DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 25 Tahun 2018

Nomor: 25
Tahun: 2018
Ditetapkan: 24 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tupoksi unit layanan klinik pratama di Dinas Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD, bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas dan untuk memudahkan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh koordinator;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik, Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit layanan Klinik Pratama pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79);
8.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 45);
9.Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 41 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD dan Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 47). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN KLINIK PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat; 3
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5.Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat;
6.Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
7.Unit Layanan Klinik Pratama adalah Unit Layanan Klinik Pratama pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
8.Koordinator Unit Layanan adalah Kepala Unit Layanan Klinik Pratama pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
9.Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas;
10.Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
11.Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
13.Pejabat fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Pada Perangkat Daerah;
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Unit Layanan Klinik Pratama pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat;
(2)Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Layanan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang dipimpin oleh seorang dokter atau dokter gigi.

Pasal 3

(1)Unit Layanan berkedudukan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan organisasi non struktural;
(2)Unit Layanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Unit Layanan:
1. a.Koordinator;
2. b.Jabatan Fungsional.
(2)Struktur susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 4

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

(1)Koordinator sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar yang dilaksanakan pada Unit Layanan;
(2)Koordinator mempunyai fungsi pelaksana pelayanan medis baik rawat jalan, pelayanan rujukan, kegawatdaruratan, pelayanan gizi dan KIA, pencatatan data medis pasien dan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar;
(3)Koordinator dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Koordinator mempunyai tugas dengan uraian sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pelayanan medis rawat alan;
2. b.melaksanakan pelayanan rujukan;
3. c.melaksanakan pelayanan medis kegawatdaruratan;
4. d.melaksanakan pelayanan gizi dan KIA;
5. e.menganalisis data dan hasil pemeriksaan pasien sesuai dengan pedoman kerja untuk menyusun catatan medis pasien;
6. f.menyusun draft visum et repertum;
7. g.melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dasar. BagianKedua Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Fungsional

Pasal 6

(1)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang – undangan;
(2)Pengangkatan jabatan fungsional pada unit layanan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan formasi dan ketentuan perundang- undangan;
(3)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit layanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
(4)Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
(5)Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan pelayanan kesehatan di bidang kesehatan umum, kesehatan mulut dan gigi, kefarmasian, keperawatan, dan administrasi kesehatan;
2. b.melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan. 5

Pasal 7

(1)Unit Layanan diisi oleh Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Pegawai Negeri Sipil Negara yang menduduki jabatan Koordinator dan jabatan fungsional Pada Unit Layanan wajib memenuhi persyaratan kompetensi;
1. a.teknis;
2. b.manajerial; dan
3. c.sosial kultural.
(3)Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisas ipendidian, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis;
(4)Kompetensi manajeria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan structural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan;
(5)Kompetensi social kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan; dan
(6)Ketentuan mengenai kompetensi teknis dan kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dan ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pengangkatan, pemberhentian, perpindahan jabatan, promosi, serta kenaikan pangkat dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DANA OPERASIONAL

Pasal 9

Sumber dana operasional Unit Layanan bersumber dari :

a.APBD Provinsi Sulawesi Barat;
b.APBN;
c.Dana Kapitasi; dan
d.Sumber – sumber pendanaan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

Pasal 10

Dana Operasional Unit Layanan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat, APBN, dan sumber-sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud 6 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 24 September 2018 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017