DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang penjabaran pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.

Pasal 2

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a.realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp1.917.849.352.273,79 (satu triliun sembilan ratus tujuh… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah koma tujuh puluh sembilah sen) yang berarti 99,81% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.921.537.250.058,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu lima puluh delapan rupiah);
b.realisasi belanja dan transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.841.274.266.891,92 (satu triliun delapan ratus empat puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh empat juta dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah koma sembilan puluh dua sen) yang berarti 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.886.154.983.396,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah);
c.berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp76.575.085.381,87 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah delapan puluh tujuh sen) yang berarti 216,43% (dua ratus enam belas koma empat puluh tiga persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp35.382.266.662,00 (tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
d.pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar -Rp35.380.938.515,78 (minus tiga puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima belas koma tujuh puluh delapan) defisit dimaksud ditutupi dari surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c sebesar Rp76.575.085.381,87 (tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen); dan
e.berdasarkan Surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp41.194.146.866,09 (empat puluh satu miliar seratus sembilan puluh empat juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam koma nol sembilan sen).

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4… Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Diundangkan di Mamuju pada tanggal 17 September 2025 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd HERDIN ISMAIL BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 28 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 17 September 2025 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd SUHARDI DUKA Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt. Kepala Biro Hukum, ${ttd} SAFRUDDIN, S.H., M.AP Pangkat Pembina Tk.I / IV.b NIP. 19651101 199003 1 012 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…