DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan Gubernutr ini diatur tentang pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pedoman Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengatur perilaku dan etika Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi UKPBJ.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 25 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu

Menetapkan

menetapkan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
1. 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. 5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan SALINAN 2 Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. 6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. 7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
14. 15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 3 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
19. 20.Peraturan Daerah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA UNIT KERJA PEGADAAN BARANG/JASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
9.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang menjadi pusat 4 keunggulan pengadaan Barang/Jasa.
10.Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kepala UKPBJ adalah Pejabat yang memimpin UKPBJ yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bagian Layanan Pengadaan pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
11.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah Sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ Pemerintah Provinsi untuk mengelola pemilihan penyedia.
12.Pejabat Pengadaan adalah Pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-Purchasing.
13.Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Perangkat Daerah sebagai Pihak pemberi pekerjaan.
14.Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.
15.Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa adalah :

a.Pejabat Struktural Bagian Layanan Pengadaan;
b.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
c.Staf Pendukung/pengelola UKPBJ;
d.Pokja Pemilihan;
e.Pejabat Pengadaan.
1. 16.Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. 17.Majelis Pertimbangan Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan Kode Etik adalah Komite yang menilai Sikap, Tingkah Laku dan Perbuatan Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa.
3. 18.Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya Kode Etik adalah perilaku Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Staf Pendukung/Pengelola UKPBJ, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dilingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman Pemerintah Daerah untuk mengawasi dan mengatur perilaku dan etika Penyelenggaraa Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dalam menjalankan tugas dan fungsi UKPBJ.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan Gubernur ini mengatur kode etik pengadaan barang dan jasa terdiri atas :

a.kewajiban; 5
b.larangan;
c.pembentukan majelis pertimbagan kode etik; dan
d.prosedur penegakan kode etik.

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa wajib :

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepetingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, dan/atau tidak menjanjikan untuk member atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dalam hal :

a.Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada suatu badan usaha, merangkap sebagai Direksi, Dewan Komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/Seleksi yang sama;
b.Konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pegadaan pekerjaan terintegrasi;
c.Konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
d.Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pegadaan pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah;
e.PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
f.beberapa badan usaha yang mengikuti tender/seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dikuasai oleh pemegang saham yang sama. 6

BAB III

LARANGAN

Pasal 7

Setiap penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan tugas dilarang :

a.meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dari penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa;
b.memberikan fakta, data dan informasi yang tidak benar dan/atau segala sesuatu yang belum pasti atau diputuskan;
c.menggunakan fasilitas/sarana kantor untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau pihak lain;
d.melakukan negosiasi, pertemuan dan/atau pembicaraan dengan penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa diluar kantor baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja;
e.melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang diskriminasi/pilih kasih;
f.melakukan pertemuan dengan penyedia barang/jasa yang sedang mengikuti proses E-Tendering, lelang, dan /atau seleksi;
g.mengadakan korupsi, kolusi dan nepotisme dengan pihak perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
h.mengucapkan perkataan yang tidak etis dan bersifat melecehkan kepada penyedia barang/jasa, kuasa atau wakilnya baik langsung maupun tidak langsung atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan penyedia barang/jasa atau masyarakat.
i.menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pegadaan Barang/Jasa;
j.membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
l.menyimpang dari prosedur;

BAB IV

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 8

Majelis pertimbangan kode etik bersifat permanen sebagai pengawas sikap, tingkah laku dan etika Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup UKPBJ, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 7

Pasal 9

(1)majelis pertimbangan kode etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan keanggotaan terdiri atas :
1. a.1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Daerah Provinsi;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi;
3. c.1 (satu) orang merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
4. d.1 (satu) orang merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Pembantu Wilayah III inspektorat Daerah Provinsi; dan
5. e.1 (satu) orang merangkap anggota dijabat secara ex-officio oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi.
(2)Dalam hal anggota majelis lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
(3)Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik.

Pasal 10

Majelis pertimbangan kode etik mempunyai tugas menegakkan dan melaksanakan pengawasan perilaku penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…