DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2022

Nomor: 21
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 42) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang... SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12.Peraturan...
12.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
13.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262); sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569)
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Serta Transmigrasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 Nomor 2);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM MANDIRI, CERDAS DAN SEHAT PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2017-2022. Pasal I... Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Pasal 1 perlu ditambah, sehingga penambahan pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan/atau Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari dinas daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lainnya.
5.Kabupaten adalah Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat.
6.Kecamatan adalah kecamatan yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7.Desa adalah desa-desa yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9.Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sulawesi Barat.
10.Program Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah perdesaan dengan berlandaskan 3 (tiga) pilar utama yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat melalui peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan lintas sektor yang berbasis pada desa.
11.Desa Mandiri Merupakan pola pengembangan perdesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari sub sistem input, sub sistem produksi, sub sistem pengolahan hasil, sub sistem pemasaran dan sub sistem layanan dukungan (supporting system).
12.Desa Cerdas merupakan desa yang masyarakatnya memiliki sikap positif untuk merespon permasalahan peningkatan derajat pendidikan melalui upaya peningkatan pengetahuan dan pengembangan kompentensi melalui pendidikan dan keterampilan.
13.Desa Sehat merupakan sebuah desa dengan kondisi masyarakat yang memiliki pengetahun tentang kesehatan termasuk gizi, mampu menerapkan pola atau budaya hidup sehat dan bersih baik jasmani maupun rohani serta mewujudkan lingkungan yang sehat.
14.Konsep Program Prioritas Mandiri, Cerdas dan Sehat (MARASA) Provinsi Sulawesi Baratmerupakan Pedoman Perencanaan Program dan Kegiatan Lintas Sektor untuk periode 4 (Empat) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.
15.Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama adalah penyusunan keanggotaan dalam pelaksannaa Program MARASA mulai dari pelaku administrasi dan pelaku teknis program. 16 Indeks...
16.Indeks Desa Membangun selanjutnya disingkat IDM adalah indeks komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu indeks ketahanan sosial , indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan.
17.Data Desa Presisi adalah data akurat bersumber dari desa dengan menggunakan metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, namun juga data spasial.
18.indikator program adalah indikator yang ditetapkan berdasarkan nilai IDM dan indikator lainnya yang ditetapkan.
19.Penetapan lokus desa adalah penetapan lokasi program berdasarkan nilai IDM dan indikator yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
20.Verifikasi program kegiatan adalah suatu proses pembentukan kebenaran konsep program dan teruji berdasarkan fakta lapangan.
21.Identifikasi program kegiatan adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan.
22.Validasi program kegiatan adalah suatu kegiatan pembuktian dengan menggunakan metode yang sesuai.
23.Pola koordinasi program adalah alur koordinasi pelaku program dari tingkat desa sampai pada tingkat Provinsi.
24.Pengawasan dan pengendalian adalah tahap akhir dari fungsi manajemen suatu program dengan proses pengawasan dan peninjauan terhadap kegiatan yang berjalan guna sebagai bahan evaluasi program.
25.Monitoring, evaluasi dan pelaporan adalah proses pelaksanaan kegiatan program sebagai bentuk kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana program.
2.Ketentuan dalam Pasal 6 perlu ditambah, sehingga penambahan pasal 6 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Sasaran Program MARASA adalah sebagai berikut:

a.berkembangnya potensi desa dan usaha ekonomi masyarakat yang layak pasar lokal, nasional, maupun internasional dalam rangka menciptakan kemandirian desa;
b.terbukanya jaringan kelembagaan desa dalam mengakses sumber daya alam desa dan memasarkan produk unggulan keluar desa;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang pembangunan dan kesejahteraan di desa;
d.meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat desa;
e.menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dan kota serta desa dapat keluar dari status ketertinggalan; dan
f.menghasilkan output data desa presisi berupa monografi Desa dan peta dasar Desa.
1. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Untuk mengukur capaian Program MARASA maka ditetapkan Indikator sebagai berikut:
1. a.indikator desa mandiri;
2. b.indikator...
3. b.indikator desa cerdas;
4. c.indikator desa sehat;
5. d.indikator data monografi desa; dan
6. e.indikator peta dasar.
(2)Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur dengan indikator sebagai berikut:
1. a.terdapat penghasilan dan peningkatan komoditi utama di desa;
2. b.terdapat produk unggulan di desa;
3. c.ketersediaan pertokoan di desa;
4. d.ketersediaan pasar desa;
5. e.ketersediaan warung/kedai makan desa;
6. f.ketersediaan akses lembaga keuangan (Bank Pemerintah, Swasta dan Jasa Kredit) desa;
7. g.terdapatnya lembaga ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang memiliki aktifitas usaha;
8. h.terdapatnya Peraturan Desa tentang Lembaga Ekonomi Desa;
9. i.meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di desa; dan
10. j.meningkatnya rasio elektrifikasi di desa.
(3)Desa Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur dengan indikator sebagai berikut:
1. a.semua anak usia sekolah wajib bersekolah;
2. b.akses masyarakat mendapatkan pendidikan formal;
3. c.terdapatnya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) holistik dan integratif yang aktif;
4. d.terdapatnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang aktif;
5. e.ketersediaan sarana dan fasilitas perpustakaan desa dan/atau taman bacaan masyarakat yang aktif;
6. f.terdapatnya Peraturan Desa tentang Pendidikan;
7. g.pencegahan pernikahan anak usia dini; dan
8. h.terdapat Akses Internet.
(4)Desa Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diukur dengan indikator sebagai berikut:
1. a.terdapatnya poskesdes/polindes dan posyandu yang berfungsi dengan baik;
2. b.menurunnya tingkat penyakit menular dan tidak menular;
3. c.jumlah keluarga yang mengikuti Program KB (Keluarga Berencana);
4. d.jumlah ibu yang melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan;
5. e.jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap;
6. f.Ketersediaan Tenaga Kesehatan Bidan/Dokter/Tenaga kesehatan lainnya;
7. g.Jumlah bayi yang diberi ASI Eksklusif selama 6 bulan;
8. h.tingkat pertumbuhan balita yang dipantau setiap bulan;
9. i.jumlah keluarga yang menjadi anggota JKN (Asuransi Kesehatan);
10. j.jumlah keluarga yang dapat mengakses air bersih;
11. k.jumlah keluarga yang menggunakan jamban sehat;
12. l.ketersedian tempat pembuangan sampah yang layak;
13. m.ketersediaan kebun gizi di desa;
14. n.terdapatnya Peraturan Desa tentang Kesehatan;
15. o.terdapatnya...
16. o.terdapatnya upaya dalam penanganan stunting (gizi kurang); dan
17. p.terdapatnya kawasan bebas rokok.
(5)data monografi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari data dasar dan rekapitulasi data
(6)Peta dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari data administratif, tofografi, data penggunaan lahan, infrastruktur dan orthophoto

4.Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Untuk penetapan Desa Sasaran Program MARASA dilakukan kegiatan identifikasi.
(2)Kegiatan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
1. a.status desa berdasarkan data IDM;
2. b.memiliki potensi unggulan desa yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. c.angka kemiskinan yang tinggi serta terdapat prioritas permasalahan bidang pendidikan dan kesehatan di desa; dan
4. d.adanya dukungan dokumen perencanaan pemerintah desa yang termuat dalam RPJMDes dan RKPDes serta APBDes.
5. e.desa maupun kawasan perdesaan yang belum memiliki peta visual yang menggambarkan sumberdaya desa secara utuh;
6. f.desa yang belum memiliki batas desa yang tegas;
7. g.desa yang belum memiliki instrumen pendeteksian daya dukung; dan
8. h.desa yang belum memiliki instrument untuk perencanaan, pengawasan dan pembangunan desa.
(3)Selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengusulkan desa sasaran Program MARASA dengan tetap mengacu pada kegiatan identifikasi.
(4)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan penetapan desa sasaran Program MARASA.
(5)Pelaksanaan identifikasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Umum Program MARASA.
(6)Desa Sasaran Program MARASA ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

5.Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan ayat (8)A sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 10

(1)Kelembagaan Program MARASA, meliputi:
1. a.pemerintah provinsi;
2. b.pemerintah kabupaten;
3. c.pemerintah kecamatan;
4. d.pemerintah desa;
5. e.pendamping...
6. e.pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD); dan
7. f.pendampingan dari perguruan tinggi atau Lembaga/unsur terkait lainnya.
(2)Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Bersama Provinsi yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(3)Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari perangkat daerah terkait yang tergabung dalam Tim Koordinasi Kabupaten yang dikoordinir oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(4)Pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Tim Koordinasi Provinsi yang diatur dalam keputusan gubernur.
(5)Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Tim Koordinasi Kabupaten yang diatur dalam keputusan Bupati.
(6)Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unsur pemerintah kecamatan yang melakukan pemnbinaan dan pengawasan serta monitoring dan supervisi baik secara administrasi maupun teknis pelaksanaan Program MARASA yang dikoordinir oleh Camat lokus Program MARASA.
(7)Pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan sebagai desa intervensi lokus Program MARASA.
(8)Pendamping Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MARASA terdiri Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), Tenaga Ahli (TA) dan Koordinator Pendamping Wilayah V Provinsi Sulawesi Barat (KPW V).
(8)A Pendampingan dari perguruan tinggi atau Lembaga/unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perguruan tinggi Lembaga/unsur lainnya yang bekerja sama dengan desa untuk pendampingan program;
(9)Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program MARASA, dibentuk Tim Koordinasi dan dan Tim Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan tenaga Profesional dan mekanisme serta pelibatan perguruan tinggi atau Lembaga/unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (8)A diatur melalui Pedoman Umum Program MARASA.

6.Ketentuan dalam Pasal 21 diubah sehingga perubahan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 21

Pelaksanaan Program MARASA pada Desa Sasaran berlangsung paling lama 4 (empat) tahun dengan memperhatikan indikator capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal II... Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 Juni 2022 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd AKMAL MALIK Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 21 KEPALA BIRO HUKUM, Ttd ttd SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc Pangkat: Pembina Tk.I/IV.b NIP.: 19690820 199903 1 005 Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Juni 2022 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd KHAERUDDIN ANAS

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…