DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman pelaksanaan budaya kerja berakhlak bagi pegawai ASN dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Berakhlak Bagi Pegawai ASN; Pelaksanaan Budaya Kerja Berakhlak Bagi Pegawai ASN; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Penghargaan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai standar perilaku kerja dan budaya kerja pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan pada nilai dasar ASN berakhlak, perlu adanya pedoman sebagai landasan serta tahapan yang harus dilaksanakan;
c.bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengembangan Budaya Kerja “Ide To Malaqbi” Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sudah tidak sesuai dengan nilai dasar Aparatur Sipil Negara sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja Berakhlak bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia … SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BUDAYA KERJA BERAKHLAK BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur Negara. Pengaturan sistem kerja aparatur sipil negara didasarkan pada core values BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan bahwa Core Values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Budaya Kerja adalah nilai-nilai, prinsip, dan perilaku yang dianut dan diterapkan oleh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pelayanan publik.
8.Tim Budaya Kerja adalah tim yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk mengoordinir pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Kelompok Budaya Kerja adalah organisasi Budaya Kerja Aparatur Pemerintah Daerah yang bersifat informal, dibentuk oleh Perangkat Daerah dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
10.Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berprilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.
11.Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara matang dan terperinci untuk mencapai suatu tujuan.
12.BerAKHLAK … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
12.BerAKHLAK adalah nilai-nilai dasar aparatur sipil negara yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif, dan Kolaboratif.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur bermaksud sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. b.mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM A. PENGERTIAN Budaya kerja dapat dipahami sebagai sebuah keterkaitan unsur- unsur penting dalam organisasi yang dijalankan oleh para pegawai. Budaya kerja bukanlah sebuah unsur yang berdiri sendiri. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai ASN wajib mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat:
1. a.menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur penyelenggara pemerintahan; dan
2. b.menjalankan kehidupan bermasyarakat.
(3)Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai dasar, antara lain:
1. a.berorientasi pelayanan;
2. b.akuntabel;
3. c.kompeten;
4. d.harmonis;
5. e.loyal;
6. f.adaptif; dan
7. g.kolaboratif.

Pasal 4

… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

(1)Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, yaitu:
1. a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.bersikap ramah kepada masyarakat, diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah- masalah yang ada di masyarakat; dan
3. c.melakukan perbaikan tiada henti.
(2)Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, yaitu:
1. a.melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
2. b.menggunakan kekayaan dan barang milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(3)Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, yaitu:
1. a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. b.membantu orang lain belajar; dan
3. c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
(4)Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, yaitu:
1. a.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. b.suka menolong orang lain; dan
3. c.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
(5)Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, yaitu:
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah; dan
3. c.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
(6)Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, yaitu:
1. a.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. b.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. c.bertindak proaktif.
(7)Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g, yaitu:
1. a.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. b.terbuka … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. b.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
4. c.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pasal 5

Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR BerAKHLAK A. Panduan Perilaku dan Perwujudan Perilaku Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan dengan penerapan perilaku (kode etik) berdasarkan pada nilai-nilai dasar BerAKHLAK dengan panduan perilaku dan perwujudan perilaku sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK bagi Pegawai ASN, Pemerintah Daerah membentuk Tim Budaya Kerja.
(2)Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai koordinator bagi Kelompok Budaya Kerja yang dibentuk di masing-masing Perangkat Daerah.
(3)Susunan Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, memiliki tugas mengoordinir pelaksanaan:

a.sosialisasi dan implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan
b.komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi penerapan Budaya Kerja BerAKHLAK serta Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
c.memberikan penilaian kepada Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan Budaya Kerja BerAKHLAK.

Pasal 8

(1)Masing-masing Perangkat Daerah membentuk Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Agen Perubahan pada Perangkat Daerah masing- masing.
(3)Susunan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Susunan Kelompok Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri atas:

a.penanggung jawab;
b.ketua;
c.fasilitator;
d.sekretaris; dan
e.anggota.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…