DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2023

Nomor: 27
Tahun: 2023
Ditetapkan: 30 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2024-2026

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daaerah Provinsi Sulawesi Barat.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Korban Kekerasan adalah seseorang yang mengalami prnderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan.
7.Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan.
8.Pelindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan melalui pencegahan, penanganan ataupun pelayanan dan pemberdayaan.
9.Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan terhadap perempuan korban kekerasan baik dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, penegakan dan bantuan hukum.
10.Pemberdayaan adalah penguatan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri.
11.Perempuan Korban Kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan kekerasan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik.
12.Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
13.Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan yang selanjutnaya disingkat RAD-PPKK adalah program daerah yang dijadikan acuan bersama pemerintah dan masyarakat untuk melindungi perempuan dari segala tindak Kekerasan.
14.Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan adalah lembaga milik pemerintah atau lembaga masyarakat berbadan hukum yang melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, baik dalam pelaksanaan kebijakan, kegiatan, maupun administrasi dalam penyelenggaraan layanan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan, penanganan dan penguatan kelembagaan dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan. Paal 3 … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 3

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.menjamin peningkatan, penegakan hukum, penguatan, pemajuan, pemenuhan dan Perlindungan hak-hak perempuan untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan;
b.mewujudkan kegiatan baik berupa Pencegahan, Penanganan maupun penguatan kelembagaan dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan; dan
c.meningkatkan efektivitas pelaksanaan Pencegahan, Penanganan dan penguatan kelembagaan dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.

BAB II

MUATAN RAD-PPKK

Pasal 4

RAD-PPKK terdiri dari:

a.Pencegahan;
b.Penanganan; dan
c.penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan.

Pasal 5

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:

a.pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan;
b.pemberian edukasi; dan
c.peningkatan partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan media massa.

Pasal 6

(1)Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, berupa penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah dan lintas kabupaten di Daerah yang dilaksanakan melalui:
1. a.penerimaan laporan dan/atau penjangkauan Korban Kekerasan;
2. b.pemberian informasi tentang hak Korban Kekerasan;
3. c.fasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.fasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
5. e.fasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial;
6. f.penyediaan layanan hukum;
7. g.identifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. h.identifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban Kekerasan dan Keluarga Korban Kekerasan yang perlu dipenuhi segera;
9. i.fasilitasi kebutuhan Korban Kekerasan penyandang disabilitas;
10. j.koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya; dan
11. k.pemantauan … Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 4
12. k.pemantauan pemenuhan hak Korban Kekerasan oleh paratur penegak hukum selama proses acara peradilan.
(2)Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah dan lintas kabupaten di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui:

a.peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
b.peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan;
c.pendampingan pelaksanaan layanan Pemberdayaan Perempuan;
d.penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan lintas kabupaten di Daerah;
e.fasilitasi upaya pemenuhan standar Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan; dan
f.pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang layanan Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 8

RAD-PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB III

FORUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 9

(1)Koordinasi dan kerja sama atas pemenuhan hak Korban Kekerasan dengan lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dilaksanakan oleh forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.pemerintah Daerah;
2. b.pemerintah kabupaten di Daerah;
3. c.instansi vertikal terkait;
4. d.lembaga swadaya masyarakat;
5. e.lembaga non pemerintah;
6. f.media massa;
7. g.rumah sakit; dan
8. h.lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan dalam upaya Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan di Daerah.
(3)Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN 5

Pasal 10

Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi kegiatan:

a.pelaksanakan kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan;
b.mengoordinasikan upaya penanganan dan pencegahan kekerasan antara lembaga terkait bersama masyarakat;
c.memberikan pendidikan hal-hal yang berkaitan dengan anti kekerasan;
d.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap Korban Kekerasan;
e.meminimalisir terjadinya tindak kekerasan;
f.mendirikan dan memfasilitasi terselenggaranya lembaga layanan untuk Korban Kekerasan dengan melibatkan unsur masyarakat;
g.memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan Korban Kekerasan;
h.melakukan penangan berkelanjutan sehingga tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial terlaksana;
i.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan Korban Kekerasan; dan
j.bersama-sama melakukan rencana aksi.

Pasal 11

(1)Forum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan monitoring dan evaluasi secara untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan sesuai kewenangan masing-masing.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…