DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah; Penyiapan anggaran kas dan surat penyediaan dana; Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah; Pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah; Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; Ketentuan lain-lain, dan Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
11.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). daerah…
12.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara.
15.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16.Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran/penggunaan barang milik daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
17.Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA/pengguna barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD di unit kerja.
18.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
19.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD selaku PA.
20.Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Kerja yang selanjutnya disingkat PPK Unit Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada unit kerja selaku KPA.
21.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan/sub kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22.Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
24.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
35.Ganti… daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja yang ditunjuk sebagai KPA.
25.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja yang ditunjuk sebagai KPA.
26.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
27.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
28.Kuitansi adalah tanda bukti penerimaan uang yang ditandatangani oleh PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan pihak penerima pembayaran.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
30.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan APBD.
31.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
32.Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
33.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/ penerima hal lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
34.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
45.Belanja…
35.Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah pengganti UP yang telah dibelanjakan.
36.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
37.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
38.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
39.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.
40.Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
41.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
42.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM- TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
43.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
44.Surat Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat SPJ adalah bukti surat yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi pertanggungjawaban penatausahaan keuangan dan/atau hasil realisasi kegiatan yang bersifat teknis dan khusus. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b.pembukaan…
1. 45.Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya.
2. 46.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3. 47.Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai PPN. 48. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai PPh.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.pelaksanaan dan penatausahaan Kas Umum Daerah;
b.penyiapan anggaran kas dan surat penyediaan dana;
c.pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah; dan
d.penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 3

(1)PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap uang/kekayaan Daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam rangka pengelolaan uang Daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.
(3)Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pelaksanaan penatausahaan Kas Umum Daerah meliputi:

a.pembukaan RKUD; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
b.pembukaan rekening operasional;
c.pembukaan rekening SKPD dan/atau rekening PPTK;
d.penempatan kas dalam investasi jangka pendek;
e.penatausahaan oleh BUD; dan
f.pelaporan oleh BUD.

Pasal 5

(1)Gubernur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah menunjuk bank penempatan RKUD.
(2)Penunjukan bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Penunjukkan bank RKUD ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara PPKD selaku BUD dengan pejabat bank RKUD yang bersangkutan.
(2)Perjanjian kerja sama sebagaimana dmaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.jenis pelayanan yang diterima;
2. b.mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3. c.pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;
4. d.penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5. e.pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6. f.sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7. g.kewajiban menyampaikan laporan; dan
8. h.tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 7

(1)Pembukaan beberapa rekening operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk penerimaan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah.
(2)Pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah pada Bank yang sama dengan Bank penempatan RKUD yang ditunjuk oleh Gubernur.
(3)Dalam… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(3)Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening bank umum tertentu, BUD dapat membuka rekening penerimaan daerah pada bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Gubernur.
(4)Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD atau sebaliknya, dilakukan atas perintah BUD.
(5)Perintah pemindahbukuan oleh BUD dimaksud dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada bank yang terkait.

Pasal 8

(1)Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak melalui Bendahara Penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan.
(2)Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD dengan bank umum bersangkutan.
(3)Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana pengeluaran.
(4)Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian Uang Persediaan/GU kepada Bendahara Pengeluaran serta pemberian TU kepada Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 9

(1)Pembukaan rekening SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk penerimaan SKPD dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan agar mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan daerah atas persetujuan BUD.
(2)Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan.
(3)Dalam hal terdapat saldo pada akhir hari kerja di rekening penerimaan SKPD, saldo yang ada tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan.
(4)Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama Bendahara Penerimaan SKPD.
(5)Untuk dapat membuka rekening penerimaan daerah pada bank… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). bank RKUD, Kepala SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan daerah kepada BUD, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.keputusan Gubernur tentang penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
2. b.kartu tanda penduduk dan pas foto PA, KPA, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
3. c.nomor pokok wajib pajak SKPD dan pribadi pemohon;
4. d.surat permohonan pembukaan rekening; dan
5. e.mengisi formulir pembukaan rekening.
(6)Mekanisme pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Kepala SKPD selaku PA mengajukan permohonan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan daerah pada SKPD;
2. b.berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening penerimaan daerah milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.dalam hal SKPD yang mengajukan permohonan baru pembukaan rekening penerimaan daerah, telah memiliki rekening penerimaan daerah maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening penerimaan daerah pada SKPD;
4. d.dalam hal SKPD yang mengajukan permohonan pembukaan rekening penerimaan daerah belum memiliki rekening penerimaan daerah, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening daerah sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan daerah pada bank RKUD;
5. e.berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada bank RKUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. f.setelah SKPD menerima rekening dari bank RKUD, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 10

(1)Pembukaan rekening SKPD dan/atau rekening PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk pengeluaran SKPD dilakukan oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan agar mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah atas persetujuan BUD.
(2)Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang yang akan digunakan sebagai belanja- belanja SKPD, seperti UP, GU dan TU yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD.
(3)Rekening… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). dilaporkan…
(3)Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
(4)Rekening PPTK digunakan dalam hal pelaksanaan kegiatan tertentu yang memerlukan pengelolaan belanja secara langsung oleh PPTK, dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan tetap berada dalam pengawasan dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
(5)Rekening PPTK dibuka atas nama PPTK yang bersangkutan dan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari BUD.
(6)Untuk membuka rekening pengeluaran pada bank RKUD, SKPD mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD dan/atau rekening PPTK kepada BUD, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.keputusan Gubernur tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
2. b.keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan PPTK;
3. c.kartu tanda penduduk dan pas foto PA, KPA, PPTK, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu;
4. d.nomor pokok wajib pajak SKPD dan pribadi pemohon;
5. e.surat permohonan pembukaan rekening;
6. f.mengisi formulir pembukaan rekening.
(7)Mekanisme pembukaan rekening pengeluaran SKPD dan/atau rekening PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kepala SKPD selaku PA mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;
2. b.berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD mengecek daftar rekening pengeluaran milik SKPD yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.dalam hal SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran telah memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat penolakan untuk pembukaan rekening pengeluaran kas SKPD;
4. d.dalam hal SKPD yang mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran belum memiliki rekening pengeluaran, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada bank RKUD;
5. e.berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank RKUD yang telah ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. f.setelah SKPD menerima rekening dari bank umum yang ditetapkan oleh Gubernur, rekening dimaksud Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). penyajian… dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 11

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke rekening bank umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Gubernur.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…