Arah Kebijakan RAD–PKSB meliputi :
a.Di Bidang Pertanian, terdiri dari :
1) melakukan penguatan data dasar perkebunan kelapa sawit; 2) meningkatan sosialisasi tentang regulasi terkait usaha perkebunan sawit berkelanjutan bagi pekebun dan pemangku kepentingan; 3) meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha dalam usaha perkebunan kelapa sawit secara terkoordinatif; 4) meningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun dalam penggunaan benih bersertifikat; 5) meningkatkan penyuluhan pertanian di kawasan sentra produksi kelapa sawit; 6) mendorong pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk meningkatkan rantai nilai ekonomi;
b.Di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :
1) Meningkatkan upaya konservasi keanekaragaman hayati dan lanskap perkebunan kelapa sawit; 2) Menyelesaikan status lahan usaha perkebunan sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan dan ekosistem gambut; 3) Melakukan perhitungan, pelaporan dan verifikasi potensi penurunan emisi gas rumah kaca di perkebunan kelapa sawit; 4) melaksanakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; 5) melakukan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup; dan 6) meningkatkan pemanfaatan lahan kritis sebagai upaya penurunan emisi gas rumah kaca dalam perkebunan kelapa sawit.
c.Di Bidang Agraria dan Tata Ruang, terdiri dari :
1) melakukan penanganan sengketa lahan perkebunan kelapa sawit di kawasan area penggunaan lain; 2) legalisasi lahan hasil penyelesaian status perkebunan dalam kawasan hutan dan penyelesaian sengketa lahan; 3) dukungan serta peningkatan peran aktif pelaku usaha sawit baik badan hukum/perorangan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) untuk mencapai desa lengkap; 4) dukungan optimalisasi pelaksanaan Gugus Tugas Reformasi Agraria (GTRA) dengan mensingkronkan program dan kegiatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan APBD serta pembinaan dan pengawasan terhadap daerah Kabupaten/kota dalam pelaksanaan kelembagaan GTRA Provinsi maupun Kabupaten; dan 5) pemeliharaan tanda batas lahan perkebunan untuk mengurangi sengketa batas lahan perkebunan perusahaan dengan masyarakat.
d.Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan peningkatan pemanfaatan produk kelapa sawit sebagai energi terbarukan dalam rangka ketahanan energi.
e.Di Bidang Ketenagakerjaan , terdiri dari :
1) melakukan review regulasi ketenagakerjaan; dan 2) diseminasi terkait pengawasan atas pelaksanaan sistem keselamatan dan kesehatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit.
f.Di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan pembangunan dan peningkatan kualitas usaha perkebunan kelapa sawit.