DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2014

Nomor: 23
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai prinsip pengembangan KLA, peranan pemerintah provinsi, tahapan pengembangan KLA, serta pembinaan dan pengawasan dalam Pengembangan KLA.

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan yang harus dilindungi dan dipenuhi ha-haknya oleh Negara, Pemerintah, Keluarga Orang Tua dan Masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
c.Bahwa untuk menjamin pemenuhan, perlindunganb, promsi dan penghargaan atas hak anak, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari Pemerintah, pemerintah Daerah, masyarakat dan Dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
d.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan kabupaten Layak Anak di Provnsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahtraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk- Bentuk Terburuk Pekerjaan Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3491);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11.Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
12.Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
14.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
16.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
17.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
20.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 51);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 66);
23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 67). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Kabupaten adalah Kabupaten di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat.
4.Bupati/Walikota adalah Bupati di lingkungan Sulawesi Barat.
5.Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kerja yang dalam pelaksanaan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7.Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
8.Desa/Kelurahan Layak Anak adalah Pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
9.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melaluib pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, p[rogram dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11.Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
12.P{engurusutamaan hak anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsp kepentingan terbaik bagi anak.
13.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai denga harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan (violence), eksploitasi (explotation), perlakuan salah (abuse), dan penelantaran (neglect).
14.Indikatr adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan me berikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten Layak Anak.
15.Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif di tingkat provinsi dan kabupatenKota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
16.Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disebut RAD- KL adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Tujuan

Pasal 2

Tujuan Pengembangan KLA adalah untuk menciptakan lingkungan yang protektif terhadap anak dengan mentransformasikan hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat kaabupaten guna menjamin pemenuhan, perlindungan, promosi dan penghargaan atas hak anak.

a.Tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaaninformasi dan supermasi hukum.
b.Non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham, politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fidik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
c.Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hak yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;
d.Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

BAB III

PERANAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM PENGEMBANGAN KLA

Pasal 4

Peranan pemerintah provinsi dalam pengembangan KLA adalah :

a.Penyusunan kebijakan KLA;
b.Koordinasi pengembangan dan Pelaksanaan KLA;
c.Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan KLA;
d.Monitoring dan Evaluasi pengembangan KLA;
e.Pemberian dukungan program dan kegiatan kepada pemerintah kabupaten/Kota untuk pengembangan KLA;
f.Harmonisasi perencanaan program dan kegiatan; dan
g.Pemberian dan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam yang telah mengembangkan KLA;

Pasal 5

(1). Dalam pengembangan KLA, Gubernur mwelakukan upaya :
1. a.Mengintegrasikan kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak ke dalam Rencana pembangunan jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi;
2. b.Menyusun kebijakan sebagai implementasi Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
3. c.Koordinasi pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan pengembangan Kota Laya Anak antar SKPD/Unit Kerja dan antar Kabupaten;
4. d.Koordinasi dengan Kabupaten, Provinsi lain, dan kabupaten/Kota di Provinsi lain, serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pengembangan Kota Layak Anak;
5. e.Penguatan kapasitas aparatur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta masyarakat untuk pengembangan Kota Layak Anak;
6. f.Pengembangan data dan informasi pengembangan kabupaten Layak Anak.
(2). Dukungan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e, dilakukan setiap tahun oleh satuan kerja perangkat daerah ang membidangi urusan tumbuh kembang dan perlindungan anak.
(3). Harmonisasi perencanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf f, dilakukan un tuk menjamin bahwa semua kebijakan, program dan kegiatan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
(4). Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada poasal 4 hurug g, diberikan oleh Gubernur.
(5). Pelaksanaan kebijakan, progra dan kegiatan kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.

BAB IV

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

(1). Tahapan pengembangan KLA meliputi :
1. a.Persiapan;
2. b.Perencanaan;
3. c.Pelaksanaan;
4. d.Pemantauan;
5. e.Evaluasi; dan
6. f.Pelaporan.
(2). Pengembangan KLA sebabagimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indikator KLA.

Pasal 7

Tahapan pesiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi :

a.Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA tingkat Provinsi dan Kabupaten; dan
b.Pengumpulan data dasar mengacu pada indikator KLA.

Pasal 8

(1). Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLAsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, keanggotaannya meliputi :
1. a.Perangkat Daerah;
2. b.Perwakilan anak;
3. c.Lembaga Legislatif;
4. d.Lembaga Yudikatif;
5. e.Dunia Usaha;
6. f.Perguruan Tinggi;
7. g.Lembaga Keagamaan;
8. h.Tokoh agama/masyarakat; dan
9. i.masyarakat.
(2). Untuk mengkoordinasikan perencanaan pengembangan KLA, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai Wakil daerah dan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris.
(3). Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
1. a.Mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan KLA;
2. b.Menyusun RAD-KLA;
3. c.Melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
4. d.Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
5. e.Membuat laporan kepada Gubernur untuk Provinsi dan Bupati untuk Kabupaten/Kota.
(4). Untuk membantu kelancaran tugas Gugus Tugas sebagaimana pada ayat
(3), dibentuk Sekretariat Gugus Tugas di Biro Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(5). Sekretariat Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
1. a.Mmenyusun jadwal evaluasi dan jadwal pendistribusian ke semua pihak yang berkaitan dengan regulasi KLA;
2. b.Menyiapkan dan mengirimkan formulir evaluasi KLA ke seluruh Kabupaten;
3. c.Menyelenggarakan kegiatan koordinasi ke Kabupaten-Kabupaten;
4. d.Menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data formulir evaluasi; dan
5. e.Menyelenggarakan kegiatan administrasi bagi Tim Revaluasi KLA.
(6). Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, digunakan untuk :

a.Mengembangkan kebijakan;
b.Menentukan fokus program; menyusun kegiatan prioritas;
c.Melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD; dan
d.Menentukan lokasi percontohan.

Pasal 10

(1). Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi Daerah –KLA (RAD-KLA), untuk jangka waktu 5 (lima)) tahun atau sesuai kebutuhan daerah.
(2). RAD-KLA harus terintergrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), dengan mengacu pada kebijakan nasional mengenai pengembangan Kta Layak Anak.
(3). RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya penguatan kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam 5 (lima) klaster yaitu :
1. a.Hak sipil dan kebebasan;
2. b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.Kesehatan dasar dan kesejahtraan;
4. d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
5. e.Perlindungan khusus.
(4). RAD-KLA disusun untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
(5). RAD-KLA ditetapkan dalam Surat keputusan Gubernur.

Pasal 11

Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Gugus Tugas memobilitasi semua sumber daya, baik yang ada do pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…