DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2020

Nomor: 22
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai berikut: a. mempercepat layanan administrasi kepegawaian; b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di bidang kepegawaian; c. meningkatkan mutu layanan public melalui pemanfaatan system informasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan d. terbentuknya sistem informasi berupa aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan system aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 127 ayat (3) bahwa untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam system Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah wajib memutakhirkan data secara berkala dan menyampaikannya ke BKN dan ayat (4) Sistem Informasi berbasiskan teknologi yang mudah diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki system keamanan yang dipercaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Aplikasi Layanan Kepegawaian; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
11.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
15.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsure pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi diberikan tanggungjawab dan wewenang dalam pengelolaan layananan aplikasi kepegawaian pada unit kerja masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5.Badan Kepegawaian Daerah disingkat BKD adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian Daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
6.Sistem Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang ada dalam komputer yang bertugas untuk menyelesaikan kebutuhan atau tugas yang spesifik/khusus.
7.Pengembangan Sistem Aplikasi adalah proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, fitur dan kapasitas dari suatu sistem aplikasi yang sudah ada.
8.Pengelolaan Sistem Aplikasi adalah proses operasionalisasi dari sistem aplikasi yang selesai dibangun.
9.Pemeliharaan Sistem Aplikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan agar system aplikasi yang sudah ada berjalan normal dan bisa mencapai tujuan dari suatu program kegiatan.
10.Standar Operasional Prosedur (Standard Operation Procedure) untuk selanjutnya disingkat SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi aturan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
11.Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atauditerima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya.
12.Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), sumber daya manusia (brainware), prosedur dan/atau yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
13.Sistem Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah system informasi yang membantu dalam proses pengolahan data kepegawaian yang bertujuan untuk mendukung integritas data, kemudahan pengaksesan, kemudahan pengelolaan sehingga dapat mendukung kelancanaan pelaksanaan dan fungsi dalam bidang administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.
14.Sistem Informasi Tugas dan Izin Belajar yang selanjutnya disingkat SITI Belajar adalah system informasi yang membantu dalam proses pengolahan data PNS yang melanjutkan pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar.
15.Sistem informasi Kartu Identitas Pegawai yang selanjutnya disingkat KARIP adalah system informasi yang membantu dalam proses pengolahan data PNS untuk membuat/ menerbitkan Kartu Identitas Pegawai.
16.Sistem informasi Manajemen Perpindahan Pegawai yang selanjutnya disingkat MAPIA adalah system informasi yang membantu proses pengolahan data PNS untuk perpindahan PNS antar Kabupaten dan antar Provinsi.
17.Sistem informasi Pengawasan Kedisiplinan ASN yang selanjutnya disingkat SIPEKKEDEANG adalah system informasi yang membantu proses pengolahan disiplin PNS.
18.Klinik Informasi Kepegawaian yang selanjutnya disingkat KLIK adalah system informasi yang memuat informasi perkembangan proses pemasukan berkas PNS.
19.Aplikasi kinerja mobile yang selanjutnya disingkat K-Mob adalah merupakan aplikasi real time mengukur kinerja pegawai dan perilaku kerja yang terhubung dengan data prentase pegawai.

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian yang efektif dan efisien di daerah secara sistematis dan terpadu.

Pasal 3

Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai berikut:

a.mempercepat layanan administrasi kepegawaian;
b.meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di bidang kepegawaian;
c.meningkatkan mutu layanan public melalui pemanfaatan system informasi secara optimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
d.terbentuknya sistem informasi berupa aplikasi yang memiliki fitur untuk kemudahan integrasi dengan system aplikasi lain, terutama yang memerlukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi dalam di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 4

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.jenis sistem informasi layanan kepegawaian;
b.pengembangan system informasi layanan kepegawaian;
c.pengelola sistem informasi layanan kepegawaian;
d.integrasi dan interoperabilitas;
e.keamanan;
f.monitoring dan evaluasi;
g.pembiayaan;
h.pengawasan; dan
i.sanksi administratif.

BAB II

JENIS SISTEM INFORMASI LAYANAN KEPEGAWAIAN

Pasal 5

(1)Jenis system informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
1. a.Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
2. b.Sistem Informasi Tugas dan Izin Belajar (SITI Belajar);
3. c.Sistem informasi KartuI dentitas Pegawai (KARIP);
4. d.Sistem informasi Manajemen Perpindahan Pegawai (MAPIA);
5. e.Sistem informasi Pengawasan Kedisiplinan ASN (SIPEKKEDEANG);
6. f.Klinik Informasi Kepegawaian (KLIK); dan
7. g.Aplikasi Kinerja Mobile (K-Mob).
(2)Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berisi data pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi.
(3)Data Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data:
1. a.pribadi;
2. b.kualifikasi kompetensi;
3. c.kinerja; dan
4. d.pendukung.

Pasal 6

Sistem Informasi Tugas dan Izin Belajar (SITI Belajar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan bentuk layanan pengajuan tugas belajar dan izin belajar untuk melakukan verifikasi data ASN yang akan melanjutkan pendidikan formal.

Pasal 7

(1)Sistem informasi Kartu Identitas Pegawai (KARIP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan sarana pengusulan berkas kartu identitas tanpa memasukkan berkas fisik, namun hanya melampirkan syarat khusus yang tidak dapat dipenuhi oleh data SIMPEG.
(2)Sistem informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk layanan paperless dalam pemenuhan kartu identitas istri/suami dan Kartu Pegawai ASN.

Pasal 8

(1)Sistem informasi Manajemen Perpindahan Pegawai (MAPIA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufd merupakan sarana pengusulan berkas perpindahan tanpa memasukkan berkas fisik tetapi cukup dengan mengupload berkas.
(2)Sistem informasi layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bentuk layanan paperless dalam proses perpindahan ASN lingkup Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 9

Siste minformasi Pengawasan Kedisiplinan ASN (SIPEKKEDEANG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan aplikasi layanan kepegawaian yang terintegrasi dengan data mesin Finger Print disetiap Perangkat Daerah yang terdiri dari data:

a.kehadiran;
b.alpa;
c.cuti;
d.rekapitulasi bulanan; dan
e.rekapitulasi tahunan.

Pasal 10

Klinik Informasi Kepegawaian (KLIK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan aplikasi yang dilengkapi dengan layanan chating kepada admin untuk mengetahui proses pemasukan berkas di BKD sehingga seluruh komunikasi antara pengguna layanan dan pemberi layanan terekam secara elektronik, yang menghilangkan komunikasi yang bersifat transaksional

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…