DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang rencana kerja pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Sistematika RKPD terdiri dari: a. bab kesatu, pendahuluan; b. bab kedua, gambaran umum kondisi Daerah; c. bab ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; d. bab keempat, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; e. bab kelima, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota; f. bab keenam, rencana kerja dan pendanaan Daerah; g. bab ketujuh, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan h. bab kedelepan, penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN... SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3.Rencana Kerja Pemerintah adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
4.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 3

RKPD disusun dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, Program Strategis Nasional dan pedoman penyusunan RKPD.

Pasal 4

(1)Sistematika RKPD terdiri dari:
1. a.bab kesatu, pendahuluan;
2. b.bab kedua, gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab ketiga, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.bab keempat, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.bab kelima, arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
6. f.bab keenam, rencana kerja dan pendanaan Daerah;
7. g.bab ketujuh, kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
8. h.bab... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9. h.bab kedelepan, penutup.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RKPD menjadi pedoman untuk:

a.perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja perangkat Daerah;
b.penyelarasan prioritas pembangunan daerah provinsi dengan kabupaten;
c.penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara provinsi.

Pasal 6

Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 30 Juni 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 Juni 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 21Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…