DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang besaran nilai perolehan air permukaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
5.Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan pajak air permukaan.
6.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendapatkan besaran NPAP sebagai dasar pengenaan PAP.

Pasal 3

(1)Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
(2)Yang dikecualikan dari objek PAP sebagaimana dimmaksud pada ayat (1) adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
1. a.keperluan dasar rumah tangga;
2. b.pengairan pertanian rakyat;
3. c.perikanan rakyat;
4. d.keperluan keagamaan; dan
5. e.kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

BAB II

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

Pasal 4

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

a.harga... onikDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektr yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
a.harga dasar Air Permukaan;
b.faktor ekonomi wilayah;
c.faktor nilai Air Permukaan; dan
d.faktor kelompok pengguna Air Permukaan.

Pasal 5

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan harga dasar Air Permukaan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan sumber daya air.

Pasal 6

(1)Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
(2)Faktor ekonomi wilayah diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto.

Pasal 7

(1)Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
(2)Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan komponen sebagai berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air;
6. f.kondisi daerah aliran sungai; dan
7. g.kewenangan pengelolaan sumber daya air.
(3)Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 8

(1)Jenis sumber Air permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.sungai;
2. b.jaringan irigasi;
3. c.waduk buatan;
4. d.situ;
5. e.danau; dan
6. f.mata air.
(2)penentuan... onikDokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektr yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)penentuan penggunaan jenis sumber Air pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pengambilan sumber Air yang digunakan oleh pemanfaat Air Permukaan.

Pasal 9

(1)Lokasi sumber Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dibagi dalam 3 (tiga) kelompok wilayah yaitu hulu, tengah, hilir, berdasarkan wilayah daerah aliran sungai.
(2)Bagian hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang lebih dari 70% (tujuh puluh persen) wilayahnya memiiiki kemiringan lahan yang lebih dari 8% (ldelapan persen), serta aspek prioritas pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah dan pengendali erosi.
(3)Bagian tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 50% (lima puluh persen) dari wilayahnya mempunyai kemiringan lahan kurang dari 8% (delapan persen), serta pemanfaatan lahannya diperuntukkan bagi konservasi tanah maupun pengendali banjir.
(4)Bagian hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan daerah yang kurang lebih 70% (tujuh puluh persen) permukaan lahannya mempunyai kemiringan kurang dari 8% (delapan persen), serta pengendalian banjir dan drainase menjadi faktor utama dalam pengembangan tata guna lahan.

Pasal 10

(1)Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, ditentukan berdasarkan luasan daerah aliran sungai.
(2)Daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah aliran sungai dalam 1 (satu) wilayah sungai yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Luasan daerah aliran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan jumlah air yang diambil dan/atau dimanfaatkan yanng dihitung dalam satuan meter kubik.
(2)Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan bobot koefisien volume air yang diambil berdasarkan volume penggunaan air baku oleh pemanfaat air sesuai peruntukannya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…