DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 3 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai pedoman Umum Bantuan keuangan khusus dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepada Pemerintah Desa .

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Gubernur tentang pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2014. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Negara Republik indonesia Nomor 4422); SALINAN 2
4.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undan–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844 );
5.Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lemabaga Negara Republik Indonesia Nomor 7);
6.Undang–Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanagan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4587);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keungan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32); Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8054 Tahun 2013 Tanggal 30 Desember 2013 tentang Evaluasi peraturan Daerah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dengan perturan ini, ditetapkan pedoman Umum Bantuan keuangan khusus dari Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Kepada Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran I, Lampiran II, Alur Keuangan dan Mekanisme Laporan Pertanggung Jawaban.

Pasal 2

Pedoman umum Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakam acuan dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan perdesaan di Sulawesi Barat.

Pasal 3

(1)Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
(2)Mekanisme pencarian Bantuan Khusus Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Besaran pokok pajak Rokok yang terhutang di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana di maksud pada ayat ( 2 ) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).

Pasal 4

(1)Untuk kelancaraan pelaksanaan tugas pembrian Bantuan Keungan Desa di bentuk Tim Fasilitas Bantuan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Sulawesi Barat.
(2)Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengawasan baik realisasi fisik maupun keuangan yang bersumber dari bantuan Keuangan Desa.
(3)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat Provinsi sulawesi Barat dapat melibatkan Inspektorat Kabupaten. 4 Ditetapkan di Mamuju pada tanggal 3 Pebruari 2014 GUBERNUR SULAWESI BARAT, ttd H. ANWAR ADNAN SALEH

Pasal 5

Pedoman umum Bantuan Keuangan Desa sebagaiamana dimkasud dalam pasal 2 digunakan sebagai dasar bagi satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Desa, Tim Fasilitas Bantuan Keuangan Desa seta Stakeholders lain dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Desa.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat. BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 3 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Drs. DOMINGGUS S, SH, MM Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. : 19610115 198703 1 011 Diundangkan di Mamuju pada tanggal, 3 Februari 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT, ttd H. ISMAIL ZAINUDDIN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…