DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2023

Nomor: 22
Tahun: 2023
Ditetapkan: 27 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Tata Naskah Dinas

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA NASKAH DINAS.

BAB I

SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS A. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan.
6.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat Perkada adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Gubernur.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
9.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

1.Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan naskah dinas.
2.Tujuan… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3
2.Tujuan Pedoman Tata Naskah ini adalah sebagai berikut:

a.untuk memenuhi autentisitas dan reliabilitas arsip;
b.untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan utuh; dan
c.untuk mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka NKRI;
d.menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan tugas;
e.Tercapainya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Tata Naskah Dinas.

BAB II

PEMBUATAN NASKAH DINAS Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan media rekam kertas atau media rekam elektronik. Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tandatangan basah. Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis atau aplikasi pengolah kata atau data. Pembuatan Naskah Dinas berisi unsur:

Pasal 3

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi; dan
c.Naskah Dinas khusus.

Pasal 4

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Naskah Dinas pengaturan;
b.Naskah Dinas penetapan; dan
c.Naskah Dinas penugasan.

Pasal 5

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

a.Perda;
b.Perkada; dan
c.Peraturan DPRD.

Pasal 6

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

a.Keputusan Gubernur;
b.Keputusan DPRD;
c.Keputusan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pasal 7… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4

Pasal 7

Pejabat Pimpinan Tinggi yang juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menandatangani naskah dinas berupa keputusan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
1. a.surat perintah;
2. b.surat tugas; dan
3. c.surat perjalanan dinas.
(2)Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
(3)Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 10

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.korespondensi internal; dan
b.korespondensi eksternal. Pasal 12… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…