DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tenteng Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tenteng Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan belum memenuhi kebutuhan hukum pemerintah daerah dalam pelaksanaan bantuan keuangan, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN. Pasal I... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2024 tenteng Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025 Nomor 22) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bantuan Keuangan yang bersifat umum dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah/perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan DPA/DPPA.
(3)Penetapan penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum kepada Penerima Bantuan Keuangan.

2.Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang diarahkan untuk menunjang program prioritas Pemerintah Daerah yang menjadi Penerima Bantuan Keuangan dalam wilayah Daerah.
(2)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah ke Penerima Bantuan Keuangan hanya diperuntukkan dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainya yang dapat memberi manfaat bagi pemberi dan/atau Penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bantuan Keuangan untuk tujuan tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan khusus dalam rangka memenuhi keadaan darurat bencana, termasuk keperluan mendesak, atau mendukung prioritas Pembangunan nasional atau Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

(1)Bantuan Keuangan dalam rangka penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diajukan melalui permohonan tertulis kepada Gubernur di sertai... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara sertai dengan keputusan kepala daerah tentang kedaruratan.
(2)Permohonan Bantuan Keuangan oleh calon Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.maksud dan tujuan;
2. b.kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
3. c.rencana anggaran biaya; dan/atau
4. d.data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh TAPD dibantu SKPD terkait.
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direviu oleh inspektorat Daerah.
(5)Hasil verifikasi dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) disampaikan oleh TAPD kepada Gubernur untuk menjadi dasar pengalokasian anggaran.

4.Ketentuan Pasal 15 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni Pasal 11, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemerintah Daerah menetapkan besaran alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dalam APBD/perubahan APBD.
(2)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam DPA/DPPA pada tahun berkenaan.
(3)Alokasi anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk masing-masing daerah Penerima Bantuan Keuangan.
(4)Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyediakan dana pendamping dalam APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan.
(5)Dana pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan dalam APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan serta digunakan untuk kegiatan tersebut.
(6)Penerima Bantuan Keuangan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dalam APBD/Perubahan APBD dan APBDesa/Perubahan APBDesa.
(7)Pendapatan dan belanja Bantuan Keuanga yang bersifat khusus dianggarkan dalam APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang- undangan.
(8)Penggunaan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang ditetapkan oleh SKPD teknis terkait.
(9)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi dan operasional kegiatan.
(10)Anggaran... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(10)Anggaran belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa harus memperhatikan sisa waktu dan tahapan pelaksanaan perubahan APBD tahun aanggaran berkenaan, dalam rangka menghindari pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran.
(11)Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (5) dilakukan melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari belanja tidak terduga.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas umum calon Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
(2)Kepala daerah dan/atau kepala desa Penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kategori pekerjaan fisik kepada Gubernur, untuk:
1. a.kategori pekerjaan fisik melalui 2 (dua) tahap; dan
2. b.pekerjaan non fisik yang nilai kontraknya paling banyak 1 (satu) Milyar dalam rangka penanganan darurat bencana dilakukan melalui 1 (satu) tahap.
(3)Pencairan tahap pertama sebesar 50% untuk pemerintah kabupaten/kota sebagai Penerima Bantuan Keuangan dengan melengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah Penerima Bantuan Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur.
2. b.fotokopi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah Penerima Bantuan Keuangan kegiatan berkenaan;
3. c.fotokopi rekening kas umum Penerima Bantuan Keuangan;
4. d.surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah Penerima Bantuan Keuangan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengguna anggaran sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah Penerima Bantuan Keuangan, menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
5. e.rekomendasi dari SKPD teknis.
(4)Pencairan tahap II (dua) sebesar 50% untuk pemerintah kabupaten/kota sebagai Penerima Bantuan Keuangan dengan melengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh kepala daerah Penerima Bantuan Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
2. b.surat... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
3. b.surat pernyataan tanggung jawab kepala daerah Penerima Bantuan Keuangan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari pengguna anggaran sebagai kepala satuan kerja perangkat daerah Penerima Bantuan Keuangan, menggunakan format sebagaimana format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. c.fotokopi dokumen satuan kerja perangkat daerah Penerima Bantuan Keuangan kegiatan berkenaan;
5. d.rekomendasi dari SKPD teknis;
6. e.laporan penggunaan tahap pertama; dan
7. f.dokumen lainnya jika dibutuhkan.
(5)Pencairan tahap I (pertama) sebesar 50% untuk pemerintah desa sebagai Penerima Bantuan Keuangan dengan melengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh kepala desa Penerima Bantuan Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
2. b.fotokopi anggaran pendapatan dan belanja desa Penerima Bantuan Keuangan tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
3. c.fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kepala desa Penerima Bantuan Keuangan yang masih berlaku;
4. d.fotokopi rekening kas desa Penerima Bantuan Keuangan;
5. e.surat pernyataan tanggung jawab kepaladesa Penerima Bantuan Keuangan, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala desa Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana format dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan
6. f.rekomendasi dari SKPD teknis.
(6)Pencairan tahap II (dua) sebesar 50% untuk pemerintah desa sebagai Penerima Bantuan Keuangan dengan melengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, dicap dan ditandatangani oleh kepala desa Penerima Bantuan Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
2. b.surat pernyataan tanggung jawab kepala desa Penerima Bantuan Keuangan, bermaterai cukup, dicap dan ditandatangani oleh kepala desa Penerima Bantuan Keuangan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. c.fotokopi anggaran pendapatan dan belanja desa Penerima Bantuan Keuangan tahun berkenaan, dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
4. d.fotokopi kartu tanda penduduk atas nama kepala desa Penerima Bantuan Keuangan yang masih berlaku;
5. e.fotokopi rekening kas desa Penerima Bantuan Keuangan;
6. f.rekomendasi... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
7. f.rekomendasi dari SKPD teknis;
8. g.laporan penggunaan tahap pertama; dan
9. h.dokumen lainnya jika dibutuhkan.
(7)Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat khusus bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
(8)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan lengkap, maka PPK-PPKD menerbitkan SPM langsung.
(9)BUD menerbitkan SP2D, setelah SPM langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan.
(10)Penerbitan SPP-LS, SPM langsung dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 10 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 17 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 10 Juni 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…