DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 29 Tahun 2014

Nomor: 29
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai sifat dan jenis bantuan keuangan, bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta pengendalian, pembinaan, dan pengawasan atas pelaksanaannya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan yang harus dilindungi dan dipenuhi ha-haknya oleh Negara, Pemerintah, Keluarga Orang Tua dan Masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara SALINAN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang PembentukanProvinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 83 Tahin 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawabab Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawabab Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur Pentelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4.Tim verfikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk mengverifikasi bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
5.Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6.Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemrintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan berada dalam wilayah Provinsi.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak trdisional yang di akui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Reublik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kestuan
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Biro Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daearah yang Selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11.Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12.Bendahara Umum Daearah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bandahara Umum Daerah.
13.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna anggaran/pengguna barang.
14.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana Kerja SKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tingkat Pemerintah Provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Provinsi dalam 1(satu) Tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16.Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakansebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17.Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
18.Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan, pendapatan, belanja dan pembiayaan BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19.Bantuan Keuangan Daerah adalah Bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
20.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21.Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada proposional kepada partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi yang perhitungannya didasarkan atas perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
22.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adaah rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
23.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepada daerah dalam rangka pemyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24.Tim Verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk mengverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten.
25.Tim verfikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk mengverifikasi bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan keuangan meliputi :

a.Sifat dan jenis bantuan Keuangan;
b.Perencanaan dan penganggaran bantuan Keuangan;
c.Pelaporan dan pertanggung jawaban bantuan Keuangan; dan
d.Pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan.

BAB III

SIFAT DAN JENIS BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

(1). Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi bersifat umum dan bersifat khusus dan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemapuan keuangan daerah;
(2). Jenis bantuan keuangan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten;
2. b.Bantuan keuangan kepad Pemerintah Desa; dan
3. c.Bantuan keuangan kepada Partai Politik
(3). Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten /Pemerintah Desa Penerima bantuan.
(4). Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya, dan pemanfaatannya diarahkan oleh pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
(5). Jenis bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan atas dasar kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi, dengan Tujuan :

a.Menjadi stimulan dan diharapkan tidak berulang sehingga setelah menerima bantuan, penerima bantuan dapat melanjutkan sesuai dengan kemampuannya; dan
b.Mendukung kebijakan Program Nasional dan kebijakan Program Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 5

(1). Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten yang bersifat umum yang didasarkan kepada pertimbangan :
1. a.Mengatasi kesengjangan fiskal;
2. b.Membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya; dan/atau
3. c.Menerima manfaat dari pemberian Bantuan Keuangan.
(2). Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja Program prioritas pemerintah Daerah Kabupaten penerima bantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penerima Bantuan.

Pasal 6

(1). Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang bersift umum digunakan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi dan Pemrintah Desa.
(2). Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang bersifat khusus digunakan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

(1). Bantuan keuangan pada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapa kursi di DPRD Provinsi.
(2). Penentuan Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik di dasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.
(3). Bupati mengajukan permintaan dana bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat Khusus.

BAB IV

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 8

(1). Bupati mengajukan permintaan dana bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat Khusus.
(2). Permintaan dana bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.Maksud dan tujuan;
2. b.Kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
3. c.Jumlah anggaran yang dibutuhkan; dan
4. d.Data penduduk lainnya yang dianggap perlu.

BAB V

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 17

(1). Kepada Desa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan secara tertulis Kepada Gubernur baik yang bersifat umum maupun maupun yang bersifat Khusus.
(2). Pengajuan bantuan Keuangan daerah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disetujui oleh camat setempat.
(3). Permintaan dana bantuan Keuangan yang bersifat umum senagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
1. a.Latar belakang masalah;
2. b.Maksud dan tujuan;
3. c.Hasil/manfaat bantuan keuangan;
4. d.Kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
5. e.Rencana anggaran biaya (RAB); dan
6. f.Foto lokasi / setempat kegiatan

Pasal 18

(1). Gubernur atau Sekertaris Daerah atas nama Gubernur memberikan disposisi kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi terhadap permintaan dana bantuan desa yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat
(1).
(2). Tim Verifikasi SKPD terkait melakukan verifikasi dan merekomendasikan terhadap pengajuan pemberian bentuan keuangan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi.
(3). Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui Kepala SKPD sebagai dasar pengalokasian anggaran.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…