DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penyelenggaraan koperasi desa kelurahan merah putih dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Kewenangan pemerintah daerah; Satuan tugas; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan, dan Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendorong pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sesuai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Perberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi, sehingga perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan yang mendorong koperasi agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. 3.Undang-Undang... SALINAN
3. 11.Peraturan...Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
10. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. 11.Badan... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. 13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur peyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah adalah satuan kerja dalam lingkup Daerah.
5.Kabupaten adalah Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7.Bupati adalah Bupati di Provinsi Sulawesi Barat.
8.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
10.Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
11.Badan Pemusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan, anggotanya mewakili penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah yang didirikan, dikembangkan atau direvitalisasi dengan memperhatikan karakteristik Desa/Kelurahan, potensi Desa/Kelurahan dan lembaga ekonomi yang telah ada di Desa/Kelurahan.
13.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengaturan Penyelenggaraan Koperasi dalam Peraturan Gubernur ini untuk:

a.menjadi pedoman bagi Penyelenggaraan Koperasi di Daerah;
b.mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
c.memajukan perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.satuan tugas;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1)Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.berkoordinasi dengan instansi vertikal dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
2. b.mendorong dan memfasilitasi pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan BAB IV... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait;
3. c.berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan perangkat daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
4. d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
5. e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
6. f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi sebagai wakil pemerintah pusat.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB III

SATUAN TUGAS

Pasal 5

(1)Dalam hal percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi, Gubernur membentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
1. a.ketua: Gubernur;
2. b.wakil ketua: Sekretaris Daerah;
3. c.sekretaris: Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
4. d.anggota: Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
(2)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas antara lain:
1. a.mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah Kabupaten;
2. b.memetakan potensi Desa/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi; dan
3. c.melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
(3)Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

(1)Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan Koperasi oleh Pemerintah Kabupaten setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mencakup aspek:
1. a.jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
2. b.tingkat partisipasi anggota;
3. c.volume usaha Koperasi;
4. d.manfaat ekonomi bagi anggota, dan
5. e.kendala yang dihadapi.
(3)Gubernur melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
(4)Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
(2)Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 13 Agustus 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Diundangkan di Mamuju pada tanggal 13 Agustus 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025