luas lahan potensial lebih besar dari luas lahan eksisting hanya pada Kecamatan Budong-Budong dan Tobadak masing-masing dengan gap atau lahan potensil belum diusahakan seluas 635.80 ha dan 433.84ha. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa lahan pada rencana pengembangan Kawasan Padi II selain pada kedua kedua wilayah tersebut tidak relevan dilakukan ekstensfikasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas padi.. Tabel 5. 19 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan padi di wilayah rencana pengembangan kawasan Padi II berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Sawah Eksisting Kesesuaian Lahan Sawah Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Mamuju Kalukku 10584.4 3,325.68 (7,258.72) 33,916.03 357.24 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Papalang 5494.9 2,234.19 (3,260.71) 12,009.04 132.33 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Sampaga 3922.3 3,394.84 (527.46) 8,429.42 218.47 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Tommo 9255.5 1,614.59 (7,640.91) 33,769.92 504.25 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Mamuju Tengah Budong- Budong 1398.5 2,034.30 635.80 1,248.02 280.19 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Pangale 3854.6 2,228.06 (1,626.54) 2,991.79 125.31 Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Tobadak 1146.2 2,142.84 996.64 23,979.01 333.10 Tidak Rawan Tidak rawan Sangat Rendah Rawan Total Kawasan Padi II 35656.4 16,974.50 (18,681.90) 116,343.23 1,950.89 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan nilai negatif (luas lahan eksisting lebih tinggi dari luas lahan potensil) K a lu k k uP a p a la n gS a m p a g a T o m m o B u d o n g - B u d o n g P a n g a leT o b a d a k - 8 0 0 0 - 7 0 0 0 - 6 0 0 0 - 5 0 0 0 - 4 0 0 0 - 3 0 0 0 - 1 0 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 K e c a m a t a n L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 50 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan padi di Kawasan Pengembangan Padi II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Ketersediaan sarana dan prasana pertanian di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Padi Provinsi Sulawesi Barat masih beragam dan belum tersebar merata. Hasil pemetaan Alat dan Sarana Petanian (alsintan) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023 menunjukkan beberapa wilayah kabupaten masih kekurangan dan sebagian lainnya dianggap sudah jenuh ketersediannya (Tabel 5.27). Status kecukupan alsintan) di suatu wilayah dihitung dengan membagi jumlah alsintan yang ada dengan jumlah alsintan yang dibutuhkan di wilayah tersebut dikalikan 100 persen. Nilai yang diperoleh dikelompokkan menjadi : sangat kurang sekali (< 40%), sangat kurang (40-60%), kurang (60-80%), cukup (80-100%), dan jenuh (>100%). Tabel 5. 20 Kebutuhan dan ketersediaan alat dan sarana pertanian (alsintan) serta status kecukupan untuk produksi padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5.20 (Lanjutan) Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2021. Kebutuhan alsintan di suatu wilayah ditentukan oleh luas lahan atau areal tanaman, indeks penggunaan alsintan, Titik Impas atau break even point (BEP), dan jumlah alsintan yang ada serta komponen keuntungan yang diinginkan, yang dihitung dengan rumus sebagaimana disajikan pada Tabel 5.21. Perhitungan kebutuhan alsintan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Interaktif Kebutuhan Alsin Versi 3.1 yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Kalender Tanam (SI KATAM) Terpadu yang dirilis Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. Sistem dalam aplikasi tersebut mengatur dan mempertimbangkan indeks mekanisasi dan coverage area menurut pulau di mana wilayah pertanian berada. Hasil perhitungan kebutuhan alsintan berdasarkan luas area dan produktivitas lahan kondisi eksisting wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Padi menunjukkan jumlah kebutuhan yang relatif lebih tinggi dibanding jumlah kebutuhan hasil pemetaan litbang pertanian 2023 (Tabel 5.22). Berdasarkan data eksisting tersebut, maka akan ditemukan kesenjangan yang cukup tinggi antara ketersediaan dengan kebutuhan alsintan pada setiap wilayah kabupaten dalam wilayah perencanaan Pengembngan Kawasan Padi (Tabel 5.23). Beberapa area di Kawasan ini memiliki luas area eksisting lebih tinggi dari luas area potensial untuk pengembangan padi yang merupakan area dengan tingkat kesesuaian yang cocok untuk pengembangan padi. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah alsintan pada area eksisting di wilayah tertentu jumlahnya lebih tinggi dibanding kebutuhan untuk area potensial. Kebutuhan alisintan produksi padi area potensial pengembangan komoditas padi disajikan pada Tabel 5.24 dan selisih kebutuhan dan status kecukupan alsintan pada area eksisting dan area potensial disajikan pada Tabel 5.25. Tabel 5. 21 Formula perhitungan kebutuhan alat dan mesin produksi padi, jagung dan kedelai Sumber: Litbang Pertanian, 2021 Tabel 5. 22 Kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi padi di wilayah eksisting rencana pengembangan Kawasan Padi I Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Traktor Roda 2 Traktor Roda 4 Tranplanter Kebutuhan (Unit) Ketersedia an (un it) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 2,047.00 4.11 93 2 9 Ulumanda 2,063.00 4.53 93 2 9 Sub Total Majene 4,110.00 186 141 75.81 4 10 250.00 18 21 116.67 Mamasa Messawa 634.00 3.82 29 1 3 Sumarorong 872.00 3.82 40 1 4 Sub Total Mamasa 1,506.00 69 262 379.71 2 5 250.00 7 14 200.00 Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 7.00 101 2 9 Luyo 116.00 7.00 6 1 1 Mapilli 6,973.80 7.00 314 5 28 Matakali 4,340.90 7.00 196 3 18 Tapango 3,416.00 7.00 154 3 14 Wonomulyo 3,308.00 7.00 149 3 14 Sub Total Polewali Mandar 20,381.70 920 1190 129.35 17 43 252.94 84 89 105.95 Total Kawasan Padi I 25,997.70 . 1,175 1,593 585 23 58 753 109 124 422.62 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.22 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Perontok Padi/Power Trhesher Combine Hervester Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Ke cukupan (%) Staus Kec ukupan Kebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 2,047.00 4.11 165 90 43 Ulumanda 2,063.00 4.53 184 100 47 Sub Total Majene 4,110.00 349 18 5.16 190 49 25.79 90 4 4.44 Mamasa Messawa 634.00 3.82 48 26 13 Sumarorong 872.00 3.82 66 36 17 Sub Total Mamasa 1,506.00 114 136 119.30 62 82 132.26 30 2 6.67 Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 7.00 306 167 78 Luyo 116.00 7.00 16 9 5 Mapilli 6,973.80 7.00 957 521 245 Matakali 4,340.90 7.00 596 325 152 Tapango 3,416.00 7.00 469 256 120 Wonomulyo 3,308.00 7.00 454 247 116 Sub Total Polewali Mandar 20,381.70 2798 317 11.33 1525 129 8.46 716 5 0.70 Total Kawasan Padi I 25,997.70 . 3,261 471 136 1,777 260 167 836 11 12 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.22 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Rice Milling Unit (RMU) Pompa Kebutu han (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 2,047.00 4.11 156 110 Ulumanda 2,063.00 4.53 174 111 Sub Total Majene 4,110.00 330 64 19.39 221 121 54.75 Mamasa Messawa 634.00 3.82 45 34 Sumarorong 872.00 3.82 62 47 Sub Total Mamasa 1,506.00 107 517 483.18 81 114 140.74 Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 7.00 289 119 Luyo 116.00 7.00 16 7 Mapilli 6,973.80 7.00 905 372 Matakali 4,340.90 7.00 563 232 Tapango 3,416.00 7.00 443 183 Wonomulyo 3,308.00 7.00 429 177 Sub Total Polewali Mandar 20,381.70 2645 454 17.16 1090 389 35.69 Total Kawasan Padi I 25,997.70 . 3,082 1,035 520 1,392 624 44.83 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 23 Kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi padi di wilayah eksisting rencana pengembangan Kawasan Padi II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Traktor Roda 2 Traktor Roda 4 Tranplanter Kebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Kalukku 10,584.40 4.12 477 7 43 Papalang 5,494.90 4.14 248 4 22 Sampaga 3,922.30 4.14 177 3 16 Tommo 9,255.50 4.07 417 6 38 Sub Total Mamuju 29,257.10 1319 507 38.44 20 13 65.00 119 90 75.63 Mamuju Tengah Budong-Budong 1,398.50 3.70 63 1 6 Sub Total Mamuju Tengah 1,398.50 63 206 326.98 1 17 1700.00 6 43 716.67 Pasangkayu Bambalamotu 2,853.00 3.70 129 2 12 Pasangkayu 1,709.00 3.70 77 2 7 Sub Total Pasangkayu 4,562.00 206 1190 577.67 4 4 100.00 19 8 42.11 Total Kawasan Padi I 35,217.60 1,588 1,396. 87.91 25.00 21.00 84.00 144 141 97.92 Grand Total (Kawasan Padi I + II) 61,215.30 2,763 2,989. 108.18 48.00 79.00 164.58 253 265 104.74 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.23 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan (Ha) Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Perontok Padi/Power Trhesher Combina Hervester Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Kalukku 10,584.40 4.12 855 466 219 Papalang 5,494.90 4.14 446 243 114 Sampaga 3,922.30 4.14 319 174 82 Tommo 9,255.50 4.07 739 402 189 Sub Total Mamuju 29,257.10 2359 110 4.66 1285 120 9.34 604 3 0.50 Mamuju Tengah Budong-Budong 1,398.50 3.70 102 56 26 Sub Total Mamuju Tengah 1,398.50 102 33 32.35 56 116 207.14 26 6 23.08 Pasangkayu Bambalamotu 2,853.00 3.70 207 113 53 Pasangkayu 1,709.00 3.70 124 68 32 Sub Total Pasangkayu 4,562.00 331 71 21.45 181 71 39.23 85 5 5.88 Total Kawasan Padi I 35,217.60 2792 214 7.66 1,522 307 20.17 715 14 1.96 Grand Total 61,215.30 6,053 685 11.32 3,299 567 17.19 1,551 25 1.61 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.23 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan (Ha) Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) RMU Pompa Ke butuhan(Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Kalukku 10,584.40 4.12 808 565 Papalang 5,494.90 4.14 422 294 Sampaga 3,922.30 4.14 301 210 Tommo 9,255.50 4.07 698 494 Sub Total Mamuju 29,257.10 2229 352 15.79 1563 158 10.11 Mamuju Tengah Budong- Budong 1,398.50 3.70 96 75 Sub Total Mamuju Tengah 1,398.50 96 0 0.00 75 223 297.33 Pasangkayu Bambalamotu 2,853.00 3.70 196 153 Pasangkayu 1,709.00 3.70 118 92 Sub Total Pasangkayu 4,562.00 314 449 142.99 245 76 31.02 Total Kawasan Padi I 35,217.60 2,639 801 30.35 1,883 457 24.27 Grand Total 61,215.30 5,721 1,836 32.09 3,275 1,081 33.01 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 24 Kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi padi di wilayah Potensil rencana pengembangan Kawasan Padi I Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Traktor Roda 2 Traktor Roda 4 Transplanter Kebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Ke cukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 2,047.00 4.11 127 2 9 Ulumanda 2,063.00 4.53 6 1 9 Sub Total Majene 4,110.00 133 141 106.02 Jenuh 3 10 333.33 Jenuh 18 21 116.67 Jenuh Mamasa Messawa 634.00 3.82 134 2 3 Sumarorong 872.00 3.82 28 1 4 Sub Total Mamasa 1,506.00 162 262 161.73 Jenuh 3 5 166.67 Jenuh 7 14 200.00 Jenuh Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 7.00 165 3 9 Luyo 116.00 7.00 6 2 1 Mapilli 6,973.80 7.00 314 3 28 Matakali 4,340.90 7.00 196 2 18 Tapango 3,416.00 7.00 154 2 14 Wonomulyo 3,308.00 7.00 149 4 14 Sub Total Polewali Mandar 20,381.70 984 1190 120.93 Jenuh 16 43 268.75 Jenuh 28 89 317.86 Jenuh Total Kawasan Padi I 25,997.70 . 1,279 1,593 389 Jenuh 22 58 769 Jenuh 134 124 635 Jenuh Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.24 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Perontok Padi/Power Trhesher Combina Hervester Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 2,047.00 4.11 227 124 58 Ulumanda 2,063.00 4.53 11 6 3 Sub Total Majene 4,110.00 238 18 7.56 130 49 37.69 61 4 6.56 Mamasa Messawa 634.00 3.82 222 121 57 Sumarorong 872.00 3.82 46 25 12 Sub Total Mamasa 1,506.00 268 136 50.75 146 82 56.16 69 2 2.90 Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 7.00 501 273 128 Luyo 116.00 7.00 246 134 63 Mapilli 6,973.80 7.00 599 326 153 Matakali 4,340.90 7.00 341 186 87 Tapango 3,416.00 7.00 233 127 60 Wonomulyo 3,308.00 7.00 690 376 176 Sub Total Polewali Mandar 20,381.70 2610 317 12.15 1422 129 9.07 667 5 0.75 Total Kawasan Padi I 25,997.70 . 3,116 471 70 1,698 260 103 797 11 10 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.24 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) RMU Pompa Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukup an Majene Malunda 2,047.00 4.11 214 150 Ulumanda 2,063.00 4.53 11 7 Sub Total Majene 4,110.00 225 64 28.44 157 121 77.07 Mamasa Messawa 634.00 3.82 210 159 Sumarorong 872.00 3.82 43 33 Sub Total Mamasa 1,506.00 253 517 204.35 192 114 59.38 Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 7.00 473 195 Luyo 116.00 7.00 232 96 Mapilli 6,973.80 7.00 566 233 Matakali 4,340.90 7.00 322 133 Tapango 3,416.00 7.00 220 91 Wonomulyo 3,308.00 7.00 652 269 Sub Total Polewali Mandar 20,381.70 2465 454 18.42 1017 389 38.25 Total Kawasan Padi I 25,997.70 . 2,943 1,035 251 1,366 624 45.68 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 25 Kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi padi di wilayah Potensil rencana pengembangan Kawasan Padi II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Traktor Roda 2 Traktor Roda 4 Transplanter Keb utuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Kalukku 10,584.40 4.12 150 7 43 Papalang 5,494.90 4.14 101 4 22 Sampaga 3,922.30 4.14 153 3 16 Tommo 9,255.50 4.07 73 6 38 Sub Total Mamuju 29,257.10 477 507 106.29 20 13 65.00 54 90 166.67 Mamuju Tengah Budong- Budong 1,398.50 3.70 92 1 6 Sub Total Mamuju Tengah 1,398.50 92 206 223.91 1 17 1700.00 6 43 716.67 Pasangkayu Bambalamot u 2,853.00 3.70 101 2 12 Pasangkayu 1,709.00 3.70 97 2 7 Sub Total Pasangkayu 4,562.00 198 1190 601.01 4 4 100.00 19 8 42.11 Total Kawasan Padi II 35,217.60 767 1,903 248.11 25 34 136.00 79 141 178.48 Grand Total 61,215.30 2,046 3,496 170.87 47 92 195.74 213 265 124.41 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.25 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) Perontok Padi/Power Trhesher Combina Hervester Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Kalukku 10,584.40 4.12 269 147 69 Papalang 5,494.90 4.14 182 99 47 Sampaga 3,922.30 4.14 276 150 71 Tommo 9,255.50 4.07 129 71 33 Sub Total Mamuju 29,257.10 856 110 12.85 467 120 25.70 220 3 1.36 Mamuju Tengah Budong- Budong 1,398.50 3.70 148 81 38 Sub Total Mamuju Tengah 1,398.50 148 33 22.30 81 116 143.21 38 6 15.79 Pasangkayu Bambalamotu 2,853.00 3.70 162 88 42 Pasangkayu 1,709.00 3.70 156 85 40 Sub Total Pasangkayu 4,562.00 318 71 22.33 173 71 41.04 82 5 6.10 Total Kawasan Padi I 35,217.60 1,322 214 16.19 721 307 42.58 340 14 4.12 Grand Total 61,215.30 4,438 685 15.43 2,419 567 23.44 1,137 25 2.20 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5.25 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Produktivitas (ton/ha) RMU Pompa Kebutuhan (Unit) K etersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Kalukku 10,584.40 4.12 254 178 Papalang 5,494.90 4.14 172 120 Sampaga 3,922.30 4.14 261 182 Tommo 9,255.50 4.07 122 87 Sub Total Mamuju 29,257.10 809 352 43.51 567 158 27.87 Mamuju Tengah Budong-Budong 1,398.50 3.70 140 109 Sub Total Mamuju Tengah 1,398.50 140 0 0.00 109 223 204.59 Pasangkayu Bambalamotu 2,853.00 3.70 153 119 Pasangkayu 1,709.00 3.70 147 115 Sub Total Pasangkayu 4,562.00 300 449 149.67 234 76 32.48 Total Kawasan Padi I 35,217.60 1,249 801 64.13 910 457 50.22 Grand Total 61,215.30 4,192 1,836 43.80 2,276 1,081 47.50 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Status Kecukupan alsintan di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Padi di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.26 menunjukkan bahwa semua jenis alsintan pada area kawasan padi masih kurang, kecuali beberapa jenis alsintan yang menunjukkan jumlah jenuh atau melebihi kebutuhan. Jenis alat pengolah tanah merupakan alsintan padi yang jumlahnya relatif tinggi yang walaupun belum tersebar merata pada semua wilayah namun sarana tersebut relatif bisa memenuhi kebutuhan petani dalam satu kawasan, khususnya di Kawasan satu yang memiliki jumlah traktor roda 4 yang jumlah jenuh sehingga dapat menutupi kekurangan jumlah traktor roda 2. Jenis alsintan lainnya menunjukkan jumlah yang masih kurang pada semua wilayah, kecuali dryer yang jumlahnya melebihi kebutuhan di wilayah Kabupaten Mamasa dan Pasangkayu dan pompa yang jumlahnya berlebih di Kabupaten Mamuju Tengah. Jenis alasintan yang jumlahnya berlebih tersebut masih lebih rendah dari jumlah alisntan yang dibutuhkan dalam kawasan. Tabel 5. 26 Status kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi padi di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Padi Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Traktor Roda 2 Traktor Roda 4 Transplanter Perontok Padi/Power Trhesher Combina Hervester Dryer RMU Pompa Kebutuhan Status KecukupanKebutuhan Status KecukupanKebutuhan Status KecukupanKebutuhan Status KecukupanKebutuhan Status KecukupanKebutuhan Status KecukupanKebutuhan St atus KecukupanKebutuhan Status Kecukupan PADI I Majene 133 (3) 0 331 141 86 266 157 Mamasa (31) 0 (4) 246 126 69 (157) 159 Polewali Mandar 714 (10) 11 2610 1422 711 2465 1017 Total Kawasan Padi I 816 (13) 7 3187 g 1689 866 2574 1333 PADI II Mamuju 812 20 29 2249 1165 601 1877 1405 Mamuju Tengah
(51)(15) (36) 148 21 38 140 (39) Pasangkayu (786) 4 11 318 173 82 165 403 Total Kawasan Padi II (25) 9 63 2715 1359 254 3874 2336 Grand Total 791 (4) 70 5902 3048 1120 6448 3669 Keterangan: = Kurang = Cukup = Jenuh  Angka dalam kurung ( ) menunjukkan jumlah lebih dari kebutuhan Air merupakan kebutuhan utama untuk perkembangan dan pertumbuhan tanaman, baik secara alami maupun proses budidaya. Air yang cukup akan mendukung pertumbuhan secara optimal dan sebaliknya tanaman kekurangan air akan mengalami hambatan pertkembangan dan pertumbuhan. Kebutuhan air tanaman budidaya, baiki tanaman pangan maupun hortikulturatersebut dapat dipenuhi dari air hujan langsung maun air pengairan atau irigasi yang disalurkan dari bendungan, waduk, dan/atau embung. Irigasi merupakan prasarana produksi tanaman budidaya yang sangat urgen karena prasarana tersebut akan mendistribusikan air dengan area yang luas untuk memenuhi kebutuhan lahan tanman produksi. Kapasitas irigasi dalam suatu wilayah pada umumnya diukur berdasarkan kemampuan irigasi melayani kebutuhan air lahan pertanian pangan, khususnya padi, walaupun pada dasarnya semua jenis tanaman membutuhkan air yang dapat diperoleh dari saluran irigasi. Hasil analisis kebutuhan irigasi di Provinsi Sulawesi Barat untuk lahan sawah produktif menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 50.379,27 ha lahan yang belum terjangkau jaringan irigasi (Tabel 5.27). Total area yang mampu disuplai kebutuhan airnya pada kawasan ini hanya sekitar 26,74% dari total area kawasan. Ketidakcukupan irigasi tersebut hampir terjadi pada semua wilayah kecamatan dalam wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Padi, kecuali Kecamatan Sumarorong dan Campalagian di Kawasan Padi I yang memiliki kapasitas irigasi yang cukup dan jenuh. Sumber air utama saluran irigasi di Provinsi Sulawesi Barat berasal dari embung tersebar di beberapa wilayah kecamatan dan bendungan yang terdapat di Kecamatan Tapango dan Kecamatan Tommo yang masing-masing berada di Kawasan Padi I dan Kawasan Padi II (Tabel 5.28). Jumlah embung eksisting sebesar 21 semuanya berada di Kawasan Padi I, sedang di Kawasan Padi II belum tersedia embung. Dari jumlah tersebut, kawasan ini masih membutuhkan sekitar 40 embung untuk memenuhi kebutuhan air lahan sawah di kawasan ini. Selain itu dibutuhkan tambahan 2 unit bendungan untuk menampung dan meninggikan permukaan air yang akan dialirak ke saluran-saluran irigasi sehingga dapat mengairi lahan yang ada. Tabel 5. 27 Luas area lahan dan ketercukupan serta kebutuhan irigasi di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Padi Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Kecamatan Luas Area Kawasan (Ha) Luas Area Beririgasi (Ha) Ketercukupan Irigasi (%) Kebutuhan Tambahan Irigasi (ha) Padi I Majene Malunda 2,811.46 801.00 28.49 2,010.46 Ulumanda 2,063.00 1,070.00 51.87 993.00 Mamasa Messawa 2,962.56 562.00 18.97 2,400.56 Sumarorong 872.00 872.00 100.00 - Polewali Mandar Campalagian 2,227.00 2,375.84 106.68 (148.84) Luyo 1,788.24 954.74 53.39 833.50 Mapilli 6,973.80 2,321.00 33.28 4,652.80 Matakali 4,340.90 2,015.00 46.42 2,325.90 Tapango 3,416.00 1,352.00 39.58 2,064.00 Wonomulyo 5,026.91 3,549.06 70.60 1,477.85 Padi II Mamuju Kalukku 10,584.40 1,250.20 11.81 9,334.20 Papalang 5,494.90 500.00 9.10 4,994.90 Sampaga 3,922.30 - - 3,922.30 Tommo 9,255.50 - - 9,255.50 Mamuju Tengah Budong- Budong 2,034.30 767.00 37.70 1,267.30 Pasangkayu Bambalamotu 2,853.00 - - 2,853.00 Pasangkayu 2,142.84 - - 2,142.84 Total 68,769.11 18,389.84 26.74 50,379.27 Keterangan: = Kurang = Cukup = Jenuh Angka dalam kurung ( ) menunjukkan jumlah lebih dari kebutuhan Tabel 5. 28 Jumlah eksisting dan kebutuhan tambahan embung dan bendungan di Kawasan Padi Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Kecamatan Jumlah Embung (Unit) Jumlah Bendungan (unit) Eksi sting KebutuhanTambahanEksisting KebutuhanTambahan PADI I Majene Malunda 12 1 Ulumanda 3 Mamasa Messawa 30 Sumarorong 10 Polewali Mandar Campalagian 3 Luyo 2 Mapilli 1 Matakali Tapango 1 Wonomulyo Total Kawasan Padi I 21 40 1 1 PADI II Mamuju Kalukku 1 Papalang Sampaga Tommo 1 Mamuju Tengah Budong-Budong Pasangkayu Bambalamotu Pasangkayu Total Kawasan Padi II 0 0 1 1 Grand Total 21 40 2 2 Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, yaitu Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani. Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari subsistem hulu-hilir dalam suatu sistem Usaha Tani dengan memperhatikan aspek sosial budaya, aspek teknis (sains dan teknologi), aspek ekonomi dan aspek ekologi atau lingkungan Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani mengikutsertakan paling sedikit: a) Kelembagaan Petani; dan b) pelaku usaha. Hasil analisis kelembagaan di wilayah perencanaan Kawasan Padi menunjukkan bahwa di wilayah tersebut telah terdapat beberapa kelembagaan, namun belum ada kelembagaan petani berupa kelompok tani (Tabel 5.29). Kondisi tersebut merupakan tantangan dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi di wilayah ini. Petani-petani dalam wilayah ini harus menghimpun diri dalam suatu lembaga kelompok tani yang selanjutnya membentuk gabungan kelompok tani (Gapoktan atau asosiasi petani) yang akan menjadi bagian dari korporasi petani. Kelembagaan yang telah terbentuk berupa kelembagaan desa dan pelaku usaha relatif terdistribusi merata pada semua wilayah kecamatan, khususnya di wilayah Kawasan Padi I, sedang di Kawasan Padi II jumlah lembaga-lembaga belum terdistribusi pada semua wilayah terutama lembaga Desa dan Lembaga pemasaran berupa koperasi. Wilayah kecamatan yang belum memiliki lembaga, baik lembaga desa, pemasaran, maupun permodalan dianggap membutuhkan tambahan lembaga untuk penunjang pengembangan kawasan. Tabel 5. 29 Jumlah eksisting dan kebutuhan tambahan lembaga di wilayah perencanaan Kawasan Padi Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Kecamatan Kelembagaan Desa Kerlembagaan Pemasaran Kelembagaan Permodalan Kelompok Tani Kebutuhan Gapoktan Lembaga BPD/LKMD/ LKD/Adat Pasar Umum Eksisting KebutuhanTam bahan Pasar Umum Koperasi/ BumdesEksisting Toko / Warung/ Pertokoan/minimarket Eksisting Bank Koperasi Simpan Pi njam Eksisting KebutuhanTambahan Koperasi Simpan Pinjam PADI I Majene Malunda 1 4 2 174 1 1 Ulumanda 1 16 3 1 118 1 Mamasa Messawa 1 1 1 190 1 Sumarorong 1 32 2 1 140 1 1 Polewali Mandar Campalagian 2 1 1037 1 8 Luyo 18 2 1 427 1 2 Mapilli 1 10 1 Matakali 1 7 2 1 492 2 Tapango 12 1 1 384 1 1 Wonomulyo 1 28 5 1 816 11 1 PADI II Mamuju Kalukku 1 6 1 1 1 Papalang 4 1 16 1 Sampaga 1 2 1 47 1 Tommo 5 1 49 1 1 Mamuju Tengah Budong-Budong 1 1 1 65 1 Pasangkayu Bambalamotu 1 4 3 287 1 2 Pasangkayu 1 2 5 463 6 5 Grand Total 12 123 44 2 23 4705 25 22 9 Kawasan Jagung A. Kawasan Jagung I Rencana pengembangan Kawasan Jagung I yang meliputi Kabupaten Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan memiliki luas area sebesar 7.231,45 ha yang potensial untuk pengembangan komoditas jagung (Tabel 5.30). Pada wilayah yang merupakan rencana pengembangan kawasan Jagung I tersebut, sebelumnya telah dikelola (area eksisting) seluas 6.571 ha untuk komoditas yang sama yang tersebar pada wilayah-wilayah kecamatan dalam tiga kabupaten rencana pengembangan kawasan. Dengan demikian terdapat area seluas 660,45 ha yang belum dikelola untuk pengembangan jagung Beberapa wilayah kecamatan menunjukkan luas area yang telah dikelola lebih tinggi dibanding luas wilayah potensilnya, namun sebagian lainnya memiliki luas area potensial yang lebih tinggi (Gambar 5.51). Kecamatan Bulo merupakan wilayah yang memiliki luas lahan tertinggi yang telah dikelola dibanding luas area potensilnya, disusul Kecamatan Malunda dan Tapango. Wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jagung I ini sebagian besar berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan dan air yang tinggi hingga sangat tinggi, namun demikian terdapat area yang tidak seluruhnya berada area jasa ekosistem yang tinggi. Area potensil pengembangan jagung di kawasan ini yang tidak seluruhnya berada di area jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi hingga sangat tinggi adalah Kecamatan Sesenapadang dan Tawalian, dan sebaliknya hanya kedua kecamatan tersebut yang seluruh area potensilnya berada pada area penyediaan air yang tinggi hingga sangat tinggi. Rencana pengembangan Kawasan Jagung I berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif aman. Sebagian besar area kawasan ini tidak rawan terhadap bahaya longsor, banjir, dan tsunami, kecuali wilayah Kecamatan Malunda, Luyo, Mapilli, dan Tapango yang sebagian wilayahnya relatif rawan terhadap ancaman bahya tsunami. Kawasan ini berada pada area ancaman bahaya gempa yang relatif aman dengan kategori sangat rendah hingga rendah. M a l u n d aM a m a s a S e s e n a p a d a n g T a w a l i a n B u l oL u y o M a p i l l iT a p a n g o - 2 5 0 0 - 2 0 0 0 - 3 0 0 - 2 5 0 - 2 0 0 - 1 5 0 - 1 0 0 - 5 0 0 5 0 3 0 0 6 0 0 9 0 0 1 2 0 0 1 5 0 0 1 8 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 51 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan jagung di Kawasan Pengembangan Jagung I Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 30 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan jagung di wilayah perencanaan pengembangan kawasan Jagung I berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Majene Malunda 1165 871.40 (293.60) 7,935.90 206.24 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Mamasa Mamasa 286 300.50 14.50 1,166.48 27.37 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Tidak Rawan Sesenapadang 264 595.29 331.29 454.35 10,545.31* Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Tidak Rawan Tawalian 274 1,121.62 847.62 637.47 5,319.73* Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Tidak Rawan Polewali Mandar Bulo 2.873 871.76 (2,001.24) 19,275.50 339.46 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Tidak Rawan Luyo 497.49 497.49 3,115.32 170.02 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Mapilli 509 2,040.52 1,531.52 8,097.30 220.28 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Tapango 1.200 932.87 (267.13) 13,366.45 4.56 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Total Kawasan Jagung I 6.571 7,231.45 660.45 54,048.77 16,832.97 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan nilai negatif (luas lahan eksisting lebih tinggi dari luas lahan potensil) * = JE Sedang B. Kawasan Jagung II Berdasarkan hasil analisis kesesuaian lahan, rencana pengembangan Kawasan Jagung II yang meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu memiliki luas area sebesar 47,159.23 ha yang potensial untuk pengembangan komoditas jagung (Tabel 5.31). Pada wilayah yang merupakan rencana pengembangan kawasan Jagung I tersebut, sebelumnya telah dikelola (area eksisting) seluas 42.802.23 ha untuk komoditas yang sama yang tersebar pada wilayah-wilayah kecamatan dalam tiga kabupaten rencana pengembangan kawasan. Dengan demikian terdapat area seluas 4,357.00 ha yang belum dikelola untuk pengembangan jagung. Beberapa wilayah kecamatan menunjukkan luas area yang telah dikelola lebih tinggi dibanding luas wilayah potensilnya, namun sebagian lainnya memiliki luas area potensial yang lebih tinggi (Gambar 5.52). Kecamatan Papalang merupakan wilayah yang memiliki luas lahan jagung tertinggi yang telah dikelola dibanding luas area potensilnya, disusul Kecamatan Karossa, Sarudu, Sampaga, Topoyo, Baras dan Tommo. Wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jagung II ini sebagian besar berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan dan air yang tinggi hingga sangat tinggi, namun demikian terdapat area yang tidak seluruhnya berada area jasa ekosistem yang tinggi tersebut. Area potensil pengembangan jagung di kawasan ini yang tidak seluruhnya berada di area jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi hingga sangat tinggi adalah Kecamatan Simboro, Tapalang Barat, dan Duripoku. Sedangkan wilayah yang seluruh area potensilnya berada pada area penyediaan air yang tinggi hingga sangat tinggi hanya Kecamatan Sarudu. Rencana pengembangan Kawasan Jagung II berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif aman, walaupun beberapa wilayah berada pada area yang relatif rawan. Area kawasan yang relatif rawan terhadap bahaya longsor hanya wilayah Kecamatan Tommo, sedang yang relatif rawan terhadap bahaya banjir adalah Kecamatan Papalang, Tommo, Karossa, dan Dapurang. Sebagian besar wilayah kecamatan pada kawasan ini memiliki area yang rawan terhadap tsunami, kecuali wilayah Kecamatan Simboro, Topoyo, dan Baras. Kawasan ini berada pada area ancaman bahaya gempa yang relatif aman dengan kategori sangat rendah hingga rendah. P a p a l a n gS a m p a g aS i m b o r oT a p a l a n g T a p a l a n g B a r a t T o m m oK a r o s s aT o b a d a kT o p o y o B a r a s D a p u r a n gD u r i p o k u S a r u d u - 8 0 0 0 - 7 0 0 0 - 6 0 0 0 - 5 0 0 0 - 4 0 0 0 - 3 0 0 0 - 2 0 0 0 - 1 0 0 0 - 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 52 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan jagung di Kawasan Pengembangan Jagung II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 31 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan jagung di wilayah perencanaan pengembangan kawasan Jagung II berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Mamuju Papalang 8227 946.08 (7,280.92) 12,009.04 132.33 Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Sampaga 3394 1,458.88 (1,935.12) 8,429.42 218.47 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Simboro 879 1,390.41 511.41 312.10 15.57 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Tapalang 490.93 5,432.27 4,941.34 12,009.04 223.53 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Tapalang Barat 600 7,716.70 7,116.70 613.39 31.89 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Tommo 9928 9,460.03 (467.97) 33,769.92 504.25 Rawan Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Mamuju Tengah Karossa 5256 54.61 (5,201.39) 12,340.92 218.60 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Tobadak 5688 9,217.28 3,529.28 23,979.01 333.10 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Tinggi Rawan Topoyo 2899.3 1,018.62 (1,880.68) 49,807.90 576.20 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Tidak Rawan Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Pasangkayu Baras 1155 473.56 (681.44) 3,869.08 13.30 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Tidak Rawan Dapurang 906 8,248.41 7,342.41 1,478.70 327.74 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Duripoku 1205 1,718.46 513.46 11.18 11.18 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Sarudu 2174 23.92 (2,150.08) 1,150.67 1,369.27* Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Total Kawasan Jagung II 42.802.23 47,159.23 4,357.00 159,791.55 3,986.61 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan nilai negatif (luas lahan eksisting lebih tinggi dari luas lahan potensil) * = JE Sedang Permasalahan yang sering ditemukan dalam pengembangan komoditas jagung, selain aspek budidaya, adalah aspek panen dan pascapanen yang membutuhkan tenaga kerja yang cukup besar. Kekurangan tenaga kerja saat panen sehingga panen bisa mundur dari jadwal sebelumnya yang berakibat pada penurunan kualitas dan kehilangan hasil. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka kehadiran alsintan sangat dibutuhkan dalam jumlah yang cukup sehingga proses panen dan pasca panen dapat dilakukan dengan efekti. Proses pengeringan yang juga kadang belum dilakukan secara baik karena setelah melalui proses pemipilan, jagung langsung dijual. Hal itu mengakibatkan jagung rentan terhadap serangan jamur karena kadar air yang tinggi pada waktu penyimpanan dan pengangkutan ke gudang. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pengering dalam skala besar di setiap sentra pengembangan komoditas jagung. Hasil analisis kebutuhan alsintan produksi jagung menunjukkan bahwa di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jagung di Provinsi Sulawesi Barat masih membutuhkan alsintan dalam jumlah yang besar karena seluruh wilayah dalam kawasan tersebut status kecukupan alsintannya masih termasuk kategori sangat kurang, baik berdasarkan luas area eksisting maupun luas area potensil (Tabel 5.32 - Tabel 5.35). Kebutuhan alsintan terbesar dari kawasan jagung ini adalah alat mesin perontok biji jagung yang baru tersedia sekitar 19,19% di Kawasan Jagung I dan 7,43% di Kawasan Jagung II dari total kebutuhan berdasarkan luas area eksisiting. Sedangkan berdasarkan area potensial, kebutuhan tersebut baru mencapai 3,13% di kawasan Jagung I dan 1,31% di Kawasan Jagung II. Kecukupan alsintan yang paling rendah tingkat keterpenuhannya adalah dryer yang sangat dibutuhkan untuk menurunkan kadar air jagung untuk menjaga kualitas produksi terutama mencegah jagung agar tidak berjamur. Status kebutuhan alsintan produksi jagung menurut selisih kecukupan pada area eksisting dan kebutuhan pada area potensi disajikan pada Tabel 5.36. Status tersebut dihitung setelah kebutuhan alsintan pada area eksisting dikurangi ketersediaan alsintan eksisting. Nilai kelebihan Status kecukupan jenuh pada area eksisting akan mengurangi jumlah kebutuhan pada area potensil, sedangkan nilai kekurangan pada area eksisting akan dipenuhi pada kebutuhan area potensial ketika nilai kekurangan tersebut lebih rendah dari kebutuhan potensial tetapi jika nilai kekurangan pada area eksisting tersebut lebih tinggi dari kebutuhan potensial maka kebutuhan kawasan akan mengacu pada jumlah kekkuran area eksisting.. Tabel 5. 32 Kebutuhan dan status kecukupan alat dan mesin pertanian di lahan eksisting Kawasan Jagung I Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (ha) Produktivitas Alsin Pemipil Jagung (corn sheller) Silo Jagung Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 1165 6.42 374 75 Total Majene 1165 374 19 5.08 75 1 1.33 Mamasa Mamasa 286 4.61 66 14 Sesenapadang 264 4.61 61 13 Tawalian 274 4.61 64 13 Total Mamasa 824 191 23 12.04 40 0 0.00 Polewali Mandar Bulo 2873 4.46 641 129 Luyo 812 4.50 183 37 Mapilli 509 4.46 114 23 Tapango 1200 6.46 388 78 Total Polewali Mandar 5394 1326 38 2.87 267 0 0.00 Total Kawasan Jagung I 7,383.00 1,891 80 19.99 382 1 1.33 Tabel 5.32 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (ha) Produktivitas Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (Unit) Kete rse diaa n (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaa n (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 1165 6.42 300 125 Total Majene 1165 6.42 300 0 0.00 125 0 0.00 Mamasa Mamasa 286 4.61 53 22 Sesenapadang 264 4.61 49 21 Tawalian 274 4.61 51 22 Total Mamasa 824 13.83 153 0 0.00 65 0 0.00 Polewali Mandar Bulo 2873 4.46 513 214 Luyo 812.00 4.50 147 61 Mapilli 509 4.46 91 38 Tapango 1200 6.46 311 130 Total Polewali Mandar 5394 19.88 1062 0 0.00 443 0 0.00 Total Kawasan Jagung I 7,383.00 40.13 1,515.00 0 0.00- 633.00 0 0.00- Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 33 Kebutuhan dan status kecukupan alat dan mesin pertanian di lahan eksisting Kawasan Jagung II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (ha) Produktivitas (ton/ha) Alsin Pemipil Jagung/corn sheller (unit) Silo Jagung Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Papalang 8227 0 0 Sampaga 3394 4.46 757 152 Simboro 879 4.46 197 40 Tapalang 490.93 4.46 110 22 Tapalang Barat 600 4.46 134 27 Tommo 9928 4.46 2214 443 Total Mamuju 23518.93 3412 69 2.02 684 1 0.15 Mamuju Tengah Karossa 5256 4.46 1173 235 Tobadak 5688 5.49 1562 313 Topoyo 2899.3 5.49 796 160 Total Mamuju Tengah 13843.3 3531 75 2.12 708 0 0.00 Pasangkayu Baras 1155 5.49 318 64 Dapurang 906 5.60 254 51 Duripoku 1205 6.10 368 74 Sarudu 2174 5.60 609 122 Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (ha) Produktivitas (ton/ha) Alsin Pemipil Jagung/corn sheller (unit) Silo Jagung Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Total Pasangkayu 5440 1549 51 3.29 311 0 0.00 Total Kawasan Jagung II 42,802.23 8,492. 195.00 7.43 1,703 1.00 0.15 Garand Total 50,185 12,218 275 27 2,452 2 1.43 Tabel 5.33 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (ha) Produktivitas Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (Unit) K etersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Papalang 8227 0 0 Sampaga 3394 4.46 606 253 Simboro 879 4.46 157 66 Tapalang 490.93 4.46 88 37 Tapalang Barat 600 4.46 108 45 Tommo 9928 4.46 1772 738 Total Mamuju 23518.93 2731 73 2.67 1139 0 0.00 Mamuju Tengah Karossa 5256 4.46 938 391 Tobadak 5688 5.49 1250 521 Topoyo 2899.3 5.49 637 266 Total Mamuju Tengah 13843.3 2825 0 0.00 1178 0 0.00 Pasangkayu Baras 1155 5.49 254 106 Dapurang 906 5.60 203 85 Duripoku 1205 6.10 295 123 Sarudu 2174 5.60 487 203 Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (ha) Produktivitas Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (Unit) K etersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Total Pasangkayu 5440 1239 10 0.81 517 3 0.58 Total Kawasan Jagung II 42,802.23 6,795 83 3.48 2,834 0.58 Garand Total (Kawasan Jagung I + II) 50,185 9,778 83 2.55 4,079 0.58 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 34 Kebutuhan dan status kecukupan alat dan mesin pertanian di lahan potensil Kawasan Jagung I Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Kecamatan Luas Tanam Potensil (ha) Produktivitas Alsin Pemipil Jagung Silo Jagung Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 871 6.42 280 56 Total Majene 280 19 6.79 56.00 - 0.00 Mamasa Mamasa 301 4.61 70 14 Sesenapadang 595 4.61 138 28 Tawalian 1,122 4.61 259 52 Total Mamasa 467 23 4.93 94 1 1.06 Polewali Mandar Bulo 872 4.46 195 39 Luyo 497 4.50 112 23 Mapilli 2,041 4.46 456 92 Tapango 933 6.46 302 61 0 Total Polewali Mandar 1065 38 3.57 215 0.00 Total Kawasan Jagung I 7,231 2,559 80.00 3.13 515 0.00 Tabel 5.34 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Tanam Potensil (ha) Produktivitas Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (Uni t) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Majene Malunda 871 6.42 224 94 Total Majene 224 0 0.00 94 0 0.00 Mamasa Mamasa 301 4.61 56 24 Sesenapadang 595 4.61 110 46 Tawalian 1,122 4.61 207 87 Total Mamasa 0 0.00 157 0 0.00 Polewali Mandar Bulo 872 4.46 156 65 Luyo 497 4.50 90 38 Mapilli 2,041 4.46 365 152 Tapango 933 6.46 242 101 Total Polewali Mandar 853 0 0.00 356 0 0.00 Total Kawasan Jagung I 7,231 2,047 - 0.00 858 0.00 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 35 Kebutuhan dan status kecukupan alat dan mesin pertanian di lahan potensil Kawasan Jagung II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Tanam Potensil (ha) Produktivitas Alsin Pemipil Jagung Silo Jagung Kebutuha n (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupa n (%)Staus Kecukupa n Kebutuha n (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupa n (%)Staus Kecukupa n Mamuju Papalang 946 4.46 211 43 Sampaga 1,459 4.46 326 66 Simboro 1,390 4.46 311 63 0 Tapalang 5,432 4.46 1,212 243 1.00 Tapalang Barat 7,717 4.46 1,721 345 Tommo 9,460 4.46 2,110 422 Total Mamuju 5,891 69 1.17 1,182 0.00 Mamuju Tengah Karossa 55 5.49 15 3 Tobadak 9,217 5.49 2,531 507 Topoyo 1,019 5.49 280 56 Total Mamuju Tengah 2,826 75 2.65 566 1 0.18 Pasangkayu Baras 474 5.60 133 27 Dapurang 8,248 6.10 2516 504 Duripoku 1,718 5.60 482 97 Sarudu 24 6.30 8 2 0 Total Pasangkayu 3,139 51 1.62 630 0.00 Total Kawasan Jagung II 47,159 20,573 224 1.09 2,263 0.00 Kabupaten Kecamatan Luas Tanam Potensil (ha) Produktivitas Alsin Pemipil Jagung Silo Jagung Kebutuha n (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupa n (%)Staus Kecukupa n Kebutuha n (Unit) Ketersedia an (unit) Kecukupa n (%)Staus Kecukupa n Grand Total (Kawasan Jagung I +II) 54,391 23,132 304 1.31 2,778 0.00 Tabel 5.35 (Lanjutan) Kabupaten Kecamatan Luas Potensil Tanam (ha) Produktivitas Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Mamuju Papalang 946 4.46 169 71 Sampaga 1,459 4.46 261 109 Simboro 1,390 4.46 249 104 Tapalang 5,432 4.46 970 404 Tapalang Barat 7,717 4.46 1377 574 Tommo 9,460 4.46 1688 704 Total Mamuju 4714 73 1.55 1966 0 0.00 Mamuju Tengah Karossa 55 5.49 12 5 Kabupaten Kecamatan Luas Potensil Tanam (ha) Produktivitas Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Tobadak 9,217 5.49 2025 844 Topoyo 1,019 5.49 224 94 Total Mamuju Tengah 2261 0 0.00 943 0 0.00 Pasangkayu Baras 474 5.60 107 45 Dapurang 8,248 6.10 2013 839 Duripoku 1,718 5.60 385 161 Sarudu 24 6.30 7 3 Total Pasangkayu 2512 10 0.40 1048 3 0.29 Total Kawasan Jagung II 47,159 9,022 73 0.81 3,767 0.00 Grand Total (Kawasan Jagung I + II) 54,391 11,069 73 0.66 4,625 0.00 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 36 Status kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi jagung di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jagung Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Alsin Pemipil Jagung (corn sheller) Silo Jagung Power Thresher Multiguna Dryer Kebutuhan (unit)Status KecukupanKebutuhan (unit)Status KecukupanKebutuhan (unit)Status KecukupanKebutuhan (unit)Status Kecukupan Jagung I Majene 355 Kurang 74 Kurang 300 Kurang 219 Kurang Mamasa 467 Kurang 94 Kurang 373 Kurang 222 Kurang Polewali Mandar 1,288 Kurang 267 Kurang 1,062 Kurang 443 Kurang Total Kawasan Jagung I 2,110 Kurang 435 Kurang 1,735 Kurang 884 Kurang Jagung II Mamuju 5,891 Kurang 1,182 Kurang 2,658 Kurang 1,966 Kurang Mamuju Tengah 3,456 Kurang 708 Kurang 2,825 Kurang 1,178 Kurang Pasangkayu 3,139 Kurang 630 Kurang 2,512 Kurang 1,048 Kurang Total Kawasan Jagung II 12,486 Kurang 2,520 Kurang 7,995 Kurang 4,192 Kurang Grand Total (Kawasan jagung I + II) 14,596 Kurang 2,955 Kurang 9,730 Kurang 5,076 Kurang Seperti halnya dengan tanaman lain, maka faktor air juga merupakan salah satu faktor pembatas untuk pertumbuhan jagung. Kebutuhan air yang terbanyak pada tanaman jagung adalah pada stadia pembungaan dan stadia pengisian biji. Dalam hal ini distribusi curah hujan lebih penting daripada total curah hujan, karena kebutuhan air meningkat secara cepat dengan meningkatnya perkembangan daun selama pertumbuhan vegetatif. Distribusi curah hujan yang tidak teratur di daerah tropis akan menyebabkan terjadinya kekeringan. Penurunan hasil jagung karena kekurangan air diperkirakan mencapai 15% (8, 28 ton). Kebutuhan air pada tanaman jagung berdasarkan curah hujan diperkirakan 85-100 mm per bulan. Untuk mengantisipasi curah hujan yang rendah atau distribusi curah hujan yang tidak teratur, maka di area pertanaman jagung harus tersedia sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi area pertanaman jagung. Pada wilayah perencanaan Kawasan Jagung terdapat beberapa embung, bendungan dan waduk yang dapat menampung dan meninggikan permukaan air sehingga dapat disalurkan ke area pertanaman jagung yang membutuhkan air. Embung, bendungan, dan waduk yang tersebar pada beberapa wilayah kecamatan dalam kawasan tersebut jumlahnya masing-masing sebesar 9 unit embung, 20 unit bendungan, dan 3 unit waduk (Tabel 5.37). Kapasitas ketiga jenis prasarana tersebut dianggap mampu memenuhi kebutuhan air kawasan jagung sehingga tidak dibutuhkan penambahan jumlah prasarana. Tabel 5. 37 Jumlah embung, bendungan, dan waduk di wilayah perencanaan Kawasan Jagung Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) JumlahEmbungJumlah Bendungan JumlahWaduk JAGUNG I Majene Mamasa Malunda 1,165.00 12 Mamasa 300.50 9 1 Sesenapadang 595.29 Tawalian 1,121.62 Polewali Mandar Bulo 2,873.00 Luyo 497.49 2 Mapilli 2,040.52 1 Tapango 1,200.00 1 JAGUNG II Mamuju Papalang 8,227.00 Sampaga 3,394.00 Simboro 1,390.41 Tapalang 5,432.27 1 Tapalang Barat 7,716.70 Tommo 9,928.00 1 Mamuju Tengah Karossa 5,256.00 Tobadak 9,217.28 1 Topoyo 2,899.30 1 Pasangkayu Baras 1,155.00 Dapurang 8,248.41 Duripoku 1,718.46 2 Sarudu 2,174.00 Grand Total 76,550.25 9 20 3 Keberadaan lembaga, khususnya kelembagaan petani, di wilayah perencanaan Kawasan Jagung masih relatif kurang dan belum terdistribusi merata pada wilayah pengembangan sehingga masih dibutuhkan beberapa tambahan lembaga yang akan berkontribusi dalam pengembangan kawasan peertanian berbasis korporasi petani (Tabel 5.38). Kelembagaan kelompok Tani hanya terdapat pada dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Dapurang dan Duripoku di Kawasan Jagung II, sehingga dibutuhkan tambahan beberapa Kelompok Tani di wilayah-wilayah yang belum ada kelembagaan kelompok taninya. Demikian juga dengan kelembagaan pemasaran dan kelembagaan permodalan, masih membutuhkan penambahan, khususnya pasar/pusat pertokaan dan koperasi/Bumdes untuk kelembagaan pemasaran dan koperasi simpan pinjam untuk kelembagaan permodalan. Kawasan Kedelai Rencana pengembangan Kawasan Kedelai di Provinsi Sulawesi Barat meliputi wilayah Kabupaten Polewali Mandar, mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan untuk budidaya kedelai sesuai hasil analisis kesesuaian lahan seluas 32,088.15 ha (Tabel 5.39) dari total luas rencana kawasan sebesar 36.506,25 Ha. Di kawasan ini, lahan yang telah dikelola untuk budidaya tanaman kedelai Area yang memiliki kesesuaian lahan merupakan area potensil untuk budidaya kedelai tersebut ditemukan terluas di wilayah Kecamatan Budong-Budong yang hingga tahun 2020 baru diusahan sekitar 105 ha. Lahan yang pernah dikelola sebagai lahan eksisting kedelai berdasarkan data statistik seluas 1.529 Ha. Luas area potensil yang memiliki tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan kedelai pada semua wilayah kecamatan lebih tinggi dibanding luas area eksisiting, kecuali di wilayah Kecamatan Kalumpang dan Pangale, bahkan di Kecamatan Kalumpang teridentifikasi tidak ada area yang memiliki kesesuaian lahan tetapi telah dilakukan usaha budidaya pada area seluas 257 Ha (Gambar 5.53). Tabel 5. 38 Jumlah eksisting dan kebutuhan tambahan lembaga di wilayah perencanaan Kawasan Jagung Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Kecamatan Kelembagaan Desa Kelembagaan Pemasaran Kelembagaan Permodalan Kelompok Tani TambahanKebutuhan GapoktanLembaga BPD/LKMD/LKD/ Adat Pasar dan Pusat Pertoko an Tambahan Kebutuhan Pasar dan PusatPertokoan Koperasi/ Bumdes TambahanKebutuhan Koperasi/Bumdes Toko / Warung/ mini market Bank Koperasi Simpan Pinjam Tambahan KebutuhanKoperas i Simpan Pinjam JAGUNG I Majene Malunda 1 4 3 8 Mamasa Mamasa 1 32 6 1 1 335 1 1 Sesenapadang 0 Tawalian 1 9 3 1 1 135 1 1 Polewali Mandar Bulo 1 9 1 1 1 1 115 1 1 Luyo 1 1 1 2 1 1 Mapilli 1 1 1 1 1 1 1 1 Tapango 1 1 1 1 1 1 1 JAGUNG II Mamuju Papalang 1 1 1 4 1 1 Sampaga 1 1 1 2 1 1 Simboro 1 10 3 47 1 1 Tapalang 1 4 1 1 1 Kawasan Kabupaten Kecamatan Kelembagaan Desa Kelembagaan Pemasaran Kelembagaan Permodalan Kelompok Tani TambahanKebutuhan GapoktanLembaga BPD/LKMD/LKD/ Adat Pasar dan Pusat Pertoko an Tambahan Kebutuhan Pasar dan PusatPertokoan Koperasi/ Bumdes TambahanKebutuhan Koperasi/Bumdes Toko / Warung/ mini market Bank Koperasi Simpan Pinjam Tambahan KebutuhanKoperas i Simpan Pinjam Tapalang Barat 1 1 1 1 1 Tommo 1 1 1 5 1 1 Mamuju Tengah Karossa 1 9 3 1 1 Tobadak 1 6 5 Topoyo 1 4 3 Pasangkayu Baras 1 1 1 6 1 2 Dapurang 5 1 5 1 1 11 2 1 1 Duripoku 4 1 4 1 1 2 1 1 Sarudu 1 5 5 1 289 2 Grand Total 9 20 65 58 11 58 6 928 13 14 Kawasan Kedelai yang direncanakan pada empat wilayah kabupaten dan tersebar pada beberapa wilayah kecamatan tersebut sebagian besar berada pada wilayah kecamatan dengan jasa ekosistem penyediaan pangan dan air tinggi. Namun demikian ditemukan juga area kawasan yang tidak seluruhnya berada pada jasa ekositem yang tinggi yaitu area di wilayah Kecamatan Polewali dan Budong-Budong yang hanya sebagian berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan tinggi-sangat tinggi. Sedang area kawasan yang seluruhnya berada pada area jasa ekosistem penyediaan air tinggi -sangat tinggi hanya area kawasa pada wilayah Kecamatan Anreapi dan Kalumpang. Wilayah yang direncanakan sebagai Kawasan Kedelai ini berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif aman, walaupun beberapa wilayah berada pada area yang relatif rawan. Area kawasan yang relatif rawan terhadap bahaya longsor hanya wilayah Kecamatan Sampaga dan Tommo, sedang yang relatif rawan terhadap bahaya banjir adalah Kecamatan Matakali, Polewali, Budong-Budong, dan Topoyo. Sebagian besar wilayah kecamatan pada kawasan ini memiliki area yang rawan terhadap tsunami, kecuali wilayah Kecamatan Kalumpang. Kawasan ini dominan berada pada area ancaman bahaya gempa kategori sangat rendah, kecuali wilayah Kecamatan Kalumpang yang termasuk kategori rendah. Tabel 5. 39 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan kedelai di wilayah rencana pengembangan kawasan Kedelai berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Polewali Mandar Anreapi 1 937.01 936.01 5,456.05 7120.96* Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Binuang2018 357 5,309.97 4,952.97 8,815.56 30.23 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Matakali 631.87 631.87 4,892.14 28.48 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Polewali 2 2,427.40 2,425.40 1,663.44 1,793.27 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Mamuju Kalumpang 257 - (257.00) 138,763.16 557.20 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Tidak Rawan Sampaga 140 1,018.70 878.70 8,429.42 218.47 Tidak Rawan Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Tommo 302 2,454.47 2,152.47 33,769.92 504.25 Tidak Rawan Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Mamuju Tengah Budong-Budong 105 9,455.85 9,350.85 1,248.02 280.19 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Pangale 131 73.39 (57.61) 2,991.79 125.31 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Tobadak 102 936.35 834.35 23,979.01 333.10 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Topoyo 120 7,391.09 7,271.09 33,769.92 576.20 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Pasangkayu Pasangkayu2019 12 1,452.05 1,440.05 4,549.42 4.54 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Total Kawasan Kedelai 1.529 32,088.15 30,559.15 268,327.85 2,657.97 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Keterangan: Angka dalam kurung menunjukkan nilai negatif (luas lahan eksisting lebih tinggi dari luas lahan potensil) * = JE Sedang A n r e a p i 2 0 1 8 B i n u a n gM a t a k a l iP o l e w a l i K a l u m p a n g S a m p a g aT o m m o B u d o n g - B u d o n g P a n g a l eT o b a d a kT o p o y o 2 0 1 9 P a s a n g k a y u - 3 0 0 - 2 5 0 - 2 0 0 - 1 5 0 - 1 0 0 - 5 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 6 5 0 0 7 0 0 0 7 5 0 0 8 0 0 0 8 5 0 0 9 0 0 0 9 5 0 0 1 0 0 0 0 K e c a m a t a n L u a s A r e a G a p (h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 53 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan Kedelai di Kawasan Pengembangan Kedelai Provinsi Sulawesi Barat, 2023. Angka sebelum nama kecamatan menunjukkan tahun ketersediaan data eksisting Salah satu kegiatan penting untuk mendukung peningkatan produksi pangan, termasuk kedelai adalah peningkatan penggunaan alsintan mulai dari tahap pengolahan lahan sampai dengan panen dan pasca panen. Penggunaan alsin pertanian ditujukan untuk mengatasi terjadinya kelangkaan tenaga kerja yang menyebabkan biaya tenaga kerja menjadi mahal, mempercepat proses produksi, menekan kehilangan hasil, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Hasil analisis kebutuhan alsintan produksi kedelai menunjukkan bahwa di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Kedelai di Provinsi Sulawesi Barat masih membutuhkan alsintan dalam jumlah yang besar karena seluruh wilayah dalam kawasan tersebut status kecukupan alsintannya yang terdiri dari mesin perontok dan pengering kedelai masih termasuk kategori sangat kurang, baik berdasarkan luas area eksisting maupun luas area potensil, kecuali alat perontok kedelai di berdasarkan area eksisiting yang berstatus kecukupan sedang (Tabel 5.40 dan Tabel 5.41). Kebutuhan alsintan terbesar dari kawasan kedelai ini adalah alat mesin perontok biji kedelai yang baru tersedia sekitar 65% dari total kebutuhan berdasarkan area lahan eksisting dan sekitar 2,82% menurut area lahan potensil. Sementara kecukupan alat pengengering menurut area lahan eksisting dan potensil masing sebesar 4,88% dan 0,23%. Berdasarkan luas area potensil untuk pengembangan kawasan kedelai dibutuhkan sekitar 1846 unit perontik biji kedelai dan 884 unit pengering kedelai. Status kebutuhan alsintan produksi jagung menurut selisih kecukupan pada area eksisting dan kebutuhan pada area potensi disajikan pada Tabel 5.42. Status tersebut dihitung setelah kebutuhan alsintan pada area eksisting dikurangi ketersediaan alsintan eksisting. Tabel 5. 40 Kebutuhan dan status kecukupan alat dan mesin pertanian di lahan eksisting Kawasan Kedelai Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Areal Tanam (ha) Produktivitas (ton/ha) Alsin Perontok Kedelai Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Polewali Mandar Anreapi 1 1.41 1 1 Binuang2018 30 1.51 2 1 Matakali 0 - 0 0 Polewali 0 - 0 0 Total Polewali Mandar 31 3 0 0.00 2 0 0.00 Mamuju Kalumpang 257 1.87 17 9 Sampaga 140 1.86 10 5 Tommo 302 1.86 20 10 Total Mamuju 699 47 33 70.21 24 1 4.17 Mamuju Tengah Budong-Budong 105 1.68 7 3 Pangale 131 1.68 8 4 Tobadak 102 1.68 6 3 Topoyo 120 1.68 8 4 Total Mamuju Tengah 458 29 19 65.52 14 1 7.14 Pasangkayu Pasangkayu2019 12 1.68 1 1 TotalPasangkayu 12 1 0 0.00 1 0 0.00 Total Kawasan Kedelai 1200 80 52 65.00 41 2 4.88 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 41 Kebutuhan dan status kecukupan alat dan mesin pertanian di lahan eksisting Kawasan Kedelai Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Areal Tanam Potensil (ha) Produktivitas (ton/ha) Alsin Perontok Kedelai Dryer Kebutuhan (Unit) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus KecukupanKebutuhan (Unit ) Ketersediaan (unit) Kecukupan (%) Staus Kecukupan Polewali Mandar Anreapi 1 1.41 47 23 Binuang2018 30 1.51 281 134 Matakali 0 1.41 32 15 Polewali 0 1.41 120 58 Total Polewali Mandar 31 480 0 0.00 230 0 0.00 Mamuju Kalumpang - 1.87 0 0 Sampaga 1,018.70 1.86 67 32 Tommo 2,454.47 1.86 160 77 Total Mamuju 3473.17 227 33 14.54 109 1 0.92 Mamuju Tengah Budong-Budong 9,455.85 1.68 557 265 Pangale 73.39 1.68 5 3 Tobadak 936.35 1.68 56 27 Topoyo 7,391.09 1.68 435 207 Total Mamuju Tengah 17,856.68 1053 19 1.80 502 1 0.20 Pasangkayu Pasangkayu2019 1,452.05 1.68 86 41 Total Pasangkayu 1,452.05 86 0 0.00 41 0 0.00 Total Kawasan Kedelai 22,812.9 1846 52 2.82 882 2 0.23 Keterangan: = Sangat Kurang = Kurang = Sedang = Cukup = Jenuh Tabel 5. 42 Status kebutuhan alat dan sarana pertanian produksi Kedelai di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Kedelai Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Alsin Perontok Kedelai Dryer Kebutuhan Status Kecukupan Kebutuhan Status Kecukupan Kedelai Polewali Mandar 480 Kurang 232 Kurang Mamuju 227 Kurang 109 Kurang Mamuju Tengah 1053 Kurang 502 Kurang Pasangkayu 86 Kurang 41 Kurang Total Kawasan Kedelai 1846 Kurang 884 Kurang Kawasan Cabai A. Kawasan Cabai I Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis jasa ekosistem, rencana wilayah pengembangan Kawasan Cabai I, yang meliputi Kabupaten Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar, sebagian besar area kawasan tersebut berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan yang tinggi dan sebagian lainnya berada pada area jasa ekositem penyediaan pangan sedang dan rendah (Tabel 5.43). Wilayah kecamatan yang tidak memiliki area penyediaan pangan tinggi pada kawasan ini adalah Kecamatan Banggae dan Pamboang. Jasa ekosisitem penyediaan air kategori tinggi pada area Kawasan Cabai I ini, jika dibandingkan dengan area potensil untuk pengembangan cabai menunjukkan luasan yang relatif kecil mengindikasikan bahwa area tersebut dominan berada pada area jasa ekosistem penyediaan air yang rendah – sedang. Wilayah dalam kawasan ini yang memiliki area jasa lingkungan penyediaan air tinggi – sangat tinggi ditemukan pada Kecamatan Tammerodo, Mambi, Mehalaan, Tanduk Kalua, Limboro, dan Tinambung. Hasil analisis kesesuaian lahan cabai menunjukkan bahwa wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Cabai I yang memenuhi kriteria dan cocok untuk pengembangan komoditas tersebut (S1, S2, S3) seluas 19.474,7 ha dari total luas 31.081,81 ha rencana kawasan. Dari total luas tersebut, sekitar 66,8 ha telah dikelola untuk pengembangan tanaman kedelai sehingga terdapat sekitar 19,407.9 ha lahan potensil untuk pengembangan komoditas tersebut yang belum dimanfaatkan. Dari keseluruhan wilayah kecamatan yang termasuk wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Cabai I, wilayah Kecamatan Tammerodo merupakan wilayah memiliki area terendah yang sesuai dengan pengembangan tanaman cabai dan juga merupakan satu-satunya wilayah yang luas area potensilnya lebih rendah dari luas area yang telah dikelola (Gambar 5.54). Wilayah yang direncanakan sebagai Kawasan Cabai I ini berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif aman, walaupun beberapa area berada pada kawasan ini yang relatif rawan terhadap longsor, tsunami, dan gempa. Area kawasan yang relatif rawan terhadap bahaya longsor hanya wilayah Kecamatan Bambang, sedang yang relatif rawan terhadap bahaya tsunami adalah Kecamatan Banggae dan Balanipa. Kawasan ini dominan berada pada area yang tidak rawan gempa, kecuali wilayah Kecamatan Banggae, Bambang, dan Balanipa yang rawan gempa dengan kategori sangat rendah. Tabel 5. 43 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan cabai di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Cabai I berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Majene Banggae2019 1 1,263.14 1262.14 2,037.28* 1,761.11** Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Banggae Timur2019 14 2,741.09 2727.09 546.64 547.92* Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Pamboang2019 1 3,656.45 3655.45 7,119.59* 3,685.53* Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Sendana2019 4 5,192.53 5188.53 92.10 62.19* Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tammerodo2019 4 3.27 (0.73) 28.74 10.59 Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Mamasa Bambang 392.73 392.73 1,685.29 13,688.20* Tidak Rawan Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Mambi2018 3 132.42 129.42 22,456.52 39.80 Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Mehalaan2018 1 892.56 891.56 11,861.43 8.53 Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Rantebulahan Timur2018 3 1,158.44 1155.44 3,101.62 3,980.40* Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tanduk Kalua 3 1,133.77 1130.77 2,414.00 68.07 Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Polewali Mandar Balanipa 5 199.19 194.19 370.37 1,008.91* Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Rawan Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Limboro 8.8 898.63 889.83 1,387.31 56.53 Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tinambung 19 1,810.48 1791.48 1,120.71 37.26 Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Total Kawasan Cabai I 66.8 19,474.7 19,407.9 54,221.6 24,955.04 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Keterangan: Angka setelah nama kecamatan menunjukkan tahun ketersediaan data eksisting * = JE Sedang ** = JE Rendah 2 0 1 9 B a n g g a e 2 0 1 9 B a n g g a e T i m u r 2 0 1 9 P a m b o a n g2 0 1 9 S e n d a n a 2 0 1 9 T a m m e r o d o B a m b a n g2 0 1 8 M a m b i 2 0 1 8 M e h a l a a n 2 0 1 8 R a n t e b u l a h a n T i m u r T a n d u k K a l u a B a l a n i p aL i m b o r o T i n a m b u n g - 1 . 0 - 0 . 5 0 . 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 54 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan cabai di Kawasan Pengembangan Cabai I Provinsi Sulawesi Barat, 2023. Angka sebelum nama kecamatan menunjukkan tahun ketersediaan data eksisting B. Kawasan Cabai II Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis jasa ekosistem, sebagian besar rencana wilayah pengembangan Kawasan Cabai II yang meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan yang tinggi, namun terdapat area yang luasnya lebih rendah dari luas area potensil (Tabel 5.44). Wilayah kecamatan yang memiliki area penyediaan pangan tinggi dengan luas area lebih tinggi dari luas area potensial adalah Kecamatan Bonehau dan Karossa, sedang yang luas area potensialnya lebih tinggi dari luas area jasa ekosistem tinggi adalah Kecamatan Bambaira dan Bambalamotu . Luas area jasa ekosisitem penyediaan air kategori tinggi pada area Kawasan Cabai II ini pada semua wilayah lebih rendah dari luas area potensil pengembangan cabai, bahkan di wilayah Kecamatan Bambalamotu tidak terdapat area dengan jasa ekosistem penyediaan air tinggi. Hasil analisis kesesuaian lahan cabai menunjukkan bahwa wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Cabai II yang memenuhi kriteria dan cocok untuk pengembangan komoditas tersebut (S1, S2, S3) seluas 15.323.67 ha dari total luas 21.253,98 ha rencana kawasan. Dari total luas tersebut, sekitar 129 ha telah dikelola untuk pengembangan tanaman kedelai sehingga terdapat sekitar 15.194,67 ha lahan potensil untuk pengembangan komoditas tersebut yang belum dimanfaatkan. Semua wilayah kecamatan yang termasuk wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Cabai II memiliki luas area potensil yang sesuai untuk pengembangan tanaman cabai lebih tinggi dibanding luas area yang telah dikelola atau eksisting (Gambar 5.55). Wilayah yang direncanakan sebagai Kawasan Cabai II ini berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif rendah, walaupun beberapa area pada kawasan tersebut yang relatif rawan, baik terhadap longsor, tsunami, maupun gempa. Area kawasan yang relatif rawan terhadap bahaya longsor hanya wilayah Kecamatan Bonehau, sedang yang relatif rawan terhadap bahaya tsunami adalah Kecamatan Karossa dan Bambaira Kawasan ini dominan berada pada area ancaman bahaya gempa kategori sangat rendah, kecuali wilayah Kecamatan Bambalamotu yang termasuk area tidak rawan. B o n e h a uK a r o s s a B a m b a i r a B a m b a l a m o t u 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 55 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan cabai di Kawasan Pengembangan Cabai II Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Tabel 5. 44 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan cabai di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Cabai II berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Mamuju Bonehau 70 6,145.61 6075.61 53,017.23 453.05 Tidak Rawan Rawan Sangat Renda - Rendah Tidak Rawan Mamuju Tengah Karossa 22 5,210.00 5188.00 12,340.92 218.60 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Pasangkayu Bambaira 17 2,011.91 1994.91 149.28 64.73 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Rawan Bambalamotu 20 1,956.15 1936.15 1,639.93 1,895.71* Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Tidak Rawan Total Kawasan Cabai II 129 15,323.67 15,194.67 67147.36 2632.09 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Keterangan: * = JE Sedang Kawasan Bawang Merah Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis jasa ekosistem, sebagian besar rencana wilayah pengembangan Kawasan Bawang Merah, yang meliputi Kabupaten Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan yang tinggi (Tabel 5.45). Semua wilayah kecamatan dalam kawasan ini memiliki area penyediaan pangan tinggi yang luas areanya lebih besar dari luas area potensil rencana pengembangan bawang merah. Semua wilayah dalam kawasan ini memiliki area yang berada pada area jasa lingkungan penyediaan air tinggi. Namun demikian, jasa ekosisitem penyediaan air kategori tinggi pada area Kawasan Bawang Merah pada semua wilayah kecamatan memiliki luas area yang lebih kecil jika dibandingkan dengan area potensil, kecuali di wilayah Kecamatan Tommerodo yang memiliki luas area jasa penyediaan air tinggi yang lebih besar dibanding luas area potensial. Hasil analisis kesesuaian lahan cabai menunjukkan bahwa wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Bawang Merah yang memenuhi kriteria dan cocok untuk pengembangan komoditas tersebut (S1, S2, S3) seluas 14.922,34 ha dari total luas 28.567,00 ha rencana kawasan. Dari total luas tersebut, berdasarkan data statistik sekitar 3 ha telah dikelola untuk pengembangan tanaman kedelai sehingga terdapat sekitar 14.919,34 ha lahan potensil untuk pengembangan komoditas tersebut yang belum dimanfaatkan. Semua wilayah kecamatan yang termasuk wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Bawang Merah memiliki luas area potensil yang sesuai untuk pengembangan tanaman cabai lebih tinggi dibanding luas area yang telah dikelola atau eksisting, kecuali di wilayah Kecamatan Tommerodo (Gambar 5.56) Wilayah yang direncanakan sebagai Kawasan Bawang Merah ini berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif rendah, walaupun terdapat area kawasan berada pada wilayah yang relatif rawan, baik terhadap bahaya longsor maupun gempa. Area kawasan yang relatif rawan terhadap bahaya longsor hanya wilayah Kecamatan Mambi dan Mehalaan, sedang yang relatif rawan terhadap bahaya gempa adalah semua wilayah dalam kawasan dengan kategori sangat rendah. 2 0 1 8 M a l u n d a 2 0 1 9 T a m m e r o d o U l u m a n d a M a m b i M e h a l a a n T u b b i T a r a m a n u - 1 . 0 - 0 . 5 0 . 0 4 0 0 4 5 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 0 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 56 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan bawang di Kawasan Pengembangan Bawang Merah Provinsi Sulawesi Barat, 2023. Angka sebelum nama kecamatan menunjukkan tahun ketersediaan data eksisting Tabel 5. 45 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan bawang merah di wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Bawang Merah berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Majene Malunda2018 2 486.46 484.46 7,935.90 206.24 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Tammerodo2019 1 0.19 (0.81) 28.74 10.59 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Ulumanda 4,650.14 4650.14 12,944.05 234.97 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Mamasa Mambi 1,916.90 1916.90 22,456.52 39.80 Tidak Rawan Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Mehalaan 2,175.18 2175.18 11,861.43 8.53 Tidak Rawan Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Polewali Mandar Tubbi Taramanu 5,693.47 5693.47 7,579.12 403.44 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Total Kawasan Bawang Merah 3 14,922.34 14,919.34 62,805.76 903.57 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Keterangan: Angka setelah nama kecamatan menunjukkan tahun ketersediaan data eksisting Kawasan Jeruk Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis jasa ekosistem, sebagian besar rencana wilayah pengembangan Kawasan Jeruk di Kabupaten Pasangkayu berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan yang tinggi, namun luas area jasa ekosistem tersebut dominan lebih rendah dari luas area potensil pengembangan komoditas jeruk (Tabel 5.46). Wilayah kecamatan dalam kawasan ini memiliki area penyediaan pangan tinggi yang luas areanya lebih besar dari luas area potensil rencana pengembangan bawang merah hanya Kecamatan Dapurang, Lariang, dan Tikke Raya. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa area kawasan rencana pengembangan jeruk sebagian berada pada area jasa ekosistem penyedia pangan rendah – sedang. Semua wilayah dalam kawasan ini memiliki area yang berada pada area jasa lingkungan penyediaan air tinggi, kecuali Kecamatan Sarudu yang tidak memiliki area jasa ekosistem penyedia air tinggi . Namun demikian, jasa ekosisitem penyediaan air kategori tinggi pada area Kawasan jeruk pada semua wilayah kecamatan memiliki luas area yang lebih kecil jika dibandingkan dengan area potensil, kecuali di wilayah Kecamatan Dapurang yang memiliki luas area jasa penyediaan air tinggi yang lebih besar dibanding luas area potensial. Hasil analisis kesesuaian lahan jeruk menunjukkan bahwa wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jeruk yang memenuhi kriteria dan cocok untuk pengembangan komoditas tersebut (S1, S2, S3) seluas 15,018.78 ha dari total luas 27.208,11 ha rencana kawasan. Dari total luas tersebut, berdasarkan data statistik sekitar 1,278.97 ha telah dikelola untuk pengembangan tanaman kedelai sehingga terdapat sekitar 13,739.81 ha lahan potensil untuk pengembangan komoditas tersebut yang belum dimanfaatkan. Semua wilayah kecamatan yang termasuk wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jeruk memiliki luas area potensil yang sesuai untuk pengembangan tanaman jeruk lebih tinggi dibanding luas area yang telah dikelola atau eksisting, kecuali di wilayah Kecamatan Dapurang dan Tikke Raya (Gambar 5.57). Pada kedua wilayah tersebut, luas area yang sesuai untuk pengembangan jeruk sangat kecil, bahkan di wilayah Kecamatan Tikke Raya tidak terdapat area yang sesuai untuk budidaya jeruk, namun pada wilayah tersebut terdapat area yang telah diusahakan untuk pengembangan jeruk. Wilayah yang direncanakan sebagai Kawasan Jeruk ini berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif aman, walaupun beberapa wilayah berada pada area yang relatif rawan. Kawasan ini bebas dari ancaman bahaya longsor, tetapi terdapat area yang rawan terhadap bahaya banjir yaitu wilayah Kecamatan Lariang dan Sarudu. Di samping itu, terdapat area pada semua wilayah ini yang rawan terhadap tsunami. Kawasan ini dominan berada pada area ancaman bahaya gempa kategori sangat rendah - rendah, kecuali wilayah Kecamatan Bulu Taba yang termasuk kategori rendah. Tabel 5. 46 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan jeruk di wilayah rencana pengembangan kawasan Jeruk berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Pasangkayu Baras 27.1 5,865.37 5838.27 3,869.08 13.30 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Bulu Taba2019 0.47 968.16 967.69 860.60 866.04 Tidak Rawan Tidak Rawan Rendah Rawan Dapurang 768.025 0.20 (767.83) 1,478.70 327.74 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Duripoku 28.55 2,857.83 2829.28 11.18 11.18 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Lariang 223.65 2,105.40 1881.75 2,985.47 191.27 Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Sarudu 225.15 3,221.82 2996.67 1,150.67 1,369.27* Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Tikke Raya 6.025 (6.03) 6,922.92 327.94 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah - Rendah Rawan Total Kawasan Jeruk 1,278.97 15,018.78 13,739.81 17,278.62 3,106.74 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 B a r a s 2 0 1 9 B u l u T a b a D a p u r a n gD u r i p o k u L a r i a n gS a r u d u T i k k e R a y a - 8 0 0 - 7 5 0 - 7 0 0 - 1 0 - 5 0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 5 5 0 0 6 0 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 57 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan Kedelai di Kawasan Pengembangan Jeruk Provinsi Sulawesi Barat, 2023. Angka sebelum nama kecamatan menunjukkan tahun ketersediaan data eksisting Kawasan Manggis Berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berbasis jasa ekosistem, sebagian besar rencana wilayah pengembangan Kawasan Manggis, yang meliputi Kabupaten Mamasa dan Polewali Mandar, berada pada area jasa ekosistem penyediaan pangan yang tinggi (Tabel 5.47). Luas area jasa ekosistem tersebut lebih tinggi dari luas area potensil rencana pengembangan manggis pada kawasan ini. Semua wilayah kecamatan dalam kawasan ini memiliki area yang berada pada area jasa lingkungan penyediaan air tinggi, luas area jasa ekosisitem penyediaan air kategori tinggi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan area potensil rencana pengembangan manggis. Kondisi tersebut mengindikasik bahwa area kawasan dominan berada area jasa penyediaan air rendah - sedang. Hasil analisis kesesuaian lahan jeruk menunjukkan bahwa wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jeruk yang memenuhi kriteria dan cocok untuk pengembangan komoditas tersebut (S1, S2, S3) seluas 26.607.8 ha dari total luas 31.875,34 ha rencana kawasan. Dari total luas tersebut, berdasarkan data statistik sekitar 705,6 ha telah dikelola untuk pengembangan tanaman kedelai sehingga terdapat sekitar 25.902,2 ha lahan potensil untuk pengembangan komoditas tersebut yang belum dimanfaatkan. Semua wilayah kecamatan yang termasuk wilayah perencanaan pengembangan Kawasan Jeruk memiliki luas area potensil yang sesuai untuk pengembangan tanaman jeruk lebih tinggi dibanding luas area yang telah dikelola atau eksisting, (Gambar 5.58). Beberapa wilayah dalam kawasan ini menurut data statistik belum memiliki area yang diusahakan untuk pengembangan manggis yaitu Kecamatan Bulo, Mapilli, Matangnga, dan Tapango, walaupun memiliki area yang sesuai untuk pengembangan manggis yang cukup luas. Wilayah yang direncanakan sebagai Kawasan Manggis ini berada pada area dengan tingkat resiko bencana alam yang relatif aman, walaupun terdapat wilayah berada pada area yang relatif rawan. Semua wilayah dalam kawasan ini bebas dari ancaman bahaya longsor, banjir, dan tsunami, kecuali Kecamatan Matangnga yang rawan terhadap bahaya banjir. Kawasan ini berada pada area ancaman bahaya gempa kategori sangat rendah. Tabel 5. 47 Luas dan kesenjangan (gap) area lahan eksisting dengan area kesesuaian lahan di wilayah rencana pengembangan kawasan manggis berdasarkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Luas Area (Ha) Jasa Ekosistem Kerawanan Bencana Lahan Eksisting Kesesuaian Lahan Potensial (S1,S2,S3) Gap Penyediaan Pangan (Ha) Penyediaan Air (Ha) Banjir Longsor Gempa Tsunami Mamasa Messawa 38.9 4,286.08 4,247.19 10,833.63 110.50 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak rawan Sumarorong 666.7 2,860.12 2,193.45 5,759.09 63.80 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak rawan Polewali Mandar Bulo 8,026.18 8,026.18 19,275.50 10.29 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Mapilli 212.69 212.69 8,097.30 220.28 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Matangnga 8,750.09 8,750.09 8,097.30 33.81 Tidak Rawan Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Tapango 2,472.63 2,472.63 13,366.45 4.56 Tidak Rawan Tidak Rawan Sangat Rendah Tidak Rawan Total Kawasan Manggis 705.6 26607.8 25902.2 65429.3 443.2 Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 M e s s a w a S u m a r o r o n g B u l o M a p i l l i M a t a n g n g a T a p a n g o 0 5 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 2 5 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 7 0 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 L u a s A r e a G a p ( h a ) Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 5. 58 Kesenjangan (gap) antara luas area eksisting dan luas area kesesuaian lahan manggis di Kawasan Pengembangan Manggis Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Pengembangan Peternakan Kawasan pengembangan peternakan Provinsi Sulawesi Besar mencakup kawasan untuk pengembangan ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing dan babi dan pengembangan kawasan peternakan unggas meliputi peternakan ayam pedaging (ayam Broiler), ayam kampung. Kawasan peternakan untuk masing-masing kelompok ternak ini dibagi menjadi kawasan inti dan kawasan pendukung. Kawasan ini menjadi kawasan utama di dalam pengembangan peternakan sehingga sarana dan prasarana untuk kawasan inti lebih dominan bila dibandingkan untuk kawasan pendukung. Kawasan inti diarahkan tidak hanya untk produksi akan tetapi kawasan tersebut sebagai tempat pengembangan kegiatan hilirisasi dan penyediaan fasilitas pendukung lainnya seperti kemudahan aksesibilitas, kelembagaan keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana produksi lainnya untuk mendukung aktivitas kawasan inti dan kawasan pendukung. Sementara kawasan pendukung diarahkan untuk kegiatan produksi dan pengembangan produk lainnya yang dapat menunjang kawasan inti di dalam penyediaan hasil produksi. Pengembangan kawasan peternakan untuk pengembangan ternak besar dan peternakan ungggas di dasarkan beberapa kriteria untuk menentukan kabupaten dapat mengembangkan jenis peternakan termasuk kedudukan kabupaten tersebut sebagai kawasan inti atau kawasan pendukung. Adapun kitreia untuk pengembangan kawasan peternakan antara lain yaitu; 1). Ketersediaan Sumber Daya Alam (Lahan dan air), 2) Iklim dan Lingkungan, 3) Infrastruktur dan Aksesibilitas, 4) Ketersediaan Pakan dan Gizi, 5) Pasar dan Pemasaran:(Dekat dengan Pasar dan Sistem Pemasaran yang Efisien), 6) Ketersediaan Tenaga Kerja, 7) Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan dan 8) Kebijakan dan Dukungan Pemerintah.
1. a.Peternakan Ternak Besar Kawasan ternak besar yang terdiri dari ternak sapi potong kawasan pengembangan meliputi Kabupaten Polewali Mandar sebagai kawasan inti dan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah sebagai kawasan pendukung. Untuk ternak kambing kawasan pengembangan meliputi Kabupaten Polewali Mandar sebagai kawasan inti dan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kawasan pendukung dan untuk pengembangan kawasan ternak babi meliputi Kabupaten Mamasa sebagai kawasan inti, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasang Kayu sebagai kawasan pendukung.
2. b.Peternakan Unggas Kawasan ternak unggas yang terdiri dari ternak ayam kampung kawasan pengembangan meliputi Kabupaten Polewali Mandar sebagai kawasan inti dan Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah sebagai kawasan pendukung. Untuk ternak ayam pedaging kawasan pengembangan meliputi Kabupaten Mamuju sebagai kawasan inti dan Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Kabupaten Pasang Kayu sebagai kawasan pendukung dan untuk pengembangan kawasan ternak ayam petelur meliputi Kabupaten Polewali Mandar sebagai kawasan inti, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai kawasan pendukung. Strategi pengembangan kawasan pertanian Sulawesi Barat sesuai dengan Permentan: (1) pentahapan melalui penilai kelas perkembangan kawasan dan proses pengembanganya; dan (2) strategi penguatan sesuai kebutuhan tahapan dan proses pengembangannya. Keberhasilan Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian Sulawesi Barat sangat ditentukan oleh beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai syarat keberhasilan pengembangan kawasan pertanian Sulawesi Barat yang mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/ OT.140/8/2012 dan Kriteria Dasar serta Kriteria Khusus Pengembangan Kawasan. Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan dikelompokkan menjadi lima kelompok sesuai tahap perkembangan, yaitu: (1) tahap inisiasi; (2) tahap penumbuhan; (3) tahap pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; (5) tahap integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat keterkaitan antar pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan. Berkembangnya kawasan pertanian dalam mendukung pembangunan ekonomi Sulawesi Barat menuju negara maju membutuhkan strategi pengembangan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu dan kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan dengan basis kawasan dengan memperhatikan keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan di kawasan pertanian merupakan satu kesatuan dari berbagai program kegiatan yang saling bersinergi, terpadu dan berbagai sektor serta pemangku kepentingan lainnya berkontribusi di dalam pembangunan kawasan pertanian. Kawasan pertanian yang ada saat ini baik merupakan kawasan pertanian yang sudah dibagun sebelumnya akan tetapi di dalam pelaksanaan pengembangan kawasan ini belum terpetakan dengan baik, begitu juga dengan program-program yang direncanakan belum dibuat secara sistematis dengan melihat permasalahan dan potensi secara komprehensip sehingga penanganan kawasan pertanian belum dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kawasan pertanian yang mandiri dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejateraan masyarakat. Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Pengembangan kawasan pertanian berdasarkan isu strategis saat ini serta hasil identifikasi potensi, peluang, maupun permasalahan bidang pertanian untuk lima tahun kedepan melalui analisis SWOT: 1) Penguatan komoditas unggulan di kawasan pertanian 2) Ketersediaan sarana dan prasarana produksi maupun pendukung lainnya masih belum memadai untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di kawasan pertanian. 3) Peningkatan kemampuan petani di dalam mengakses informasi, penguasaan teknologi di dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih rendah. 4) Akses permodalan untuk usahatani bagi masyarakat yang berada di kawasan pertanian masih banyak mengalami kendala. 5) Masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil produk kawasan pertanian. 6) Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani. Kebijakan Pengembangan Kawasan Pertanian Kawasan pertanian dalam rangka pencapaian kemandirian kawasan dalam bidang pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, maka kebijakan sesuai strategi pengembangan kawasan pertanian di Sulawesi Barat: Penguatan sentra produksi tanaman di kawasan pertanian
3. a.Peningkatan Luas Tanam dilakukan melalui kegiatan 1) Optimasi lahan dan 2) Peningkatan indeks pertanaman (IP);
4. b.b.Peningkatan Produktivitas dilakukan melalui kegiatan; 1) Penerapan teknologi budidaya; 2) Penyediaan benih unggul; 3) Penyediaan pupuk dan pestisida; 4) Pemberdayaan penangkar benih; 5) Bantuan alat dan mesin pertanian; 6) Pengembangan jaringan dan optimasi air; 7) Pengembangan sistem perlindungan yang ramah lingkungan Ketersediaan sarana dan prasarana produksi Ketersediaam sarana produksi maupun pendukung lainnya masih belum memadai untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan di kawasan pertanian.
5. a.Penyediaan sarana produksi benih/bibit berkualitas,
6. b.Penyediaan pupuk organik dan anorganik
7. c.Penyediaan obat-obatan untuk pengendalian OPT dan Gulma
8. d.Penyediaan peralatan mesin pendukung kegiatan produksi pertanian
9. e.Penyediaan peralatan mesin pendukung kegiatan panen, pasca penen, pengolahan hasil dan pengolahan limbah pertanian.
10. f.Penyediaan sumber air berupa irigasi, waduk, embung dan bendungan Peningkatan kemampuan petani Peningkatan kemampuan petani di dalam mengakses informasi, penguasaan teknologi di dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih rendah.
11. a.Penyediaan teknologi untuk akses informasi bagi petani di kawasan pertanian
12. b.Peningkatan kemampuan masyarakat di kawasan pertanian dalam bidang budidaya tanaman yang modern, efektif dan efisien.
13. c.Peningkatan kemampuan masyarakat di dalam pengelolaan usahatani, pengelolaan panen dan pasca panen
14. d.Peningkatan kemampuan masyarakat di dalam kawasan pertanian dalam pengolahan hasil pertanian.
15. e.Peningkatan kemampuan masyarakat di dalam kawasan pertanian dalam pengelolaan limbah hasil pertanian
16. f.Peningkatan kemampuan masyarakat di kawasan pertanian di dalam melakukan kegiatan pemasaran. Akses permodalan untuk usahatani bagi masyarakat Akses permodalan untuk usahatani bagi masyarakat yang berada di kawasan pertanian masih banyak mengalami kendala.
17. a.Perlindungan Petani dan akses permodalan
18. b.Peningkatan kemampuan di dalam pengelolaan keuangan usahatani Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Masih rendahnya nilai dan daya saing produksi dan pemasaran hasil produk kawasan pertanian.
19. a.Penerapan teknologi panen dan pasca panen;
20. b.Penerapan standar mutu hasil pertanian
21. c.Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani.
22. a.Pembentukan kelompok tani
23. b.Pembinaan kelompok tani
24. c.Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani Langkah Operasional Dalam mencapai sasaran strategis pengembangan kawasan pertanian di Sulawesi Barat, maka disusun langkah operasional sebagai berikut:
  1. 1.Penyediaan Sarana dan prasarana produksi pertanian antara benih bermutu, pupuk, obat-obatan, peralatan mesin produksi dan panen.
  2. 2.Penyediaan sumber air melalui pengadaan embung, waduk, irigasi, bendungan dan Perbaikan Jaringan Irigasi
  3. 3.Pengembangan Produksi / On Farm melalui kegiatan. Penerapan Teknologi Budidaya secara modern, yang efektif dan efsien dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk bermutu dan aman konsumsi.
  4. 4.Pengembangan Industri Hilir Pengembangan industri hilir dengan mendorong pengolahan komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (final product), guna peningkatan nilai tambah dan daya saing. Pengembangan industri hilir dilakukan dengan penyediaan mesin panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pengolahan limbah pertanian menjadi produk yang bernilai ekonomi.
  5. 5.Penguatan kelembagaan petani Membentuk kelompok tani dan penguatan kelompok tani yang sudah ada melalui peningkatan kemampuan SDM petani dengan cara pelatihan, magang, dan sekolah lapang.
  6. 6.Penguatan dan Peningkatan akses pemasaran hasil komoditas pertanian kawasan Penguatan lembaga pemasaran di kawasan pertanian dilakukan dengan kemudahan akses permodalan bagi petani dalam bentuk kredit yang ringan, memberdayakan lembaga pemasaran seperti koperasi dan BUMDES di dalam melakukan kegiatan hasil pemasaran produk kawasan dan meningkatkan interkoneksitas pemasaran baik dengan pelaku pasar yang ada di dalam kawasan, maupun dengan pelaku pasar yang di luar kawasan.
  7. 7.Penyediaan prasarana pendukung di kawasan pertanian Penyediaan prasarana pendukung mencakup penyediaan sarana transportasi yang baik, ketersediaan sumber energi untuk mendukung kegiatan perekonomian di dalam kawasan pertanian, dan fasilitas lain untuk mendukung kegiatan pemasaran seperti terminal, bandara dan Pelabuhan. Pada tahun 2020, pertumbuhan produksi padi diharapkan bisa mencapai 12,1% atau sebesar 59,15 juta ton GKG setara dengan 33,93 juta ton beras sehingga bisa surplus untuk memenuhi angka konsumsi beras yang diprediksi sekitar 30,18 juta ton. Disamping target peningkatan produksi, kenaikan ekspor beras diharapkan dapat meningkat pada angka 100 ribu ton tahun 2020 yang berasal dari ekspor beras konsumsi, beras ketan, beras khusus, beras merah, beras organik, beras pecah dan lainnya. Strategi peningkatan produksi padi dan ekspor beras pada tahun 2020 ditempuh melalui Program Pengembangan Kawasan Padi. Dalam akselerasi program peningkatan produksi, Provinsi Sulawesi Barat mengambil peran dengan perencananaan pengembangan Kawasan Padi Berbasis Korporasi petani yang mencakup dua sub kawasan yaitu Kawasan Padi I meliputi Kabupaten Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar, dan Kawasan Padi II meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Pengembangan Kawasan Padi Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat di mana rata-rata produktivitas padi (kuintal per hektar) tahun 2010 – 2020 dengan pemetaan produktivitas padi di enam Kabupaten meliputi: Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Pasangkayu dan Polewali Mandar. Hasil penilaian peta potensi pengembangan kawasan padi di Provinsi Sulawesi Barat sebagai data eksisting tahun 2023 yang terinci per kabupaten yang menunjukkan potensi pengembangan kawasan padi di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 7.1 Potensi pengembangan kawasan padi sesuai dengan kesesuaian lahan (S1, S2, dan S3) terdapat tiga kabupaten memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan padi yaitu; Kabupaten Polewali Mandar seluas 19005.56 ha, Kabupaten Mamuju seluas 10569.3 ha dan Kabupaten Pasangkayu seluas 4370.9 ha dan selebihnya yaitu Kabupaten Majene 2931.45 ha, Kabupaten Mamasa 3570.23 ha dan Kabupaten Mamuju Tengah seluas 2034.3 ha. Berdasarkan peta dan potensi produktivitas, maka orientasi pengembangan kawasan padi Sulawesi Barat diarahkan untuk peningkatan produksi, produktivitas lahan, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan kelompok tani, penguatan kelembagaan pemasaran hasil dan penyediaan sarana pendukung kawasan. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi padi hingga tahun 2028 terlihat dalam Master Plan Kawasan Padi Sulawesi Barat tahun 2024-2028 (Gambar 7.2). Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7. 1 Peta Kawasan Padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 VISI KAWASAN M enjadi Kawasan Pertanian yang M andiri MISI KAWASAN
(1)Meyediakan pangan sehat bagi masyarakat, (2) Meningkatkan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, (4) Sebagai penopang lumbungan pangan nasional TUJUAN KAWASAN
(1)Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas,
(2)sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas 7,0 ton/ha, (2) Kawasan mandiri pangan yang mampu menciptakan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta, (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah lumbung pangan nasional ARAH DAN KEBIJAKAN STRATEGI
(1)Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas hasil padi, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, (3) Mengembangkan, mengadopsi serta menerapkan teknologi modern di bidang tanaman padi, (3) Menyediakan sarana dan prasarana panen dan pasca panen, (4) Melakukan penguatan kelembagaan petani dan pemasaran hasil
(1)M endorong penyediaan benih berkualitas secara mandiri, (2) menyediakan sarana dan prasarana produksi melalui swadaya, Pemda dan Pmerintah pusat, (3) mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, (4) M enyediakan fasilita panen, pasca panen dan pengolahan hasil, (5) M enyediakan utilitas fasilitas penunjanag di dalam kawasan, (5) M eningkatkan pengeuatan kelompok tani, (6) Penguatan kelembagaan pemasaran hasil KONDISIEXISTING 2024 2025 2026 2027 2028 K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas 7,0 ton/ha, (2) Kawasan mandiri pangan yang mampu menciptakan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta, (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah lumbung pangan nasional Produktivitas padi 4,94 ton/ha Sarana dan prasarana produksi masih kurang Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya ketersediaan benih padi bermutu Meningkatnya ketersediaan benih padi bermutu Meningkatnya ketersediaan benih padi bermutu Meningkatnya ketersediaan benih padi bermutu Meningkatnya ketersediaan benih padi bermutu Prasarana pendukung produksi belum tersedia (irigasi, embung, waduk dll) masing kurang Meningkatnya ketersediaan sarana produksi (pupuk, obat-obatan , dll) Meningkatnya ketersediaan sarana produksi, Terbentuknya kelompok penangkar benih bersertifikat Meningkatnya ketersediaan sarana produksi, Terbentuknya kelompok penangkar benih bersertifikat Meningkatnya ketersediaan sarana produksi (pupuk, obat-obatan , dll) Meningkatnya ketersediaan sarana produksi (pupuk, obat-obatan , dll) Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya prasaranan produksi (irigasi, embung, waduk, bendungan dan peralatan tanam) Meningkatnya prasaranan produksi (irigasi, embung, waduk, bendungan dan peralatan tanam) Meningkatnya prasaranan produksi (irigasi, embung, waduk, bendungan dan peralatan tanam) Meningkatnya prasaranan produksi (irigasi, embung, waduk, bendungan dan peralatan tanam) Meningkatnya prasaranan produksi (irigasi, embung, waduk, bendungan dan peralatan tanam)Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya padi yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya padi yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya padi yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya padi yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya padi yang modern Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen dan pengolahan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen dan pengolahan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen dan pengolahan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen dan pengolahan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen dan pengolahan limbah untuk pakan ternak Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Meningkatnya fasilitas utilitas pendukung kegiatan produksi (jalan, energi dan transportasi di kawasan Meningkatnya fasilitas utilitas pendukung kegiatan produksi (jalan, energi dan transportasi di kawasan Meningkatnya fasilitas utilitas pendukung kegiatan produksi (jalan, energi dan transportasi di kawasan Meningkatnya fasilitas utilitas pendukung kegiatan produksi (jalan, energi dan transportasi di kawasan Meningkatnya fasilitas utilitas pendukung kegiatan produksi (jalan, energi dan transportasi di kawasan K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas 7,0 ton/ha, (2) Kawasan mandiri pangan yang mampu menciptakan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta, (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah lumbung pangan nasional SASARAN Gambar 7. 2 Roadmap pengembangan komoditas padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2024 -2028 Kawasan Jagung Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomian Sulawesi Barat yang dapat dikembangkan di enam kabupaten Sulawesi Barat serta mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam buku Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung disebutkan bahwa Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman meningkat 10-15 persen pertahun. Pengembangan Kawasan Jagung Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat di mana rata-rata produktivitas jagung (kuintal per hektar) tahun 2010 – 2020 dengan pemetaan produktivitas jagung di enam Kabupaten meliputi: Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara, Pasangkayu dan Polewali Mandar. Hasil penilaian peta potensi pengembangan kawasan jagung di Provinsi Sulawesi Barat sebagai data eksisting tahun 2023 yang terinci per kabupaten pada Gambar 7.3, menunjukkan bahwa potensi pengembangan kawasan jagung di Provinsi Sulawesi Barat. Potensi pengembangan kawasan jagung sesuai dengan keseuaian lahan (S2 dan S3) terdapat tiga kabupaten memiliki potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan jagung yaitu; Kabupaten Mamuju seluas 19,686.87 ha, Kabupaten Mamuju Tengah seluas 10,290.51 ha dan Kabupaten Pasangkayu seluas 10,464.35 ha dan selebihnya yaitu Kabupaten Majene 871.40 ha, Kabupaten Polewali Mandar 3,409.77 ha dan Kabupaten Mamasa seluas 2,017.41 ha. Kawasan jagung dibagi menjadi kawasan inti yaitu kawasan di mana luas pengembangan jagung memungkinkan berdasarkan aspek keseuaian lahan yang ada dan kondisi eksisting yang ada. Kawasan inti meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu, sedangkan kawasan penyangga terdiri dari Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan peta dan potensi produktivitas, maka orientasi pengembangan kawasan jagung Sulawesi Barat diarahkan untuk peningkatan produksi, produktivitas lahan, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan limbah untuk ternak, penguatan kelembagaan kelompok tani, penguatan kelembagaan pemasaran hasil dan penyediaan sarana pendukung kawasan. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi jagung hingga tahun 2028 sebesar 30 persen terlihat dalam Master Plan Kawasan Jagung Sulawesi Barat tahun 2024-2028 (Gambar 7.4). Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7. 3 Peta Kawasan Jagung Provinsi Sulawesi Barat, 2023 VISI KAWASAN M enjadi Kawasan Pertanian yang M andiri MISI KAWASAN
(1)Meyediakan pangan sehat bagi masyarakat,
(2)Meningkatkan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, (4) Sebagai penopang lumbungan pangan nasional TUJUAN KAWASAN
(1)Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, (2) sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas jagung 6,5 ton/ha, (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah jagung nasional ARAH DAN KEBIJAKAN
(1)Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas jagung, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, (3) Mengembangkan, mengadopsi serta menerapkan teknologi modern di bidang budidaya tanaman jagung, (3) Menyediakan sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pemanfaatan limbah, (4) Melakukan penguatan kelembagaan petani dan pemasaran hasil STRATEGI
(1)M endorong penyediaan benih jagung berkualitas secara mandiri, (2) menyediakan sarana dan prasarana produksi melalui swadaya, Pemda dan Pemerintah pusat, (3) mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, (4) M enyediakan fasilita panen, pasca panen dan pengolahan hasil, (5) M enyediakan utilitas fasilitas penunjanag di dalam kawasan, (5) M eningkatkan pengeuatan kelompok tani, (6) Penguatan kelembagaan pemasaran hasil K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N KONDISIEXISTING 2024 2025 2026 2027 2028
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas jagung 6,5 ton/ha, (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah jagung nasional K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Produktivitas 4,70 ton/ha Sarana dan prasarana produksi masih kurang Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya ketersediaan benih jagung bermutu Meningkatnya ketersediaan benih jagung bermutu Meningkatnya ketersediaan benih jagung bermutu Meningkatnya ketersediaan benih jagung bermutu Meningkatnya ketersediaan benih jagung bermutu Sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil, dan pemamnfatan limbah belum optimal Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi, Terbentuknya kelompok penangkar benih jagung bersertifikat Meningkatnya ketersediaan sarana produksi, Terbentuknya kelompok penangkar benih jagung bersertifikat Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya jagung yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya jagung yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya jagung yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya jagung yang modern Meningkatnya kapasitas produksi dan adopsi serta penerapan teknologi budidaya jagung yang modern Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan dan pemanfaatan limbah jagung untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan dan pemanfaatan limbah jagung untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan dan pemanfaatan limbah jagung untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan dan pemanfaatan limbah jagung untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan dan pemanfaatan limbah jagung untuk pakan ternak Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Optimalisasi kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jagung Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jagung Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jagung Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jagung Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jagung
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas jagung 6,5 ton/ha, (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah jagung nasional SASARAN K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Gambar 7. 4 Road Map Pengembangan Kawasan Jagung Sulawesi Barat Tahun 2024-2028 Kawasan Kedelei Kedelai merupakan komoditas tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung yang tingkat kebutuhan kedelai terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk bahan industri pangan. Produk kedelai sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuhkembangkan industri kecil menengah bahkan berpeluang pula sebagai komoditas ekspor. Berkembangnya industri pangan berbahan baku kedelai membuka peluang kesempatan kerja dalam sistem produksi, mulai dari budidaya, panen, pengolahan pascapanen, transportasi, pasar hingga industri pengolahan pangan. Pengembangan Kawasan Kedelai Sulawesi Barat ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan produksi hingga pada tahun 2028 sebesar 10,00 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kontribusi produksi Sulawesi Barat terhadap produksi nasional melalui pengembangan Kawasan Kedelai berdasarkan rerata produktivitas, kondisi eksisting wilayah dan potensi lahan. Potensi kedelai Sulawesi Barat tersebar di enam kabupaten dengan sentra Kabupaten Pasang Kayu, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju. Pengembangan kawasan komoditi kedele mencakup lima Kabupaten dengan potensi lahan (S1,S2 dan S3) yang ada yaitu Kabupaten Polewali Mandar seluas 10,554.77 ha, Kabupaten Mamuju seluas 4381.27 ha, Kabupaten Mamuju Tengah seluas 19340.27 ha, dan Kabupaten Pasang Kayu seluas 2229.94 ha (Gambar 7.5).. Potensi pengembangan komoditas kedelai di Provinsi Sulawesi Barat tersebut meliputi lahan sawah dan lahan kering. Sumber: Hasil analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7. 5 Peta Kawasan Kedelei Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Berdasarkan peta dan potensi produktivitas, maka orientasi pengembangan kawasan kedelei Sulawesi Barat diarahkan untuk peningkatan produksi, produktivitas lahan, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan hasil, pemanfatan limbah untuk ternak, penguatan kelembagaan kelompok tani, penguatan kelembagaan pemasaran hasil dan penyediaan sarana pendukung kawasan. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi kedelei hingga tahun 2028 sebesar 25 persen terlihat dalam Master Plan Kawasan Kedelei Sulawesi Barat tahun 2024-2028 (Gambar 7.5). Kawasan Cabai Cabai merupakan komoditas pertanian yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dan industri makanan dan pengolahan. Komoditi cabai sering menjadi isu nasional karena harganya yang terkadang sangat tinggi di saat ketersediaan cabai berkurang di pasar. Kebutuhan cabai terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan permintaan untuk bahan industri pangan. Komoditi cabai sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuhkembangkan industri kecil menengah bahkan berpeluang pula sebagai komoditas ekspor. Berkembangnya industri pangan berbahan baku cabai membuka peluang kesempatan kerja dalam sistem produksi, mulai dari budidaya, panen, pengolahan pascapanen, transportasi, pasar hingga industri pengolahan pangan. VISI KAWASAN M enjadi Kawasan Pertanian yang M andiri MISI KAWASAN
(1)Meyediakan pangan sehat bagi masyarakat, (2) Meningkatkan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, (4) Sebagai penopang lumbungan pangan nasional TUJUAN KAWASAN
(1)Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, (2) sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pengembangan komoditas
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas kedelei 2 ton/ha (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah kedelei nasional ARAH DAN KEBIJAKAN
(1)Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas kedelei, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, (3) Mengembangkan, mengadopsi serta menerapkan teknologi modern di bidang budidaya tanaman jagung, (3) Menyediakan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah, (4) Melakukan penataan dan penguatan kelembagaan petani dan pemasaran hasilSTRATEGI
(1)Mendorong penyediaan benih kedelei berkualitas secara mandiri, (2) menyediakan sarana dan prasarana produksi melalui swadaya, Pemda dan Pemerintah pusat, (3) mendorong penggunaan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas, (4) Menyediakan fasilita panen, pasca panen dan pengolahan hasil, pengolahan limbah (5) Menyediakan fasilitas penunjanag di dalam kawasan, (5) Meningkatkan penataan dan penguatan kelompok tani, (6) Penguatan kelembagaan pemasaran hasil K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N KONDISIEXISTING 2024 2025 2026 2027 2028
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas kedelei 2 ton/ha (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah kedelei nasional K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Produktivitas masih rendah 1,5 ton/ha Sarana dan prasarana produksi masih kurang Sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil, dan pemamnfatan limbah belum optimal Meningkatnya ketersediaan benih kedelei bermutu Meningkatnya ketersediaan benih kedelei bermutu Meningkatnya ketersediaan benih kedelei bermutu Meningkatnya ketersediaan benih kedelei bermutu Meningkatnya ketersediaan benih kedelei bermutu Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi, Terbentuknya kelompok penangkar benih kedelei bersertifikat Meningkatnya ketersediaan sarana produksi, Terbentuknya kelompok penangkar benih kedelei bersertifikat Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya kapasitas produksi melalui adopsi teknologi budidaya kedelei yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui adopsi teknologi budidaya kedelei yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui adopsi teknologi budidaya kedelei yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui adopsi teknologi budidaya kedelei yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui adopsi teknologi budidaya kedelei yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan kedelei Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan kedelei Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan kedelei Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan kedelei Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan kedelei
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas kedelei 2 ton/ha (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah kedelei nasional SASARAN K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Gambar 7.6 Road Map Pengembangan Kedelei di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2028 Pengembangan Kawasan Cabai Sulawesi Barat ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan produksi hingga pada tahun 2028 sebesar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kontribusi produksi Sulawesi Barat terhadap produksi nasional cabai melalui pengembangan Kawasan Cabai berdasarkan rerata produktivitas, kondisi eksisting wilayah dan potensi lahan. Potensi Cabai Sulawesi Barat tersebar di enam kabupaten yaitu; Kabupaten Majene seluas 157 ha, Kabupaten Polewali Mandar seluas 247 ha, Kabupaten Mamasa seluas 41 ha, Kabupaten Mamuju seluas 542 ha, Kabupaten Pasangkayu seluas 154 ha dan Kabupaten Mamuju Tengah seluas 97 ha. Potensi lahan untuk pengembangan tanaman cabai untuk enam kabupaten berdasarkan kesesuain lahan (S2 dan S3) yang ada yaitu Kabupaten Majene seluas 15.113 ha, Kabupaten Mamasa seluas 11.968,22 ha, Kabupaten Mamuju seluas 6.705,26 ha, Kabupaten Mamuju Tengah seluas 9.922,45 ha dan Kabupaten Pasang Kayu seluas 4.626,27 dan Kabupaten Polewali Mandar seluas 2.700,99 ha. Potensi pengembangan komoditas cabai di Provinsi Sulawesi Barat pada lahan sawah dan lahan kering. Berdasarkan peta dan potensi produktivitas, maka orientasi pengembangan kawasan cabai Sulawesi Barat diarahkan untuk peningkatan produksi, produktivitas lahan, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan kelompok tani, penguatan kelembagaan pemasaran hasil dan penyediaan sarana pendukung kawasan. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi cabai hingga tahun 2028 sebesar 25 persen terlihat dalam Master Plan Kawasan Kedelei Sulawesi Barat tahun 2024- 2028 (Gambar 7.8). Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7. 7 Peta Kawasan Pengembangan Cabai Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 VISI KAWASAN M enjadi Kawasan Pertanian yang M andiri MISI KAWASAN
(1)Meyediakan sumber pangan dan energi yang sehat bagi masyarakat, (2) Meningkatkan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, (4) Sebagai penopang produksi buah cabai nasional TUJUAN KAWASAN
(1)Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, (2) sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pengembangan komoditas
(1)Peningkatan produksi kakao sebesar 20 persen, dan produktivitas meningkat 1,5 ton per hektar (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penghasil kakao nasional ARAH DAN KEBIJAKAN
(1)Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas Cabai, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, (3) Mengembangkan dan mengadopsi teknologi budidaya tanaman cabai, (3) Menyediakan sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan cabai, (4) Melakukan penataan dan penguatan kelembagaan petani cabai dan pemasaran hasil STRATEGI
(1)Mendorong penyediaan benih cabai berkualitas , (2) Menyediakan sarana dan prasarana produksi melalui swadaya, Pemda dan Pemerintah pusat, (3) mendorong penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas cabai, (4) Menyediakan fasilita panen, pasca panen dan pengolahan hasil, (5) Menyediakan fasilitas penunjanag di dalam kawasan, (5) Meningkatkan penataan dan penguatan kelompok tani, (6) Penguatan kelembagaan pemasaran hasil K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N KONDISIEXISTING 2024 2025 2026 2027 2028
(1)Peningkatan produksi kakao sebesar 20 persen, dan produktivitas meningkat 1,5 ton per hektar (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penghasil kakao nasional K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Produktivitas tanaman cabai 1.10-1.20 ton per hektar dan luas penanaman 1.238 ha Sarana dan prasarana produksi masih kurang Penerapan teknologi produksi cabai belum optimal Meningkatnya ketersediaan bibit cabai unggul yang bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul cabai yang bermutu melalui pembentukan penangkar bibit cabai bersertifikat Meningkatnya ketersediaan bibit unggul cabai yang bermutu melalui pembentukan penangkar bibit cabai bersertifikat Meningkatnya ketersediaan bibit cabai unggul yang bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit cabai unggul yang bermutu Sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil, dan pemamnfatan limbah belum optimal Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya tanaman cabai yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya tanaman cabai yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya tanaman cabai yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya tanaman cabai yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya tanaman cabai yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah cabai Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah cabai Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah cabai Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah cabai Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah cabai Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan cabai Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan cabai Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan cabai Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan cabai Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan cabai
(1)Peningkatan produksi kakao sebesar 20 persen, dan produktivitas meningkat 1,5 ton per hektar (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penghasil kakao nasional SASARAN K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Gambar 7. 8 Road Map Kawasan Cabai Sulawesi Barat Tahun 2024-2028 Kawasan Bawang Merah Bawang merah merupakan komoditas hortikultura yang strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Permintaan bawang merah diperkirakana akan terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan daya beli Masyarakat. Untuk mencukupi tingkat kebutuhan yang terus meningkat, perlu diupayakan usaha peningkatan produksi agar kebutuhan dan permintaan pasar dapat dipenuhi. Produksi komoditas bawang merah di Provinsi Sulawesi Barat dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Demikinan juga dengan produktivitasnya mengikuti pola peningkatan produksinya, kecuali pada tahun 2020 yang menunjukkan peningkatan produksi tetapi produktivitas pada periode yang mengalami penurunan. Pengembangan kawasan bawang merah Sulawesi Barat ditujukan untuk peningkatan produksi hingga pada tahun 2028 sebesar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kontribusi produksi sayuran Sulawesi Barat terhadap produksi sayuran nasional melalui pengembangan Kawasan bawang merah berdasarkan kondisi eksisting wilayah, potensi lahan dan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Potensi pengembangan bawang merah Sulawesi Barat difokuskan pada Kabupaten Majene dengan potensi keseuaian lahan (S1,S2 dan S3) seluas 12,714.36 Ha dan Polewali Mandar seluas 9,255.45 Ha sebagai kawasan inti dan Kabupaten Mamasa seluas 6,811.61 Ha sebagai kawasan pendukung. Peta sebaran lahan Rencana Kawasan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 7.9. Sumber : Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7.9 Peta Sebaran Rencana Pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Jeruk Jeruk merupakan komoditas pertanian yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dan industri pengolahan makanan dan minuman. Komoditi jeruk dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk buah segar dan dalam bentuk olahan. Kebutuhan akan buah jeruk akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah untuk kesehatan tubuh dan meningkatnya usaha industri minuman dan pengolahan makanan. Produksi jeruk mengalami penurunan sangat signifikan sejak tahun 2017- 2020 yaitu sebesar 45,41 persen. Penurunan produksi ini sangat signifikan mempengaruhi produksi jeruk Sulawesi Barat. Penyebab penurunan produksi ini disebabkan adanya serangan hama penyakit, tanaman yang telah berumur dan pemeliharaan tanaman yang kurang optimal. Pengembangan kawasan jeruk Sulawesi Barat ditujukan untuk peningkatan produksi hingga pada tahun 2028 sebesar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kontribusi produksi buah-buahan Sulawesi Barat terhadap produksi jeruk nasional melalui pengembangan Kawasan jeruk berdasarkan kondisi eksisting wilayah, potensi lahan dan kebijakan pemerintah daerah dan pusat. Potensi pengembangan jeruk Sulawesi Barat difokuskan pada Kabupaten Pasangkayu dengan potensi keseuaian lahan (S1,S2 dan S3) seluas 15,018.78 atau sebesar 7,1 persen dari keseluruhan lahan seluas 546,230.85 ha yang memiliki kesesuaian lahan jeruk di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Peta sebaran lahan yang potensil dan memiliki kesesuan lahan lahan jeruk di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 7.10. Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7. 9 Peta Kawasan Jeruk Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Berdasarkan peta dan potensi produktivitas, maka orientasi pengembangan kawasan jeruk Sulawesi Barat diarahkan untuk peningkatan produksi, produktivitas lahan, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan hasil, penguatan kelembagaan kelompok tani, penguatan kelembagaan pemasaran hasil dan penyediaan sarana pendukung kawasan. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi jeruk hingga tahun 2028 sebesar 20 persen terlihat dalam Master Plan Kawasan Jeruk Sulawesi Barat tahun 2024- 2028 (Gambar 7.10). VISI KAWASAN M enjadi Kawasan Pertanian yang M andiri MISI KAWASAN
(1)Meyediakan sumber pangan dan energi yang sehat bagi masyarakat, (2) Meningkatkan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, (4) Sebagai penopang lumbungan pangan nasional TUJUAN KAWASAN
(1)Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, (2) sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pengembangan komoditas
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas jaruk sebesar 20% (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah buah jeruk nasional ARAH DAN KEBIJAKAN
(1)Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas cabai, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, (3) Mengembangkan, mengadopsi serta menerapkan teknologi modern di bidang budidaya tanaman jeruk (3) Menyediakan sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil jeruk, (4) Melakukan penataan dan penguatan kelembagaan petani dan pemasaran hasil STRATEGI
(1)Mendorong penyediaan bibit jeruk berkualitas , (2) Menyediakan sarana dan prasarana produksi melalui swadaya, Pemda dan Pemerintah pusat, (3) mendorong penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas jeruk, (4) Menyediakan fasilita panen, pasca panen dan pengolahan hasil, (5) Menyediakan fasilitas penunjanag di dalam kawasan, (5) Meningkatkan penataan dan penguatan kelompok tani, (6) Penguatan kelembagaan pemasaran hasil K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N KONDISIEXISTING 2024 2025 2026 2027 2028
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas jaruk sebesar 20% (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah buah jeruk nasional K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Penurunan produksi jeruk sebesar 45,51 persen kurun waktu 3 tahun Sarana dan prasarana produksi masih kurang Penerapan teknologi produksi pada budidaya jeruk belum mampu mengatasi adanya OPT dan Kondisi Tanaman Jeruk yang sudah tua dan sakit Meningkatnya ketersediaan bibit unggul jeruk bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul jeruk bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul jeruk bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul jeruk bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul jeruk bermutu Sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil, dan pemamnfatan limbah belum optimal Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya jeruk yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya jeruk yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya jeruk yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya jeruk yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya jeruk yang modern, efektif dan efisien Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk pakan ternak Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jeruk Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jeruk Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jeruk Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jeruk Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan jeruk
(1)Peningkatan produksi dan produktivitas jaruk sebesar 20% (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah buah jeruk nasional SASARAN K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Gambar 7. 10 Road Map Pengembangan Kawasan Jeruk Provinsi Sulawesi Barat 2024-2028. Kawasan Manggis Manggis merupakan salah satu komoditas yang didorong untuk dikembangkan secara luas. Manggis merupakan komoditas pertanian yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat dan industri pengolahan makanan dan minuman serta industri farmaka. Komoditi manggis dikonsumsi oleh masyarakat dalam bentuk buah segar dan dalam bentuk olahan. Kebutuhan akan buah manggis akan terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah untuk kesehatan tubuh dan meningkatnya usaha industri minuman, pengolahan makanan dan industri farmasi makanan dan obat. Produksi manggis di Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan kurung waktu empat tahun terakhir (2017-2020) yaitu rata-rata sebesar 49,53 persen. Peningkatan jumlah produksi yang sangat signifikan mempengaruhi produksi manggis Sulawesi Barat. Hal ini akan mendorong pendapatan masyarakat dan daerah. Pengembangan kawasan jeruk Sulawesi Barat ditujukan untuk peningkatan produksi hingga pada tahun 2028 sebesar 20 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan kontribusi produksi buah-buahan Sulawesi Barat terhadap produksi jeruk nasional melalui pengembangan Kawasan jeruk berdasarkan kondisi eksisting wilayah, potensi lahan dan kebijakan pemerinta h daerah dan pusat. Potensi pengembangan jeruk Sulawesi Barat difokuskan pada Kabupaten Pasangkayu dengan potensi keseuaian lahan (S1,S2 dan S3) seluas 23.813,04 atau sebesar 16,71 persen dari keseluruhan lahan yang beroptensi untuk dikembangkan di Provinsi Sulawesi Barat seluas 142.504,14 ha. Selain Kabupaten Pasangkayu, kabupaten lainnya yang berpotensi dikembangkan yaitu Kabupaten Majene seluas 14.716,66 ha, Kabupaten Mamasa seluas 18.162,89 ha, Kabupaten Mamuju seluas 25.471,51 ha, Kabupaten Mamuju Tengah seluas 10.836,03 ha dan Kabupaten Polewali Mandar seluas 49.504, 01 ha (Gambar 7.11). Berdasarkan peta dan potensi produktivitas, maka orientasi pengembangan kawasan manggis Sulawesi Barat diarahkan di Kabupaten Polewali Mandar untuk peningkatan produksi, penerapan teknologi tepat guna, penyediaan sarana dan prasarana produksi, penyediaan sarana dan prasarana panen, pasca panen, pengolahan hasil manggis, penguatan kelembagaan kelompok tani, penguatan kelembagaan pemasaran hasil dan penyediaan sarana pendukung kawasan. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi jeruk hingga tahun 2028 sebesar 20 persen terlihat dalam Master Plan Kawasan Jeruk Sulawesi Barat tahun 2024- 2028 (Gambar 7.12). Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 7. 11 Peta Kawasan Manggis Provinsi Sulawesi Barat, 2023 VISI KAWASAN M enjadi Kawasan Pertanian yang M andiri MISI KAWASAN
(1)Meyediakan sumber pangan dan energi yang sehat bagi masyarakat, (2) Meningkatkan lapangan kerja, (3) Meningkatkan kesejahteraan petani, (4) Sebagai penopang produksi buah manggis nasional TUJUAN KAWASAN
(1)Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas, (2) sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pengembangan komoditas (1) Peningkatan produksi sebesar 20 persen (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah buah manggis secara nasional ARAH DAN KEBIJAKAN
(1)Mendorong peningkatan produksi dan produktivitas manggis, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi, (3) Mengembangkan dan mengadopsi teknologi di bidang budidaya tanaman manggis (3) Menyediakan sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan buah manggis, (4) Melakukan penataan dan penguatan kelembagaan petani manggis dan pemasaran hasil STRATEGI
(1)Mendorong penyediaan bibit jeruk berkualitas , (2) Menyediakan sarana dan prasarana produksi melalui swadaya, Pemda dan Pemerintah pusat, (3) mendorong penggunaan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas jeruk, (4) Menyediakan fasilita panen, pasca panen dan pengolahan hasil, (5) Menyediakan fasilitas penunjanag di dalam kawasan, (5) Meningkatkan penataan dan penguatan kelompok tani, (6) Penguatan kelembagaan pemasaran hasil K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N KONDISIEXISTING 2024 2025 2026 2027 2028
(1)Peningkatan produksi sebesar 20 persen (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah buah manggis secara nasional K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Peningkatan produksi rata-rata selama kurun waktu empat tahun 49,53% Sarana dan prasarana produksi masih kurang Penerapan teknologi produksi manggis belum optimal Meningkatnya ketersediaan bibit unggul manggis yang bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul manggis yang bermutu melalui pembentukan penangkar bibit manggis bersertifikat Meningkatnya ketersediaan bibit unggul manggis yang bermutu melalui pembentukan penangkar bibit manggis bersertifikat Meningkatnya ketersediaan bibit unggul manggis yang bermutu Meningkatnya ketersediaan bibit unggul manggis yang bermutu Sarana dan prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil, dan pemamnfatan limbah belum optimal Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Meningkatnya ketersediaan sarana produksi Kelembagaan petani dan pemasaran hasil belum optimal Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya manggis yang modern, Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya manggis yang modern, Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya manggis yang modern, Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya manggis yang modern, Meningkatnya kapasitas produksi melalui perluasan aral tanam, adopsi teknologi budidaya manggis yang modern, Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk industri farmasi Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk industri farmasi Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk industri farmasi Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk industri farmasi Meningkatnya fasilitas sarana dan prasaranan panen, pasca panen, pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah untuk industri farmasi Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok tani dan lembaga pemasaran Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan manggis Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan manggis Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan manggis Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan manggis Meningkatnya fasilitas pendukung di kawasan pengembangan manggis
(1)Peningkatan produksi sebesar 20 persen (2) Kawasan Mandiri , (3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat , (4) Menjadi salah satu kawasan penyanggah buah manggis secara nasional SASARAN K O N D I S I Y A N G D I H A R A P K A N Gambar 7. 12 Road Map Pengembangan Kawasan Manggis Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2028. Kawasan Peternakan Pengembangan kawasan peternakan di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan kabupaten yang memiliki potensi pengembangan baik sebagai kawasan inti maupun kawasan pendukung sektor peternakan ternak besar dan ternak Unggas. Kawasan peternakan sapi potong di kembangkan di empat kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah. Produksi sapi potong di kawasan pengembangan peternakan pada tahun 2022 di Kabupaten Mamuju sebanyak 668.658 ekor, Kabupaten Polewali Mandar 183.242 ekor, Mamuju Tengah 392.640 ekor dan Mamuju 179.549 ekor. Komoditas kambing di Kabupaten Mamuju sebanyak 8.564 ekor, Kabupaten Polewali Mandar 6.907 ekor, Mamuju Tengah 35.180 ekor dan Mamuju 90.612 ekor. Komoditas babi di Kabupaten Mamasa sebanyak 1.098.386 ekor, Kabupaten Mamuju 37.115 ekor, Mamuju Tengah 52.857 ekor dan Pasang Kayu 79.285 ekor. Produksi ternak unggas ayam buras (ayam kampung) di kawasan pengembangan peternakan pada tahun tahun 2022 di Kabupaten Mamuju sebanyak 1.358.248 ekor, Kabupaten Polewali Mandar 1.719.685 ekor, Kabu paten Mamuju Tengah 1.304.305 ekor dan Kabupaten Mamuju 218.618 ekor. Populasi ternak ayam petelur di Kabupaten Mamuju sebanyak 55.989 ekor, Kabupaten Polewali Mandar 77.875 ekor, Kabupaten Mamuju Tengah 28.481 ekor dan Kabupaten Mamuju 34.772 ekor. Gambar 7.13 Peta Sebaran Potensi Peternakan Sapi Potong Gambar 7.14 Peta Sebaran Potensi Peternakan Kerbau Gambar 7.15 Peta Sebaran Potensi Peternakan Kambing Gambar 7.16 Peta Sebaran Potensi Peternakan Babi Gambar 7. 13 Road Map Pengembangan Kawasan PeternakanProvinsi Sulawesi Barat Tahun 2024-2028

1.Indikator Kinerja dan target merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi pengembangan kawasan tanaman pertanian. Gambaran perkembangan, capaian dan hasil kinerja tersebut akan diuraikan secara bertahap setiap tahunnya terukur dari :
2.Produktivitas Pertanian: Indikator: Rata-rata hasil produksi tanaman per hektar. Target: Meningkatkan produksi hasil pertanian dan peternakan sebesar 10% setiap tahun dalam lima tahun.
3.Pendapatan Petani: Indikator: Pendapatan rata-rata per kepala keluarga petani. Target: Meningkatkan pendapatan petani setidaknya 20% dalam lima tahun tahun.
4.Ketahanan Pangan: Indikator: Persentase rumah tangga yang mencapai ketahanan pangan. Target: Meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga menjadi 100% dalam lima tahun.
5.Pekerjaan dan Kesejahteraan Sosial: Indikator: Jumlah pekerjaan baru yang diciptakan di sektor pertanian. Target: Menciptakan 5.000 pekerjaan baru dalam lima tahun tahun.
6.Keberlanjutan Lingkungan: Indikator: Persentase lahan pertanian yang dikelola secara berkelanjutan. Target: Meningkatkan lahan pertanian berkelanjutan menjadi 70% dalam lima tahun.
7.Pengembangan Infrastruktur: Indikator: Tingkat aksesibilitas ke pasar dan fasilitas pengolahan. Target: Meningkatkan aksesibilitas pasar lokal sebesar 30% dalam lima tahun.
8.Inovasi dan Teknologi: Indikator: Persentase petani yang menggunakan teknologi modern. Target: Meningkatkan penggunaan teknologi pertanian inovatif menjadi 60% dalam lima tahun.
9.Keamanan Pangan dan Resilience: Indikator: Persentase tanaman tahan kekeringan yang ditanam. Target: Meningkatkan penanaman tanaman tahan kekeringan menjadi 40% dalam lima tahun.
10.Partisipasi Masyarakat: Indikator: Tingkat partisipasi masyarakat dalam program kegiatan di kawasan. Target: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi 80% dalam lima tahun.
11.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertanian: Indikator: Nilai IPM pertanian yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Target: Meningkatkan nilai IPM pertanian sebesar 10% dalam lima tahun.
12.Keadilan dan Kesetaraan: Indikator: Persentase petani perempuan yang memiliki akses ke tanah di kawasan. Target: Meningkatkan akses petani perempuan ke tanah di kawasan menjadi 40% dalam lima tahun.
13.Pemantauan Teknologi dan Inovasi: Indikator: Jumlah proyek penelitian dan inovasi yang dilaksanakan di kawasan. Target: Melaksanakan minimal 20 proyek penelitian dan inovasi dalam lima tahun di kawasan.
14.Benchmarking: Indikator: Perbandingan produktivitas pertanian lokal dengan rata-rata nasional. Target: Mencapai produktivitas minimal 80% dari rata-rata nasional dalam lima tahun.
15.Pelaporan dan Komunikasi: Indikator: Frekuensi dan kualitas laporan pembangunan pertanian di kawasan. Target: Meningkatkan frekuensi dan kualitas laporan setiap tahun di kawasan
16.Perbaikan Berkelanjutan: Indikator: Jumlah rekomendasi kebijakan yang diimplementasikan di kawasan. Target: Mengimplementasikan minimal 80% dari rekomendasi kebijakan dalam lima tahun di kawasan. Implementasi pengembangan Kawasan pertanian merupakan kegiatan yang kompleks, menyangkut banyak aspek dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kawasan perlu dilakukan secara hati-hati, bertahap dengan pendekatan dan metode yang sistematis, terencana dan termonitor dengan baik. Untuk itu diperlukan metode dan instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap setiap tahap pengembangan kawasan pertanian tersebut. Metode Monitoring dan Evaluasi seperti telah dijelaskan di atas, kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang saling melengkapi. Monitoring lebih menekankan pada pengamatan, pencatatan, perekaman proses pembentukan dan perkembangan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Evaluasi merupakan kajian secara sistematis terhadap data dan informasi hasil monitoring menggunakan metode analisis yang memadai untuk mengukur keberhasilan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Metode yang digunakan adalah pencatatan, pengamatan, dan pengukuran setiap aspek yang menjadi lingkup monitoring dan evaluasi seperti telah dijelaskan di atas. Elemen atau komponen monitoring secara umum terdiri atas: (1) pembentukan tim pengarah dan tim teknis; (2) penetapan dan perencanaan pengembangan kawasan pertanian; (3) pembentukan korporasi petani; (4) kinerja korporasi petani; dan (5) kinerja kawasan; (6) manfaat ekonomi kawasan bagi petani; (7) manfaat ekonomi di dalam kawasan, dan (8) dampak kawasan terhadap ekonomi di sekitar Kawasan. 9.2 Pelaporan. Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, pelaporan dilakukan Tim Teknis Kabupaten melalui Tim Teknis Provinsi kepada Direktur Jenderal yang menyelenggarakan fungsi di bidang tanaman pangan, hortikutura, perkebunan, dan peternakan. Pelaporan tersebut dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Laporan yang disampaikan berisi data dan informasi kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Kawasan Padi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat ini merupakan gabungan dari 3 (tiga) kabupaten dari 2 (dua) kawasan yang ditetapkan. Kawasan Padi I yang meliputi wilayah Kabupaten Majene, Mamasa, dan Polewali Mandar, sedang Kawasan Padi II yang meliputi wilayah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Kawasan Padi yang akan dikembangkan secara keseluruhan seluas 63,495.39 ha terdiri dari kawasan inti seluas 38,004.62 ha dan kawasan pendukung seluas 25,490.77 ha (Tabel 10.1). Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Padi di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 10.1. Tabel 10. 1 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Padi di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Kecamatan Kawasan (Ha) Inti Pendukung Padi I Majene Malunda 3,562.67 Ulumanda 495.39 Sub Total Kawasan Majene - 4,058.06 Mamasa Messawa 3,669.82 Sumarorong 5,649.62 Sub Total Kawasan Mamasa - 9,319.44 Polewali Mandar Campalagian 3,923.29 Luyo 2,195.12 Mapilli 4,455.61 Matakali 2,525.74 Tapango 1,695.13 Wonomulyo 5,026.91 Sub Total Kawasan Polewali Mandar 19,821.80 - Total Kawasan Padi I 19,821.80 13,377.50 Padi II Mamuju Kalukku 256.40 3,618.44 Papalang 5,456.23 Sampaga 3,693.18 Tommo 1,434.01 182.05 Sub Total Kawasan Mamuju 10,839.82 3,800.49 MamujuTenga h Budong-Budong 149.84 3,184.91 Pangale 7,193.16 Tobadak 756.97 SubTotal Kawasan Mamuju Tengah 7,343.00 3,941.88 Pasangkayu Bambalamotu 2228.06 Pasangkayu 2142.84 Sub Total Kawasan Pasangkayu 0 4370.9 Total Kawasan Padi II 18,182.82 12,113.27 Grand Total Kawasan Padi 38,004.62 25,490.77 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 1 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Padi Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Padi I yang meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamasa dengan total luas 33.199, 30 Ha yang terdiri kawasan inti seluas 19.821, 80 Ha dan Kawasan pendukung seluas 13.377,50 Ha. Kawasan inti terdapat di Kabupaten Polewali Mandar seluas 19.821,80 yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Campalagian seluas 3.923,29 Ha, Luyo seluas 2.195,12 Ha, Mapilli seluas 4.455,61 Ha, Matakali seluas 2.525,74 Ha, Tapango seluas 1.695,13 ha dan Wonomulyo seluas 5.026,91 Ha. Total luas Kawasan pendukung 13.377,50 Ha yang terdapat di Kabupaten Majene seluas 4.058,06 Ha yang tersebar di Kecamatan Malunda seluas 3.562,67 Ha dan Malunda seluas 495,39 Ha dan Kabupaten Mamasa seluas 9.319, 44 Ha yang tersebar di Kecamatan Messawa seluas 3.669,82 dan Sumarorong seluas 5.649,62 Ha. Kawasan Padi II yang meliputi Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah dengan total luas 25.925,19 Ha yang terdiri kawasan inti seluas 18.182,82 Ha dan Kawasan penunjang seluas 7.742,37 Ha. Kawasan inti dan penunjang terdapat di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Adapun luasan kawasan inti di Kabupaten Mamuju seluas 10.839,82 Ha dan Kawasan Penunjang 3.800,49 Ha. Kawasan inti dan pendukung di Kabupaten Mamuju tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kalukku dengan kawasan inti seluas 256,40 Ha dan penunjang seluas 3.618,44 Ha, Kecamatan Papalang kawasan inti seluas 5.456,23 Ha, Kecamatan Sampaga kawasan inti seluas 3.693,18 Ha, Kecamatan Tommo kawasan inti seluas 1.434,01 ha dan kawasan penunjang 182,05 Ha. Kawasan di Kabupaten Mamuju Tengah dengan total luas kawasan inti seluas 7.343,00 Ha dan kawasan penunjang seluas 3.941,88 Ha. Kawasan inti dan pendukung di Kabupaten Mamuju Tengah tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Budong-Budong kawasan inti seluas 149,84 Ha, kawasan penunjang seluas 3.184,91 Ha, Kecamatan Pangale kawasan inti seluas 7.193,16 Ha, Kecamatan Tobadak kawasan penunjang seluas 756,97 Ha. Kawasan Jagung Rencana pengembangan Kawasan Jagung di Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 2 (dua) kawasan yaitu Kawasan Jagung I meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Majene dan Mamasa Kawasan Jagung II meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu dengan total luas sebesar 79,377.41 ha (Tabel Tabel 10.2). Kawasan Jagung I dengan total luas 17.647,69 Ha yang terdiri kawasan inti seluas 1.254,37 Ha dan Kawasan penunjang seluas 16.393,32 Ha. Kawasan inti terdapat di Kabupaten Majene yang terdapat di Kecamatan Malunda seluas 1.254,37 Ha dan Kawasan pendukung terdapat di Kabupaten Mamasa dengan total luas lahan 11.282,48 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Mamasa seluas 4.850,14 ha, Sasenapadang seluas 2.876,86 Ha dan Tawalian seluas 3.555,48 Ha. Kawasan pendukung lainnya terdapat di Kabupaten Polewali Mandar dengan total luas lahan seluas 5.110,84 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bulo seluas 873, 92 Ha, Luyo seluas 763,20 Ha, Mapilli seluas 2.269,02 Ha dan Tapango seluas 1.204,70 Ha. Kawasan Jagung II yang meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu memiliki luas total 61.729,72 Ha yang terdiri kawasan inti seluas 35.828,89 Ha dan kawasan penunjang seluas 25.900,83 Ha (Tabel 5.19). Kabupaten Mamuju memiliki kawasan inti seluas 20.628,84 Ha dan kawasan pendukung 12.826,63 Ha. Kawasan ini tersebar di berbagai kecamatan yaitu Kecamatan Papalang dengan kawasan penunjang seluas 1.076,00 Ha, Sampaga kawasan penunjang seluas 2.389,73 Ha, Simboro kawasan inti 1.390,40 Ha, Tapalang kawasan inti seluas 7.979,29 Ha dan Tapalang Barat dengan kawasan penunjang seluas 11.160,02 Ha dan Tommo kawasan inti 99,13 Ha dan penunjang 9.360,90 Ha. Peta sebaran rencana Kawasan Jagung di Provinsi Sulawesi Barat disajikan poada Gambar 10.2. Tabel 10. 2 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Jagung di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasan Kabupaten Kecamatan Luas Kawasan (Ha) Inti Pendukung Jagung I Majene Malunda 1,254.37 Sub Total Majene 1,254.37 - Mamasa Mamasa 4,850.14 Sesenapadang 2,876.86 Tawalian 3,555.48 Sub Total Mamasa - 11,282.48 Polewali Mandar Bulo 873.92 Luyo 763.20 Mapilli 2,269.02 Tapango 1,204.70 Sub Total Polewali Mandar - 5,110.84 Total Kawasan Jagung I 1,254.37 16,393.32 Jagung II Mamuju Papalang 1,076.00 Sampaga 2,389.73 Simboro 1,390.40 Tapalang 7,979.29 TapalangBarat 11,160.02 Tommo 99.13 9,360.90 Sub Total Mamuju 20,628.84 12,826.63 MamujuTengah Karossa 33.97 39.33 Tobadak 13,334.54 Topoyo 1,831.54 Sub Total Mamuju Tengah 15,200.05 39.33 Pasangkayu Baras 496.44 Dapurang 10,420.11 Duripoku 2,092.95 Sarudu 25.37 Sub Total Pasangkayu - 13,034.87 Total Kawasan Jagung II 35,828.89 25,900.83 Grand Total Kawasan Jagung 37,083.26 42,294.15 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 2 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Jagung Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Kedelai Rencana pengembangan Kawasan Kedelei di Provinsi Sulawesi Barat meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu dengan total luas 36.506,25 Ha yang terdiri kawasan inti seluas 19.340,27 Ha dan kawasan penunjang seluas 17.165,98 Ha (Tabel 10.3). Kabupaten Mamuju memiliki total luas kawasan penunjang seluas 4.381,27 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Kalumpang seluas 113,25 Ha, Sampaga seluas 1.321,43 Ha dan Tommo seluas 2.946,59 Ha. Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kawasan inti seluas 19.340,27 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Budong-Budong seluas 9.679,85 Ha, Pangale seluas 75,67 Ha, Tobadak seluas 991,68 Ha dan Topoyo seluas 8.593,07 Ha. Kabupaten Pasangkayu memiliki kawasan penunjang di Kecamatan Pasangkayu dengan luas lahan 2.229,94 Ha dan Kabupaten Polewali Mandar memiliki kawasan penunjang seluas 10.554,77 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Anreapi seluas 937,03 Ha, Binuang seluas 6.408,58 Ha, Matakali seluas 759,33 Ha dan Polewali seluas 2.449,83 Ha. Peta sebaran rencana pengembangan kedelai di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 10.3. Tabel 10. 3 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Kedelai di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Kawasan (Ha) Inti Pendukung Mamuju Kalumpang 113,25 Sampaga 1.321,43 Tommo 2.946,59 Sub Total Kawasan Mamuju 4.381,27 Mamuju Tengah Budong-Budong 9.679,85 Pangale 75,67 Tobadak 991,68 Topoyo 8.593,07 Sub Total Kawasan Mamuju Tengah 19.340,27 Pasangkayu Pasangkayu 2.229,94 Sub Total Kawasan Pasangkayu 2.229,94 Polewali Mandar Anreapi 937,03 Binuang 6.408,58 Matakali 759,33 Polewali 2.449,83 Sub Total Kawasan Polewali Mandar 10.554,77 Total Kawasan Kedelei 19.340,27 17.165,98 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 3 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Kedelai Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Cabai Kawasan pengembangan kedelai di Provinsi Sulawesi Barat direncanakan terdiri dari 2 (dua) kawasan yaitu Kawasan Cabai I meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Majene, dan Mamasa dan Kawasan Cabai II meliputi Kabupaten Mamuju, mamuju Tengah, dan Pasangkayu. Kawasan cabai I memiliki luas lahan sebesar 31.081,81 Ha yang terdiri dari kawasan inti seluas 19.113,59 Ha dan pendukung seluas 11.968,22 Ha (Tabel 10.4). Kabupaten Majene memiliki luas kawasan inti seluas 15.113,00 Ha yang tersebar di beberpa kecamatan yaitu Kecamatan Banggae seluas 2.110,97 Ha, Banggae Timur seluas 3.706,06 Ha , Pamboang seluas 4.314,56 Ha, Sendana seluas 4.978,14 Ha dan Tammerodo seluas 3,27 Ha. Kabupaten Mamasa kawasan pendukung total luas 11.968,22 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Bambang seluas 4.459,22 Ha, Mambi 150,53 Ha, Mehalaan seluas 1.660,33 Ha, Rantebulahan Timur seluas 2.558,59 Ha dan Tanduk Kalua seluas 3.139,55 Ha. Kabupaten Polewali Mandar memiliki total kawasan inti seluas 4.000,59 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Balanipa seluas 365,17 Ha, Limboro seluas 1.824,94 Ha dan Tinambung seluas 1.810,48 Ha. Kawasan Cabai II yang meliputi Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu memiliki total luas lahan 21.253,98 Ha yang terdiri dari kawasan inti 9.922,45 Ha dan kawasan pendukung seluas 11.331,53 Ha. Kabupaten Mamuju memiliki total kawasan pendukung yang terdapatdi Kecamatan Bonehau seluas 6.705,26 Ha. Kabupaten Mamuju Tengah dengan kawasan inti yang terdapat di Kecamatan Karossa seluas 9.922,45 Ha dan Kabupaten Pasangkayu memiliki total kawasan penunjang seluas 4.626,27 Ha yang tersebar di Kecamatan Bambaria seluas 2.625,76 Ha dan Kecamatan Bambalamotu seluas 2.000,51 Ha. Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Cabai di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 10.4. Tabel 10. 4 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Cabai di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kawasa n Kabupaten Kecamatan Kawasan (Ha) Inti Pendukung Cabai I Majene Banggae 2.110,97 Banggae Timur 3.706,06 Pamboang 4.314,56 Sendana 4.978,14 Tammerodo 3,27 Sub Total Kawasan Majene 15.113,00 Mamasa Bambang 4.459,22 Mambi 150,53 Mehalaan 1.660,33 Rantebulahan Timur 2.558,59 Tanduk Kalua 3.139,55 Sub Total Kawasan Mamasa 11.968,22 Polewali Mandar Balanipa 365,17 Limboro 1.824,94 Tinambung 1.810,48 Sub Total Total Kawasan Polewali 4.000,59 Mandar Total Kawasan Cabai I 19.113,59 11.968,22 Cabai II Mamuju Bonehau 6.705,26 Sub Total Kawasan Mamuju 6.705,26 Mamuju Tengah Karossa 9.922,45 Sub Total Kawasan Mamuju Tengah 9.922,45 Pasangkayu Bambaira 2.625,76 Bambalamotu 2.000,51 Sub Total Kawasan Pasangkayu 4.626,27 Total Kawasan Cabai II 9.922,45 11.331,53 Grand Total Kawasan Cabai 29,036.04 23,299.75 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 4 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Cabai Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Bawang Merah Kawasan Bawang Merah meliputi Kabupaten Majene, Mamasa dan Polewali Mandar dengan total luas 28.567,00 Ha yang terdiri dari kawasan inti seluas 21.755,39 Ha dan Kawasan pendukung seluas 6.811,61 Ha (Tabel 10.5). Kabupaten Majene memiliki luas kawasan inti seluas 12.499,94 Ha, yang tersebar di beberpa kecamatan yaitu Kecamatan Malunda seluas 1.539,40 Ha, Tammerodo seluas 0,19 Ha, Ulumanda 10.960,35 Ha. Kabupaten Mamasa kawasan pendukung total luas 6.811,61 Ha yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Mambi seluas 2.290,86 Ha dan Mehalaan seluas 4.520,75 Ha. Kabupaten Polewali Mandar memiliki total kawasan inti seluas 9.255,45 Ha yang terletak di Kecamatan Tubbi Taramanu. Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 10.5. Tabel 10. 5 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Kawasan Inti Pendukung Majene Malunda 1.539,40 Tammerodo 0,19 Ulumanda 10.960,35 Sub Total Kawasan Majene 12.499,94 Mamasa Mambi 2.290,86 Mehalaan 4.520,75 Sub Total Kawasan Mamasa 6.811,61 Polewali Mandar Tubbi Taramanu 9.255,45 Sub Total Kawasan Polewali Mandar 9.255,45 Total Kawasan Bawang Merah 21.755,39 6.811,61 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 5 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Bawang Merah Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Jeruk Kawasan Jeruk Provinsi Sulawesi Baran direncanakan di Kabupaten Pasangkayu dengan total luasan 27.208,11 Ha dan seluruhnya berada di kawasan inti (Tabel 10.6). Kawasan jeruk tersebar di beberapa kecamatan Baras seluas 10.077,48 Ha, Bulu Taba seluas 1.765,64 Ha, Dapurang 70,43 Ha, Duripoku seluas 3.849,81 Ha, Lariang seluas 5.182,17 Ha, Sarudu seluas 6.234,38 Ha dan Tikke Raya seluas 28,20 Ha. Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Jeruk Petani di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 10.6. Tabel 10. 6 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Jeruk di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Kawasan (Ha) Inti Pendukung Pasangkayu Baras 10.077,48 Bulu Taba 1.765,64 Dapurang 70,43 Duripoku 3.849,81 Lariang 5.182,17 Sarudu 6.234,38 Tikke Raya 28,20 Total Luas Kawasan Jeruk 27.208,11 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 6 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Jeruk Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Manggis Pengembangan Kawasan Manggis di Provinsi Sulawesi Barat direncanakan berada di Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar seluas 31.875,34 Ha (Tabel 10.7). Kabupaten Mamasa memiliki luas areal yaitu 9.978,28 Ha yang tersebar di Kecamatan Messawa seluas 4.286,08 Ha dan Sumarorong seluas 5.692,28 H. Kabupaten Polewali Mandar memiliki luas areal 21.897,06 Ha yang tersebar di Kecamatan Bulo seluas 9.062,66 Ha, Mapili 212,69 Ha, Matangnga 10.139,89 Ha dan Tapango 2.481,82 Ha. Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Manggis di Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada Gambar 10.7. Tabel 10. 7 Luas wilayah perencanaan Pengembangan Kawasan Manggis di Provinsi Sulawesi Barat, 2023 Kabupaten Kecamatan Kawasan (Ha) Inti Pendukung Mamasa Messawa 4.286,08 Sumarorong 5.692,20 Sub Total Kawasan Mamasa 9.978,28 Polewali Mandar Bulo 9.062,66 Mapili 212,69 Matangnga 10.139,89 Tapango 2.481,82 Sub Total Kawasan Polewali Mandar 21.897,06 Total Luas Kawasan Manggis 31.875,34 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Sumber: Hasil Analisis Tim GIS, 2023 Gambar 10. 7 Peta sebaran rencana pengembangan Kawasan Manggis Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Sulawesi Barat Kawasan Peternakan Pengembangan Kawasan peternakan untuk ternak besar sapi potong yang berada di Kabupaten Wonomulyo dikembangkan di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan untuk ternak kambing pengembangan diarahkan pada daerah-daerah sentra peternak kambing yang masih potensial seperti di Kecamatan Balanipa, Limboro, Campalagian, Luyo, Mapili dan Tinambung. Untuk peternakan unggas ayam petelur dikembangkan di Kecamatan Polewali, Tapango, Wonomulyo, Bulo, Alu dan Campalagian dan pengembangan peternakan unggas ayam kampung pengembangan diarahkan di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Mamuju pengembangan komoditas unggulan terdiri dari komoditas sapi potong di Kecamatan tapalang, tapalang barat, papalang dan kalumpang. Komoditas kambing, unggul di Kecamatan tapalang, tapalng barat, mamuju dan kalukku, papalang dan sampaga, komoditas ayam buras, unggul di kecamatan papalang tommo kalumpang dan bonehau ayam petelur unggul di kacamatan papalang, mamuju, tommo, kalumpang dan bonehau. Sedangkan ayam ras pedaging unggul di kecamatan papalang, simboro, kalukku, papalang dan sampaga. Pengembangan kawasan perternakan di Kabupaten Majene untuk pengembangan komoditas unggulan terdiri dari komoditas sapi potong di Kecamatan Malunda, Banggae Timur, Sendana, Tubo Sendana dan Pamboang. Komoditas kambing dan ayam kampung di kembangkan diseluruh kecamatan di Kabupaten Majene. Komoditas ayam pedaging dikembangkan di Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Tammerodo dan Tubo Sadan dan komoditas ayam petelur dikembangk diseluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Ulumanda. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Mamuju Tengah pengembangan komoditas unggulan terdiri dari komoditas sapi potong di Kecamatan Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa. Untuk komoditas kambing yaitu di Kecamatan Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa. Pengembangan ayam buras (ayam kampung) di Kecamatan Pangale, Budong-Budong, Tobadak, Topoyo dan Karossa. Untuk komoditas kambing yaitu di Kecamatan Budong-Budong, pengembangan ayam pedaging di Kecamatan Topoyo dan Karossa dan pengembangan ayam petelur di Kecamatan Budodng-Budong dan Topoyo. Pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Mamasa untuk ternak babi pengembangan ada tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Mamasa kecuali Kecamatan Mambi. Sedangkan untuk pengembangan ternak babi di Kabupaten Pasang Kayu di Kecamatan Pasang Kayu, Pedongga, Lariang, Bulu Taba dan Dapurang, dan untuk komoditas ayam pedaging di Kabupaten Pasang Kayu di kembangkan di seluruh kecamatan. Gambar 10.8 Peta Sebaran Rencana Peternakan Sapi Potong Gambar 10.9 Peta Sebaran Rencana Peternakan Kerbau Gambar 10.10 Peta Sebaran Rencana Peternakan Kambing Gambar 7.16 Peta Sebaran Potensi Peternakan Babi Komoditas unggulan tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Barat adalah padi, jagung, dan kedelai, sedangkan untuk komoditas buah-buahan adalah jeruk dan manggis, dan sayuran adalah cabe dan Bawang merah. Pemilihan komoditas tersebut didasarkan atas faktor daya tarik dan daya saing serta keseuaian lahan yang mengandung sejumlah kriteria. Kriteria pada faktor daya tarik yaitu prospek pasar, citra komoditas, diversifikasi produk, trend harga, dan dampak sosial ekonomi, sedangkan kriteria dari faktor daya saing adalah ketersediaan infrastruktur, sumberdaya manusia, dukungan sumberdaya alam, karakteristik komoditas, dan profitabilitas. Masterplan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan dokuman perencanaan yang diacu selama 5 tahun merancang pengembangan pertanian yang tidak hanya memikirkan di bagian hulu tetapi lebih fokus dihilir yang lebih cenderung mengupayakan lembaga ekonomi petani berkembang, dan outputnya peningkatan pendapatan petani melalui keuntungan yang lebih dari nilai tambah produk hulu. Stategi pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani di Provinsi Swulawesi Barat meliputi (i) penguatan komoditas unggulan di kawasan pertanian, (ii) meeningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi maupun pendukung lainnya yang masih belum memadai untuk mendorong peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan di kawasan pertanian, (iii) peningkatan kemampuan petani di dalam mengakses informasi, penguasaan teknologi di dalam bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian masih rendah, (iv) akses permodalan untuk usahatani bagi masyarakat yang berada di kawasan pertanian, (v) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil produk kawasan pertanian, (vi) penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani. Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd BAHTIAR BAHARUDDIN Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd NURYANI, SH, MH Pangkat : Pembina/IV.a NIP. : 19780612 200801 2 023

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…