DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2014

Nomor: 19
Tahun: 2014
Ditetapkan: 15 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai subjek dan objek zakat profesi, pengumpulan zakat profesi, dan kadar zakat profesi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam, dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk mendorong Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan kewajiban keagamaan berupa membayar zakat yang sifatnya wajib, perlu mengatur tata cara pengumpulan zakat profesi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengumpuan Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 SALINAN 2 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
8.Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah;
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 26); 10.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUMPUAN ZAKAT PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 3
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
6.Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab.
7.Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
8.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
9.Pengumpulan zakat adalah kegiatan mengambil zakat dari seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
10.Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
11.Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
12.Nishab Zakat adalah nilai dasar berupa jumlah minimal harta dan/atau penghasilan profesi yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan zakat harta/profesi selama satu tahun.
13.Haul adalah masa Zakat selama 1 (satu) tahun.
14.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
15.Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BAZNAS Provinsi adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat di lingkup Povinsi Sulawesi Barat.
16.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS Provinsi untuk membantu pengumpulan zakat.
17.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
18.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
19.Sanksi moral adalah penyampaian pengumuman terhadap PNS yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya.

Pasal 2

Pemerintah Daerah berwenang mengumpul, mengelola, dan membagi zakat profesi PNS kepada mustahik melalui BAZNAS Provinsi.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT PROFESI

Pasal 3

Subyek Zakat Profesi adalah setiap PNS yang beragama Islam dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai penghasilan gaji dalam setahun senilai dengan Nishab Zakat Profesi yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi. 4

Pasal 4

Obyek Zakat Profesi adalah penghasilan gaji yang senilai dengan harga 85 gram emas dari perolehan penghasilan gaji selama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Nishab Zakat profesi ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi berdasarkan standar harga emas yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau berdasarkan penetapan indeks harga emas dari kantor Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB III

PRINSIP PENETAPAN ZAKAT PROFESI

Pasal 6

Zakat Profesi ditetapkan secara ex officio oleh UPZ berdasarkan data Muzakki PNS dan Nishab Zakat Profesi yang ditetapkan oleh BAZNAS Provinsi.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT PROFESI

Pasal 7

BAZNAS Provinsi membentuk dan menetapkan tata kerja UPZ pada setiap SKPD.

Pasal 8

(1)UPZ bertugas melakukan pendataan subyek zakat, menghitung obyek zakat dan menetapkan muzakki serta mengumpulkan zakat profesi pada setiap SKPD masing-masing.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPZ berkoordinasi dengan sub bagian kepegawaian dan keuangan serta bendahara pengeluaran pada SKPD masing-masing.
(3)Berdasarkan hasil pendataan subyek zakat dan hasil penghitungan obyek zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), UPZ menetapkan PNS sebagai muzakki.
(4)Hasil penetapan PNS sebagai muzakki diajukan sebagai bahan penagihan dan pemungutan zakat profesi kepada bendahara pengeluaran pada SKPD masing- masing.

Pasal 9

(1)Bendahara Pengeluaran di setiap SKPD Provinsi Sulawesi Barat wajib memungut zakat profesi berdasarkan data muzakki-PNS yang ditetapkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ).
(2)Pemungutan zakat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji muzakki-PNS setiap bulan dalam tahun zakat berjalan.

Pasal 10

Dana hasil pemungutan zakat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bulan berkenaan diserahkan secara tunai kepada UPZ SKPD dan selanjutnya diserahkan kepada BAZNAS Provinsi. 5

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…