DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2024

Nomor: 20
Tahun: 2024
Ditetapkan: 28 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang standar harga satuan tahun anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang standar harga satuan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
6.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan di Daerah.
7.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, benja, dan pembiayaan satuan kerja PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
8.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja satuan kerja PD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
9.Pajak adalah pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan.
10.Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum di Daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan SHS tahun anggaran 2025.
(2)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran yang dituangkan dalam DPA SKPD.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan agar dalam RKA SKPD tahun anggaran 2025 dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, akuntabel dan memenuhi asas kepatutan dan kewajaran.

BAB II

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
(2)SHS …
(2)SHS dalam perencanaan anggaran, standar harga berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif APBD.
(3)SHS dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan Harga Pasar.
(4)Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan SHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubenur.

Pasal 5

Komponen SHS meliputi biaya:

a.honorarium;
b.perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
c.rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
d.peralatan kantor dan rumah tangga;
e.barang persediaan dan barang habis pakai;
f.peralatan dan mesin;
g.pemeliharaan bangunan kontruksi; dan
h.pematangan lahan.

Pasal 6

(1)Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri sebagai komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan secara at cost (biaya riil).
(2)Pertanggungjawaban perjanalan dinas dalam negeri sesuai dengan komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan secara lumpsum dengan memperhatikan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(3)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalan dinas luar negeri sebagai komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
(4)Komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sampai dengan huruf c, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

(1)Komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak diberikan kepada tim kegiatan yang tidak mempunayai dasar hukum yang mengikat.
(2)Komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi harga dengan menggunakan Pajak.

Pasal 8

… Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 28 September 2024 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd BAHTIAR BAHARUDDIN

Pasal 8

(1)Komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d sampai dengan huruf h tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
(2)Komponen SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Pajak dan perkiraan tingkat inflasi.
(3)Apabila jenis barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, standar harga dapat mengacu pada nilai atau harga yang tertera dalam website e-katalog.lkpp.go.id.
(4)Apabila jenis barang yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini dan tidak tertera dalam website e-katalog.lkpp.go.id, jenis barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan usul dari PD teknis terkait.

Pasal 9

Penjelasan terhadap komponen SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024 NOMOR 20 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ttd NURYANI, SH, MH Pangkat : Pembina/IV.a NIP. : 19780612 200801 2 023 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 28 September 2024 SEKRETARIS DAERAH PROVINSISULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS ,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…