DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pakaian dinas ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pakaian dinas aparatur sipil negara; Atribut dan kelengkapan pakaian dinas; Pendanaan; Pembinaan dan pengawasan, dan Ketentuan lain-lain

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Dearah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Derah
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakaiuntuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalammelaksanakan tugas kedinasan.
7.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yangdigunakan untuk melaksanakan tugas sehari-haritermasuk digunakan pada saat dinas luar, kecualiditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatanyangberlangsung.
8.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalahPakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerahtertentu.
9.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASNyang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi,bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu padakegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatanstruktural dan pelantikan pejabat fungsional sertapenerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
10.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11.Lambang adalah tanda lambang Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.

(1)ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kedisiplinan;
b.pengawasan;
c.estetika;
d.motivasi kerja;
e.kewibawaan;
f.keseragaman; dan
g.identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ASN di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap:
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu; dan
g.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiriatas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar atau pakaian khas Daerah;
d.Pakaian Dinas Harian batik nasional; dan
e.pakaian olahraga.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Pakaian Dinas Harian khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis,serta digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan daerah.
(2)Pakaian Dinas Harian batik nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat digunakan pada hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 oktober.
(3)Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat digunakan oleh ASN pada hari jumat jam 06.30 sampai dengan jam 11.30.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah atau unit kerja tertentu yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, Pakaian Dinas Harian batik sutera mandar juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang satuan polisi pamong praja dan Pakaian pemadam kebakaran;
2. b.Pakaian... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. b.Pakaian Dinas Harian pada perangkat daerah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama pada kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan Perangkat Daerah lain bagi pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas,dasi,dansepatu hitam.
(3)Pakaian Sipil Lengkap untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…