DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2024

Nomor: 22
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, jenis dan sifat bantuan keuangan, bantuan keuangan yang bersifat umum, bantuan keuangan bersifat khusus, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tenteng Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Eavaluasi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang... SALINAN Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan.
5.Satuan...
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Belanja Bantuan Keuangan yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis belanja transfer antar daerah yang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Penerima Bantuan Keuangan adalah provinsi lain, kabupaten di wilayah Daerah kabupaten/kota di luar wilayah Daerah dan desa di wilayah Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Desa Penerima Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan adalah rencana keuangan tahunan daerah Penerima Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah bagi provinsi dan kabupaten/kota serta Peraturan Desa bagi desa.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
12.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13.Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BUD.
14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku BUD.
15.Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA/DPPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku BUD.
17.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan... pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
19.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yan diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran.
21.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
22.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa dan pembayaran kepada Pihak Ketiga Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
24.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan.
25.Usulan Bantuan Keuangan adalah permohonan Bupati/Walikota/Kepala Desa sebagai Penerima Bantuan Keuangan yang disampaikan kepada Gubernur untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah Daerah dan/atau Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.tujuan, jenis dan sifat Bantuan Keuangan;
b.Bantuan Keuangan yang bersifat umum;
c.Bantuan Keuangan yang bersifat khusus; dan
d.pengendalian, pembinaan pengawasan Bantuan Keuangan.

BAB II

TUJUAN, JENIS DAN SIFAT BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainya yang dapat memberi manfaat bagi pemberi dan/atau Penerima Bantuan Keuangan.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Jenis Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi meliputi:
1. a.Bantuan Keuangan dari Daerah ke kabupaten di Daerah;
2. b.Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi;
3. c.Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Daerah Kabupaten di dalam Daerah dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar Daerah; dan
4. d.Bantuan Keuangan Daerah Provinsi kepada desa.
(2)Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
2. b.Bantuan Keuangan yang bersifat khusus.
(3)Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada Penerima Bantuan Keuangan.
(4)Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Penerima Bantuan Keuangan.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT UMUM

Pasal 5

(1)Calon Penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan Bantuan Keuangan yang bersifat umum secara tertulis kepada Gubernur paling lambat sebelum rencana kerja Pemerintah Daerah/ perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan.
(2)Penganggaran Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada rencana kerja Pemerintah Daerah/ perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah sebagai dasar penyusunan KUA- PPAS/perubahan KUA dan perubahan PPAS.
(3)Usulan oleh calon Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bantuan Keuangan yang bersifat umum sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.latar belakang masalah;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
5. e.rencana anggaran biaya; dan/atau
6. f.data pendukung lainnya yang dianggap perlu.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di verifikasi oleh SKPD terkait atas permintaan TAPD.
(5)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilanjutkan melalui rapat pembahasan TAPD.
(6)TAPD merekomendasikan besaran alokasi pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan sebagai acuan dalam penganggaran dalam rancangan KUA- PPAS/perubahan KUA dan perubahan PPAS.
(7)TAPD merekomendasikan besaran alokasi pemberian Bantuan Keuangan bersifat umum kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan sebagai acuan dalam penganggaran dalam rancangan KUA-PPAS/ perubahan KUA dan perubahan PPAS.
(8)Penganggaran Bantuan Keuangan bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada indikator penilaian, meliputi:
1. a.kesenjangan fiskal, antara lain:
  1. 1.ketidak seimbangan antara kebutuhan fisik yang diperlukan oleh suatu daerah dan pendapatan asli daerah;
  2. 2.kurang maksimalnya pendapatan daerah yang menyebabkan banyak pelayanan publik pemerintahan... pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menjadi tidak optimal;
  3. 3.ketimpangan potensi fiskal dan kebutuhan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya;
  4. 4.ketimpangan pembangunan antardaerah, baik dalam alokasi sumber ekonomi, distribusi hasil-hasil pembangunan maupun distribusi pendapatan.
2. b.kesenjangan sosial, antara lain:
  1. 1.ketidak merataan pembangunan antar daerah;
  2. 2.rendahnya mobilitas sosial;
  3. 3.pencemaran lingkungan alam;
  4. 4.kemiskinan; dan
  5. 5.kurangnya lapangan pekerjaan.
3. c.bencana alam, antara lain:
  1. 1.jumlah korban;
  2. 2.kerugian harta benda;
  3. 3.kerusakan prasarana dan sarana;
  4. 4.cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  5. 5.dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan besaran dan alokasi Bantuan Keuangan yang bersifat umum dalam APBD/perubahan APBD.
(2)Bantuan Keuangan yang bersifat umum kepada Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dicantumkan dalam DPA/DPPA pada tahun berkenaan.
(3)Penerima Bantuan Keuangan wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan dana Bantuan Keuangan yang bersifat umum dalam APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan.
(4)Pendapatan dan belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum dianggarkan dalam APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam hal penetapan APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum mendahului waktu penetapannya, maka Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum harus menyesuaikan Bantuan Keuangan dimaksud pada peraturan daerah/peraturan desa tentang perubahan APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Penerima Bantuan Keuangan yang tidak melakukan perubahan APBD/Des Penerima Bantuan Keuangan. Bagian...

Pasal 8

(1)Bantuan Keuangan yang bersifat umum dilaksanakan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah/perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau penetapan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa/perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa.
(2)Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan DPA/DPPA.
(3)Penetapan penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum kepada Penerima Bantuan Keuangan.

Pasal 9

(1)Penyaluran Bantuan Keuangan yang bersifat umum dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas umum Penerima Bantuan Keuangan.
(2)Penerima Bantuan Keuangan mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat umum kepada Gubernur.
(3)Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan administrasi, sebagai berikut:
1. a.surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan yang bersifat umum, dicap dan ditandatangani oleh Penerima Bantuan Keuangan setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur;
2. b.fotokopi rekening kas umum Penerima Bantuan Keuangan;
3. c.surat pernyataan tanggung jawab Penerima Bantuan Keuangan;
4. d.pakta integritas;
5. e.surat pernyataan kesediaan menerima dana transfer Bantuan Keuangan yang bersifat umum; dan
6. f.dokumen lain yang dibutuhkan.
(4)Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, maka PPKD menerbitkan SPM langsung.
(6)BUD menerbitkan SP2D, setelah SPM langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
(7)Penerbitan SPP-LS, SPM langsung dan SP2D dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum menggunakan dana Bantuan Keuangan tersebut untuk tujuan dan/atau program/kegiatan sebagaimana yang tercantum pada permohonan Bantuan Keuangan yang telah disetujui.

Pasal 11

(1)Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah tembusan SKPKD.
(2)Penerima Bantuan Keuangan yang bersifat umum bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup aspek keuangan dan aspek manajerial.
(4)Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi realisasi penerimaan dan penggunaan dana.
(5)Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut.
(6)Pertanggungjawaban atas penerimaan Bantuan Keuangan yang bersifat umum oleh Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan sekurang kurangnya meliputi:
1. a.laporan penggunaan Bantuan Keuangan; dan
2. b.surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan yang diterima telah dilaksanakan/digunakan sesuai yang diusulkan.
(7)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir atau paling lambat 6 (enam) bulan pada APBD Tahun berikutnya.
(8)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dokumen lainnya disimpan dan dipergunakan oleh Penerima Bantuan Keuangan selaku obyek pemeriksaan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…