DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2021

Nomor: 19
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Sulawesi Barat Tahun 2021-2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024, gubernur menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat provinsi penghasil kepala sawit dan menerapkannya dalam berbagi kebijakan pemerintah daerah provinsi yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Paeraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Sulawesi Barat Tahun 2021-2024. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1990 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan SALINAN Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4422 );
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5613 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6215);
16.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Reformasi Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
17.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
18.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/ OT.140/9/2013 ten tan g Ped o man Perizin an U sa h a Perkebun an (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
19.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/ KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
20.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 68);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN SULAWESI BARAT TAHUN 2021-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
5.Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6.Dinas adalah Dinas Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
8.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan sebuah aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
9.Instansi Pendukung adalah lembaga yang memberikan masukan teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
10.Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan perusahaan perkebunan.
11.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
12.Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya maupun plasma.
13.Pelaku usaha perkebunan adalah perusahaan perkebunan milik warga negara Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
15.Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam,sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
16.Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
17.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disingkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
18.Sertifikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing- masing sudah dibukukan dalam buku tanah.
19.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
20.Kawasan Hutan adalah wilayah hutan tertentu di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri yang bertanggungjawab di bidang kehutanan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
21.Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadimedia tumbuh tanaman/pohon (budidaya).
22.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai RAD–PKSB, adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Sulawesi Barat.

Pasal 2

RAD-PKSB dibentuk berasaskan:

a.manfaat dan berkelanjutan;
b.keterpaduan;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.keharmonisasian; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai:

a.acuan bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
b.sarana memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan; dan
c.sarana untuk meningkatkan pemantauan pelaksanaan pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a.meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
b.penyelesaian status dan legalisasi lahan;
c.pemanfataan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan;
d.meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebuan kelapa sawit yang berkelanjutan; dan
e.mempercepat tercapainya perkebunan Kelapa Sawit yang berkelanjutan di Daerah.

BAB II

RAD-PKSB

Pasal 5

(1)RAD-PKSB Tahun 2021-2024 meliputi :
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan insfrastruktur;
2. b.peningkatkan kapasitas dankapabilitas pekebun.;
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
(2)RAD-PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri atas Bappeda, Instansi Pendukung dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (stake holders) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan d i Dinas.

BAB III

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi RAD-PKSB adalah :

a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha disektor perkelapa sawitan;
f.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
h.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit; dan
i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas Lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan RAD–PKSB meliputi :

a.Di Bidang Pertanian, terdiri dari : 1) melakukan penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit; 2) meningkatan sosialisasi tentang regulasi terkait usaha perkebunan sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan; 3) meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara terkoordinatif; 4) meningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat; 5) meningkatkan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit; 6) mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi;
b.Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari : 1) Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit; 2) Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut; 3) Melakukan perhitungan, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit; 4) melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 5) melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan 6) meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit.
c.Di Bidang Agraria dan Tata Ruang, terdiri dari : 1) melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain; 2) legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan; 3) dukungan serta peningkatan peran aktif pelaku usaha sawit baik badan hukum/perorangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk mencapai desa lengkap; 4) dukungan optimalisasi pelaksanaan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) dengan mensingkronkan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD serta pembinaan dan pengawasan terhadap daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kelembagaan GTRA Provinsi maupun Kabupaten; dan 5) pemeliharaan tanda batas lahan perkebunan untuk mengurangi sengketa batas lahan perkebunan perusahaan dengan masyarakat.
d.Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.
e.Di Bidang Ketenagakerjaan , terdiri dari : 1) melakukan review regulasi ketenagakerjaan; dan 2) diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
f.Di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan Strategi RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Arah kebijakan RAD-PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bappeda mengintegrasikan kebijakan, Program, dan kegiatan RAD-PSKB yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan RAD-PSKB Sulawesi Barat.
(2)Pengintegrasian Kebijakan, Program, dan Kegiatan RAD-PSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengacu pada kebijakan RAD- PSKB Nasional.
(3)Perangkat Daerah yang terkait dengan RAD-PSKB mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan RAD-PSKB ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RAD-PSKB.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2019