DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2019

Nomor: 22
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang pandangan hidup berupa nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, sikap perilaku, cita-cita serta tindakan sebagai pendorong terwujudnya kinerja organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan terukur untuk mencapai tujuan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang didasarkan prinsip ide to malaqbi, perlu upaya-upaya yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan penerapan budaya kerja;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4700);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5135);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6037);
9.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
11.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara;
13.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA “IDE TO MALAQBI” APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. 3

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Budaya Kerja adalah pandangan hidup berupa nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, sikap perilaku, cita-cita serta tindakan sebagai pendorong terwujudnya kinerja organisasi yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan terukur untuk mencapai tujuan.
8.Budaya Kerja ASN adalah suatu prilaku aparatur pemerintah dalam kualitas pelayanan publik dengan tingkat kedisiplinan, pengetahuan, keahlian, etika, motivasi, dedikasi, kreativitas, dan komitmen yang tinggi.
9.Integritas, Disiplin dan Etos yang selanjutnya disingkat “Ide” adalah akronim dari nilai Integritas, Disiplin dan Etos.
10.“To” adalah seseorang atau sebuah nilai untuk terus berinovasi dalam berorganisasi.
11.“Malaqbi” adalah harkat dan kedudukan yang tinggi yang dicerminkan dari sikap dan tindakan seperti “malaqbi pau dalam (tutur kata yang sopan), Malaqbi Gauq (bertingkah laku baik), Malaqbi Kedzo (berprilaku yang baik) satu kata dengan perbuatan yang dijabarkan dalam kehidupan berorganisasi.
12.Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” adalah cara pandang, cara fikir dan cara bertutur kata ASN dalam melaksanakan tugas yang ditekuninya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan prinsip-prinsip yang menumbuhkan keyakinan kuat atas dasar Malaqbi.
13.Kelompok Budaya Kerja adalah organisasi non struktural pada Perangkat Daerah yang menerapkan prinsip-prinsip budaya kerja dalam menyelesaikan permasalahan organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah.
14.Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah bagian dari Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang reformasi birokrasi.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
b.membantu pemerintah daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku ASN di lingkungan masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan 4
c.memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja.

Pasal 3

Nilai Budaya Kerja yang berprinsip pada “Ide To Malaqbi”, meliputi:

a.komitmen dan konsisten (terhadap visi, misi dan tujuan organisasi);
b.wewenang dan tanggung jawab (yang jelas, tegas dan seimbang);
c.keikhlasan dan kejujuran (yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kewibawaan pemerintah);
d.integritas dan profesionalisme (yang konsisten dalam kata dan perbuatan serta ahli dalam bidangnya);
e.kreativitas dan kepekaan (yang dinamis mendorong kearah efisiensi dan efektivitas);
f.kepemimpinan dan keteladanan (yang mampu mendayagunakan kemampuan potensi bawahan secara optimal);
g.kebersamaan dan dinamika kelompok (yang mendorong agar cara kerjanya tidak bersifat individual dan pusat kekuasaan tidak pada satu tangan);
h.ketepatan dan kecepatan (adanya kepastian waktu, kuantitas, kualitas dan finansial yang dibutuhkan);
i.rasionalitas dan kecerdasan emosi (keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan emosional);
j.keteguhan dan ketegasan (yang tidak mudah terpengaruh oleh pihak yang merugikan diri dan negaranya);
k.disiplin dan keteraturan kerja (yang mengacu pada standar operasional prosedur);
l.keberanian dan kearifan (yang dihasilkan dari adanya pendelegasian wewenang);
m.dedikasi dan loyalitas (terhadap tugas yang bersumber pada visi, misi dan tujuan organisasi);
n.semangat dan motivasi (yang didorong oleh keinginan memperbaiki keadaan secara perorangan maupun organisasional);
o.ketekunan dan kesabaran (yang didasarkan kepada tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan);
p.keadilan dan keterbukaan (sesuai dengan keinginan masyarakat); dan
q.penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju).

Pasal 4

Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” dilaksanakan di setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” di lingkungan kerjanya masing-masing, dan dapat didelegasikan kepada Pejabat Administrator (Eselon III) yang membidangi kepegawaian.
(2)Setiap Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja di lingkungannya.
(3)Kelompok Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Pejabat Administrator sebagai Ketua Kelompok Budaya Kerja yang 5 ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(4)Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja di lingkungannya.

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil Negara di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada Pedoman Pengembangan Budaya Kerja.
(2)Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Buku Pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” di Perangkat Daerah dikoordinir oleh Biro yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana.
(2)Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Pengembangan Budaya Kerja yang berkedudukan di Bagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi pada Biro yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 8

(1)Kelompok Budaya Kerja menyampaikan laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” kepada Kepala Perangkat Daerah melalui penanggung jawab.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” di lingkup kerjanya kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.
(3)Kepala Biro menyampaikan laporan pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” kepada Sekretaris Daerah melalui Biro yang membidangi urusan organisasi dan tatalaksana.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi terhadap Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” dilaksanakan oleh masing–masing kepala Perangkat Daerah.

Pasal 10

(1)Gubernur melaksanakan Pembinaan Umum terhadap Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi”.
(2)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” di lingkup kerjanya masing-masing.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…