DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2014

Nomor: 26
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai perpindahan PNS dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi; perpindahan PNS dari Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi; dan Pegawai Titipan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengaturan Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesai Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977, Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 108);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 141);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019)
10.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135) 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 63);
15.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 35)
16.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 64);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 65);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi 4 Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGATURAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat;
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang kepegawaian.
7.Instansi di luar Pemerintah Provinsi adalah Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal, Pemerintah Provinsi Lain dan Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Sulawesi Barat.
8.Pegawai Pindahan adalah PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dipindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi dan PNS yang akan pindah tugas ke lingkungan Pemerintah Provinsi.
9.Pegawai Titipan adalah PNS di luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi dengan alasan tertentu dan bekerja dalam jangka waktu tertentu atau sebaliknya.
10.Kompetensi Teknis adalah kemampuan PNS dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dan tenaga profesional yang belum mencukupi sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perpindahan meliputi:

a.perpindahan PNS dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi;
b.perpindahan PNS dari Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi; dan
c.Pegawai Titipan. 5

Pasal 3

Penerimaan perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan formasi dan kompetensi yang dibutuhkan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pasal 4

(1)Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berstatus sebagai PNS (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil);
2. b.memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
3. c.diusulkan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi Asal;
4. d.belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan/ penyidikan;
5. e.bebas temuan yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Aparat Pengawasan Fungsional/Inspektorat;
6. f.memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi melalui tes pengukuran kompetensi;
7. g.melampirkan hasil tes psikologi;
8. h.lulus tes kesehatan oleh lembaga yang telah ditunjuk;
9. i.surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
10. j.tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/Bank disertai dengan surat pernyataan Bendaharawan Gaji;
11. k.pelaksanaan pengukuran kompetensi dan hasil tes psikologi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g ditetapkan oleh Kepala BKD;
12. l.keterangan bebas narkoba dari RSUD Provinsi Sulawesi Barat;
13. m.mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
(2)Persyaratan perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, tidak berlaku bagi PNS yang mengikuti suami yang berstatus sebagai PNS, TNI/POLRI.

Pasal 5

Tata cara penerimaan Pegawai Pindahan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

a.berdasarkan usulan tertulis pimpinan instansi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan dan sesuai formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
b.apabila lulus seleksi administrasi, PNS yang bersangkutan harus mengikuti tes pengukuran kompetensi, tes kesehatan dan tes psikologi yang dilaksanakan oleh BKD setiap 3 (tiga) bulan;
c.hasil tes sebagaimana dimaksud pada huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Provinsi. 6

Pasal 6

Perpindahan PNS dari Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berstatus sebagai PNS (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil);
b.mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan Instansi Asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD;
c.belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
d.bebas temuan yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Aparat Pengawasan Fungsional/Inspektorat;
e.telah mengabdi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat paling sedikit 7 tahun.

Pasal 7

PNS yang memiliki kompetensi teknis/fungsional tertentu yang formasinya sangat terbatas, secara prinsip tidak diperkenankan untuk pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi kecuali bagi PNS yang mengikuti suami.

BAB III

PENERIMAAN PEGAWAI TITIPAN

Pasal 8

Pegawai Titipan terdiri atas :

a.Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi; dan
b.Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

a.berstatus sebagai PNS (bukan Calon Pegawai Negeri Sipil);
b.mengajukan usulan permohonan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang;
c.belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang, berat dan atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan Instansi Asal dan tidak dalam proses peradilan;
d.bebas temuan yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Aparat Pengawasan Fungsional/Inspektorat.

Pasal 10

Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi yang akan ditempatkan di luar instansi 7 Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, harus memenuhi persyaratan:

a.rekomendasi tertulis dari Pimpinan Instansi Asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD;
b.rekomendasi dari Instansi yang akan dituju;
c.bebas temuan yang dibuktikan dengan Rekomendasi dari Aparat Pengawasan Fungsional/Inspektorat;
d.tidak sedang dalam tugas belajar;
e.tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Pimpinan;
f.melampirkan foto copy Keputusan Pangkat terakhir;
g.melampirkan bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mengikuti penugasan suami/istri;

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…