DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2022

Nomor: 27
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara, Lembaga Pemerintah non Kementerian dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7.Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
8.Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
9.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11.Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. perizinan ...
13.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
14.Unit PTSP adalah unit yang melekat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal.
15.Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
17.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Wali Kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
18.Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh Lembaga Pemerintah non Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan untuk menunjang penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.memberikan kepastian hukum dalam berusaha, menjaga kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan;
b.melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan termasuk penandatanganan baik secara elektronik terintegrasi maupun manual; dan
c.memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Gubernur ini yaitu mendorong kemudahan berusaha yang didukung dengan pemberian pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non BAB IV ... perizinan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, professional serta berintegritas.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan;
b.pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan;
c.pelaporan;
d.pembinaan dan pengawasan; dan
e.pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 6

(1)Gubernur mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1), Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:
1. a.menjamin kelancaran pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan kepada masyarakat;
2. b.melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang baik yang pada saat dan pasca diterbitkan;
3. c.menyusun Standar Operasional Prosedur untuk masing-masing perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan serta memproses penetapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaporkan pelaksanaan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan secara berkala dan/atau secara insidentil kepada Gubernur dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang terkait.
(7)Dalam ...

BAB IV

PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
(2)Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.persyaratan dasar perizinan berusaha; dan
3. c.perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
(3)Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(4)Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi.
(5)Perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.ketenaganukliran;
6. f.perindustrian;
7. g.perdagangan;
8. h.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. i.transportasi;
10. j.kesehatan, obat dan makanan;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pariwisata;
13. m.keagamaan;
14. n.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
15. o.pertahanan dan keamanan; dan
16. p.ketenagakerjaan.
(6)Sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, huruf m, dan huruf o merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di Daerah. pada ...
(7)Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada pelaku usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(8)Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, dan perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Perundang- undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

Pasal 9

Jenis pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, secara rinci sesuai dengan Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
(2)Dalam menyelenggaraan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 11

(1)DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha, perizinan dan non perizinan wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha.
(2)Manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelaksanaan pelayanan;
2. b.pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. c.pengelolaan informasi;
4. d.penyuluhan kepada masyarakat;
5. e.pelayanan konsultasi; dan
6. f.pendampingan hukum.

Pasal 12

(1)Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(2)Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah wajib menggunakan OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
(3)Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud
(3)DPMPTSP ... pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…