DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2019

Nomor: 20
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan mengenai hibah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menterti dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 4 Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 39), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Provinsi.
(2)Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 5 huruf c, diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada badan dan lembaga, berupa:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota;
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompokmasyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
4. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan, yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang- undangan.

2.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas didaerah;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa; 5
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah; dan
4. d.dalam hal badan atau lembaga yang merupakan forum kerja sama pemerintah daerah dapat dikecualikan dari ketentuan huruf c.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintahan daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di daerah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf m diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah/proposal secara tertulis kepada Gubernur.
(2)Gubernur menunjuk OPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya, meliputi :
1. a.bidang pendidikan dan kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat;
2. b.bidang kesehatan, dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
3. c.bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Barat;
4. d.bidang permukiman dan perumahan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulawesi Barat;
5. e.bidang lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat;
6. f.bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat;
7. g.bidang kesejahteraan rakyat dan keagamaan, dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;
8. h.bidang ketenagakerjaan, dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat;
9. i.bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan, dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UKM Provinsi Sulawesi Barat;
10. j.bidang kepemudaan dan olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat;
11. k.bidang pariwisata, dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat;
12. l.bidang organisasi masyarakat dan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 6
13. m.bidang keagrariaan dan kerja sama, dilaksanakan oleh Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. n.bidang usaha milik daerah, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Biro Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
15. o.bidang ketahanan pangan, dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Barat;
16. p.bidang pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Barat;
17. q.bidang perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
18. r.bidang pertanian dan peternakan, dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat;
19. s.bidang kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat;
20. t.bidang kehutanan, dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat;
21. u.bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah, dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah provinsi Sulawesi Barat;
22. v.bidang satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, dilaksanakan oleh Kantor Satuan polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Barat;
23. w.bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dilaksanakan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Provinsi Sulawesi Barat;
24. x.bidang perhubungan, dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat;
25. y.bidang energi sumber daya mineral, dilaksanakan oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Barat;
26. z.bidang transmigrasi, dilaksanakan oleh Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat; aa. bidang hukum dan perundang-undangan, dilaksanakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; bb. bidang perekonomian dan administrasi pembangunan, dilaksanakan oleh biro perekonomian dan administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; cc. bidang organisasi dan tatalaksana, dilaksanakan oleh biro organisasi dan tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; dd. bidang umum dan perlengkapan, dilaksanakan oleh biro umum, perlengkapan dan protokoler Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat; ee. bidang pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin, pelindungan jaminan sosial dan rehabilitasi sosial, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat; ff. Bidang penanggulangan bencana daerah, dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat; gg. Bidang perencanaan pembangunan daerah, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; 7 hh. Bidang pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; ii. Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat; jj. Bidang pengembangan sumber daya manusia, dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat; dan kk. Bidang penelitian dan pengembangan daerah, dilaksanakan oleh Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(3)Usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur paling lambat bulan maret tahun sebelumnya.
(4)Evaluasi atas usulan/proposal yang dilaksanakan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.evaluasi secara faktual pemohon;
2. b.evaluasi terhadap keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
3. c.kelengkapan persyaratan administrasi; dan
4. d.besaran hibah.
(5)Kepala OPD membentuk Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan Hibah.
(6)Hasil Evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluasi kemudian hasilnya disampaikan kepada Kepala OPD.
(7)Kepala OPDterkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
(8)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PBH).
(9)Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (6), (7) dan (8) tercantum dalam Lampiran I tetang usulan/proposal hibah Lampiran IA tentang Sistematika Proposal, Lampiran II tentang evaluasi hibah, LampiranIIA tentang berita acara hasil evaluasi, Lampiran II.B tentang lampiran hasil evaluasi proposal hibah barang, Lampira II.C tentang berita acara evaluasi permohonan hibah barang Lampiran III tentang rekomendasi, Lampiran IV tentang nota pertimbangandan DNC-PHB sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4.Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Rekomendasi kepala OPD dan pertimbangan anggota TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (7) menjadi dasar persetujuan Ketua TAPD.
(2)Persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan dan disampaikan kepada Gubernur yang menjadi Dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(3)Format lembar persetujuan Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Dihapus. 8 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 16 Juli 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 16 Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat No. 4 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2018