DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2021

Nomor: 28
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pedoman SIKSB dan JIKSB meliputi: a. kebijakan; b. simpul jaringan; c. infrastruktur informasi, sistem dan jaringan; d. sumber daya pendukung; dan e. pembinaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5952);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang SALINAN Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan.
5.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip statis dan pembinaan kearsipan.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas atau Badan Provinsi Sulawesi Barat.
7.Pencipta arsip adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
9.Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
11.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
12.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
13.Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
14.Arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
15.Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
16.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di Bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan;
17.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE;
18.Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat JIKSB adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi dengan SPBE dan dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan Kearsipan yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
19.Sistem Informasi Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat SIKSB adalah sistem informasi arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan dan Kearsipan yang menggunakan sarana Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi Sulawesi Barat;
20.Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
21.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SRIKANDI adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
22.Sistem Informasi Kearsipan Statis yang selanjutnya disingkat SIKS adalah aplikasi umum bidang kearsipan statis.
23.Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyediaan informasi kearsipan dalam JIKN.

Pasal 2

Pembentukan dalam Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Dinas dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan sebagai berikut:

a.meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
b.menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Ruang lingkup pedoman SIKSB dan JIKSB meliputi:

a.kebijakan;
b.simpul jaringan;
c.infrastruktur informasi, sistem dan jaringan;
d.sumber daya pendukung; dan
e.pembinaan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 5

(1)JIKSB adalah sistem jaringan informasi kearsipan yang merupakan bagian dari SIKN.
(2)SIKSB adalah sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan arsip statis yang merupakan simpul jaringan kearsipan daerah dan merupakan bagian dari JIKN.
(3)JIKSB dan SIKSB memiliki tujuan mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara, serta menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah.
(4)SIKSB dan JIKSB berperan penting sebagai sarana bantu penyatuan informasi kearsipan dan riwayat dokumenter yang tersebar di antara para penyelenggara kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

SIMPUL JARINGAN

Pasal 6

JIKSB terdiri dari simpul jaringan yang diselenggarakan oleh:

a.Dinas; dan
b.unit kearsipan atau Perangkat Daerah pada pencipta arsip.

Pasal 7

Dinas sebagai simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas mengoordinasikan dan membina simpul jaringan unit kearsipan atau Perangkat Daerah pada pencipta arsip serta Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Tugas simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

a.penyediaan informasi kearsipan yang disusun dalam daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis;
b.penyampaian daftar arsip dinamis dan daftar arsip statis kepada pusat jaringan nasional;
c.pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam JIKSB di lingkungan simpul jaringan;
d.penyediaan akses dan layanan informasi kearsipan melalui JIKSB; dan
e.evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan SIKSB dan JIKSB sebagai simpul jaringan dan menyampaikan hasilnya kepada pusat jaringan nasional.

Pasal 9

Pelaksanaan tugas simpul jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab:

a.Dinas untuk informasi kearsipan statis; dan
b.unit kearsipan atau Perangkat Daerah pada pencipta arsip untuk informasi kearsipan dinamis.

BAB IV

INFORMASI, SISTEM DAN INFRASTRUKTUR JARINGAN

Pasal 10

(1)Informasi yang dimuat dalam SIKSB dan JIKSB meliputi informasi arsip dinamis dan arsip statis beserta tampilan format digitalnya.
(2)Informasi arsip dinamis dan arsip statis yang terdapat dalam SIKSB dan JIKSB terdiri dari :
1. a.Informasi arsip yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang/ instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia;
2. b.Informasi arsip yang dipublikasikan di JIKN, yang meliputi: 1) Informasi yang bersifat terbuka, sehingga pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya; 2) Informasi yang dikecualikan karena bersifat terbatas, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata atau jika terdapat kopi digital yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang maka pengguna dapat melihat metadata termasuk isi (kopi digital) arsipnya; dan 3) Informasi yang status keterbukaan/ketertutupannya belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, sehingga pengguna hanya dapat melihat metadata.
(3)Dalam hal informasi bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka format digitalnya tidak dipublikasikan kedalam SIKSB dan JIKSB, pengguna hanya dapat mengakses metadata arsip.

Pasal 11

(1)SIKSB diselenggarakan melalui perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi pengelolaan arsip dinamis dan aplikasi pengelolaan arsip statis.
(2)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas aplikasi SRIKANDI yang dipergunakan dalam pengelolaan arsip dinamis bagi pencipta arsip dan aplikasi SIKS yang Dinas.
(3)Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aplikasi yang Arsitekturnya disusun berdasarkan Arsitektur SPBE Nasional.
(4)Penyusunan Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…