DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 3 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar harga satuan dan standar biaya perjalanan dinas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); SALINAN 2
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 3
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 serta terdaftar dalam Data Base pada Badan Kepegawaian Negara.
10.Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah atau urusan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan atas perintah pejabat yang berwenang.
11.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan diluar wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.
12.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Republik Indonesia dan kembali ketempat kedudukan.
13.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam kota tempat kedudukan atas lokasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas ketempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
14.Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula ketempat tujuan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan kembali ke tempat kedudukan.
15.Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas dalam negeri yang dilakukan dari tempat kedudukan semula menuju Provinsi lainnya dan kembali ke tempat kedudukan.
16.Tempat kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi asal perjalanan dinas.
17.Tempat tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
19.Biro adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah selaku kuasa pengguna anggaran.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Biro yang selanjutnya disebut DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
22.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. 4
23.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau atasan Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA/KPA adalah pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
24.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan penugasan dari pihak atasan kepada pihak bawahannya untuk melaksanakan tugas atasan tersebut yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
25.Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada pelaksana SPPD untuk melakukan tugas perjalanan dinas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar melaksanakan perjalanan dinas.
26.Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Suami/istri Pejabat Negara, Suami/istriPimpinan DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Personil Non-PNS, dan unsur Masyarakat tertentu yang diberikan tugas melaksanakan perjalanan dinas.
27.Personil Lainnya adalah Personil Non PNS dan Unsur Masyarakat Tertentu.
28.Personil Non-PNS adalah warga negara Indonesia yang berdasarkan kriteria tertentu serta berdasarkan kebutuhan, diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk setiap 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka melaksanakan tugas tertentu yang bersifat teknis operasional dalam lingkup Pemerintah Daerah.
29.Unsur Masyarakat Tertentu adalah setiap orang/representasi kelompok orang yang secara nyata memiliki pengalaman dan keahlian/ketrampilan sesuai kebutuhan sehingga diangkat/ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada Pemerintah Daerah sebagai tenaga ahli/tenaga pendamping/fasilitator dan/atau bentuk lainnya sesuai kebutuhandan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
30.Komponen perjalanan dinas adalah unsur-unsur pengeluaran yang dibiayai selama pelaksanaan SPPD.
31.Uang Harian adalah suatu jumlah uang yang diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada pelaksana SPPD secara Lumpsum, untuk kebutuhan perjalanan dinas yang meliputi Uang Saku, Uang Makan, dan Uang Transpor Lokal.
32.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre- calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
33.Uang Representasi adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan II untuk kepentingan Perjalanan Dinas.
34.Biaya Riil/At Cost adalah biaya yang dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah yang dikeluarkan oleh pelaksana SPPD dalam melaksanakan perjalanan dinas.
35.Hari adalah hari kalender.
36.Diluar kantor/tempat kerja adalah pelaksanaan tugas kedinasan yang diagendakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah melalui SKPD lain, Biro dan pihak terkait lainnya, dengan pengecualian bagi antar SKPD/Biro dalam suatu lingkup kompleks perkantoran yang sama pada Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi : 5
1. a.Standar harga satuan; dan
2. b.Standar biaya perjalanan dinas.
(2)Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
1. a.standar harga satuan barang;
2. b.standar gaji dan tunjangan; dan
3. c.standar harga jasa.
(3)Standar biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.standar biaya perjalanan dinas;
2. b.standar perjalanan dinas pengawasan; dan
3. c.standar biaya perjalanan dinas di wilayah DKI Jakarta pada Badan Penghubung.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan bertujuan agar dalam penyusunan Rencana Kerja dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel dan memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.
(2)Standar Harga Satuan merupakan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan dokemen perencanaan dan panganggaran.

Pasal 4

Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:

a.dasar besaran biaya tidak dapat dilampaui dan berlaku sama dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
b.alat review angka dasar untuk menghitung alokasi kebutuhan besaran biaya komponen keluaran sebagai bahan penyusunan pagu indikatif.

Pasal 5

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1)Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, meliputi perjalanan dinas bagi:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pimpinan DPRD;
3. c.Anggota DPRD;
4. d.PNS dalam jabatan Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, dan PNS lainnya; 6
5. e.Suami/Istri masing-masing Pejabat Negara;
6. f.Pegawai Tidak Tetap;
7. g.Personil Non PNS dan/atau yang disetarakan; dan
8. h.Unsur Masyarakat tertentu sesuai kebutuhan.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Perjalanan Dinas Luar Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk pula calon PNS.

BAB IV

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.efektif, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja SKPD;
c.efisien, yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas dilakukan penghematan; dan
d.akuntabel, yaitu pertanggungjawaban pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB V

JENIS PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Perjalanan Dinas terdiri atas :

a.perjalanan dinas dalam negeri; dan
b.perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 9

(1)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
(2)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka :
1. a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. b.mengikuti rapat, seminar, bimbingan teknis dan sejenisnya;
3. c.ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan diluar tempat kedudukan;
4. d.data sharing diluar tempat kedudukan;
5. e.menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 7
6. f.mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
7. g.mengikuti pendidikan dan pelatihan;
8. h.menghadiri undangan resmi lainnya atas persetujuan dan penugasan pimpinan; dan
9. i.menjemput dan/atau mengantarkan jenazah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan PTT, Personil Non PNS dan unsur masyarakat tertentu yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas ke tempat pemakaman dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.
(3)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi peserta pendidikan dan pelatihan jabatan struktural serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan jabatan fungsional tertentu.
(4)Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan huruf g, diberikan atas pertimbangan :
1. a.jenis dan strata pendidikan;
2. b.jenis dan tingkat pendidikan dan pelatihan;
3. c.proporsional; dan
4. d.kemampuan keuangan daerah.
(5)Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.a dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
1. a.Perjalanan Dinas Luar Daerah;
2. b.Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
3. c.Perjalanan Dinas Pindah Tugas.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.Perjalanan dinas luar ibukota Provinsi dalam wilayah Provinsi; dan
2. b.Perjalanan dinas dalam ibukota Provinsi.
(3)Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di dalam ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b ialah perjalanan dinas yang ditempuh lebih atau sama dengan 30 (tiga puluh) Kilo Meter dari tempat kedudukan ke tempat tujuan.
(4)Perjalanan Dinas dalam kota Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan perjalanan ke bandara.

Pasal 11

Perjalanan Dinas Pindah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, merupakan pelaksanaan tugas pindah bagi kepentingan Negara/Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang baru berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang berlaku beserta keluarganya yang sah, kecuali perjalanan pindah atas dasar permohonan sendiri. 8

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…