DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2014

Nomor: 24
Tahun: 2014
Ditetapkan: 20 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2013.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa melaksanakan ketentuan pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
1. 1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawaban Keuangan Negara (lembaran Negara repoblik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tabahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan SALINAN 2 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. 7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 204 tentang Pemerintah Desa ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. 8.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. 9.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang Undangan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pegawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1593);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pimjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
24. 24.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawersi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
25. 25.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawersi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);
26. 26.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 50);
27. 27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 56);
28. 28.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 60);
29. 29.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 61);
30. 30.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizisan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
31. 31.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 12);
32. 32.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 4); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 terdiri atas :

1.Pendapatan

a.Pendapatan Asli Daerah Rp. 154.313.860.472,00 5
b.Dana Perimbangan Rp. 919.606.771.166,00
c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp. 121.563.084,00 Jumlah Pendapatan Rp. 1.073.860.194.722,00
1. 2.Belanja
a.Belanja Tidak Langsung
1. 1.Belanja Pegawai Rp. 200.208.221.005,00
2. 2.Belanja Bunga Rp. 0,00
3. 3.Belanja Subsidi Rp. 0,00
4. 4.Belanja Hibah Rp. 259.988.935.632,00
5. 5.Belanja Bantuan Sosial Rp. 122.400.000,00
6. 6.Belanja Bagi Hasil Rp. 51.538.653.657,27
7. 7.Belanja Bantuan Keuangan Rp. 28.337.950.266,50
8. 8.Belanaj Tidak Terduga Rp. 265.000.000,00 Jumlah Rp. 540.461.160.560,00
b.Belanja Langsung 1.Belanja Pegawai Rp. 34.830.232.225,00 2.Belanja Barang dan Jasa Rp. 285.242.581.830,00 3.Belanja Modal Rp. 183.451.335.732,00 Jumlah Belanja Rp. 1.043.985.310.347,77 Surplus/(Defisit) Rp. 29.874.884.374,33
1. 3.Pembiayaan a.Penerimaan Rp. 101.379.671.063,08
b.Pengeluaran Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 99.379.671.063,00 Silpa tahun berkenaan Rp. 129.254.555.437,08

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercamtum dalam lampiran I Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercamtum dalam lampiran II Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur provinsi sulawesi barat 6

Pasal 6

Peraturan Gubernur Provinsi sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal, 20 Agustus 2014 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 20 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. NUR ALAM TAHIR BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 24 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. DOMINGGUS S, SH, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19610115 198703 1 011

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…