DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2018

Nomor: 19
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang tujuan dan sasaran Peraturan Gubernur ini. Kewajiban peberi kerja selain penyelenggara negara dan kepesertaan jaminan sosial

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwapemberian jaminan sosial melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi para tenaga kerja dalam meringankan beban yang dialami berdasarkan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi AdministratifKepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Dan Setiap OrangSelain Pemberi Kerja,Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif berupa tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf bdan huruf c,maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Dalam Pemberian Pelayanan Publik Dan Penerapan Pemberian Sanksi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5256);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13.Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 3
14.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun2018 tentang Tata Cara Pengenaan Dan Pencabutan Sanksi Administraif Tidak Mendapatkan Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara;
15.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Nomor 76); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK DAN PENERAPAN PEMBERIAN SANKSI KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini,yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak baik swasta maupun Negara.
6.Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan pengaturan, pengendaliandan pengawasan.
7.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu.
8.Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan, perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan.
10.Pekerja adalah setiap orang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Peserta adalah setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
12.Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan /atau anggota keluarganya.
13.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Penyelenggara Pemerintah dan/atau Pemerintah. 4
14.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan orang atau masyarakat.
15.Pelayanan Publik tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS, adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulisdari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
17.Pemberi kerja adalah setiap orang yang mempekerjakan tenaga kerja dan membayar upah.
18.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

(1)Menjamin perlindungan kesehatan bagi pekerja dan anggota keluarganya yang bekerja diwilayah Provinsi Sulawesi Barat;
(2)Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik;dan
(3)Memberikan pedoman dalam pemberian sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Peraturan Gubernurini bertujuan untuk :

Pasal 3

Sasaran Peraturan Gubernur ini adalah pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang mempekerjakan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Barat.

(1)PemberiKerjaSelainPenyelenggaraNegara wajib :
1. a.Mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan;
2. b.memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluargannya Kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar;
3. c.memungutiuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkannya kepada BPJS Kesehatan; dan
4. d.membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggungjawabnya kepada BPJS Kesehatan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Data dirinya dan pekerjaanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.data pekerja berikut anggota keluargannya yang didaftarkan sesuai dengan data pekerja yang dipekerjakan:
2. b.data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima pekerja; dan
3. c.perubahan data ketenagakerjaan.
(3)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi: 5
1. a.alamat perusahaan;
2. b.kepemilikan perusahaan;
3. c.kepengurusan perusahaan;
4. d.jenis badan usaha;
5. e.jumlah pekerja;
6. f.data pekerjadan keluarganya; dan
7. g.perubahan besarnya upah setiap pekerja.
(4)Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pemberi kerja selain penyelenggara Negara kepada BPJS Kesehatan dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
(5)Dalam hal data pekerja telah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran yang dibiaya oleh Pemerintah, maka kepesertaannya sebagai penerima bantuan iuran tersebut gugur.
(6)Pekerja yang terdaftar sebagai perserta penerima bantuan iuran wajib dialihkan oleh pemberi kerjanya sebagai peserta pekerja penerima upah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

(1)Untuk mendaftarkan tenaga kerja dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional terlebih dahulu setiap pemberi kerja selain penyelenggara Negara harus mengajukan formulir pendaftaran kepada BPJS Kesehatan.
(2)Setiap pemberi kerja selain penyenggara Negara dalam proses pendaftaran tenaga kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan data mengenai diri dan tenaga kerjanya secara lengkap dan benar kepada BPJS Kesehatan.
(3)Kepesertaan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dimulai terhitung sejak iuran pertama yangtelah dibayarkan pada bulan berjalan dan/atau N-1 setiap bulannya.

BAB V

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JKN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

(1)SetiappemberikerjaselainpenyelenggaraNegaradalammemperolehpelayananpubli ktertentu/pengurusanperizinandariPerangkatDaerahwajibmelampirkanadminist rasisebagaiberikut:
1. a.Tanda bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dan berupa foto kopi sertifikat kepesertaan telah mendaftarkan seluruh pekerjanya;
2. b.Bukti pembayaran iuran pertama untuk registrasi pendaftaran badan usaha baru; dan
3. c.Bukti lunas pembayaran iuran terakhir (dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan) untuk badan usaha yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional bagi pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang akan memperpanjang izin atau membuat kontrak kerja dengan Perangkat Daerah.
(2)Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat wajib dalam pemberian layanan public tertentu olehPerangkat Daerah. 6
(3)Lampiran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap pengurusan perizin antara lain sebagai berikut:
1. a.Surat IzinTempat Usaha (SITU);
2. b.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. c.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. d.Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
5. e.Persyaratan dalam mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontrak kerja;
6. f.Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing;
7. g.Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh ;
8. h.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); dan
9. i.Surat Rekomendasi Pengajuan Ijin Operasional PPTKIS.
(4)Pemberi Kerja selain Penyelenggaraan Negara yang bergerak di bidang jasa konstruksi, dalam melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, wajib melampirkan syarat-syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

BAB VI

PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 7

Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

(1)Pemberi kerja selain penyelenggaraan Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi berupa tidak mendapat pelayanaan publik tertentu.
(2)Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan.
(3)BPJS Kesehatan Dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
(4)Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah.
(5)Pengenaansanksitidakmendapatpelayananpubliktertentusebagaimanadimaksud padaayat (1) meliputi:
1. a.Surat IzinTempat Usaha (SITU);
2. b.Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
3. c.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. d.IzinMendirikanBangunan (IMB);
5. e.Mengikuti tender proyek dan penandatanganan kontak kerja;
6. f.Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;dan
7. g.Izin Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh. 7
(1)Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu diberikan setelah pemberi kerja selain penyelenggara Negara diberikan sanksi teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali dan atau sanksi denda dari BPJS Kesehatan;
2. b.Setelah memberikan sanksi teguran tertulis pertama, kedua dan/atau sanksi denda, BPJS Kesehatan menyampaikan permintaan kepada Perangkat Daerah untuk tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara Negara; dan
3. c.Permintaan untuk tidak memberikan pelayanan public tertentu selain penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan oleh BPJS disertai dengan keterangan lengkap mengenai bentuk pelanggaran dan tahap sanksi yang telah dilakukan sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan pelayanan public tertentu.
(2)Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila :
1. a.Pemberi kerja selain penyelenggara Negara telah membayar denda secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran paling sedikit 6 (enam)bulan; atau
2. b.Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut bukti anggota keluarganya kapada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar.
(3)Bukti lunas pembayaran denda, pendaftaran kepesertaan dengan membayar iuran dan/atau bukti pemberian data kepesertaan yang lengkap dan benar dijadikan sebagai dasar pencabutan sanksi tidak mendapat pelayanan public tertentu.

BAB IX

HUBUNGAN KERJASAMA

Pasal 10

(1)Pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama.
(2)Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja.
(3)Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri melalui perjanjian kerja sama antara Unit Pelayanan Publik pada Perangkat Daerah dengan BPJS Kesehatan. Pasal 11 8 Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini. KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Bupati/Walikota di Provinsi Sulawesi Barat dapat membuat peraturan yang sama dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 Pembinaan dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS pada pemberi kerja selain penyelenggara Negara dilakukan secara periodic dan teratur setiap tahun oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 8 Agustus 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 8 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018 N0MOR 19 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Mamuju, 16 Agustus 2018 KEPALA BIRO HUKUM, BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013