DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2021

Nomor: 24
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Agustus 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 137

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas peneyelengaraan pemerintahan daerah (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Penraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, SALINAN Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI dan TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH DAN BADAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9.Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10.Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
12.Badan Keuangan Daerah adalah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
13.Badan Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan administrasi aparatur sipil - 4 -egara di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPSDM adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengembangan sumber daya manusia daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17.Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB II

INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 2

(1)Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas peneyelengaraan pemerintahan daerah
(2)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(2)Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
4. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. g.pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah Provinsi; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas:

a.Sekretariat;
b.Inspektur Pembantu Wilayah I;
c.Inspektur Pembantu Wilayah II;
d.Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
e.Inspektur Pembantu Wilayah Khusus.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja di bidang pembinaan dan pengawasan;
2. b.penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;
3. c.penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses penanganan pengaduan;
4. d.penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;
5. e.penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
6. f.penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
7. g.pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
8. h.pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;
9. i.pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;
10. j.penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;
11. k.penyusunan dan koordinasi pengalokasian anggaran proyek dan rutin, pada masing-masing Inspektur Pembantu;
12. l.pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing- masing Inspektur Pembantu;
13. m.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Pembantu;
14. n.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;
15. o.penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
16. p.penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;
17. q.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
18. r.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
19. s.pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri atas:

a.Subbagian Program dan Keuangan; dan
b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1)Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian program dan keuangan;
2. b.melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
3. c.melaksanakan penyusunan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana kerja (RENJA);
4. d.melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
5. e.melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;
6. f.melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan pelaporan-pelaporan lainnya;
7. g.melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;
8. h.melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja dan pelaporan kemajuan program dan kegiatan masing-masing bidang;
9. i.melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;
10. j.melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta pembenahan administrasi bendahara;
11. k.melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;
12. l.melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;
13. m.melaksanaan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;
14. n.melaksanakan perbendaharaan keuangan;
15. o.menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak- hak keuangan lainnya;
16. p.melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
17. q.melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;
18. r.melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;
19. s.melaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja yang lain;
20. t.menyiapkan rancangan produk hukum daerah;
21. u.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan; dan
22. v.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(2)Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas:
1. a.melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. b.melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan laporan berkala;
3. c.melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
4. d.melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
5. e.melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;
6. f.melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;
7. g.melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan perlengkapan;
8. h.melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;
9. i.melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan
10. j.melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan/atau Laporan Hasil Audit (LHA);
11. k.melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan;
12. l.menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;
13. m.melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
14. n.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan pengawasan;
15. o.melaksanakan penyelenggaraan kerja sama pembinaan dan pengawasan;dan
16. p.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 8

(1)Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah I;
6. f.pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 9

(1)Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah II;
6. f.pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 10

(1)Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan.
(2)Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan;
3. c.pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan di bidang pembangunan, di bidang pemerintahan dan di bidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;
4. d.pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
5. e.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. f.pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
7. g.pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Isi peraturan

Teks137PDFHirarki

Memuat teks peraturan…