DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2023

Nomor: 26
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Tahun 2023-2027

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI TAHUN 2023-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
5.Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
6.Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
8.Inspeksi Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Inspeksi Bidang KLLAJ adalah pengamatan langsung obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan yang dilaksanakan oleh inspektor masing- masing untuk mengetahui keadaan dan kinerja obyek yang diinspeksi.
9.Pengamatan dan Pemantauan Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Pengamatan dan Pemantauan Bidang KLLAJ adalah kegiatan mengamati dan mengikuti perkembangan obyek tertentu di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui laporan yang disampaikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing pemangku kepentingan.

Pasal 2

(1)RAK LLAJ Provinsi disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan KLLAJ di tingkat Daerah.
(2)Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.perseroan terbatas jasa raharja;
2. b.badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan;
3. c.balai pengelola transportasi darat;
4. d.akademisi… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3
5. d.akademisi/perguruan tinggi;
6. e.badan usaha; dan
7. f.masyarakat.

Pasal 3

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun berdasarkan:

a.rencana umum nasional KLLAJ;
b.RAK LLAJ kementerian/lembaga; dan
c.rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah provinsi.

Pasal 4

(1)RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), memuat:
1. a.sasaran Pemerintah Daerah;
2. b.arah kebijakan strategis berdasarkan rencana umum nasional KLLAJ dan RAK LLAJ kementerian/lembaga;
3. c.kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
4. d.rencana aksi dan target kinerja; dan
5. e.rencana pendanaan.
(2)Materi muatan RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 dan dapat dievaluasi secara berkala setiap tahun.

Pasal 6

Sumber Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

a.Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 NOMOR 26 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Biro Hukum, Dr. SUYUTI MARZUKI, S.Pi, M.T, M.Sc Pembina Tk. I /(IV/b) NIP. 19690820 199903 1 005 Ditetapkan di Mamuju Pada tanggal 30 November 2023 Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd ZUDAN ARIF FAKRULLOH Diundangkan di Mamuju pada tanggal 30 November 2023 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…