DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2019

Nomor: 27
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam peraturan Gubernur ini diatur tentang perubahan atas biaya perjalanan dinas mengenai kelebihan bagasi perjalanan udara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum mengakomodir penyesuaian biaya kelebihan Bagasi Barang, sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); SALINAN 2
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 678);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Pasal I Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 40), pada ayat (1) setelah huruf b, ditambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf b.1, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.Biaya untuk membayar tiket/karcis sarana angkutan yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan;
2. b.Retribusi/pajak yang dipungut di stasiun/terminal/pelabuhan/bandara keberangkatan dan kepulangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b.1 Bagi Maskapai yang membatasi bagasi barang paling banyak 7 Kg, diberikan Biaya Kelebihan Bagasi Barang paling banyak 12 Kg, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Biaya transport yang digunakan dari kota tempat kedudukan menuju dan kembali dari tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berupa tiket/karcis alat angkutan yang digunakan pelaksana SPPD dan sekaligus merupakan alat bukti pengeluaran biaya alat angkutan yang sah.
(3)Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai biaya rill/at cost dan merupakan estimasi, yaitu dibayarkan sesuai dengan jumlah nilai nominal yang tercantum pada harga tiket/karcis alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas, berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini.
(4)Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui transportasi udara dan melalui transportasi darat dibayarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.a transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Lampiran VI.b transportasi Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam Peraturan Gubernur ini.
(5)Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah tidak menggunakan angkutan umum, melainkan menggunakan kendaraan dinas/operasional, maka pelaksana SPPD tidak mendapatkan biaya transport, tetapi dialihkan menjadi biaya Bahan Bakar Minyak. 4 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2019 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR
(6)Besaran biaya Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dihitung berdasarkan jarak tempuh pergi pulang, dengan perhitungan 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak untuk 5 (lima) kilometer yang disesuaikan dengan jarak antar kota yang dituju dalam wilayah Provinsi dan/atau luar wilayah Provinsi sesuai dengan Lampiran VII Peraturan Gubernur ini.
(7)Biaya transport yang dialihkan menjadi Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), tetap dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil/at cost. Pasal II Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 19 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd MUHAMMAD IDRIS BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2019 NOMOR 28 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010 5 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. M. ALI BAAL MASDAR SATUAN BIAYA PERKIRAAN UNTUK BAGASI TAMBAHAN BAGI MASKAPAI YANG MEMBATASI BAGASI BARANG PALING BANYAK 7 KG NO URAIAN BESARAN KET 1 2 3 4 1 Bagasi Barang Paling Banyak 12 Kg 780.000 - LAMPIRAN XVIII : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR : 27 TAHUN 2019 TANGGAL : 19 AGUSTUS 2019 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT. Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd BUJAERAMY HASSAN, SH Pangkat : Pembina Tk. I NIP. : 19750630 200212 1 010

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…